Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) ditargetkan rampung di tahun ini. Dia menyebut hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga di RI.

"Yang PPRT ya? Nah mudah-mudahan PPRT ini kan sudah masuk prioritas. Prioritas tahun 2025 saya targetkan tahun ini harus selesai," kata Bob Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

Bob Hasan menyebut RUU PPRT ini akan memberikan kepastian hukum. Peraturan itu diharapkannya memberikan jaminan terhadap hak-hak pekerja rumah tangga.

"Kalau bulan itu jangan khawatir, terpenting ini adalah kepastian hukum. Kepastian hukum yang lahir karena sudah banyak pun juga yang diharapkan oleh baik itu stakeholder tadi," ujar Bob Hasan.

"Adanya undang-undang untuk menciptakan payung hukum maupun juga kepastian hukum bagi termasuk juga sebagai pemberi kerja. Jadi penerima kerja dan pemberi kerja memiliki kepastian hukum," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menindaklanjuti salah satu tuntutan buruh, yakni soal UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang belum juga disahkan. Prabowo menyebut RUU itu akan dibahas oleh DPR RI.

"Kita akan segera meloloskan RUU perlindungan pekerja rumah tangga, Wakil Ketua DPR yang hadir Pak Dasco melaporkan ke saya minggu depan RUU ini akan segera dibahas," ujar Prabowo dalam pidatonya di Monas, Kamis (1/5).

Prabowo berharap UU PPRT ini bisa disahkan dalam tiga bulan ke depan. "Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan," katanya.

Selain itu, dia juga akan mengupayakan hak-hak pekerja di industri perikanan hingga kapal hingga soal kesejahteraan buruh.

"Juga saran dari Pak Jumhur undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan mengutak undang-undang itu," ujar Prabowo.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Mensesneg Prasetyo Hadi hadir dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta Pusat. Ia memastikan enam tuntutan itu akan ditindaklanjuti pemerintah.

Prasetyo awalnya menyebut pemerintah sudah mengerjakan salah satu tuntutan, yakni soal mitigasi PHK. Dia menegaskan upaya ini akan dirancang dengan serius.

"Beberapa dari tuntutan sesungguhnya beberapa sudah sedang kita kerjakan ya, salah satunya berkenaan misalnya dengan masalah mitigasi PHK, kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK," ujar Prasetyo di lokasi, Senin (1/5/2025).

"Karena kita ingin komprehensif, kita tidak ingin hanya bermain di ujung menangani ketika sudah PHK kita tidak, kita pengennya sejak hulu kita rancang sedemikian rupa, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan," tambahnya.

Kemudian, Prasetyo memastikan tuntutan lainnya tentu akan ditindaklanjuti pemerintah.

"Tapi kalaupun nanti ada di antara 6 tuntutan itu yang memang belum belum dikerjakan oleh kita bersama-sama pasti akan ditindaklanjuti, pasti kita akan pelajari," katanya.

Terkait perayaan Hari Buruh yang kini difasilitasi pemerintah, Prasetyo mengatakan hal ini wajar. Karena, menurutnya buruh dan pemerintah harus bersatu demi menjaga kesatuan dalam menghadapi gejolak politik dan ekonomi dunia.

"Kalau suasananya berbeda dan kemudian kami pemerintah bagaimana kami memfasilitasi saya kira pertama itu sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi teman-teman konfederasi yang ingin merayakan peringatan Hari Buruh Internasional," ujarnya.

"Yang kedua juga ini bagian dari semangat kebersamaan kita dalam menghadapi gejolak geopolitik, ekonomi dunia, di dalam negeri kita harus bersatu kita harus rukun. Sebagaimana kemarin kami sampaikan antara pemerintah sektor swasta, sektor usaha, sektor industri dan temen-temen pekerja bagian yang tidak bisa dipisahkan," tambahnya.

Lebih lanjut, dia memastikan pemerintah siap memfasilitasi kebutuhan buruh dalam hal positif.

"Kita harus bersatu semangatnya itu memfasilitasi apa yang dibutuhkan dari teman-teman buruh supaya lancar, perizinan kami bantu. Pengin peringatan di Monas karena juga itu tidak melanggar undang-undang kami fasilitasi," katanya.

"Selamat hari buruh semua pekerja Indonesia, tetap semangat," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto diagendakan akan hadir pada aksi May Day hari ini. Prabowo disebut bakal menyampaikan pidato secara langsung di hadapan ribuan buruh.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sempat mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk menggunakan penjara di lahan strategi untuk dijadikan perumahan. Namun hal itu baru bisa dilakukan setelah ada lapas pengganti.

