Tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) masih terus menuai perdebatan. Kuasa hukum Jokowi pun tengah mengkaji untuk menempuh jalur hukum terkait tudingan ijazah palsu tersebut.

"Kami terus akan mengkaji, akan mencadangkan, mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi-narasi, membangun hal-hal negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi," ujar kuasa hukum Jokowi, Prof. Dr. Firmanto Laksana S.H., M.M., M.H., C.L.A, dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Firmanto menegaskan ijazah tersebut telah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang. Diantaranya, KPU, dekanat hingga rektorat Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Karena sudah sangat terang, jelas, sudah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang, pihak yang berwenang, sudah disampaikan jika ingin berkomunikasi karena Bapak (Jokowi) sudah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya dalam rangka melakukan sepanjang ijazah yang disampaikan," ujarnya.

Dia pun meminta masyakarat tak membangun narasi negatif kepada Jokowi. Firmanto menegaskan Jokowi akan mengambil langkah hukum kepada pihak-pihak yang telah merugikannya.

"Kepada siapapun masyarakat mohon untuk menghentikan membangun narasi-narasi yang negatif, yang menyesatkan, yang merugikan karena kami sudah berdiskusi dan mencanangkan, mencadangkan untuk mengambil langkah hukum," jelasnya.

"Dan kami ingatkan kepada siapapun untuk jangan sekali-sekali atau berhati-hati dalam menyampaikan informasinya, jangan menyebarkan fitnah atau kebohongan, karena akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku," sambung dia.

Firmanto mengatakan keaslian ijazah Jokowi telah disampaikan secara terbuka, baik oleh Jokowi maupun pihak UGM. Dia pun menyesalkan adanya narasi-narasi negatif yang terus dibangun oleh sejumlah pihak.

"Kalau kita juga buka laman UGM juga sudah terpampang di situ (klarifikasi ijazah Jokowi), dan masih terus mempersangkakan atau membuat narasi-narasi, kami di sini ditugaskan untuk mengkaji dan menyusun strategi untuk langkah hukum selanjutnya," jelasnya.

"Kami sedang mencadangkan, sedang mengkaji untuk mengambil langkah hukum terkait kepada pihak-pihak yang memang mencoba menyampaikan fitnah, mencoba untuk menjelek-jelekkan dari pada citra Pak Jokowi," imbuh dia.

Diketahui, massa Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi kediaman Jokowi untuk meminta kejelasan terkait keaslian ijazah. Jokowi merasa tak punya kewajiban menunjukkan ijazahnya kepada massa TPUA.

Ia mengatakan UGM juga sudah jelas menyampaikan terkait ijazah tersebut. "Tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki," ujar Jokowi setelah menerima massa TPUA.

Tudingan ijazah palsu ini semakin meluas. Hal ini membuat Jokowi mempertimbangkan membawa tudingan ini ke ranah hukum.

"Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum," kata Jokowi.

Ketika ditanya siapa yang akan dilaporkan terkait tudingan ijazah palsu, Jokowi belum ingin mengungkapkan. Dia menyerahkan ke kuasa hukum.

"Akan kami segera putuskan, nanti kuasa hukum yang akan melihat," tuturnya.

Jokowi menegaskan siap menunjukkan ijazah aslinya. Namun Jokowi hanya menunjukkan ijazah itu jika pengadilan yang meminta.

"Saya sampaikan, kalau ijazah asli diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta," kata Jokowi.

Simak juga Video: Jokowi Siap Tunjukkan Ijazah Asli di Pengadilan: Jika Hakim Meminta!

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Viral rekaman seorang penumpang yang diidentifikasi sebagai anggota DPRD Sumut menyerang pramugari Wings Air. MAskapai menyiapkan langkah hukum.

Kejadian itu terekam sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO) pada 13 April 2025. Dalam rilisnya, Selasa (15/4/2025) Wings Air membenarkan kejadian tersebut. Seorang penumpang dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat.

Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang. Namun, penumpang menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif.

"Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari. Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command (PIC) dan selanjutnya kepada petugas ramp-tim operasional darat yang menangani kesiapan pesawat dan keselamatan penumpang di bandar udara," kata Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro.

Kemudian, pihak ramp berkoordinasi dengan AVSEC (Aviation Security), dan pelanggan tersebut diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut.

