Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Prof. Mompang Panggabean berharap sosialisasi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) bisa melibatkan masyarakat.

Sebab, kata dia partisipasi aktif masyarakat merupakan keniscayaan dalam pembuatan suatu produk hukum sesuai UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3), sehingga dapat menghasilkan kajian akademik yang mendalam dan komprehensif sebagai upaya membuat KUHAP baru, yang dapat berdiri sejajar dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

"Penerapan KUHAP butuh kehati-hatian, juga melibatkan masyarakat," ucap Prof. Mompang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Saat kelahirannya, ia menyebutkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dipandang sebagai karya agung karena mendahului pembaruan integral dalam kodifikasi hukum pidana materiil (materiel), sehingga tidak lagi memakai Herzien Inlandsch Reglement yang memuat ketentuan hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

Untuk itu, kata dia, pembaruan sistem hukum pidana harus dilakukan secara integral terhadap hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana.

Upaya pembaruan hukum acara pidana, menurut Mompang, tidak luput dari upaya melakukan re-orientasi dan reformasi hukum acara pidana sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural bangsa masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Dengan demikian, perkembangan hukum acara pidana di Indonesia dengan adanya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah pasal tertentu di dalam KUHAP, semakin diperkuat berbagai prinsip hukum acara pidana yang diakui secara internasional, terutama due process of law (proses hukum yang adil).

Dia menjelaskan bahwa berbagai instrumen hukum internasional telah banyak diadopsi ke dalam sistem hukum di Indonesia, mulai dari pendayagunaan keadilan restoratif (restorative justice), kelompok rentan, serta perlindungan terhadap advokat, yang selaras dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

"Untuk itu, pembaruan hukum acara pidana secara menyeluruh sebagai ius constituendum merupakan kebutuhan mendesak," tuturnya.

Lebih jauh, Mompang menguraikan bahwa dalam sistem peradilan pidana, hukum acara Indonesia selama ini memperlihatkan ketidakseimbangan karena korban kejahatan kerap diabaikan, sementara pelaku tindak pidana sangat banyak diatur.

Disebutkan bahwa terlalu banyaknya hak yang diberikan bagi tersangka dapat memperumit proses pidana dan menciptakan ketimpangan, sedangkan dalam KUHP hak-hak korban kejahatan telah diatur lebih perinci.

Di sisi lain, dirinya turut menegaskan bahwa diperlukan pencegahan disparitas pemidanaan dalam sistem peradilan sehingga aparat penegak hukum tidak semena-mena.

Salah satu upaya pengurangan disparitas pemidanaan, lanjut dia, yakni melalui rekrutmen hakim yang memiliki integritas dan kapasitas mumpuni dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, meningkatkan keberanian hakim, dan penguatan sistem informasi penelusuran perkara sebagai dokumentasi bagi hakim untuk menerapkan sanksi pidana sesuai ide individualisasi pidana yang dianut dalam KUHP baru.

Sebelumnya, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Rudianto Lallo mengatakan saat ini pihaknya masih fokus membahas RUU KUHAP dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak karena RUU tersebut sangat urgen untuk tuntas pada tahun 2025.

"RUU KUHAP harus tuntas pada tahun 2025 untuk mengejar RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mulai diberlakukan pada tahun 2026," kata Rudianto saat dihubungi di Jakarta, Selasa (22/4).

Selain itu, menurut dia, UU KUHAP yang masih berlaku sudah ada sejak tahun 1981. Selama itu, sudah banyak norma-norma KUHAP yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Dengan demikian, RUU KUHAP dinilai penting selesai pada tahun ini agar bisa menjadi pasangan yang beriringan dengan KUHP, yang akan berlaku pada 2 Januari 2026.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) menyebutkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan bekal strategis untuk penegakan hukum masa depan.

Dalam acara sosialisasi KUHP baru di Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu (19/4), Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum Widodo mengatakan KUHP Nasional sebagai aturan baru merupakan fondasi hukum pidana nasional yang menggantikan KUHP lama atau Wetboek van Strafrecht warisan kolonial Belanda.