Dalam keterangan yang diterima detikcom, pria yang akrab disapa Ara ini menuturkan saat ini memang banyak lokasi lapas yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi perumahan. Akan tetapi, perlu ada lapas baru terlebih dahulu sebagai penggantinya.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," terangnya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Sebagai informasi, pada acara Halal Bil Halal Apersi 2025 di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Ara menyampaikan bahwa rata-rata penjara memiliki lokasi yang strategi di perkotaan. Untuk itu, Prabowo memerintahkan agar penjara tersebut dipindah buat dibangun perumahan.

"Pak Prabowo sudah telpon saya, 'Ara, kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah,' begitu," ujar Ara pada Senin (21/4/2025).

Kemudian, Ara mengatakan sudah berbicara dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto terkait hal tersebut. Penjara itu bila perlu dibangun di lokasi yang agak jauh, sehingga narapidana sulit untuk dijenguk maupun kabur dari penjara.

"Mulainya kapan? Tentu kita akan inventarisir, saya sudah berkomunikasi dengan menteri lapas Pak Agus. Kita akan bertemu segera untuk memetakan dan kita akan siapkan segera dengan pengembang-pengembang," kata Ara kepada awak media usai acara Halal Bil Halal.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut pihaknya masih menyusun daftar inventaris masalah (DIM) terkait revisi KUHAP. Supratman mengatakan akan melakukan rapat dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, hingga kepolisian membahas DIM tersebut.

"Kami lagi akan melakukan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, kemudian Mensesneg, kemudian Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk meminta masukkan dalam rangka penyusunan," kata Supratman di kantor Kemenkum, Selasa (15/4/2025).

Supratman menyebut revisi tersebut tidak mengubah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Kejaksaan dan Polri. "Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan dan juga Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir nggak ada," sebutnya.

Dia menjelaskan, dalam revisi itu, banyak diatur soal perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pelanggar hukum. Termasuk soal mekanisme restorative justice.

"Kalau saya lihat ya, dari aturan yang, draf yang dari DPR terkait KUHAP, itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan. Dalam hal ini adalah tersangka. Ini menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia yang lebih banyak," sebutnya.

Simak juga Video 'DPR Terima Surpres Penunjukan Wakil Pemerintah di RUU KUHAP':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

(nkm/nkm)

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengomentari soal mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman yang menjadi tersangka dalam kasus narkoba dan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Natalius mengatakan Fajar harus diberi tiga hukuman sekaligus.

"Jadi, terkait (Kapolres) Ngada, saya sudah menyatakan harus diberi tiga hukuman. Aparat itu biasanya itu hanya satu kali hukuman saja, tapi saya katakan tiga hukuman sekaligus meskipun waktunya berbeda," kata Natalius saat menjawab pertanyaan mahasiswa dalam acara kuliah umum di salah satu universitas di Kota Medan, Jumat (14/3/2025).

Natalius pun memerinci tiga hukuman itu, yakni pencopotan dari jabatan, dijerat pidana, dan pemberhentian dari anggota Polri. Menurutnya, tiga hukuman itu yang paling pas untuk AKBP Jafar.

"Yang pertama seorang aparat yang melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana yang pertama dilakukan adalah pencopotan dari jabatan. Itu adalah hukuman disiplin administrasi. Kedua, seorang aparat yang melakukan pelanggaran seperti Kapolres Ngada itu pidana. Yang ketiga adalah kode etik setelah dia dinyatakan bersalah maka proses kode etik. Kode etik yang paling utama berhentikan mencabut statusnya dari tentara atau polisi," pungkasnya.

Sebelumnya, AKBP Fajar Widyadharma Lukman ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba dan asusila. Fajar saat ini ditahan di Bareskrim Polri. AKBP Fajar juga ditampilkan sebagai tersangka dalam rilis kasus kemarin.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas AKBP Fajar. Jenderal Sigit mengatakan pihaknya akan memproses AKBP Fajar baik secara etik maupun pidana.

"Yang jelas, kasus tersebut akan ditindak tegas, baik pidana maupun etik," kata Jenderal Sigit di Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3).

AKBP Fajar Widyadharma akan disidang etik Senin, 17 Maret 2025. "Selanjutnya, Divpropam Polri akan melaksanakan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar, direncanakan hari Senin, 17 Maret 2025," kata Karowabprof Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/3).

