Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar angkat bicara soal somasi yang dilayangkan pihak Lisa Mariana kepada kliennya.

Ia menyatakan upaya somasi itu murni hak Lisa. Namun Muslim mengaku belum melihat somasi yang dilayangkan kepada mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.

"Saya belum tidak melihat (isi somasinya) kemungkinan sudah ada di kantor saya," ungkap Muslim, saat dikonfirmasi, Jumat (11/4).

Muslim tidak mempersalahkan somasi Lisa Mariana. Pasalnya ia menilai, somasi merupakan hak setiap orang.

"Kami tidak melarang. Dalam hukum sah-sah saja," katanya.

Muslim menyebut, ia akan terlebih dahulu mempelajari isi somasinya. Setelah itu akan menentukan langkah selanjutnya.

"Nanti kami akan pelajari," katanya.

Sebelumnya, Kuasa hukum Lisa Mariana, Daniel Nabanan mengatakan kliennya telah resmi mengirimkan surat somasi kepada Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Jumat (11/4) hari ini.

Daniel menjelaskan surat somasi itu berisi surat undangan agar kliennya duduk bersama RK untuk meluruskan sejumlah hal yang dianggap simpang siur.

"Per hari ini kami tim kuasa hukum sudah mengirimkan surat somasi yang didalamnya memuat undangan untuk kita duduk bersama," kata Daniel dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Utara, Jumat.

Daniel belum bisa merinci jadwal pertemuan yang diajukan agar RK dan kliennya bisa bertemu terkait polemik ini. Namun, kata dia, pertemuan ini penting untuk menemukan fakta-fakta hukum.

"Fakta yang bisa timbul dan pastinya kita kawal secara hukum, jadi sementara dari itu somasi baru langkah hukum dan muatan didalamnya ada undangan untuk bertemu dengan pihak bapak RK atau kuasanya," ujar dia.

"Tanggal pertemuannya kita belum bisa ungkap ke media karena kita tetap menempuh jalur mediasi ataupun itukan baik," imbuhnya.

Dalam saat yang sama, Lisa mengklaim dirinya telah dihamili oleh RK usai berhubungan pada medio Mei 2021 lalu.

Ia juga mengklaim sempat dikirimkan uang oleh RK sembari dimintai oleh RK untuk menggugurkan kandungannya.

Ridwan Kamil sendiri telah bersuara soal hubungannya dengan Lisa. Dia mengaku pernah bertemu dengan Lisa, namun membantah telah memiliki anak dari Lisa.

RK lewat kuasa hukumnya juga menyatakan siap menjalani tes DNA untuk membuktikan dugaan perselingkuhan berujung kehamilan Lisa.

"Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang," kata RK dalam unggahannya di akun IG nya.

Ia mengaku pertemuan dengan Lisa beberapa tahun terkait permohonan bantuan kuliah.

"Dan Permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan, bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya," katanya.

RK mengaku tak paham mengapa isu ini sekarang dimunculkan lagi.

Ia juga menegaskan akan menggunakan tim hukum untuk mewakilinya dalam masalah ini.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) sudah melayangkan somasi ke perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, untuk mengosongkan Hotel Sultan.

Nusron menyebut somasi dilayangkan sekitar Desember 2024. Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) menembuskan surat itu ke Kementerian ATR/BPN.

"Sudah ada somasi dari Setneg kepada sana, somasi dari Setneg untuk mengosongkan," kata Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (19/3).

Langkah selanjutnya, sambung Nusron, adalah eksekusi. Kendati demikian, politikus Partai Golkar itu tak tahu kapan rencana istana melakukan eksekusi.

"Biasanya kalau sudah somasi, ya nanti lagi eksekusi kalau enggak diindahkan," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Nusron menyebut kepemilikan Hotel Sultan bukan hak guna usaha (HGU), melainkan hak guna bangunan (HGB). Sementara itu, hak pengelolaan (HPL) hotel tersebut dimiliki Kementerian Sekretaris Negara.