"Wings Air saat ini sedang menempuh langkah hukum sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak," tambah Danang.

Dia melanjutkan bahwa Wings Air menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat merupakan prioritas utama.

"Kami mengimbau dan mewajibkan seluruh pelanggan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di area bandar udara dan di dalam kabin pesawat, termasuk aturan bagasi, keselamatan, dan instruksi dari awak kabin. Setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," kata Danang.

Video Cerita Unik Pramugari Bertugas saat Ramadan: Sahur di Surabaya, Buka di Arab

Video Cerita Unik Pramugari Bertugas saat Ramadan: Sahur di Surabaya, Buka di Arab

Pimpinan KPK berbicara mengenai praktik penerimaan gratifikasi yang sering dilakukan banyak pejabat. KPK menegaskan gratifikasi bukan bagian dari rezeki yang halal untuk diterima.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam program Series Penguatan Integritas Pegawai Rumah Tahanan (Rutan) KPK, Kamis (20/3). Dia awalnya meminta seluruh pegawai Rutan KPK untuk memegang prinsip kejujuran dalam menjalankan tugas-tugas.

"Kita tidak boleh mengambil hak orang lain, menerima yang bukan hak, tidak meminta yang bukan hak, dan menolak yang bukan hak," kata Ibnu dikutip, Rabu (26/3/2025).

Ibnu lalu menyinggung soal praktik gratifikasi. Dia mengatakan pegawai KPK harus berani dalam menolak segala bentuk gratifikasi.

Menurut Ibnu, gratifikasi bukan termasuk bagian dari rezeki. Ibnu menyebut gratifikasi merupakan pintu masuk praktik korupsi yang bisa merusak integritas.

"Kalau mendapatkan gratifikasi, jangan menganggap itu rezeki," kata Ibnu.

Hal senada disampaikan Sekjen KPK, Cahya H. Harefa, yang turut hadir di lokasi. Cahya mengatakan pegawai Rutan KPK harus berani melapor jika menemukan adanya praktik korupsi yang terjadi di Rutan KPK.

"Harapannya, melalui acara ini kita diingatkan lagi agar tidak kalah dari tantangan, walaupun menjaga integritas itu tidak selalu mudah. Marilah kita saling menjaga dan saling melapor kalau ada yang tidak benar," ucap Cahya.

Program Series Penguatan Integritas bagi Pegawai Rutan KPK ini sendiri disajikan dengan bentuk berbagi pengalaman atau sharing session. Untuk seri pertama program ini telah dilaksanakan pada Februari 2025 dengan narasumber anggota Dewan Pengawas KPK, Benny Joshua Mamoto dan Chisca Mirawati.

Program ini juga menjadi strategi KPK dalam membangun sistem peradilan yang lebih transparan dan berintegritas. Peningkatan kapasitas dan kesadaran pegawai rutan diyakini KPK bisa menjaga kredibilitas institusi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan rutan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun menunjukkan masalah mendalam dalam pengelolaan sektor migas di Indonesia, termasuk di perusahaan BUMN seperti Pertamina.

Kasus ini tidak hanya berdampak pada BUMN, tetapi juga pada sektor migas yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian negara. Tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat kesejahteraan rakyat.

Komitmen Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Praktik korupsi yang terjadi dalam sektor migas mencerminkan lemahnya pengawasan dan transparansi yang sudah lama menjadi tantangan besar. Sektor migas adalah sumber utama pendapatan negara dan energi vital bagi perekonomian nasional. Karena itu, penegakan hukum yang tegas dalam menangani kasus-kasus seperti ini sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan alam Indonesia.

Langkah cepat Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus ini dan menetapkan tersangka, menunjukkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan hukum tanpa kompromi. Langkah tegas terhadap dugaan korupsi ini menjadi pesan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi praktik merugikan negara, meskipun melibatkan pemain besar atau perusahaan BUMN yang memiliki pengaruh kuat. Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa hukum harus berlaku adil bagi siapa saja, tanpa pandang bulu.

Dengan penegakan hukum yang serius di sektor migas, pemerintah tidak hanya menyoroti masalah yang ada di BUMN, tetapi juga memperhatikan sektor-sektor strategis yang mempengaruhi kestabilan ekonomi dan energi negara. Pemerintah bertekad untuk memastikan agar potensi kerugian negara, terutama dalam sektor migas, diminimalisir dan ditindaklanjuti secara tegas. Penegakan hukum di sektor migas diharapkan tidak hanya memperbaiki aspek hukum, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor ini.

