Narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar), diberdayakan menjadi kru dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG baru saja dibuka di Sukamiskin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Adita Irawati, mengatakan pemberdayaan napi lapas merupakan salah satu contoh nyata dampak positif dari pelaksanaan program MBG.

"Lapas Sukamiskin sudah menerapkan pemberdayaan, sesuai tujuan dari program MBG. Warga binaan mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi untuk bisa terlibat dalam Program MBG. Jadi, semua sesuai standar yang sudah Badan Gizi Nasional tetapkan," kata Adita dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025) dilansir dari detikFinance.

Hal ini, ungkap Adita, menjadi bukti program MBG dapat memberdayakan seluruh unsur masyarakat sehingga tercipta efek berganda atau multiplier effect. Napi di Lapas Sukamiskin dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Bukan hanya napi, koperasi lapas juga mendapat keuntungan secara ekonomis. Sebab, lembaga usaha itu diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku memasak. "Koperasi di lapas juga diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku," sebut Adita.

Pendirian dapur MBG di Lapas Sukamiskin mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah.

"Sekarang hari-hari saya makin cepat berlalu karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG," kata Rijatono Lakka salah satu warga binaan yang ikut menjadi kru Dapur MBG.

Sebelum berada di Lapas, Tono mengaku dirinya pernah punya usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG memercayakan Tono menjadi juru masak.

"Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian. Dengan keahlian, warga binaan jadi punya tempat di masyarakat, punya kesempatan untuk bekerja ketika nanti sudah kembali ke masyarakat," ujar Tono.

Selain Tono, ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari. Mulai dari menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

Video: Kuasa Hukum Sebut Pihak Yayasan Sempat Ingin Bayar Tunggakan Mitra MBG

Video: Kuasa Hukum Sebut Pihak Yayasan Sempat Ingin Bayar Tunggakan Mitra MBG

Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung diberdayakan menjadi kru Dapur Makan Bergizi Gratis. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG baru saja dibuka di Sukamiskin.

Hal ini menjadi bukti program Makan Gratis dapat memberdayakan seluruh unsur masyarakat sehingga tercipta efek berganda atau multiplier effect. Di Sukamiskin warga binaan dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Adita Irawati mengatakan pemberdayaan warga binaan merupakan salah satu contoh nyata dampak positif dari pelaksanaan Program MBG.

"Lapas Sukamiskin sudah menerapkan pemberdayaan, sesuai tujuan dari Program MBG. Warga binaan mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi untuk bisa terlibat dalam Program MBG. Jadi, semua sesuai standar yang sudah Badan Gizi Nasional tetapkan," kata Adita dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025).

Adita menyatakan bukan cuma warga binaan saja yang mendapatkan kegiatan. Secara ekonomis, koperasi lapas juga mendapat keuntungan karena diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku memasak.

"Koperasi di lapas juga diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku," sebut Adita.

Pendirian dapur MBG di Lapas Kelas I Sukamiskin pun mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah.

"Sekarang hari-hari saya semakin cepat berlalu, karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG," kata Rijatono Lakka salah satu warga binaan yang ikut menjadi kru Dapur MBG.

Sebelum berada di Lapas, Tono mengaku dirinya pernah punya usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG mempercayakan Tono menjadi juru masak.

"Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian. Dengan keahlian, warga binaan jadi punya tempat di masyarakat, punya kesempatan untuk bekerja ketika nanti sudah kembali ke masyarakat," ujar Tono.

Selain Tono, ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari. Dari mulai menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Firsa dan Dimas, warga binaan lainnya, mengaku bangga bisa terlibat di dapur MBG. Firsa mendapat tugas memasak protein. Sedangkan Dimas juru masak nasi atau karbohidrat lainnya.

"Kami jadi dapat ilmu, pengalaman, dan teman baru. Saya jadi tahu ternyata menjaga gizi sangat penting. Saya bangga karena ini termasuk pengabdian kepada Bapak Presiden," kata Firsa.

"Saya terharu, termotivasi, dan bangga ketika peralatan makan sudah kembali ke dapur, kami mendapat surat cinta dari siswa. Saya berharap program ini bisa terus berlanjut. Jadi ketika kami sudah kembali ke masyarakat, bisa terlibat di dapur lagi," ujar Dimas.