“KUHP baru ini tidak hanya menyatukan aturan pidana dalam satu kodifikasi, tetapi juga membawa semangat dekolonialisasi dan demokratisasi hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945,” ujar Widodo, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Maka dari itu, ia menegaskan bahwa memahami KUHP Nasional merupakan syarat utama bagi siapa pun yang akan menegakkan hukum di Indonesia.

KUHP, menurutnya, sebagai cermin nilai bangsa Indonesia dan para calon perwira Polri yang menerima sosialisasi akan menjadi garda depan penerapannya. Adapun sosialisasi itu diberikan kepada 1.800 peserta didik Sekolah Calon Perwira (SECAPA) Polri dari seluruh Indonesia.

Dirinya pun menyampaikan beberapa pembaruan penting dalam KUHP, seperti pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), sistem pemidanaan yang lebih proporsional, dan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Salah satu poin utama yang disampaikan dalam sosialisasi, yakni pengaturan tindak pidana korporasi yang kini diatur secara eksplisit dalam KUHP. Korporasi kini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan tindak pidana untuk kepentingannya.

"Ini penting untuk menjawab tantangan kejahatan modern yang tidak lagi bersifat individual, melainkan sistemik dan terorganisir,” tuturnya.

KUHP Nasional telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan akan berlaku efektif mulai 2 Januari 2026 setelah masa transisi selama tiga tahun.

Pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan sejumlah peraturan pelaksana guna mendukung implementasi KUHP baru tersebut secara utuh.

Dengan demikian, sosialisasi itu menjadi bagian dari langkah strategis Kemenkum melalui Direktorat Jenderal AHU dalam memastikan aparat penegak hukum memahami substansi KUHP baru, termasuk tindak pidana dalam korporasi.

Para aparat diharapkan pula siap menerapkan KUHP Nasional dengan tepat demi mendukung pembangunan nasional di bidang ekonomi dan mewujudkan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan berkepribadian Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

PEKANBARU, KOMPAS.com - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sialang Bungkuk di Kota Pekanbaru, Riau, tengah menjadi sorotan.

Rutan Pekanbaru disorot dalam konteks pengawasan tahanan.

Sebanyak belasan orang tahanan bisa dugem dan diduga pesta narkoba di dalam jeruji besi.

Pada Selasa (15/4/2025), jagat maya dihebohkan dengan sebuah video yang diduga menunjukkan napi Rutan Pekanbaru dugem.

Video viral di media sosial ini salah satunya dibagikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun Instagram resminya @manangsoebeti_stori.

Dalam video itu, terlihat sejumlah tahanan pria sedang berpesta. Mereka menghidupkan musik DJ dengan keras layaknya sedang dugem.

Ada yang berjoget dan ada yang duduk sambil geleng-geleng kepala.

Terlihat juga salah satu tahanan sedang menelepon sambil bersandar di dinding sel.

Di dekat mereka duduk, terlihat botol-botol minuman kemasan serta sebuah botol bekas dengan sedotan putih.

Kemudian, ada yang mengisap rokok elektrik dan ada rokok bakar.

Mereka terlihat begitu santai dan menikmati alunan musik keras, seperti bukan di dalam tahanan.

Berdasarkan video yang beredar di media sosial, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau turun tangan melakukan penelusuran.

Hasil dari penelusuran itu, ternyata benar tahanan yang dugem berada di Rutan Pekanbaru.

Kepala Kanwil Ditjenpas Riau, Maizar, bersama jajarannya langsung turun ke Rutan untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan.

Maizar mengatakan, dari hasil pengecekan, terdapat 14 orang tahanan yang melakukan dugem dan diduga pesta narkoba.

Pihaknya langsung mengambil tindakan dengan memindahkan 14 tahanan ke Lapas Pekanbaru.

"Mereka kami pindahkan untuk mempermudah proses pemeriksaan," kata Maizar saat diwawancarai wartawan, Rabu (16/4/2025).

Dia mengatakan, proses pemeriksaan masih berjalan.

Jika terbukti bersalah, Maizar memastikan tahanan tersebut diisolasi dan ditempatkan di tahanan ekstra ketat serta tidak mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan.

