Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk menemani pagi Anda.

Pengadilan Tinggi perkuat vonis mati pemilik pabrik ekstasi di Medan

Pengadilan Tinggi Medan, Sumatera Utara, memperkuat vonis mati yang sebelumnya diberikan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan kepada Hendrik Kosumo (41), pemilik pabrik ekstasi rumahan di Jalan Kapten Jumhana, Kecamatan Medan Area, Kota Medan.

"Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1778/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 6 Maret 2025, atas diri terdakwa Hendrik Kosumo, yang dimintakan banding tersebut," tegas Hakim Ketua Longser Sormin dalam isi putusan banding dilihat di Medan, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

BNN Bali ungkap jaringan narkoba Rusia libatkan dua WNA Kazakhtan

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali mengungkap kasus peredaran narkotika jaringan Rusia yang melibatkan dua WNA Kazakhtan GT (28) dan IM (35).
Kepala BNN Provinsi Bali Brigjen Pol. Rudy Ahmad Sudrajat di Denpasar, Senin, menyebutkan dua WNA Kazakhtan tersebut merupakan kaki tangan dari seorang bandar asal Rusia yang dikendalikan dari luar Indonesia.
Barang bukti yang diamankan petugas BNN Bali yakni sebanyak 30 paket narkotika jenis sabu-sabu.

Selengkapnya klik di sini.

Kepala BNN: Wilayah pesisir dan perbatasan rentan terhadap narkoba

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Marthinus Hukom menyebutkan pesisir dan perbatasan merupakan wilayah di Indonesia yang rentan terhadap narkoba.

Saat memberikan kuliah umum di Universitas Riau (UNRI), Pekanbaru, Riau, Rabu (7/5), dia mengatakan bahwa Indonesia memiliki 17.380 pulau dan 99.083 garis pantai yang merupakan celah bagi jaringan sindikat narkoba internasional untuk melakukan penyelundupan.

"Kerentanan wilayah pesisir dan perbatasan terhadap narkoba salah satunya disebabkan oleh adanya persamaan kultur budaya. Berbeda dengan wilayah teritorial fisik yang memiliki garis batas imajiner, tidak demikian dengan budaya," ujar Komjen Pol. Marthinus, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

Menteri HAM dukung siswa nakal dibina di barak militer

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut mendukung langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan mengirim siswa yang sering berbuat onar dan tawuran ke barak militer untuk dibina karakter, mental, dan disiplinnya.

"Begini, bukan pendidikan militer. Siswa didik di barak, barak pendidikan. Artinya apa? Itu dalam rangka peningkatan yang pertama disiplin, kedua mental, ketiga tanggung jawab, dan keempat moral," ujar Menteri Natalius di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

Upaya Gubernur Jawa Barat yang akan mengirim siswa nakal ke barak militer, kata dia, bukan merupakan pelanggaran HAM sebab tidak ada perlakuan fisik, justru mereka mendapatkan ilmu tentang kedisiplinan yang dilatih tentara.

Selengkapnya klik di sini.

1.077 napi dan 2 anak binaan Buddha terima remisi dan PMP Waisak

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan remisi khusus (RK) Waisak 2025 kepada 1.077 narapidana dan pengurangan masa pidana (PMP) kepada dua anak binaan yang beragama Buddha di seluruh Indonesia.

Dari total 1.524 narapidana dan anak binaan beragama Buddha, kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, sebanyak 1.079 napi di antaranya memenuhi syarat untuk menerima RK dan PMP Waisak.

Jumlah itu terdiri atas 1.072 narapidana menerima RK I atau pengurangan sebagian, 5 narapidana menerima RK II atau langsung bebas setelah memperoleh remisi, dan dua anak binaan menerima PMP I atau pengurangan sebagian.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian menetapkan lima mahasiswa sebagai tersangka setelah unjuk rasa di Gerbang Pancasila DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025), berujung ricuh.

Salah satu alasan mahasiswa tersebut jadi tersangka adalah karena pembakaran ban dengan bensin yang disiram secara sembarangan dan hampir mengenai petugas yang berjaga.

Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Danny Yulianto mengatakan, unjuk rasa awalnya berlangsung tertib, namun di tengah aksi, sebagian peserta mulai melakukan perusakan dan tindakan vandalisme.

"Pada saat kejadian, pelaku menyiramkan cairan yang diduga bensin secara acak. Cipratannya sempat mengenai petugas dan bahkan temannya sendiri. Ini yang kami nilai sudah membahayakan," ujar Danny dalam konferensi pers, Senin (12/5/2025).

Lima mahasiswa yang ditangkap berinisial AIK (21), JK (22), SS alias M (19), SBR (25), dan MWS (20).

AIK diduga sebagai pelaku pembakaran ban, sementara JK yang juga merupakan koordinator lapangan melakukan aksi mencoret gerbang DPR dengan tulisan bernada provokatif. Tiga lainnya terlibat dalam pelemparan batu dan pencoretan dengan cat semprot.

Danny menyatakan, penyidik menetapkan kelimanya sebagai tersangka karena ada cukup bukti dari rekaman CCTV, keterangan saksi, dan barang bukti di lokasi.

Mereka dijerat dengan Pasal 160, 170, dan/atau 406 KUHP tentang penghasutan, kekerasan terhadap benda, dan perusakan, dengan ancaman pidana di atas lima tahun.

Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya ban bekas, botol berisi sisa bensin, pilok, dan pakaian yang dikenakan saat demo.

Sementara itu, tujuh mahasiswa lainnya yang sempat ditangkap telah dipulangkan dengan status sebagai saksi.

Menurut Danny, tindakan tegas perlu diambil karena aksi unjuk rasa tersebut bertepatan dengan persiapan Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di DPR pada 12–15 Mei 2025.

Ia menegaskan, polisi tidak mempersoalkan substansi tuntutan demo, tetapi tidak akan menoleransi tindakan anarkistis.

"Kalau perbuatannya membahayakan, seperti menyiram bensin sembarangan hingga hampir membakar orang, itu tidak bisa dibiarkan. Kami bertindak demi keselamatan semua pihak," ucapnya.

Itu dalam rangka peningkatan yang pertama disiplin, kedua mental, ketiga tanggung jawab, dan keempat moral.

Makassar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut mendukung langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan mengirim siswa yang sering berbuat onar dan tawuran ke barak militer untuk dibina karakter, mental, dan disiplinnya.

"Begini, bukan pendidikan militer. Siswa didik di barak, barak pendidikan. Artinya apa? Itu dalam rangka peningkatan yang pertama disiplin, kedua mental, ketiga tanggung jawab, dan keempat moral," ujar Menteri Natalius di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

Upaya Gubernur Jawa Barat yang akan mengirim siswa nakal ke barak militer, kata dia, bukan merupakan pelanggaran HAM sebab tidak ada perlakuan fisik, justru mereka mendapatkan ilmu tentang kedisiplinan yang dilatih tentara.

"Apabila ada perubahan kompetensi pada bidang pendidikan dan itu dibutuhkan," kata dia, "kenapa tidak? Bahkan, pendidikan akan makin bagus sehingga di mana letak pelanggaran HAM-nya?"

Natalius melanjutkan, "Saya sudah kroscek, Pak Gubernur sudah datang ke kantor. Saya tanya ada fisik enggak, dia bilang tidak ada."

Menteri HAM menjelaskan bahwa pendidikan yang memiliki sentuhan fisiknya itu disebut corporal punishment (hukuman fisik) seperti pada masa sekolah dahulu, cubit telinga, pukul pakai rotan, dan perlakuan lainnya.

Dalam istilah ini, kata Natalius, pemberian hukuman yang menimbulkan rasa sakit fisik pada tubuh seperti memukul, menampar, hingga mencambuk, bahkan sampai melukai seseorang.