Simak juga video "Situasi Lapas Narkotika Musi Rawas Sudah Kondusif" di sini:

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat mengusulkan 1.073 warga binaan (WB) atau narapidana (napi) menerima remisi Idulfitri 1446 Hijriah/2025 Masehih. Dari 1.073 yang diusulkan, dua di antaranya diusulkan mendapat remis khusus (RK) II alias bebas.

Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat, Muhammad Fadli, mengatakan seluruh napi yang diusulkan mendapat remisi masih dalam tahap verifikasi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

"Adapun besaran remisi (pengurangan) yang diusulkan mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan," ujar Fadli dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025) sore.

Fadli merinci dari 1.073 orang yang diusulkan, sebanyak 181 orang mendapat remisi 15 hari, kemudian 775 orang mendapat remisi satu bulan, 1 bulan 15 hari ada 101 orang dapat remisi 1,5 bulan, serta 16 orang remisi 2 bulan.

Fadli menjelaskan pemberian remisi sesuai dengan Pasal 10 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa setiap narapidana tanpa terkecuali mendapatkan remisi asalkan telah memenuhi syarat tertentu.

"Tidak ada pengecualian, asalkan memenuhi syarat (sesuai UU), pasti diusulkan, seluruh proses pengusulan juga menggunakan Standar Sistem Pembinaan Narapidana (SPPN)," katanya.

Setiap narapidana dipantau oleh Wali Pemasyarakatan dan dilakukan penilaian asesmen resiko oleh Asesor Pemasyarakatan. Adapun syarat warga binaan yang diusulkan, merupakan warga binaan yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku ke arah lebih baik selama menjalani masa hukuman.

"Mereka juga aktif mengikuti program pembinaan serta telah memenuhi syarat administratif dan substansif," tegasnya.

Dia juga menjelaskan bahwa penyerahan SK (Surat Keputusan) remisi Hari Raya Idulfitri biasanya terbit paling lambat satu hari sebelum hari raya. Begitup un dengan rincian narapidana mana saja (yang diusulkan) akan disebutkan pada saat pembagian SK.

"Penyerahan SK dilaksanakan di hari H nanti, saat ini usulan remisi dari setiap lapas maupun rutan di seluruh Indonesia masih dalam tahap diverifikasi pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan," tandasnya.

Video: Kate Middleton Umumkan Kondisi Remisi Kanker

Video: Kate Middleton Umumkan Kondisi Remisi Kanker

MEDAN, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan menyesalkan insiden siswa SD Abdi Sukma, inisial M (10), dihukum gurunya, Haryati, untuk belajar di lantai karena menunggak biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

Kabid SD Disdikbud Kota Medan, Bambang Sudewo, mengatakan pihaknya telah membina para guru, kepala sekolah (kepsek), hingga Ketua Yayasan Abdi Sukma pada Senin (13/1/2025).

Bambang mengatakan, pembinaan yang dilakukan menekankan kepada guru untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah atau yayasan bila ingin membuat aturan.

Sebab, dalam proses pemeriksaan, Haryati mengaku menghukum siswa M atas dasar inisiatif sendiri.

"Sudah kami berikan pembinaan kepada Kepsek, yayasan, terutama kepada guru agar ke depan apa pun peraturan yang dibuat, harus sepengetahuan yayasan dan kepala sekolah, lalu sosialisasikan, sepakati, dan kapan akan dilaksanakan," ujar Bambang saat ditanya wartawan di Kantor Ombudsman Sumut, Senin (13/1/2025).

Bambang juga menegaskan menghukum siswa dengan cara duduk di lantai karena menunggak SPP juga tidak dibenarkan.

"Jangan sampai terjadi lagi bahwa rapor uang sekolah adalah tanggung jawab orangtua, jangan disangkutpautkan dengan anak-anak, apalagi dalam kepentingan belajar," katanya.

Selanjutnya, Bambang menekankan tentang pentingnya mengedepankan aspek psikologis sang anak dalam peristiwa ini.