Maizar mengatakan, tahanan melakukan dugem pada Senin (14/4/2025), sekitar pukul 10 malam.

Saat dugem, salah satu tahanan merekam video.

"Video direkam sama napi," kata Maizar.

Lalu, video itu dibuat status di WhatsApp oleh tahanan hingga ada yang merekam layar dan viral di media sosial.

Sejauh ini, Maizar mengaku masih menyelidiki dari mana masuknya barang-barang terlarang ke dalam ruang tahanan Rutan Pekanbaru.

Menurutnya, hal itu bisa dari pengunjung atau ada keterlibatan petugas rutan.

Ia juga belum bisa memastikan apa saja barang-barang yang digunakan tahanan saat dugem.

"Masih dilakukan penyelidikan dari mana barang itu didapat," kata Maizar.

Dua Pejabat Dicopot

Buntut dari kasus tahanan dugem, Kepala Rutan Pekanbaru, Bastian Manalu, dan Kepala Pengamanan Rutan Pekanbaru, Arie Jelfri, langsung dicopot.

Kedua pejabat ini dicopot setelah Maizar turun ke Rutan Pekanbaru.

"Keduanya sudah dibebastugaskan," ucap Maizar.

Dia menyebut, Bastian Manalu digantikan oleh Nimrot Sihotang, sebagai pelaksana harian (Plh) Kepala Rutan Pekanbaru.

Nimrot sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau.

Maizar menegaskan bahwa Kepala Rutan dan Kepala Pengamanan Rutan Pekanbaru adalah orang yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sialang Bungkuk di Kota Pekanbaru, Riau, tengah menjadi sorotan.

Rutan Pekanbaru disorot dalam konteks pengawasan tahanan.

Sebanyak belasan orang tahanan bisa dugem dan diduga pesta narkoba di dalam jeruji besi.

Pada Selasa (15/4/2025), jagat maya dihebohkan dengan sebuah video yang diduga menunjukkan napi Rutan Pekanbaru dugem.

Video viral di media sosial ini salah satunya dibagikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun Instagram resminya @manangsoebeti_stori.

Dalam video itu, terlihat sejumlah tahanan pria sedang berpesta. Mereka menghidupkan musik DJ dengan keras layaknya sedang dugem.

Ada yang berjoget dan ada yang duduk sambil geleng-geleng kepala.

Terlihat juga salah satu tahanan sedang menelepon sambil bersandar di dinding sel.

Di dekat mereka duduk, terlihat botol-botol minuman kemasan serta sebuah botol bekas dengan sedotan putih.

Kemudian, ada yang mengisap rokok elektrik dan ada rokok bakar.

Mereka terlihat begitu santai dan menikmati alunan musik keras, seperti bukan di dalam tahanan.

Berdasarkan video yang beredar di media sosial, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau turun tangan melakukan penelusuran.

Hasil dari penelusuran itu, ternyata benar tahanan yang dugem berada di Rutan Pekanbaru.

Kepala Kanwil Ditjenpas Riau, Maizar, bersama jajarannya langsung turun ke Rutan untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan.

Maizar mengatakan, dari hasil pengecekan, terdapat 14 orang tahanan yang melakukan dugem dan diduga pesta narkoba.

PEKANBARU, iNews.id - Kepala Rutan (Karutan) Sialang Bungkuk Pekanbaru Bastian Manalu dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini buntut dari video viral tahanan dugem dan diduga pesta narkoba serta minuman dalam sel.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau Maizar saat dikonfirmasi tidak menampik kabar kepala rutan dicopot. Dia menyebut jabatan Bastian Manalu akan dipegang petugas dari Kanwil Riau.

"Penggantinya Nimrot Sihotang, Kabid Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau," ujar Maizar, Rabu (16/4/2025).

Buntut dari tahanan asyik dugem yang viral di media sosial, Kakanwil Ditjenpas Riau Maizar memerinthkan dilakukan razia ke seluruh lapas dan rutan di Riau. Selain dengan intelnya, Kakanwil minta razia dilakukan dengan instansi lain.

"Memerintahkan kepada seluruh Kepala Lapas dan Rutan se-Riau untuk razia gabungan dengan berkoordinasi bersama TNI dan kepolisian setempat," katanya.