Danantara: Meningkatkan Efisiensi dan Pengawasan

Reformasi BUMN dan sektor migas sangat penting untuk menciptakan kestabilan energi dan mengoptimalkan pendapatan negara. Pemerintahan Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya tata kelola yang baik di BUMN sebagai bagian dari strategi besar membangun ekonomi nasional yang kuat. Reformasi ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme, tetapi juga memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan aset negara, terutama sektor migas yang rawan penyimpangan.

BUMN seperti Pertamina memiliki peran strategis dalam pengelolaan cadangan energi terbesar negara. Namun, tantangan dalam mengelola sektor ini sangat besar, mulai dari pengelolaan anggaran yang tidak transparan hingga praktik korupsi yang merugikan negara. Oleh karena itu, reformasi sektor migas sangat penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam Indonesia memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Pembentukan Danantara sebagai superholding BUMN bertujuan untuk memperkuat dan memastikan pengelolaan sumber daya nasional yang lebih efisien dan bebas dari penyimpangan. Danantara mengonsolidasikan sejumlah perusahaan BUMN, termasuk yang bergerak di sektor migas, untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengawasan. Dengan adanya sejumlah holding perusahaan di bawah Danantara, diharapkan koordinasi dan pengelolaan BUMN terutama yang strategis dan vital, dapat dilakukan secara lebih efektif dan bertanggung jawab.

Melalui Danantara, pemerintah dapat memperbaiki pengawasan di sektor migas, yang sangat rentan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, terutama dalam alokasi sumber daya alam dan pengelolaan pendapatan negara. Dengan menggabungkan kekuatan berbagai BUMN, Danantara bisa memastikan pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, Danantara juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar migas global, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pemain asing.

Pemerintah telah menegaskan bahwa reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sektor migas yang lebih profesional dan efisien, bebas dari korupsi, dan berorientasi pada kepentingan nasional serta kesejahteraan rakyat. Danantara memiliki peran penting dalam mengonsolidasikan BUMN termasuk di sektor migas untuk menghadapi tantangan global, sambil memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.

Pesan Keras bagi Pemain di Area Abu-Abu

Kasus dugaan korupsi minyak mentah ini menjadi sinyal tegas bagi siapa pun yang masih mencoba bermain di area abu-abu. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu, dan melalui reformasi berbagai sektor BUMN, tidak ada tempat bagi mereka yang terlibat dalam praktik korupsi.

Pesannya sangat jelas: tidak ada tempat bagi korupsi di era pemerintahan Prabowo. Langkah tegas dalam memberantas korupsi ini harus terus dilakukan. Pemerintah harus terus memperkuat pengawasan dan menindak tegas siapa pun yang terbukti menyalahgunakan wewenang. Keberhasilan reformasi ini tidak hanya akan memperbaiki kinerja BUMN, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dengan komitmen ini, diharapkan BUMN benar-benar menjadi lokomotif ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing tinggi. Pengelolaan BUMN harus semakin transparan dan akuntabel, dan dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih kuat bagi bangsa dan negara. Jika upaya ini berjalan dengan konsisten, Indonesia akan memiliki perusahaan-perusahaan negara yang tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo dalam pemberantasan korupsi akan semakin meningkat jika langkah-langkah ini terus berlanjut dengan tegas dan transparan. Pemerintah harus memastikan hukum ditegakkan secara adil dan menyeluruh, sehingga tidak ada lagi oknum yang merasa kebal hukum, termasuk di lingkungan BUMN, yang strategis dan vital sekalipun.

Khairul Fahmi.Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Lapas Kelas 1 Semarang bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah (Jateng) telah menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas oleh seorang pengunjung. Upaya penyelundupan 29,17 gram sabu dan 3,4 gram ekstasi bisa dicegah lewat strategi petugas.

Kalapas Kelas 1 Semarang, Mardi Santoso menjelaskan, penangkapan berawal dari koordinasi dengan Ditresnarkoba Polda Jateng terkait informasi pengunjung bernama Heri Suprianto yang diduga akan menyelundupkan narkoba kepada warga binaan, Nursila Adijaya.

"Tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 10.15 WIB, petugas kami melakukan pemantauan terhadap pengunjung tersebut," kata Mardi di Lapas Kelas 1 Semarang, Kecamatan Ngaliyan, Senin (24/2/2025).

"Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan barang bukti berupa kristal putih yang diduga sabu seberat 29,17 gram bruto serta ekstasi seberat 3,4 gram bruto," lanjutnya.

Ia mengatakan, barang haram tersebut diselundupkan dengan cara dimasukkan ke dalam anus. Napi dan pengunjung itu pun langsung dijadikan tersangka untuk kemudian diproses secara hukum.

Sementara itu, Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda Jateng, AKBP Musbagh Niam, menambahkan, sebelumnya pihak kepolisian telah mendapatkan informasi mengenai upaya penyelundupan ini, namun pelaku sempat lolos sekali.

"Awalnya, tim kami telah mendapatkan informasi satu minggu sebelumnya, tetapi saat kami datang, pelaku sudah keluar dari Lapas, sehingga tidak tertangkap tangan, kemudian dia berhasil aksi yang sebelumnya," kata Musbagh.

Rilis kasus upaya penyelundupan narkoba di Lapas Kelas 1 Semarang, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Senin (24/2/2025). Foto: Arina Zulfa Ul Haq/detikJateng

Kemudian, pihak kepolisian pun langsung berkoordinasi dengan lapas untuk menyusun strategi. Hari Rabu berikutnya, Heri kembali datang, seperti yang diperkirakan. Saat ia masuk dan akan melancarkan aksinya, petugas lapas pun telah bersiap dan mengawasi pergerakannya.

"Kemudian ketemu siapa yang ditemui di dalam, supaya terungkap semuanya. Setelah menemui si tersangka yang ada di dalam, di toilet dikeluarkanlah, ternyata prosesnya dimasukkan ke dalam dubur. Di situ, tim kami dan tim lapas menangkap yang bersangkutan," paparnya.

"Barang buktinya enam kantong sabu yang masing-masing berisi 5 gram dan satu kantong itu ekstasi tapi sudah ditumbuk, sudah berupa bubuk, kurang lebih 3 gram," jelasnya.

Dalam kasus itu, kepolisian juga menyita 2 buah ponsel yang digunakan narapidana tersebut untuk berkomunikasi demi mendapatkan obat-obatan terlarang. Pelaku kemudian dijerat Pasal 214 ayat (2) dengan ancaman pidana 10 tahun.

Sementara itu, Nursila mengaku ia hanya diperintahkan oleh temannya yang juga berada di dalam Lapas untuk mengambil barang tersebut.

"Ini punya teman, di dalam. (Terus minta Heri untuk bawakan?) Iya. Nyuruh (ke Heri) pakai WA. Saya cuma lewat, langsung diambil dia (teman), disuruh dia," jelas Nursila.

"Saya dikasih (narkobanya). (Kenapa berani?) Saya dijanjikan mau dikasih handphone," sambung Heri.

Heri sendiri merupakan narapidana kasus narkoba dengan vonis enam tahun penjara dan telah menjalani hampir dua tahun masa hukumannya.

Dengan digagalkannya upaya penyelundupan ini, Lapas Kelas 1 Semarang berharap dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba menyelundupkan narkoba ke dalam lingkungan pemasyarakatan.

Video: KPK Resmi Tahan Walkot Semarang Mbak Ita dan Suami

Video: KPK Resmi Tahan Walkot Semarang Mbak Ita dan Suami

Dua narapidana terorisme (napiter) yang kini menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Lamongan mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengucapan ikrar setia kepada NKRI itu dilakukan dengan penuh kesadaran, Selasa (11/2/2025).

Dua napiter yang mengucapkan ikrar setia kepada NKRI itu adalah Sofyan Abdillah dan Parmin. Proses pengucapan ikrar ini berlangsung di Lapas Lamongan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Forkopimda Lamongan, Densus 88 Anti Teror serta aparat penegak hukum lainnya.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Kadiyono mengatakan acara yang berlangsung khidmat ini bertujuan untuk membina serta mengembalikan para napiter ke pangkuan NKRI. Selain itu, juga sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial dan pemulihan ideologi mereka.

"Program ini merupakan bagian dari strategi pemasyarakatan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum, tetapi juga pada rehabilitasi ideologi," kata Kadiyono kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).