Sengketa kepemilikan Hotel Sultan berlangsung bertahun-tahun antara PT Indobuildco dengan Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK).

Perselisihan bermula saat pemerintah menilai hak guna bangunan (HGB) Indobuildco atas Hotel Sultan sudah habis. Dengan begitu, lahan itu harus dikembalikan kepada PPKGBK yang berada di bawah Setneg.

Indobuildco tak terima dengan hal itu dan menggugat PPKGBK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Selain itu, gugatan juga dilayangkan kepada Pusat lMenteri Sekretaris Negara, Menteri ATR/BPN, dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Pada 24 Juni 2024, PN Jakpus menolak gugatan itu melalui putusan perkara nomor 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Perusahaan Ponco Sutowo itu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tetapi ditolak. Pada 20 September 2024, mereka melayangkan kasasi.

PT Bukalapak.com buka suara terkait gugatan di Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat atas penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh PT Harmas Jalesveva. Gugatan ini didaftarkan pada 7 Januari 2025 lalu dengan Nomor Perkara 2/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Ps.

"Pertama-tama perlu kami jelaskan bahwa yang diajukan oleh PT Harmas Jalasveva (Harmas) adalah permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Permohonan PKPU), bukan gugatan pailit," kata Sekretaris Perusahaan Bukalapak Cut Fika Lutfi dalam penjelasannya di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (21/1/2025).

Cut Fika menjelaskan permohonan PKPU ini diajukan oleh Harmas, yang mengklaim bahwa Bukalapak memiliki utang berdasarkan Putusan Kasasi No. 2461 K/PDT/2024. Saat ini Bukalapak disebut telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung atas putusan tersebut.

"Perseroan berpendapat bahwa permohonan PKPU tidak tepat, mengingat permohonan PKPU yang diajukan didasarkan pada permasalahan sengketa perdata murni yang merupakan ranah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Hukum Acara Perdata Umum, sementara Pengajuan permohonan PKPU yang diajukan oleh Harmas diajukan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," jelasnya.

Cut Fika menyebut kedudukan perseroan tidak tepat jika dikatakan sebagai Debitor yang memiliki utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan dalil yang mendasarkan pada sengketa perdata murni yang masih dalam proses PK. Perseroan juga mengklaim tidak memiliki kewajiban yang belum terselesaikan baik kepada Harmas selaku pemohon PKPU, maupun kewajiban yang belum terselesaikan lainnya terhadap kreditor lain.

"Sehingga tidak tepat jika perseroan dikualifikasikan sebagai Debitor," ucapnya.

Seperti yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Bukalapak, persoalan ini berawal dari kesepakatan penyewaan 12 lantai Gedung One Belpark antara perseroan dan Harmas, seperti tertuang dalam Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani pada Desember 2017. Dalam proses selanjutnya, Harmas mengabarkan kepada Bukalapak tidak dapat melanjutkan operasinya karena pada Juni 2018 Harmas telah digugat PKPU oleh para krediturnya.

"Atas kegagalan Harmas menyerahkan ruang Gedung One Belpark yang semula akan disewakan, perseroan mengajukan somasi kepada Harmas untuk pengembalian booking deposit base rent dan booking deposit service charge. Namun, Harmas tidak memenuhinya, bahkan mengajukan gugatan terhadap Perseroan. Penyelesaian hukum atas kasus ini hingga kini masih dalam proses PK di Mahkamah Agung. Lantas, pada 10 Januari 2025, Harmas mengajukan Permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," bebernya.

Cut Fika menyebut Bukalapak sedang mempersiapkan jawaban keberatan atas permohonan PKPU tersebut. Pihaknya optimis bahwa proses hukum ini akan berjalan secara adil dan objektif sesuai peraturan yang berlaku.

"Perseroan telah menunjuk kuasa hukum untuk menangani perkara ini dan memastikan hak-hak perseroan dilindungi dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Perseroan juga tengah mempersiapkan langkah-langkah hukum lanjutan untuk menyelesaikan persoalan ini secara professional," tegasnya.