Diketahui salah satu sel di Rutan Pekanbaru dijadikan tempat dugem para tahanan hingga viral di medsos. Mereka larut dalam dentuman musik keras sambil bergoyang. Para tahanan juga bebas memegang HP dan terlihat ada benda mirip bong atau alat isap sabu serta botol minuman.

Editor: Donald Karouw

PEKANBARU, iNews.id - Rekaman video sejumlah tahanan asyik menikmati musik dugemviral di media sosial. Tempat tersebut diduga Rumah Tahanan (Rutan) Pekanbaru, Riau.

Dalam video yang beredar terlihat para tahanan asyik menikmati dentuman musik. Beberapa bahkan sampai berdiri untuk berjoget, sedangkan lainnya duduk sambil menggeleng-gelengkan kepala.

Selain itu ada tahanan yang sibuk menelepon, bermain handphone (HP) hingga mengisap rokok elektrik dan rokok konvensional. Di sekitar mereka juga tampak berjejer sejumlah minuman.

Tak sampai di situ, di antara para tahanan terdapat benda seperti bong yang merupakan alat isap sabu. Video ini viral di media sosial sejak Selasa (15/4/2025).

Terkait video yang menghebohkan ini, Kepala Rutan Pekanbaru Bastian Manalu saat dikonformasi tidak membantahnya. Namun dia enggan menjelaskan lokasi tahanan tempat dugem dan siapa saja yang sudah diperiksa terkait hal tersebut.

"Lagi diperiksa, lagi diperiksa. Nanti dulu ya," ujarnya, Selasa (15/4/2025).

Editor: Donald Karouw

Banda Aceh -

Komisi XIII DPR RI dan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) akan menginisiasi perdamaian di Papua sehingga daerah tersebut tidak lagi berkonflik. Legislator bakal membuka peta jalan damai dengan belajar dari proses perdamaian antara RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan, perdamaian yang sudah berlangsung di Aceh selama 20 tahun diharapkan menjadi contoh untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua. Perdamaian Aceh diteken di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 silam.

"Kemarin kita sampaikan ke kawan-kawan Komnas HAM, kalau di Aceh saja itu bisa terjadi rekonsiliasi antara GAM dengan NKRI, kenapa ini tidak dijadikan contoh yang sama ketika di Papua, misalnya bagaimana kawan-kawan Komnas HAM RI juga berkolaborasi dengan kita komisi XIII menginisiasi atau membuka peta jalan damai di Papua dengan belajar dari apa yang terjadi di Aceh," kata Sugiat saat berkunjung ke Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Kamis (10/4/2025).

Sugiat hadir ke kantor tersebut didampingi sejumlah anggota Komisi XIII DPR RI serta Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro. Politikus Partai Gerindra itu berharap perdamaian yang terjadi di Tanah Rencong dapat terulang di ujung timur Indonesia.

"Apalagi kan eskalasi konflik di Papua, kemarin kan banyak juga yang berjatuhan korban. Ada enam guru yang jadi korban, terus kawan-kawan KKB juga masih sangat berkeras," jelasnya.

Sugiat beharap konflik yang terjadi di Papua dapat segera diselesaikan agar tidak ada lagi korban berjatuhan. DPR RI dan Komnas HAM disebut akan fokus pada perdamaian Papua.

"Saya pikir kita harus belajar bagaimana membangun rekonsiliasi di tingkat nasional. Belajar dari Aceh. Kami ketika rapat kerja kemarin sudah sama-sama sepakat dengan kawan-kawan Komnas HAM agar ke depan fokus membangun peta damai di Papua ini menjadi perhatian yang sangat serius. Jangan sampai dilarut-larutkan supaya tidak ada lagi anak-anak bangsa kita yang menjadi korban," jelas Sugiat.

(nkm/nkm)

Medan -

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Koordinator Sub-Komisi Penegakan HAM, Uli Parulian, menyatakan bahwa Komnas HAM memberikan tiga rekomendasi kepada Polri untuk mengusut kasus ini. Rekomendasi tersebut mencakup pelaksanaan penyelidikan yang transparan dan akuntabel, serta mengungkap individu yang berperan sebagai perantara dan penyedia jasa layanan kencan yang digunakan oleh mantan Kapolres Ngada.

"Melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, akuntabel, yang berkeadilan bagi korban terhadap dua tersangka kasus tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi anak oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma dan saudari F," kata Uli dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Kamis (27/3/2025).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penting untuk mengungkap peran pihak yang menyediakan jasa layanan kencan bagi Fajar serta perantara lainnya yang hingga kini belum teridentifikasi.

Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan agar Polri memberikan kompensasi yang layak dan adil bagi korban serta keluarga mereka. Dalam penyelidikan kasus ini, Polri diminta untuk mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak guna memastikan hak-hak korban tetap terjaga.

"Memberikan restitusi dan kompensasi yang terbaik dan berkeadilan bagi para korban dan keluarga korban, menetapkan Undang-undang perlindungan anak dalam materi pemeriksaan kedua tersangka," katanya.

Rekomendasi lainnya ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Menurut Uli, Komnas HAM menyarankan adanya evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak.

"Kemudian rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Komdigi, terkait dengan perlunya ada evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan medsos yang dilakukan oleh anak-anak, secara berkala dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat," katanya.

Selain kepada Polri dan Komdigi, Komnas HAM juga memberikan rekomendasi kepada Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang. Rekomendasi tersebut berkaitan dengan perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban anak, termasuk aspek kesehatan, keamanan, serta pendidikan mereka di masa depan.

Berikut ini rekomendasi Komnas HAM kepada Gubernur NTT dan Walikota Kupang terkait pemenuhan hak korban kasus pelecehan seksual dan eksploitasi anak yang dilakukan eks Kapolres Ngada:

1. Melakukan perlindungan terhadap korban anak secara komprehensif dan sistematis melalui penyediaan rumah aman atau rujukan tempat aman lainnya dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan dan pertimbangan yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan korban anak.

2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap ketiga korban anak untuk memastikan ketiga korban anak dalam kondisi yang sehat dan tidak mendapatkan transmisi penyakit apapun sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi.

3. Memastikan proses pendampingan dan pemulihan psikologi terhadap ketiga korban dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan tidak hanya. Tidak hanya terbatas selama proses hukum saja, tetapi secara berkelanjutan hingga ketiga korban memiliki kesiapan yang baik untuk kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

4. Memastikan pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap ketiga korban, baik melalui program pendidikan penyetaraan, maupun kelanjutan pendidikan ketiga korban anak hingga tingkat akhir.

5. Memberikan pendampingan psikologis dan pembekalan pengetahuan terhadap orang tua dan keluarga korban yang mampu berperan pendampingan para korban dalam proses hukum yang dihadapi memberikan kehidupan para korban ke depan dengan lebih baik dan bertanggung jawab.

(nkm/nkm)

Jakarta - Media sosial digunakan untuk berbagi momen. Saat ini banyak juga yang membagikan momen ibadah ke medsos termasuk siaran langsung salat. Bagaimana hukumnya? (nkm/nkm)

CILEGON - Kantor Imigrasi Cilegon kembali menyelenggarakan kegiatan sosial bertajuk Jumat Berkah. Kegiatan tersebut sebagai wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat sekitar.

Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan bersama dengan PT Kine Project JO dengan membagikan 250 paket makanan secara gratis setiap minggunya dengan total 1.000 paket per bulan.

Kegiatan Jumat Berkah ini merupakan bagian dari implementasi program kerja Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan dan memberikan dukungan sosial kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam memperkuat peran instansi keimigrasian dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Jumat Berkah ini melanjutkan upaya Kantor Imigrasi Cilegon dalam menjalin sinergi dengan para stakeholders guna mendukung masyarakat yang membutuhkan.

Sebelumnya, Kantor Imigrasi Cilegon juga telah bekerja sama dengan Bank BRI Cabang Cilegon dalam menyelenggarakan kegiatan sosial serupa.

Pembagian makanan gratis ini menjadi bukti nyata kepedulian instansi bersama stakeholder dalam mendistribusikan bantuan secara langsung kepada masyarakat.