Ikrar setia ini, kata Kadiyono, bukan sekadar seremonial tetapi wujud nyata perubahan mindset dan sikap napiter yang sebelumnya terpapar paham radikal. Pengucapan ikrar dilakukan penuh kesadaran.

Kedua napiter itu menyatakan sumpah setia kepada Pancasila dan UUD 1945, sekaligus menegaskan komitmen mereka meninggalkan ideologi radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

"Kami berkomitmen untuk membina mereka agar bisa kembali ke masyarakat dengan semangat kebangsaan yang utuh," ujar Kadiyono.

Kadiyono berharap napiter yang telah berikrar benar-benar kembali ke masyarakat dengan pemahaman lebih moderat dan cinta damai. Dia juga berharap semakin banyak napiter yang sadar pentingnya persatuan dan kesetiaan kepada NKRI sehingga pencegahan paham radikal bisa terus ditingkatkan.

Sementara itu, dua napiter yang mengikuti proses ikrar setia mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan untuk kembali diterima sebagai bagian dari NKRI.

"Saya sadar bahwa ideologi yang saya anut dulu salah. Sekarang saya ingin menjalani hidup dengan damai dan berkontribusi positif bagi masyarakat," kata napiter tersebut.

Selain pengucapan ikrar setia NKRI, dua napiter tersebut juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta mencium bendera merah putih yang menandakan mereka telah setia kembali ke pangkuan NKRI, serta penandatanganan surat pernyataan setia kepada NKRI.

Video: Kepala BNPT Temui Mensos Bahas Rehabilitasi Eks Napiter

Video: Kepala BNPT Temui Mensos Bahas Rehabilitasi Eks Napiter

Wamenlu RI Arrmanatha Ch. Nasir menyampaikan strategi penanggulangan terorisme saat menghadiri sidang debat terbuka DK PBB. Wamenlu juga memberikan dukungannya kepada Afrika dalam penanggulangan terorisme yang menjadi ancaman global.

"Terorisme terus menjadi ancaman global yang berdampak pada situasi keamanan dan menghambat pembangunan, termasuk di Afrika", ujar Wamenlu RI pada Sidang Terbuka di Dewan Keamanan PBB, dalan keterangannya, Kamis (23/1/2025).

Sidang DK PBB digelar pada (21/1) yang membahas mengenai penanggulangan terorisme di Afrika. Wamenlu menyampaikan upaya pemerintah Indonesia menangani terorisme, seperti mengedepankan prinsip 'national ownership' dan strategi 'soft approach' yang sejalan dengan Piagam PBB dan hukum internasional.

"Pengalaman Indonesia juga menunjukkan pentingnya mengatasi akar permasalahan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan", ujarnya.

Selain itu, salah satu faktor yang mendorong berkembangnya terorisme di era modern adalah akibat tingginya kesadaran masyarakat terhadap ketidakadilan dan kemanusiaan. Wamenlu lalu menyampaikan upaya mengatasi akar permasalahan terorisme di berbagai tingkatan, dari mulai tingkat nasional hingga tingkat global.

Di tingkat nasional, ia menyampaikan perlunya upaya mengedepankan dialog, toleransi, dan nilai-nilai moderasi. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan terkait literasi digital, penyuluhan, serta kemampuan critical thinking untuk melindungi masyarakat dari ideologi berbahaya.

"Kebijakan nasional juga harus mencakup upaya menanggulangi aspek pendanaan dari terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan", ujar Arrmanatha.

Kemudian di tingkat kawasan, Wamenlu menegaskan perlunya mengedepankan mekanisme regional dalam upaya penanggulangan terorisme. Arrmanatha juga menyampaikan komitmen untuk mendukung inisiatif terkait di negara-negara Uni Afrika, diantaranya Nouackhott Process dan Accra Initiative.

Dukungan Indonesia kepada negara-negara Afrika selama ini dilakukan melalui program pembangunan kapasitas dalam kerangka Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). "Dukungan ini mencerminkan komitmen Indonesia sebagai mitra Afrika yang dapat diandalkan", ujarnya.

Pada tingkat global, ia menyampaikan perlunya pertukaran informasi dan praktik terbaik (best practices) untuk meningkatkan upaya penanggulangan terorisme diantara aparat penegak hukum.

