Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) mengamankan tiga warga negara asing (WNA) asal China karena diduga melanggar administrasi keimigrasian. Dua orang merupakan investor tambang dan satu lainnya kapten kapal.

"Ketiga orang asing kami amankan hanya untuk dimintai keterangan," ujar Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Tikim) Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju Muhammad Adam kepada wartawan, Kamis (24/4/2025).

Ketiga WNA tersebut masing-masing berinisial ZZ (54), WZ (32), dan HZ (57). Mereka diamankan di Kabupaten Pasangkayu pada Rabu (23/4).

"Saat ini (ketiganya) masih dilakukan pemeriksaan di ruang penyidikan Kantor Imigrasi," terangnya.

Sejauh ini, lanjut Adam, belum ditemukan pelanggaran serius dari ketiga WNA tersebut. Dokumen keimigrasian mereka juga dinyatakan lengkap namun, ada perbedaan antara wilayah kerja dan domisili yang tertera dalam dokumen.

"Secara administrasi, ketiganya terdaftar di Jakarta, tapi mereka melakukan aktivitas kerja di Kabupaten Pasangkayu. Ini yang menjadi perhatian kami," jelasnya.

Ia menuturkan pemeriksaan ini dilakukan secara persuasif. Pihaknya hanya memberikan pengarahan agar ketiga WNA itu bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Pemeriksaan ini hanya sebatas memberikan pemahaman soal regulasi yang benar. Kami ingin memastikan mereka bekerja sesuai aturan di lokasi kerja," imbuhnya.

Video: Menteri Imipas Copot 71 Pegawai Imigrasi Soetta Buntut Pungli WN China

Video: Menteri Imipas Copot 71 Pegawai Imigrasi Soetta Buntut Pungli WN China

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar (Polman) melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Rea Timur di Polman. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-75.

"Kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan bangsa," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulbar, Said Noviansyah dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan upacara tabur bunga di TMP Rea Timur Polman, Kamis (23/1). Acara tersebut dihadiri pegawai dari Kantor Imigrasi Polewali Mandar, Balai Pemasyarakatan Polewali, serta Lembaga Pemasyarakatan Polewali.

Kegiatan diawali dengan pemberian penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa. Prosesi selanjutnya berupa peletakan karangan bunga di tugu TMP dilanjutkan ziarah dan tabur bunga.

"Semangat perjuangan para pahlawan harus menjadi inspirasi bagi kami, khususnya insan Imigrasi, untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Said.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan solidaritas di antara para pegawai. Said berharap momentum ini memperkuat komitmen seluruh jajaran Imigrasi dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mereka.

"Melalui kegiatan tabur bunga ini, diharapkan nilai-nilai perjuangan para pahlawan dapat terus dihayati dan diwariskan kepada generasi penerus," tambah Said.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Polman Adithia P Barus menekankan pentingnya meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan. Dia menegaskan semua pihak bertanggung jawab meneruskan perjuangan tersebut.

"Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan bekerja keras, tulus, dan penuh integritas. Dengan begitu, kita dapat memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara," ucap Adithia.

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

Calon bupati (cabup) Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat (Sulbar), Haris Halim Sinring dijebloskan ke Rutan Kelas IIB Mamuju terkait kasus ijazah palsu. Haris sempat divonis bebas di kasus ini, namun putusan itu dianulir Pengadilan Tinggi (PT) Sulbar.

"Bertempat di Rutan Kelas IIB Mamuju, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju melaksanakan eksekusi terhadap terpidana Haris Halim Sinring," ujar Kajari Mamuju Raharjo Yusuf Wibisono dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025).

Proses eksekusi dilakukan di Rutan Kelas IIB Mamuju, Kecamatan Mamuju pada Selasa (21/1) pagi. Eksekusi dilakukan berdasarkan putusan PT Sulbar Nomor: 279PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 06 Januari 2025.

"Adapun, amar putusan banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 24 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut," terangnya.

Raharjo menambahkan pihaknya sempat melayangkan satu kali surat panggilan kepada Haris. Haris pun disebut kooperatif dan menyerahkan diri ke Kejari Mamuju, pagi tadi.

"Terdakwa menyerahkan diri setelah dilakukan satu kali pemanggilan," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, PT Sulbar mengabulkan banding jaksa terhadap cabup Mamuju Tengah Haris Halim dalam kasus ijazah palsu. Haris yang semula divonis bebas kini dijatuhi hukuman pidana 3 tahun penjara dan denda Rp 36 juta.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 36 bulan dan pidana denda sejumlah Rp 36.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan," demikian bunyi amar putusan majelis hakim, dikutip dari situs kepaniteraan MA, Rabu (8/1).