Dia mengatakan, seandainya sang anak tetap ingin bersekolah di SD Abdi Sukma, Disdik Medan menekankan kepada pihak yayasan untuk menjamin sang anak tidak menjadi obyek perundungan.

"Kami harus memberikan jaminan, tidak akan ada perlakuan yang tidak baik, tidak ada bully terhadap anak itu karena dengan kasus ini sekolah menjadi hal yang negatif," ucapnya.

"Kami (minta) jamin anak ini sekolah dengan nyaman, ini (pembinaan) yang kami berikan kepada yayasan," ujarnya.

Dia lalu mengatakan peristiwa ini hanya dipicu oleh miskomunikasi.

Pihak guru tidak memberi tahu inisiatifnya menghukum siswa belajar di lantai karena menunggak SPP.

Demikian juga orangtua M yang tidak melaporkan peristiwa yang dialami anaknya ke pihak sekolah sebelum peristiwa viral terjadi.

"Jadi, sebenarnya ini miskomunikasi dan ini sudah diselesaikan dan mudah-mudahan tidak ada lagi efek-efek lain terkait viralnya siswa itu terjadi," ujar Bambang.

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan siswa SD dihukum duduk di lantai karena menunggak SPP.

Ibu bocah tersebut, Kamelia, merekam kejadian itu sambil menangis.

Kamelia mengatakan anaknya memang menunggak uang SPP selama tiga bulan, totalnya Rp 180.000.

Dia mengatakan, salah satu faktor anaknya menunggak SPP adalah karena dana Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun akhir 2024 belum cair.

Kemudian, Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu (8/1/2025).

Dia ingin menjual handphone-nya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah.

Namun, sebelum pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena sudah dua hari dihukum belajar di lantai oleh gurunya dari jam masuk sekolah pukul 08.00 hingga 13.00.

Kala itu, Kamelia tidak langsung percaya sehingga pada Rabu (8/1/2025) dia langsung datang ke sekolah.

Lalu, saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai, sementara teman-teman yang lain duduk di kursi.

Heboh siswa kelas 4 SD dihukum belajar di lantai gara-gara menunggak uang sekolah selama 3 bulan dan belum mengambil rapot. Kini, wali kelas disanksi dan dirumahkan oleh pihak yayasan.

"Gurunya ya kita rumahkan dulu lah, tenangkan dirinya," kata Ketua yayasan yang mengelola SD swasta, Ahmad Parlindungan, dilansir detikSumut, Selasa (14/1/2025).

Wali kelas dirumahkan mulai hari ini hingga situasi kondusif. Wali kelas itu diminta untuk menenangkan diri.

"Sudah kita berikan juga sanksi, setelah viral suasana tidak kondusif, jadi saya bilang mulai hari Senin istirahat di rumah sampai tenang sampai kondusif, nanti kelanjutannya disampaikan," ucapnya

Sebelumnya diberitakan, sebuah video menampilkan seseorang siswa sekolah dasar (SD) swasta di Jalan STM, Kota Medan, disuruh belajar di lantai oleh wali kelas. Siswa kelas 4 SD itu disuruh belajar di lantai hanya karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan.

Dalam video yang dilihat, Jumat (10/1), terlihat siswa SD duduk di lantai dalam ruangan kelas. Kemudian perekam video yang ternyata orang tua siswa itu mempertanyakan perihal tersebut kepada wali kelas yang saat itu sedang berada di ruangan belajar.

Orang tua siswa, Kamelia (38), mengatakan jika peristiwa dalam video terjadi pada Rabu (8/1). Anaknya sendiri ternyata telah duduk selama 3 hari di lantai.

"Di hari Rabu, tanggal 6 (Januari) masuk sekolah kan, jadi sekitar 3 hari itu dia memang duduknya di lantai tanpa sepengetahuan saya," kata Kamelia kepada detikSumut, Jumat (10/1).

Simak selengkapnya di sini.

Video yang bernarasikan wali kelas menghukum siswa SD swasta di Medan belajar di lantai karena tidak mengambil rapor. Setelah viral, wali kelas pun dirumahkan oleh pihak yayasan.

"Gurunya ya kita rumahkan dulu lah, tenangkan dirinya," kata Ketua yayasan yang mengelola SD swasta, Ahmad Parlindungan, Senin (13/1/2025).