"Itu corporal punishment, mungkin itu yang kami tidak setuju. Akan tetapi, saya sudah cek, Pak Dedi Mulyadi sudah sampaikan bahwa itu tidak ada. Lebih pada peningkatan satu kemampuan, keterampilan, dan produktivitasnya," kata Natalius.

Tujuan utama dari upaya Deni Mulyadi, kata mantan anggota Komnas HAM ini, dititikberatkan pada disiplin, pembentukan karakter, pembentukan mental, dan pembentukan tanggung jawab bagi anak atau siswa tersebut.

Merespons soal program Dedi Mulyadi bahwa siswa masuk barak adalah bentuk pelanggaran HAM, bahkan telah dilaporkan ke Komnas HAM, Natalius menekankan bahwa Komnas HAM tidak memahami konteks program tersebut.

"Kalau mereka mengerti dengan Deklarasi Beijing atau Deklarasi Riyadh tentang juvenile justice system atau sistem peradilan anak, ini bukan peradilan anak," ucapnya.

Pewarta: M. Darwin Fatir
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yaitu mengirim siswa nakal ke barak militer adalah pendidikan yang bagus.

“Ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kebijakan yang mau terkait dengan sebagaimana yang dilihat saat ini (mengirim siswa nakal ke barak militer), ya itu kan pendidikan yang bagus,” kata dia.

Pigai usai mengisi Kuliah Umum Universitas Mahendradatta di Denpasar, Bali, Sabtu, menilai kebijakan Dedi Mulyadi adalah bagian dari mempersiapkan generasi muda.

Membawa siswa ke barak militer menurutnya bagus untuk pendidikan mental, karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab, sehingga ini tidak melanggar hak asasi manusia.

“Sekarang pertanyaannya, kalau pendidikan itu baik atau tidak baik, pendidikan itu melanggar tidak, dalam konstitusi kita pendidikan itu hak sekaligus kewajiban, jadi pemerintah bertanggung jawab mendidik, pemerintah bertanggung jawab menghadirkan pendidikan yang berkualitas, yang baik, membentuk karakter mental, moral, disiplin, dan tanggung jawab,” ujar Menteri HAM.

Disinggung soal banyaknya penolakan atas kebijakan Jawa Barat seperti dari Komnas HAM dan pakar-pakar psikologi, bagi Menteri HAM justru penolak yang harus dipertanyakan landasannya.

Pigai menilai yang terpenting dari kebijakan mengirim siswa nakal ke barak militer adalah memastikan tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan.

“Yang tidak boleh adalah pendidikan disertai dengan cara mengganggu fisik, itu yang tidak boleh,” kata dia.

“Komnas HAM pakai aturan apa? Ketika saya bilang sepanjang tidak mengganggu fisik, pendidikan bagus, di dunia ini atau di bawah kolong langit ini yang namanya pendidikan itu ya benar,” sambung Menteri HAM.

Natalius Pigai meminta mengartikan pendidikan ala Jawa Barat ini hanya memindahkan tempat belajar bukan mengandalkan TNI sebagai pendidik karena bukan bagian dari institusi pendidikan.

“Kalau kegiatan contoh, kegiatan-kegiatan yang kita adakan di tempat aula-aula itu apa, itu cuma tempat, sekarang orang kawin, kan kita juga di tempat perkawinan, wisuda di universitas, kegiatan, seminar, diskusi, cuma tempat itu,” ucapnya.

Justru Pigai menilai ini sebagai upaya menyiapkan generasi muda, dimana dalam kuliah umumnya Pigai juga menekankan langkah-langka menyiapkan sumber daya manusia menuju 2045.

“Bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang bagus, keterampilan yang baik, etika, moral, mental yang bagus untuk menyongsong 2045, karena 2035 kita sudah go global,” ujarnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer menuai kontroversi.

Seorang orangtua murid, Adhel Setiawan, secara resmi melaporkan Dedi ke Komnas HAM karena menilai kebijakan tersebut melanggar hak asasi manusia dan menyimpang dari tujuan pendidikan.