Seperti diketahui, kasus ini berawal setelah Haris Halim diduga menggunakan ijazah milik orang lain saat mendaftar ke KPU untuk maju calon bupati di Pilkada Mamuju Tengah 2024. Sentra Gakkumdu Mamuju Tengah kemudian mengusut kasus tersebut.

Kasus kemudian naik ke tahap penyidikan dan Haris Halim ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya penyidik Satreskrim Polres Mamuju Tengah melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejari Mamuju usai berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 pada Selasa (17/12/2024).

"Ditemukan ternyata nomor ijazah yang bersangkutan yang tercatat di arsip ternyata yang tercantum adalah orang lain," kata Kajari Mamuju Raharjo Yusuf Wibisono.

Selanjutnya, Haris Halim menjalani sidang vonis di PN Mamuju pada Selasa (24/12/2024). Namun Haris Halim yang dituntut 3 tahun penjara dijatuhi vonis bebas oleh majelis hakim PN Mamuju.

Diduga Palsukan Ijazah, Bupati Ponorogo Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Diduga Palsukan Ijazah, Bupati Ponorogo Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Tahanan kasus narkoba bernama Arman alias Bombom (26) yang kabur dari rutan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Barat (Sulbar) belum ditangkap usai 15 bulan buron. Pihak BNNP mengaku kesulitan menemukan posisi Arman karena selalu berpindah tempat.

"Kita (masih) cari," ujar Kepala BNNP Sulbar Brigjen Rudy Mulyanto saat dihubungi detikcom, Senin (30/12/2024).

Rudy mengaku pihaknya telah menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) yang disebar ke BNN seluruh Indonesia. Surat DPO itu juga ditembuskan ke Polres dan Polda tiap provinsi.

"Sudah dibuatkan DPO untuk ke jajaran BNN seluruh Indonesia. Termasuk Polda dan Polres di seluruh Indonesia sudah kita tembusi DPO yang bersangkutan," terangnya.

Rudy menyebut pihaknya kesulitan menangkap Arman karena selalu berpindah-pindah tempat. Pihaknya kini masih mengawasi keluarga Arman untuk mendapatkan informasi lebih jauh.

"Ya kurang lebih DPO pindah-pindah tempat. Kita masih mengawasi keluarganya di sini," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Arman kabur dari rutan BNNP Sulbar di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada Jumat (22/9/2023) dini hari sekitar pukul 01.00 Wita. Arman melarikan diri usai merusak gembok sel.

"Kabur melalui pintu (depan), merusak gembok sehingga memanfaatkan kelengahan petugas ketika dia (petugas) pergi ke toilet," kata Plt Kepala BNNP Sulbar AKBP Herman saat itu usai dihubungi, Senin (25/9/2023).

Herman menambahkan jika Arman satu-satunya tahanan di Rutan BNNP Sulbar saat itu. Sementara tahanan lainnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.

"Tinggal satu, yang lain sudah tahap II," bebernya.

Dia menyebut Arman ditangkap personel BNNP Sulbar dan kepolisian di Terminal Simbuang Mamuju pada Agustus 2023 lalu karena menjadi pengedar narkoba jenis sabu. Arman merupakan residivis di kasus yang sama.

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar (Polman) di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat (Sulbar), mendeportasi pria berkewarganegaraan Malaysia berinisial WA (18). Warga negara asing (WNA) tersebut menetap di Kabupaten Polman melebihi batas waktu yang ditentukan lantaran sedang berobat.

"Kebetulan kemarin tindakan administratif keimigrasian yang kami lakukan, karena memang warga negara Malaysia ini overstay sehingga kami lakukan pendeportasian," kata Kasi Intelejen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas II Polman Aquarius kepada wartawan, Senin (16/12/2024).

Aquarius menyampaikan itu dalam kegiatan Media Gathering yang berlangsung di Kantor Imigrasi Polman, Jalan Tritura Nomor 12, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Senin (16/12) sekira pukul 10.00 Wita. Aquarius mengungkapkan, WA sudah 7 bulan menetap di Desa Mirring, Kecamatan Binuang.