Wali kelas dirumahkan mulai hari ini hingga situasi kondusif. Wali kelas itu diminta untuk menenangkan diri.

"Sudah kita berikan juga sanksi, setelah viral suasana tidak kondusif, jadi saya bilang mulai hari Senin istirahat di rumah sampai tenang sampai kondusif, nanti kelanjutannya disampaikan," ucapnya

Sebelumnya diberitakan, sebuah video menampilkan seseorang siswa sekolah dasar (SD) swasta di Jalan STM, Kota Medan, disuruh belajar di lantai oleh wali kelas. Siswa kelas 4 SD itu disuruh belajar di lantai hanya karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan.

Dalam video yang dilihat, Jumat (10/1), terlihat siswa SD duduk di lantai dalam ruangan kelas. Kemudian perekam video yang ternyata orang tua siswa itu mempertanyakan perihal tersebut kepada wali kelas yang saat itu sedang berada di ruangan belajar.

Orang tua siswa, Kamelia (38), mengatakan jika peristiwa dalam video terjadi pada Rabu (8/1). Anaknya sendiri ternyata telah duduk selama 3 hari di lantai.

"Di hari Rabu, tanggal 6 (Januari) masuk sekolah kan, jadi sekitar 3 hari itu dia memang duduknya di lantai tanpa sepengetahuan saya," kata Kamelia kepada detikSumut, Jumat (10/1).

Kamelia pun menceritakan kronologi dia mengetahui anaknya duduk di lantai saat belajar. Kamelia menyebutkan wali kelas membuat peraturan jika siswa yang belum mengambil rapor tidak boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar.

"Jadi gini ceritanya, saya memang belum melunasi uang SPP awalnya, tapi wali kelasnya itu kan membuat peraturan kalau sudah terima raport baru muridnya bisa mengikuti pelajaran," sebutnya.

Peraturan itu kemudian diketahui dibuat sendiri oleh wali kelas tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Anak Kamelia sendiri belum bisa mengambil rapor karena masih menunggak uang sekolah selama 3 bulan.

Kamelia mengaku sudah berkomunikasi dengan wali kelas jika dia belum bisa datang ke sekolah. Dirinya berniat menjual handphone-nya agar bisa melunasi uang sekolah kedua anaknya di sekolah itu.

Sedangkan, anaknya yang lain disebut tidak mendapat perlakuan seperti itu meskipun belum membayar uang sekolah.

"Saya sudah koordinasi hari Selasa-nya, saya bilang ibu izin saya belum bisa datang, itu rencana kemarin saya mau sempat jual HP untuk bayar uang sekolah biar (anak) dapat raport," ucapnya.

Ketua yayasan yang menaungi SD swasta itu, Ahmad Parlindungan, mengatakan jika sekolah itu didirikan sebagai amal sosial. Sekolah itu sudah berdiri sejak 1963 dengan status wakaf.

"Sekolah ini adalah sekolah amal sosial membantu masyarakat yang kurang mampu, anak-anak yatim bersekolah di tempat kami sejak tahun 1963 sudah berdiri dan statusnya wakaf," kata Ahmad Parlindungan di Kantor Ombudsman Perwakilan Sumut, Senin (13/1).

Ahmad menjelaskan jika selama Januari-Juni uang sekolah digratiskan. Sedangkan untuk Juli-Desember dikenakan Rp 60 ribu.

"Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan anak-anak sekolah 6 bulan gratis, Januari sampai Juni itu gratis. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya dari kelas 4-6 itu Rp 60 ribu," jelasnya.

Pihaknya kemudian melakukan upaya untuk memberikan bantuan agar membayar uang sekolah selama Juli-Desember. Dalam catatan mereka, terdapat 79 dari 131 siswa yang mendapat PIP.

Sedangkan siswa SD yang belajar di lantai itu disebut mendapat PIP beserta adiknya yang masih duduk kelas 1. Kamelia, yang merupakan orang tua siswa telah mengambil uang tersebut pada April dan Desember 2024, seharusnya mencukupi pembiayaan uang sekolah anak yang sebesar Rp 60 ribu per bulan.