"Terorisme tidak mengenal batas. Oleh karena itu, kerja sama di tingkat global menjadi sangat penting," ujar Wamenlu RI.

Ia juga mengajak masyarakat internasional untuk mendukung Afrika dalam mengembangkan solusi untuk mengatasi masalah keamanannya sendiri, termasuk mencegah terorisme dan kejahatan terorganisir lintas negara.

Mengakhiri pernyataannya, Wamenlu RI menekankan pentingnya implementasi efektif Agenda 2063 Uni Afrika untuk mendukung transformasi Afrika menjadi kekuatan global di masa depan.

"Reformasi Dewan Keamanan PBB untuk memastikan representasi yang adil bagi Afrika merupakan langkah krusial dalam meningkatkan partisipasi Afrika di panggung global," ujarnya.

Diketahui, sidang debat terbuka DK PBB dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Aljazair, Ahmed Attaf. Selaku Presiden DK PBB bulan Januari, Aljazair menempatkan isu penanggulangan terorisme sebagai salah satu isu prioritasnya.

Pertemuan kali ini turut dihadiri oleh 10 (sepuluh) negara pada tingkat Menteri dan Wakil Menteri, antara lain Sierra Leone, Somalia, Panama, Rwanda, Angola dan Sudan Selatan.

Partisipasi Indonesia dalam Sidang Debat Terbuka DK PBB kali ini mencerminkan kesiapan Indonesia untuk berbagi pengalaman dalam bidang penanggulangan terorisme.

Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan Pemuda Pancasila mendukung penuh Program Ketahanan Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketahanan pangan merupakan faktor kunci dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Mengedepankan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, program tersebut diharapkan dapat menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang lebih luas. Hal itu diungkapkan olehnya saat penutupan Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Pemuda Pancasila se-Indonesia di Medan, Selasa (14/1/2025) malam

"Dalam era globalisasi dan perubahan iklim yang semakin ekstrem, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga aksesibilitas, ketersediaan nutrisi yang bergizi, serta keberlanjutan sumber daya alam. Pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari pertanian, kesehatan, hingga pendidikan, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat, ketahanan pangan di Indonesia akan terwujud, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan bangsa secara keseluruhan," ujar Bamsoet dalam keterangan, Rabu (15/1/2025).

Bamsoet menjelaskan, mewujudkan ketahanan pangan sangat penting untuk mendukung stabilitas ekonomi. Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.

Menurut data Kementerian Pertanian, sektor pertanian mampu menyerap lebih dari 28% dari total angkatan kerja di Indonesia. Jika ketahanan pangan dapat ditingkatkan, maka sektor pertanian akan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, serta memperkuat perekonomian lokal dan nasional.

"Ketahanan pangan juga berkontribusi pada kesehatan masyarakat. Pangan yang bergizi dan aman adalah hak dasar setiap individu. Kurangnya akses terhadap pangan yang berkualitas dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, seperti stunting dan malnutrisi. Data dari Kementerian Kesehatan di tahun 2023, menunjukkan bahwa sekitar 21,5% anak balita di Indonesia mengalami stunting. Karena itu, dengan ketahanan pangan dan pemberian makan bergizi gratis diharapkan dapat meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas hidup secara keseluruhan," ungkap Bamsoet.

Dia menambahkan, untuk mencapai ketahanan pangan, diperlukan berbagai upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah harus meningkatkan investasi di sektor pertanian, mengembangkan infrastruktur pertanian, serta memfasilitasi akses petani terhadap teknologi modern dan informasi pasar.

Program-program pertanian berkelanjutan, seperti pertanian organik dan agroforestry, juga harus didorong untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan lingkungan.

"Selain itu, diversifikasi sumber pangan sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan. Misalnya, mengembangkan potensi pangan lokal seperti umbi-umbian dan sayuran dapat membantu memperkuat ketahanan pangan, sambil meningkatkan keberagaman gizi dalam pola makan masyarakat," tutup Bamsoet.

Simak juga Video: IDI Dukung Program 'Makan Bergizi Gratis' Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

PDIP menghormati KPK melakukan pencekalan terhadap kadernya Hasto Kristiyanto dan Yasonna Laoly. Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy yakin keduanya akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

"Ya itu kewenangan KPK, dan sebagai warga negara yang baik, pasti beliau berdua akan mengikuti proses hukum yang ada," kata Ronny kepada wartawan, Kamis (26/12/2024).