"Bulan Oktober (dideportasi), 7 bulan (menetap)," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia mengungkap tujuan WA ke Indonesia untuk berobat di kampung halaman ibunya. WA memiliki ibu berkewarganegaraan Indonesia dan tinggal di Desa Mirring, Kecamatan Binuang.

"Dia (WA) itu bapaknya kan warga negara Malaysia, mamanya orang Mirring (Indonesia). Dia itu bersaudara 5 orang semuanya WNA," ujar Aquarius

"Yang paling bungsu ini (WA) yang datang (ke Indonesia), dia kecelakaan di Malaysia datang ke Mirring untuk berobat. Karena berobat habis kecelakaan jadi overstay sampai 7 bulan," sambungnya.

Menurut Aquarius, WA sempat melakukan perpanjangan izin tinggal selama 30 hari. Dia memperkirakan WA lupa melapor ke kantor Imigrasi Polman karena sedang berobat.

"Visanya cuman 30 hari, diperpanjang sekali jadi total 60 hari," tuturnya.

WA baru melapor ke Kantor Imigrasi Polman ketika hendak berkoordinasi karena ingin pulang ke Malaysia. Selain mendeportasi, Aquarius juga mengungkap jika WA dicekal 6 bulan kembali ke Indonesia.

"Dia (WA) datang ke sini mau koordinasi karena mau balik ke Malaysia, disitulah ketahuan akhirnya kami deportasi," jelas Aquarius.

Video: Tampang 5 Pelaku Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia

Video: Tampang 5 Pelaku Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar (Polman) di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat (Sulbar), memiliki program bernama Larasati Care (layanan foto paspor di rumah sakit sepenuh hati dan peduli). Program ini memungkinkan warga yang sedang sakit dan butuh paspor mendapat pelayanan langsung di rumahnya.

"Lewat Larasati Care, kalau masyarakat ada yang sakit terus mau berobat ke luar negeri, dia butuh paspor, saya menyediakan pelayanan mudah, hubungi kami, kami ke rumah, kami bawa perlengkapan, foto di sana, paspor jadi langsung kami antarkan, supaya keluarga tidak kesulitan dan merasa terbantu secara psikis," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polman, Adithia P Barus kepada detikSulsel di kantornya, Senin (9/12/2024).

Foto: Kepala Kantor Imigrasi Polman, Adithia P. Barus. (Abdy Febriady/detikcom)

Diketahui, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polman terletak di Jalan Tritura Nomor 12, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali. Program Larasati Care mulai diterapkan sejak bulan November tahun 2023 lalu.

"Diterapkan pada saat saya di sini, 2023 bulan 11," ungkap Adithia.

Lebih lanjut, Adithia menuturkan, program Larasati Care merupakan hasil inovasinya. Dikembangkan dari program Larasati saat dirinya bertugas di Medan.

"Saya bikin program kebetulan karya saya sendiri. Dulu inovasi ini waktu di Medan sudah ada dan saya coba kembangkan menjadi Larasati Care," ujarnya.

Adithia mengungkapkan, warga yang hendak memanfaatkan program Larasati Care hanya perlu mendaftar secara online, atau menghubungi petugas imigrasi melalui nomor layanan yang telah disiapkan untuk diberi petunjuk lebih lanjut.

"Jadi orang tidak perlu datang ke kantor, cukup daftar di link yang sudah tersedia atau menghubungi petugas di media sosial melalui nomor telepon kita. Nanti kita pandu. Kirim saja datanya ke kita, nanti kita ke sana," terangnya.

Dia juga memastikan syarat untuk mengakses layanan Larasati Care tidak rumit. Warga hanya perlu membuktikan jika kondisi mereka betul-betul sedang sakit sehingga tidak dapat mendatangi kantor Imigrasi.

"Yang penting mereka bisa membuktikan kalau memang lagi kondisi sakit. Gak mesti harus pakai surat sakit, mungkin mereka bisa fotokan ke kita kalau memang kondisinya lagi sakit," jelas Adithia.

Hanya saja kata dia, hingga saat ini belum satupun warga yang memanfaatkan layanan Larasati care. Meski sosialisasi telah dilakukan termasuk menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung program tersebut.

"Sayangnya belum ada yang menggunakan (Larasati Care) padahal sudah kita siapkan sarana dan prasarana medianya. Kita sosialisasikan ke rumah sakit, kita sosialisasikan ke masyarakat," tandasnya.

Adithia berharap warga memanfaatkan program Larasati Care. Sebab, program ini sengaja dibuat untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).