Video: Perkara Toping Bikin Dokter Muda di Medan Cakar-Jambak Penjual Roti

Video: Perkara Toping Bikin Dokter Muda di Medan Cakar-Jambak Penjual Roti

KOMPAS.com - Viral di media sosial guru wali kelas salah satu sekolah swasta di Medan, Sumatera Utara menghukum siswanya duduk di lantai selama 5 jam karena menunggak bayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

Dikutip dari Kompas.com (10/1/2025), Ibu dari siswa kelas IV berinisial MA, Kamelia (38), mengatakan, hukuman dijalani anaknya selama dua hari sejak tanggal 6 hingga 7 Januari 2025.

Guru tersebut meminta MA duduk di lantai dari pukul 08.00 WIB hingga 13.00 WIB karena belum membayar SPP dan mengambil rapor.

Lantas apakah boleh guru menghukum siswa karena belum bayar SPP?

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur Sipinathe menjelaskan, sekolah swasta memang diperkenankan pemerintah untuk memungut iuran dana pendidikan atau SPP.

Sekolah swasta diperkenan menarik pungutan dari orangtua

Menurut Mansur, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang jelas menyebutkan sekolah swasta diperkenan menarik pungutan dari orangtua atau wali.

"Apapun kendala sekolah terhadap pungutan dana Pendidikan itu murni urusan orangtua/wali, tidak boleh berdampak langsung pada siswa," kata Mansur Sipinathe kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2024).

Hal itu diperjelas lagi dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Biaya Pendidikan.

Namun, perlu dilihat juga kata Mansur, Pasal 11 Permendikbud tersebut juga menyatakan bahwa pungutan tidak boleh dilakukan kepada peserta didik atau orangtua atau walinya yang tidak mampu secara ekonomi.

Serta tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik, penilaian, maupun kelulusan peserta didik.

"Jika hal ini terjadi sebenarnya Menteri Pendidikan dan pemerintah daerah dapat membatalkan pungutan tersebut sesuai peratauran yang berlaku," ujarnya.

FSGI, kata Mansur juga melihat ini sebagai ketidakpekaan sosial sekolah, kelalaian kementerian dan pemerintah daerah dalam memantau proses pendidikan

Utamanya pada satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat sesuai amanat wajib belajar 9 tahun.

KOMPAS.com - Viral di media sosial guru wali kelas salah satu sekolah swasta di Medan, Sumatera Utara menghukum siswanya duduk di lantai selama 5 jam karena menunggak bayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

Dikutip dari Kompas.com (10/1/2025), Ibu dari siswa kelas IV berinisial MA, Kamelia (38), mengatakan, hukuman dijalani anaknya selama dua hari sejak tanggal 6 hingga 7 Januari 2025.

Guru tersebut meminta MA duduk di lantai dari pukul 08.00 WIB hingga 13.00 WIB karena belum membayar SPP dan mengambil rapor.

Lantas apakah boleh guru menghukum siswa karena belum bayar SPP?

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur Sipinathe menjelaskan, sekolah swasta memang diperkenankan pemerintah untuk memungut iuran dana pendidikan atau SPP.

Sekolah swasta diperkenan menarik pungutan dari orangtua

Menurut Mansur, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang jelas menyebutkan sekolah swasta diperkenan menarik pungutan dari orangtua atau wali.

"Apapun kendala sekolah terhadap pungutan dana Pendidikan itu murni urusan orangtua/wali, tidak boleh berdampak langsung pada siswa," kata Mansur Sipinathe kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2024).

Hal itu diperjelas lagi dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Biaya Pendidikan.

Namun, perlu dilihat juga kata Mansur, Pasal 11 Permendikbud tersebut juga menyatakan bahwa pungutan tidak boleh dilakukan kepada peserta didik atau orangtua atau walinya yang tidak mampu secara ekonomi.

Serta tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik, penilaian, maupun kelulusan peserta didik.

"Jika hal ini terjadi sebenarnya Menteri Pendidikan dan pemerintah daerah dapat membatalkan pungutan tersebut sesuai peratauran yang berlaku," ujarnya.