Ronny mengatakan pihaknya tengah berfokus menyiapkan langkah hukum untuk keduanya. Langkah tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada waktunya nanti.

"Saat ini kami lagi fokus persiapan langkah-langkah hukum kami. Ini terkait strategi nanti pada waktunya kami sampaikan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah mengeluarkan surat keputusan pencekalan Yasonna dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke luar negeri. Pencegahan ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. KPK membutuhkan keterangan untuk proses penyidikan.

"Bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap 2 (dua) orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK," kata jubir KPK Tessa Mahardhika, dalam keterangannya, Rabu (25/12/2024).

"Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan," katanya.

KPK sempat memeriksa Yasonna sebagai saksi kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku (HM). Saat itu, KPK mendalami soal dokumen surat mengenai permohonan fatwa Mahkamah Agung (MA).

Simak juga Video 'PDIP Duga Alasan Hasto Tersangka Imbas Kritik Cawe-cawe Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menolak ide yang dilontarkan politikus PDIP Deddy Sitorus terkait dikembalikannya Polri di bawah TNI/Kemendagri. LMND menilai wacana pengembalian Polri ke kedua lembaga tersebut merupakan pengkhiantan terhadap perjuangan reformasi.

"Pemisahan Polri dari TNI dalam waktu itu ABRI merupakan semangat dan tuntutan reformasi soal penghapusan dwi fungsi ABRI yang oleh presiden Gus Dur mengeluarkan ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 mengenai pemisahan POLRI dari TNI sesuai dengan tupoksi kerja masing-masing," kata Ketua LMND Muhammad Asrul kepada wartawan, Minggu (1/12/2024).

"Jika ini disatukan lagi maka ide ini telah mengkhianati semangat dan perjuangan reformasi serta tidak ada alasan kemendesakan dalam perspektif penyatuan ini di tengah situasi sosial, ekonomi, politik hari ini. Biarlah Polri bertanggung jawab langsung kepada presiden," sambung dia.

Asrul mengatakan tuduhan yang dilontarkan terkait dugaan keterlibatan polisi dalam Pilkada 2024 perlu dibuktikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Asrul menyindir mereka yang mengkambinghitamkan pihak lain gegara kalah di Pilkada 2024.

"Setiap pertarungan politik pasti ada yg menang dan kalah, di mana kemenangan dan kekalahan itu tergantung dari strategi dan taktik politik masing-masing dalam menggerakkan seluruh kekuatan partai utk mendapatkan suara, seharusnya mulai mengevaluasi kekalahan itu secara internal dan penyebab apa sehingga tidak mendapat simpati dan suara mayoritas rakyat," ujar Asrul.

Asrul menilai para elite politik seharusnya semakin dewasa dan bijak dalam merespons hasil Pilkada. Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah baik.

"Kepemimpinan Pak Sigit sdh cukup baik, bisa dilihat dari statistik kepercayaan publik kpd institusi kepolisian dan yang perlu dimaksimalkan mendorong reformasi birokrasi di dalam institusi kepolisian," ujar dia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (25/11). Pertemuan tersebut membahas penguatan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BNPT.

"Hari ini kami membahas mengenai beberapa hal, diantaranya adalah mengenai penguatan organisasi BNPT. BNPT harus melakukan beberapa perubahan yang dikaitkan dengan Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selain itu kita juga membicarakan transformasi sumber daya manusia di lingkup BNPT yang tentunya akan menjadi motor penggerak bagi terlaksananya tata kelola di lingkup BNPT," jelas Rini dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

Rini menjelaskan usulan perubahan OTK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang OTK BNPT telah dilakukan sejak tahun 2018 sesuai surat Kepala BNPT Nomor HK.01.02/12/2018 tanggal 13 September 2018.

"Secara proses pengajuan ijin prakarsa penyusunan perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT dan pembahasan dengan instansi terkait telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Namun sampai dengan saat ini masih berproses," jelasnya.

Lebih lanjut, pada pertemuan tersebut Rini juga menyampaikan progres lanjutan pemrosesan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) BNPT. Adapun progres yang telah berjalan yaitu pada tanggal 18 April 2023 dilaksanakan Rapat Koordinasi di Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Menko Polhukam dan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, dan BNPT.