Merujuk pada ketentuan Pasal 3 Ayat 1 POJK 17 tahun 2024 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, gugatan PKPU Harmas disebut memiliki nilai di bawah 20% dari ekuitas Bukalapak sehingga permohonan PKPU disebut bukan merupakan suatu transaksi material.

"Permohonan PKPU tersebut tidak mempengaruhi operasional perseroan. Perseroan tetap menjalankan kegiatan bisnis seperti biasa, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, mitra usaha dan pemangku kepentingan lainnya," imbuhnya.

Bukalapak juga mengklaim memiliki kondisi keuangan yang sehat dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Klaim dalam Permohonan PKPU yang diajukan oleh Harmas disebut tidak mencerminkan kondisi keuangan perseroan secara keseluruhan.

"Dengan demikian, tidak ada dampak material yang dirasakan secara langsung terhadap kinerja operasional dan keuangan perseroan atas kasus hukum tersebut," pungkasnya.

Kuasa hukum Wika Salim, Sandy Arifin, memberikan klarifikasi terkait dugaan penipuan yang melibatkan mantan manajemen kliennya. Sandy mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempelajari berkas-berkas yang sudah diterima.

Sebelumnya Wika mengancam akan melaporkan mantan manajernya. Sebab ia kehilangan beberapa uang.

"Menurut informasi terbaru dari Neng Wika setelah mungkin selesai dari menunggu ibunya lagi dirawat nanti kami kabari update selanjutnya. Tapi yang pasti sudah dapat data, berkas yang sudah diterima yang sedang kita lagi pelajari nanti akan kami update berikutnya," ujar Sandy Arifin di Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (12/12/2024).

Mengenai jumlah pelaku yang terlibat, Sandy menjelaskan ada beberapa yang dicurigai.

"Sementara masih ada beberapa yang kita curigai tapi nanti setelah data terkumpul nanti akan mengerucut siapa," tuturnya.

Terkait komunikasi dengan terduga pelaku, Sandy menyatakan bahwa hal itu masih berlangsung. Namun hanya dengan Wika Salim.

"Yang masih komunikasi mungkin dari Neng Wika ya. Dari kita masih sebatas komunikasi sama Neng Wika saja informasi seperti apa, misalnya memang ternyata neng bilang kirimkan secara resmi somasi akan kita siapkan dalam waktu dekat," tambah Sandy.

Sandy juga menjelaskan bahwa pihaknya terus bekerja untuk mengumpulkan bukti terkait kejadian ini.

"Ya karena kan harus disatukan tadi kan, kerjanya di mana saja, kapan saja yang dibilang sama neng itu datanya mana saja dan itu yang sesuai sama yang bersangkutan yang mana biar kita cocokkan," katanya.

Terkait dengan jumlah kerugian yang dialami oleh Wika Salim, Sandy menyebutkan bahwa jumlahnya masih sama seperti yang sebelumnya disampaikan yakni sekitar Rp 1 miliar.

Mengenai waktu terjadinya penggelapan, Sandy mengungkapkan bahwa kejadian tersebut kemungkinan dimulai pada tahun 2022. Tapi bisa saja terjadi lebih lama.

"Sepertinya mulai yang dari 2022 kalau nggak salah sampai sekarang ini, tapi kemungkinan besar juga ada sebelumnya itu yang lagi kita tunggu, yang lagi kita cocokin data-data yang dimasukkan," imbuhnya.

Saat ditanya mengenai durasi kerja sama Wika Salim dengan mantan manajemennya, Sandy mengatakan masih mempelajari kontrak-kontrak yang dikirimkan untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

"Nah aku nggak tahu, karena kan ada beberapa kan saya belum tahu, saya belum konfirmasi. Saya baru mempelajari data-data kontrak-kontrak yang baru dikirimkan," jelas Sandy.

Video: Tangis Wika Salim, Kecewa Uang Miliaran Rupiah Digelapkan Manajemen

Video: Tangis Wika Salim, Kecewa Uang Miliaran Rupiah Digelapkan Manajemen