FSGI, kata Mansur juga melihat ini sebagai ketidakpekaan sosial sekolah, kelalaian kementerian dan pemerintah daerah dalam memantau proses pendidikan

Utamanya pada satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat sesuai amanat wajib belajar 9 tahun.

Sebuah video menampilkan seseorang siswa sekolah dasar (SD) swasta di Jalan STM, Kota Medan, disuruh belajar di lantai oleh wali kelas karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Pihak sekolah pun buka suara terkait peristiwa itu.

"Itu sebenarnya nggak ada peraturan sekolah, miskomunikasi saja sebenarnya. Anak itu kan tidak menerima rapor waktu pengambilan raport dikarenakan dia belum lunas uang SPP," kata Kepala SD Juli Sari, Jumat (10/1/2025).

Meskipun demikian, Juli mengatakan tidak masalah jika siswa itu belum membayar uang sekolahnya. Namun wali kelas tersebut membuat peraturan sendiri jika tidak boleh mengikuti pelajaran jika tidak mengambil rapor.

"Tapi itu tidak menjadi permasalahan dari sekolah sebenarnya, rupanya wali kelasnya membuat peraturan sendiri di kelasnya, bahwasanya kalau anak tidak mengambil rapor tidak dibolehkan mengikuti pelajaran, buat peraturan itu tanpa kompromi dulu dengan sekolah," ucapnya.

Juli menyebutkan jika dia telah meminta maaf kepada orang tua siswa atas peristiwa itu di hari kejadian. Menurutnya, masalah itu sudah diselesaikan dan anak tersebut tetap sekolah usai kejadian.

"Ada (kepsek panggil wali kelas), kan kejadian itu orang tuanya (siswa) kan nangis-nangis, kami bawa ke kantor kami tanya kronologinya, udah kami selesaikan hari itu juga, saya sebagai kepala sekolah sebagai pihak dari wali kelas memohon maaf sama orang tuanya, anak itu tetap sekolah sampai sekarang tetap sekolah di sekolah" ujarnya.

Pihak sekolah telah mengadakan rapat hari ini untuk membahas permasalahan itu. Wali kelas tersebut juga telah diberikan peringatan.

"Kami tadi sudah rapat sama guru-guru dan koordinator yayasan, sudah diperingatin, sudah ada tertulisnya, nanti insyaallah Senin kami juga ada rapat lagi dengan Ketua Yayasan, Bendahara Yayasan," sebutnya.

Selain itu, pihak yayasan akan mengadakan rapat lagi pada Senin (13/1). Nantinya akan disampaikan terkait hasil rapat tersebut.

"Itu (pemecatan) keputusan dari yayasan, saya tidak berani membilang iya atau tidak karena kan nanti Senin kami rapat lagi, bicara lagi gimana keputusannya yang baik untuk sekolah dan untuk ibu itu," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, sebuah video menampilkan seseorang siswa sekolah dasar (SD) swasta di Jalan STM, Kota Medan, disuruh belajar di lantai oleh wali kelas. Siswa kelas 4 SD itu disuruh belajar di lantai hanya karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan.

Dalam video yang dilihat, Jumat (10/1), terlihat siswa SD duduk di lantai dalam ruangan kelas. Kemudian perekam video yang ternyata orang tua siswa itu mempertanyakan perihal tersebut kepada wali kelas yang saat itu sedang berada di ruangan belajar.

Orang tua siswa, Kamelia (38), mengatakan jika peristiwa dalam video terjadi pada Rabu (8/1). Anaknya sendiri ternyata telah duduk selama 3 hari di lantai.

"Di hari Rabu, tanggal 6 (Januari) masuk sekolah kan, jadi sekitar 3 hari itu dia memang duduknya di lantai tanpa sepengetahuan saya," kata Kamelia kepada detikSumut, Jumat (10/1/2025).

Kamelia pun menceritakan kronologi dia mengetahui anaknya duduk di lantai saat belajar. Kamelia menyebutkan wali kelas membuat peraturan jika siswa yang belum mengambil rapor tidak boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar.

"Jadi gini ceritanya, saya memang belum melunasi uang SPP awalnya, tapi wali kelasnya itu kan membuat peraturan kalau sudah terima raport baru muridnya bisa mengikuti pelajaran," sebutnya.