Video Kala Legislator Cecar Pigai: Nggak Nampak Apa yang Bapak Kerjakan

Video Kala Legislator Cecar Pigai: Nggak Nampak Apa yang Bapak Kerjakan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan belum ada aturan terkait pertukaran narapidana antarnegara di Indonesia. Padahal, menurut dia, telah ada arahan Presiden Prabowo untuk memindahkan sejumlah narapidana.

"Mengenai pemindahan atau pertukaran narapidana ini diamanatkan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan harus diatur dalam UU sendiri, yang sampai hari ini UU-nya belum ada," kata Yusril dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).

"Dalam 3 bulan pemerintahan baru ini atas arahan dari Bapak Presiden kita berupaya menyelesaikan berbagai persoalan terkait transfer of prisoners dan juga kaitannya dengan exchange prisoners dengan negara-negara lain," tambahnya.

Sejauh ini kebijakan transfer narapidana dijalankan berdasarkan diskresi Presiden, dengan mempertimbangkan aspek hubungan internasional. kerja sama dengan negara-negara tetangga, serta prinsip-prinsip dalam berbagai pakta kemanusiaan.

"Sehingga presiden mengambil keputusan mengenai soal ini adalah suatu diskresi dari kebijakan presiden dengan pertimbangan-pertimbangan dengan hubungan baik dengan negara-negara lain dan negara-negara tetangga," tuturnya.

Yusril mengatakan perihal pemindahan narapidana diurus oleh pihaknya. Dan sejauh ini pemindahan narapidana bisa dijalankan dengan baik.

"Jadi ini untuk sementara waktu ditarik di Kemenko dan alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan sebaiknya baik-baiknya beberapa langkah untuk menyelesaikan pemindahan narapidana ke negara yang lain," katanya

Terkait hal tersebut, Menkum Supratman Andi Agtas juga pernah berbicara soal rencana pembuatan undang-undang terkait transfer narapidana WNA. Dia mengatakan terobosan ini perlu kerja sama yang baik antarkementerian.

Hal itu disampaikan dalam sambutannya di Poltekim, Kota Tangerang, Senin (16/12/2024). Awalnya dia mengatakan pentingnya kolaborasi antara kementerian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dia mengakui setelah terjadinya pemisahan kementerian ada kebijakan yang beririsan.

"Kita punya kebijakan yang beririsan. Salah satu contoh kemarin, kami bersama-sama dengan Kementerian Imipas, bersama dengan Kementerian HAM, bersama dengan Pak Menko, Kapolri, dan Jaksa Agung yang merumuskan kebijakan terkait dengan pemberian amnesti," ujar Supratman.

Supratman menerangkan, berdasarkan perpres, Kementerian Hukum ditugasi untuk mengurus grasi, amnesti, hingga abolisi. Namun, menurut dia, eksekusinya berada di tangan Kementerian Imipas. Termasuk dengan pemberian amnesti yang juga peranan dari Kementerian HAM.

Dia kemudian mencontohkan soal perjanjian transfer narapidana WNA. Dia mengatakan ke depan ingin membuat undang-undang untuk mengatur transfer napi WNA.

"Sebagai contoh, terkait dengan perjanjian transfer. Sekalipun nanti ke depan kita punya keinginan untuk membuat undang-undang, baik undang-undang tentang grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, tetapi juga kita akan membuat regulasi di luar mutual legal assistance antara dua negara sahabat, sedapat mungkin ini bisa kita wujudkan undang-undang tentang transfer narapidana," jelasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi merespons soal Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang diperiksa Kejati terkait dugaan kasus korupsi di Dinas Kebudayaan. Teguh mengatakan mendukung segala proses hukum.

"Ya namanya saksi kita kan tentu saja mendukung proses hukum. Saksi itu kan dimintai keterangan, dulu pernah ikut rombongan kemana-kemana gitu aja," kata Teguh kepada wartawan di Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (7/2/2025).

Teguh pun meminta seluruh jajarannya untuk mendukung dan mengikuti proses hukum jika diminta untuk menjadi saksi dalam kasus Korupsi Dinas Kebudayaan.

"Bukan berarti gimana-gimana. Kita ikutin aja proses nya. Tapi emang saya minta seluruh jajaran untuk mendukung proses yang ada," ujarnya.

Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta sebelumnya memeriksa tiga saksi dari perkara dugaan korupsi kasus surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif diDinas Kebudayaan(Disbud) DKI Jakarta. Salah satu saksi yang diperiksa adalah Wali Kota Jakarta Pusat Arifin.

Berdasarkan keterangan yang diterima, pemeriksaan dilakukan hari ini, Kamis (6/2). Saksi lain yang diperiksa adalah Manajemen Sanggar Oplet Robet dan Sanggar Jali Putra.