Menurutnya, pada rapat pembahasan tindak lanjut penyusunan Rperpres BNPT tersebut disampaikan surat Menkopolhukam Nomor B- 66/AP.00.00/4/2023 tanggal 28 April 2023 hal Rekomendasi Peninjauan Kembali Rancangan SOTK BNPT kepada Menteri PANRB. "Dalam surat tersebut, Menko Polhukam menyampaikan agar Menteri PANRB meninjau kembali rancangan SOTK BNPT yang selanjutnya diajukan ulang kepada Presiden." kata Rini.

"Kita berharap dengan pertemuan hari ini, Kementerian PANRB dan BNPT kedepan akan terus berkolaborasi. Utamanya kami akan terus mensupport agar tujuan dan strategi BNPT untuk mencapai outcome dapat tercapai dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan penguatan OTK BNPT perlu dilakukan dalam rangka mendukung Asta Cita yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo. Pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Kementerian PANRB dan jajaran terkait dalam rangka mewujudkan penguatan OTK tersebut.

"Kami sangat bersyukur dan berbahagia, hari ini dapat bertemu dengan Menteri PANRB untuk membahas penguatan OTK di lingkup BNPT. Ini merupakan amanat Asta Cita Bapak Presiden sehingga nantinya tata kelola BNPT menjadi lebih baik," ujar Eddy.

Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan reformasi dalam sistem logistik nasional sebagai bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penerapan Manifest Domestik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 27 Tahun 2024.

"Permendag No 27/2024 ini mulai diundangkan 1 November 2024, di mana mewajibkan pelaku usaha melaporkan Pemberitahuan Perdagangan Antarpulau Barang (PAB) yang sebelumnya dikenal dengan manifest domestic, setiap melakukan pengiriman melalui sarana angkutan laut," bunyi keterangan tertulis, Senin (25/11).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam distribusi komoditas ke berbagai wilayah. Biaya logistik yang tinggi, ketimpangan muatan balik, dan infrastruktur yang belum merata sering kali menyebabkan ketidakseimbangan distribusi barang, melonjaknya harga, serta kelangkaan komoditas tertentu di daerah tertentu.

Saat ini, perdagangan antarpulau cenderung terpusat pada Jawa, dengan Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur sebagai pusat utama pengiriman komoditas. Namun, distribusi yang tidak efisien kerap terjadi akibat fenomena 'muatan kosong' saat kapal kembali ke daerah asal.

Hal ini, ditambah dengan hambatan infrastruktur, berdampak pada mahalnya biaya logistik di Indonesia. Melalui Permendag 27/2024, pelaku usaha diwajibkan melaporkan manifes domestik setidaknya 20 hari sebelum estimasi keberangkatan barang.

Dokumen ini memuat informasi lengkap seperti:

Kewajiban ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan satu data nasional yang terintegrasi tetapi juga meningkatkan pengawasan, mencegah duplikasi laporan, serta mendorong kepatuhan pelaku usaha.

Langkah ini juga diharapkan dapat mempercepat implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.

Beberapa manfaat utama dari implementasi manifes domestik meliputi:

Permendag 27/2024 adalah revisi dari Permendag 92/2020, yang memperbarui dan menyempurnakan tata kelola pelaporan perdagangan antarpulau. Regulasi ini menjadi pijakan penting untuk rencana aksi Stranas PK berikutnya pada 2025-2026, yang menargetkan reformasi lebih luas dalam sistem logistik nasional.

Dengan dukungan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, BUMN, dan pelaku usaha, diharapkan implementasi manifest domestik ini akan mendorong terciptanya ekosistem logistik yang lebih transparan, efisien, dan bebas korupsi.

Sebagai informasi, Stranas PK diberi mandat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54/2018 yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi agar dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur dan berdampak.

Terdapat total 114 instansi pelaksana aksi yang terdiri dari 60 kementerian & Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi dan 20 Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi mandat melaksanakan 3 Fokus seperti diamanatkan dalam Perpres 54/2018 (Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi) ke dalam 15 Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) 2023-2024.

Dengan dukungan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, BUMN, dan pelaku usaha, diharapkan implementasi manifest domestik ini akan mendorong terciptanya ekosistem logistik yang lebih transparan, efisien, dan bebas korupsi.