Peraturan itu kemudian diketahui dibuat sendiri oleh wali kelas tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Anak Kamelia sendiri belum bisa mengambil rapor karena masih menunggak uang sekolah selama 3 bulan.

Kamelia mengaku sudah berkomunikasi dengan wali kelas jika dia belum bisa datang ke sekolah. Dirinya berniat menjual handphone-nya agar bisa melunasi uang sekolah kedua anaknya di sekolah itu.

Sedangkan, anaknya yang lain disebut tidak mendapat perlakuan seperti itu meskipun belum membayar uang sekolah.

"Saya sudah koordinasi hari Selasa-nya, saya bilang ibu izin saya belum bisa datang, itu rencana kemarin saya mau sempat jual HP untuk bayar uang sekolah biar (anak) dapat raport," ucapnya.

Video: Kata Pengamat Pendidikan soal Penyebab Siswa SD-SMP Belum Bisa Baca

Video: Kata Pengamat Pendidikan soal Penyebab Siswa SD-SMP Belum Bisa Baca

Sebuah video menampilkan seseorang siswa sekolah dasar (SD) swasta di Jalan STM, Kota Medan, disuruh belajar di lantai oleh wali kelas karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Medan bakal melakukan klarifikasi kepada guru yang bersangkutan.

"Nanti kami dari Dinas Pendidikan menindaklanjuti setelah kami klarifikasi ke yang bersangkutan," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan Benny Sinomba Siregar, Jumat (10/1/2025).

Pihaknya bakal menyampaikan hasil klarifikasi tersebut nantinya. Benny belum menanggapi banyak soal peristiwa itu.

"Ya lagi kami proses juga, nanti detailnya kami sampaikan," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, sebuah video menampilkan seseorang siswa sekolah dasar (SD) swasta di Jalan STM, Kota Medan, disuruh belajar di lantai oleh wali kelas. Siswa kelas 4 SD itu disuruh belajar di lantai hanya karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan.

Dalam video yang dilihat, Jumat (10/1), terlihat siswa SD duduk di lantai dalam ruangan kelas. Kemudian perekam video yang ternyata orang tua siswa itu mempertanyakan perihal tersebut kepada wali kelas yang saat itu sedang berada di ruangan belajar.

Orang tua siswa, Kamelia (38), mengatakan jika peristiwa dalam video terjadi pada Rabu (8/1). Anaknya sendiri ternyata telah duduk selama 3 hari di lantai.

"Di hari Rabu, tanggal 6 (Januari) masuk sekolah kan, jadi sekitar 3 hari itu dia memang duduknya di lantai tanpa sepengetahuan saya," kata Kamelia kepada detikSumut, Jumat (10/1/2025).

Kamelia pun menceritakan kronologi dia mengetahui anaknya duduk di lantai saat belajar. Kamelia menyebutkan wali kelas membuat peraturan jika siswa yang belum mengambil rapor tidak boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar.

"Jadi gini ceritanya, saya memang belum melunasi uang SPP awalnya, tapi wali kelasnya itu kan membuat peraturan kalau sudah terima raport baru muridnya bisa mengikuti pelajaran," sebutnya.

Peraturan itu kemudian diketahui dibuat sendiri oleh wali kelas tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Anak Kamelia sendiri belum bisa mengambil rapor karena masih menunggak uang sekolah selama 3 bulan.

Kamelia mengaku sudah berkomunikasi dengan wali kelas jika dia belum bisa datang ke sekolah. Dirinya berniat menjual handphone-nya agar bisa melunasi uang sekolah kedua anaknya di sekolah itu.

Sedangkan, anaknya yang lain disebut tidak mendapat perlakuan seperti itu meskipun belum membayar uang sekolah.

"Saya sudah koordinasi hari Selasa-nya, saya bilang ibu izin saya belum bisa datang, itu rencana kemarin saya mau sempat jual HP untuk bayar uang sekolah biar (anak) dapat raport," ucapnya.

Video: Prabowo Bakal Beri Bantuan Untuk Guru Bisa Lanjut Studi D4 dan S1

Video: Prabowo Bakal Beri Bantuan Untuk Guru Bisa Lanjut Studi D4 dan S1