"Layanan itu gunanya untuk memfasilitasi orang sakit. Itulah output pelayanan berbasis HAM kita," pungkas Adithia.

Video: Pj Bupati Polman Dipolisikan, Diduga Tak Bayar Seragam Linmas Rp 1,6 M

Video: Pj Bupati Polman Dipolisikan, Diduga Tak Bayar Seragam Linmas Rp 1,6 M

PASANGKAYU, iNewsMamuju.id - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat, Bagus Kurniawan, memberi penjelasan mengenai tugas dan fungsi Pemasyarakatan pada jajaran Rutan Kelas IIB Pasangkayu.

Kegiatan pengarahan berlangsung di Rutan Kelas IIB Pasangkayu, Senin (2/12/2024).

Kepala Rutan Kelas IIB Pasangkayu, menyambut dan melaporkan situasi dan kondisi Rutan Kelas IIB Pasangkayu dalam keadaan aman dan terkendali.

Kadiv Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat memberikan arahan terkait tugas dan fungsi Pemasyarakatan serta rencana Presiden Menyapa WBP dan mendorong jajaran Rutan Pasangkayu untuk membuat badan hukum koperasi yang dimiliki Rutan.

Sementara itu, secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja menyampaikan agar seluruh pegawai menjaga integritas masing-masing dalam melaksanakan pelayanan bagi Warga Binaan. 

"Diharapkan agar petugas pemasyarakatan memberikan pelayanan yang optimal bagi WBP maupun masyarakat luar yang membutuhkan pelayanan," harapnya.

Editor : Lukman Rahim

MAMUJU, inews Mamuju.id - Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin bersama Forkopimda Sulbar melakukan pemantauan TPS 901 Rutan Mamuju, Rabu (27/11/2024)

Bahtiar menjelaskan, Tempat Pemungutan Suara di Rumah Tahanan adalah TPS khusus bagi para warga binaan. Adanya TPS dalam rutan atau lembaga pemasyarakatan untuk memastikan hak konstitusional setiap warga negara terpenuhi. 

"Hasil Pantauan di TPS Khusus, semua terlayani dengan baik," ucap Bahtiar. 

Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi berharap partisipasi pemilih di Sulbar dapat melihat dari sebelumnya, yaitu diatas 80 persen.

"Dengan partisipasi pemilih diharapkan pilkada lebih demokratis. Semoga perhitungan suara selesai dengan baik dan melahirkan pemimpin suasai harapan rakyat," ungkapnya

Hal lain, Direktur RSUD Sulbar dr. Marintani Erna Dochri juga memastikan hak pilih bagi pasien maupun petugas di Rumah Sakit. 

"Itu kami sudah koordinasikan dengan KPU dan pelayanan diberikan bagi pasien untuk menggunakan hak pilihnya.," ungkapnya.

Editor : Lukman Rahim

MAMUJU, iNewsMamuju.id - Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulbar menggelar rapat dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan Pemberian Remisi Khusus Natal Tahun 2024.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Divisi Pemasyarakatan pada Senin (25/11/2024) dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi, Akhmad Herriansyah.

Hadir pada kesempatan itu, JFT PKP Madya, Ahmad Lamo, Kepala Subbidang Pembinaan, Pembimbingan, dan TI, Joko Ariwibowo, serta staf. 

Mewakili Kadivpas Bagus Kurniawan, Akhmad Herriansyah dalam arahnnya mengatakan bahwa telah dibuat surat perintah kepada beberapa orang pegawai untuk melakukan pemantauan di Lapas/Rutan pada hari H Pemilihan Kepala Daerah.

“Bahwa yang bertugas tersebut agar melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan membuat laporan kepada pimpinan,” ujarnya.

Sebagai informasi jumlah DPT di Lapas/Rutan se Sulawesi Barat untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sebanyak 1.050 org, dimana diantaranya terdapat 31 org WBP Wanita dan 12 org Anak Binaan.

Jumlah DPT di Lapas/Rutan se Sulawesi Barat untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati sebanyak 735 org, dimana diantaranya terdapat 9 org WBP Wanita dan 1 org Anak Binaan.

Sementara itu Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja mendukung jajarannya dalam memfasilitasi Pemilu Kepala Daerah di Lapas/Rutan se Sulawesi.

“Kami berharap Pilkada 2024 berjalan dengan baik, aman, dan terkendali," pungkasnya.

Editor : Lukman Rahim