Kepala Kantor Imigrasi Cilegon Aditya Triputranto, mengapresiasi dukungan dan partisipasi dari PT Kine Project JO serta para pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan Jumat Berkah.

"Kami menyadari pentingnya peran aktif instansi pemerintah dan stakeholders dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. Melalui Jumat Berkah kami berharap dapat meringankan beban warga sekitar dan memupuk rasa kebersamaan," ungkapnya, Rabu (19/3/2025).

Kantor Imigrasi Cilegon berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosial secara berkelanjutan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan solidaritas kepada masyarakat sekitar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang melakukan sinkronisasi data dengan Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum terkait pembatasan usia anak bermain media sosial.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, pembahasan regulasi perlindungan anak dalam ruang digital masih berproses.

"Pembatasan usia ya, doakan saja ini sedang sinkronisasi (data) dengan Setneg dan Kementerian Hukum. Prosesnya sekarang sedang sinkronisasi," jelas Meutya saat ditemui di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Meutya juga menanggapi terkait permintaan Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, yang mendesak transparansi dalam penyusunan regulasi pembatasan media sosial.

Ia menegaskan bahwa Meta selalu diundang dalam setiap proses perumusan regulasi terkait penggunaan medsos untuk anak-anak tersebut.

"Diundang kok. Mereka (Meta) diundang, semuanya kita diundang, dari yang lain-lain juga kita undang," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kak Seto menyoroti pentingnya menentukan usia ideal bagi anak untuk bersosial media.

"Ada berbagai usulan, mulai dari usia 13, 15, 17, hingga 18 tahun. Tapi ini tergantung sistem budaya dan adat istiadat yang berbeda di setiap wilayah Indonesia," ujar Kak Seto.

"Tapi memang tadi cukup kompleks pembahasannya, karena ini juga tergantung dari sistem budaya, adat istiadat, tentu agak berbeda anak di Indonesia Timur dengan mungkin Indonesia Barat dan sebagainya," tambahnya.

Sementara itu, peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Anindito Aditomo menegaskan soal perlunya batas usia yang jelas untuk akses platform digital.

"Meski anak memiliki hak mengakses informasi, hak tersebut harus diseimbangkan dengan keamanan mereka di ruang digital," ujar Anindito.

SURABAYA - Menyemarakkan Ramadan 1446 Hijriah/2025 Masehi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya membagikan takjil gratis kepada masyarakat sekitar dan pengendara yang melintas di Jalan Juanda, Selasa 11 Maret 2025.

Kegiatan dimulai pukul 15.00 WIB ini turut melibatkan mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) dari Universitas Negeri di Surabaya.

Kepala Kantor Imigrasi Surabaya, Agus Winarto, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Imigrasi Surabaya dalam menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat.



"Kami selalu berupaya untuk melakukan kegiatan sosial dengan berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kali ini, dalam momen Ramadan, kami berbagi takjil untuk membantu warga dan pengendara yang masih berada di jalan saat waktu berbuka tiba," ujar Agus.

Kegiatan ini juga dalam rangka mendukung Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto.

"Ini merupakan bentuk komitmen Imigrasi Surabaya dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia nomor delapan yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," tuturnya.

Selain sebagai bentuk kepedulian, Agus berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan di masa mendatang untuk semakin mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

"Meskipun sederhana, aksi ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kepedulian antar sesama," tambahnya.

Tak hanya itu, aksi sosial ini diharapkan terus berlanjut dan senantiasa menginspirasi lebih banyak pihak untuk saling berbagi.

"Semoga kegiatan ini tidak hanya menjadi momen berbagi di bulan Ramadan, tetapi juga menjadi langkah kecil menuju perubahan besar dalam meningkatkan kepedulian dan kesejahteraan bersama," pungkasnya.

Aksi sosial ini mendapat sambutan hangat dari warga dan pengendara yang menerima takjil. Mereka mengapresiasi inisiatif Kantor Imigrasi Surabaya dalam membantu sesama, terutama bagi mereka yang masih berada di perjalanan saat waktu berbuka puasa tiba.