"Melaporkan 3 orang saksi diperiksa terkait perkara tersebut salah satunya adalah Wali Kota Jakarta Pusat Drs. Arifin, M., AP. Terdapat 2 orang saksi yang tidak hadir pada pemeriksaan hari ini dan akan dijadwalkan ulang." ungkap Kasi Penkum Kejati Jakarta Syahron Hasibuan.

Sebelumnya, Kejati juga telah memeriksa Wali kota Jakarta Barat Uus Kuswanto sebagai saksi pada Kamis (23/1).

Sedangkan , pada 2 Januari lalu, penyidik Bidang Pidana Khusus Kejati Jakarta telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan kegiatan-kegiatan pada Dinas Kebudayaan Jakarta. Ketiga tersangka adalah Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana (IHW), Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Mohamad Fahirza Maulana (MFM), dan Gatot Arif Rahmadi alias GAR selaku direkturevent organizer(EO).

Penyidik kejaksaan mengatakan Iwan bersama-sama Fahriza dan Gatot bersepakat menggunakan tim EO milik tersangka Gatot dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Bidang Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Mereka diduga menggunakan SPJ fiktif untuk pencairan dana.

"Tersangka MFM dan Tersangka GAR bersepakat untuk menggunakan sanggar-sanggar fiktif dalam pembuatan SPJ guna pencairan dana kegiatan pergelaran seni dan budaya, kemudian uang SPJ yang telah masuk ke rekening sanggar fiktif maupun sanggar yang dipakai namanya ditarik kembali oleh Tersangka GAR dan ditampung di rekening Tersangka GAR yang diduga digunakan untuk kepentingan Tersangka IHW maupun Tersangka MFM," jelasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu potensi reshuffle kabinet usai 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo menyebut rencana tersebut belum ada.

"Reshuffle apa, nggak ada reshuffle," kata Prasetyo usai menghadiri acara HUT Gerindra di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Ditanya soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang bicara akan menyingkirkan menteri tak berkinerja baik saat Harlah NU, dia menampik. Menurutnya, semua pihak di kabinet masih terus melakukan tugasnya.

"Nggak ada, belum, belum. Masih lagi kerja," kata Prasetyo.

Prasetyo juga ditanyakan soal pakta integritas yang diteken menteri saat sebelum dilantik sempat disorot belakangan ini. Menurutnya, evaluasi merupakan hal biasa di pemerintahan.

"Biasalah dievaluasi terus itu," katanya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto berkali-kali bicara akan menindak jajarannya yang tidak patuh dan melakukan penyelewengan saat berpidato di Harlah ke-102 NU. Apakah ada potensi reshuffle usai 100 hari pertama kabinetnya bekerja?

Hal itu sempat ditanyakan ke Prabowo usai acara. Namun, Prabowo tidak menjawab lugas.

"Bahasa Indonesia kan jelas kan?" kata Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo.

Simak Video 'Kata Prabowo soal Peluang Reshuffle Menteri di 100 Hari Kerja':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

KPK telah memeriksa mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham, Ronny Franky Sompie, terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Ronny diperiksa soal perlintasan Harun Masiku.

Pantauan detikcom di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Ronny terlihat selesai diperiksa pukul 15.31 WIB, Jumat (3/1/2024). Ronny mengatakan dia diperiksa terkait peristiwa yang terjadi pada 2020.

"Ya memang pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah berkisar tentang ya tanggung jawab saya ketika tahun 2020 saya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi," kata Ronny di gedung KPK, Jumat (3/1/2025).

Dia menyebutkan Harun Masiku tercatat ke luar negeri pada 6 Januari 2020. Harun Masiku kemudian masuk lagi ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

"Saat di mana tanggal 6 Januari, Harun Masiku melintas ke luar negeri, dan juga 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia," ujarnya.

Ronny mengatakan ada 22 pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dia tak menjelaskan detail apa saja yang ditanyakan penyidik.

"Tadi ada pertanyaan, jumlah pertanyaan ada 22. 22 pertanyaan yang diberikan kepada saya," sebutnya.

Harun Masiku merupakan tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI. Dia ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK melakukan OTT terhadap sejumlah pihak pada 8 Januari 2020.

Setelah OTT itu, KPK menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu merupakan Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio serta pihak swasta bernama Saeful. Tiga nama itu telah diproses hukum, divonis penjara dan sudah bebas.

Harun tak ditangkap pada 8 Januari 2020. Eks caleg PDIP itu pun menjadi buron hingga kini.

Terbaru, KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus ini, yakni Hasto Kristiyanto. Hasto diduga terlibat bersama Harun memberi suap. Hasto juga diduga merintangi penyidik KPK dalam mengusut perkara ini.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi terkait Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang disebut memiliki video mengenai 'borok' nya pejabat negara dan akan segera merilisnya. Prasetyo mempersilakan video tersebut disampaikan jika memang ada.

"Ah ya emangnya ada? Kalau ada ya disampaikan aja. Kan semua kan landasannya hukum ya. Fakta hukum lah," kata Prasetyo di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

Sebelumnya, Juru bicara (jubir) PDI Perjuangan Guntur Romli membela Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang disebut panik karena membawa-bawa sosok tiga periode setelah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Menurut Guntur, KPK saat ini adalah orang-orang pilihan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau bahasa Jawanya 'nabok nyilih tangan', menampar pakai tangan orang lain. Pimpinan KPK saat ini proses seleksi dan pemilihan di era siapa? Petinggi-petinggi negara, khususnya penegak hukum, siapa yang memilih dan mengangkat? Pengaruh Jokowi masih sangat kuat," kata Guntur, Jumat (27/12/2024).

"Apalagi kalau kita lihat di opini publik, medsos misalnya bagaimana Pak Prabowo, Presiden masih menunduk-nunduk ke Jokowi," ujarnya.

Guntur juga menyebut Hasto memiliki sejumlah video soal isu tiga periode. Video tersebut disebut akan dirilis oleh Hasto.

"Jadi Jokowi memang menginginkan tiga periode atau perpanjangan jabatan seperti yang disampaikan oleh tokoh-tokoh terdekat Jokowi, dan nanti bukti-buktinya ada di video yang akan dirilis Saudara Sekjen," kata Guntur.

Guntur mengatakan Hasto memiliki video lain yang memiliki daya ledak besar. Salah satunya terkait mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Ada video khusus soal kriminalisasi Anies Baswedan beserta bukti-buktinya. Ini skandal besar melebihi kasus Watergate di Amerika. Bagaimana rekayasa hukum dengan menyalahgunakan aparat negara dipakai untuk membunuh lawan politik. Daya ledaknya luar biasa," ujarnya.

"Khusus untuk seorang mantan petinggi, Saudara Sekjen selalu membersamai dan membela dia dan keluarganya sudah 23 tahun ini. Rahasia sekecil apa pun dan buktinya dipegang Saudara Sekjen," katanya.

Juru Bicara PDIP, Chico Hakim, buka suara terkait penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara dugaan suap bersama-sama Harun Masiku. Menurut Chico, ada politisasi hukum yang sangat kuat dalam hal ini.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12/2024), dikutip dari detikNews.

Chico juga mengungkit soal ancaman sprindik kepada beberapa ketua umum partai lain.

"Ketika ada ancaman sprindik pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata poltisasi hukum," ujar dia.

Chico menegaskan PDIP tidak menyerah meski ada ancaman seperti itu.

"Hanya PDIP yang selain tidak menyerah justru semakin keras melawan. Jadi berbagai tekanan termasuk ancaman penjara pun bagi kader PDIP itu malah menjadi energi bagi cita-cita yang lebih besar, menjaga kehidupan demokrasi di negeri ini," ucap dia.

Di sisi lain, Chico mengatakan PDIP belum mendengar informasi akurat terkait penetapan tersangka Hasto Kristiyanto.

"Sampai detik ini belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya pak sekjen," kata Chico.

Sementara itu politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno merespons singkat soal kabar penetapan tersangka Hasto Kristiyanto.

"Kami menunggu info lebih detail. Banyak berita berseliweran dengan sumber yang tidak jelas. Kita sering terkecoh dengan warta bermuatan sensasi," kata Hendrawan.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dilansir detikNews, Hasto dijerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama Harun Masiku. Adapun Harun saat ini masih buron.
Pada Selasa (24/12/2024), sumber detikcom menyebut nama Hasto sebagai tersangka dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat itu disebutkan, Surat Perintah

Penyidikan atau Sprindik penetapan tersangka Hasto yaitu Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Dalam surat itu juga disebutkan bahwa Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar-waktu atau PAW Anggota DPR.

Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan ekspose perkara pada 20 Desember 2024, atau setelah Pimpinan baru KPK mengucap sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu Pimpinan KPK dan Juru Bicara KPK belum merespons upaya konfirmasi dari detikcom.

Video: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ditetapkan Tersangka KPK!

Video: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ditetapkan Tersangka KPK!