Dilansir Kompas.com (10/05/2025), Adhel, yang juga seorang pengacara dari Defacto & Partners Law Office, menyatakan keberatannya secara terbuka terhadap program pendidikan militer bagi siswa yang dianggap nakal.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel, Jumat (9/5/2025).

Tiga Alasan Penolakan Program Barak Militer untuk Siswa

Adhel menyampaikan tiga alasan utama penolakannya terhadap kebijakan tersebut.

1. Bertentangan dengan Nilai Pendidikan

Menurutnya, pendekatan militer justru menyimpang dari tujuan pendidikan yang sejatinya memanusiakan manusia.

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kenakalan siswa sering kali muncul karena kurangnya ruang untuk didengar, yang seharusnya menjadi tanggung jawab guru, orangtua, dan pemerintah.

"Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," tegas Adhel.

2. Kekhawatiran Soal Kekerasan dan Efektivitas Program

Adhel mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer untuk siswa dan mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya kekerasan atau intimidasi selama proses pelatihan.

3. Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Ia juga menyoroti tidak adanya dasar hukum yang membolehkan keterlibatan militer dalam pendidikan siswa.

"Enggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer ikut andil menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu enggak ada satupun pasalnya," tegasnya.

"Dilihat dari sini, kami menduga Dedi Mulyadi ini sudah melakukan penyalagunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai Gubernur karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar HAM," lanjut Adhel.

Dedi Mulyadi: Program Atas Permintaan Orangtua

Menanggapi kontroversi, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa program pendidikan militer tersebut merupakan hasil dari permintaan sejumlah orangtua siswa yang sudah tak sanggup menangani anak-anak mereka.

"Yang mengarah ke tindakan-tindakan kriminal, dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orangtua di rumahnya sudah tidak mampu lagi mendidik. Jadi kalau orangtuanya tidak menyerahkan, kita tidak menerima," jelas Dedi.

Dedi juga mengklaim bahwa para siswa yang berada di barak militer merasa bahagia dan nyaman.

"Gimana gak happy, gizinya cukup, istirahat cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolah cukup," katanya.

Menteri HAM Dukung Program, Usul Diterapkan Nasional

Program ini juga mendapatkan dukungan dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, yang menyatakan bahwa program tersebut bukan merupakan bentuk kekerasan fisik.

"Menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab," ungkap Pigai.

Ia bahkan menyarankan agar kebijakan tersebut diadopsi secara nasional bila terbukti efektif.

"Kami meminta menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia kalau bagus," pungkasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Orangtua Murid Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM karena Kirim Siswa ke Barak Militer, Klik untuk baca: https://bandung.kompas.com

JAKARTA,iNewsBalikpapan.id– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Kamis (9/5/2025) oleh seorang wali murid yang keberatan atas program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer.

Pengaduan tersebut dilayangkan oleh Adhel Setiawan, orang tua siswa asal Babelan, Kabupaten Bekasi. Didampingi kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pendidikan Indonesia, Adhel menyebut kebijakan Dedi tidak manusiawi dan berpotensi kuat melanggar hak asasi anak.

“Saya bersama kuasa hukum mengadukan Gubernur Jawa Barat, Bapak Dedi Mulyadi, atas kebijakan yang memasukkan siswa bermasalah ke barak dan dididik oleh militer. Sebagai orang tua, saya sangat tidak setuju karena ini bukan pendekatan pendidikan yang manusiawi,” kata Adhel kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).

Adhel menilai kebijakan tersebut tidak hanya melampaui kewenangan gubernur, tetapi juga mencederai prinsip dasar pendidikan yang seharusnya bertujuan memanusiakan manusia. “Anak didik itu bukan tanah liat yang bisa dibentuk sesuka hati. Mereka adalah individu yang harus dibimbing, bukan dibentuk dengan cara-cara militeristik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adhel mempertanyakan efektivitas pendekatan militer dalam menyelesaikan persoalan kenakalan remaja. Ia menyoroti bahwa tidak ada jaminan anak-anak tersebut akan bebas dari kekerasan atau intimidasi selama berada di barak militer.

“Apakah ada jaminan mereka tidak dibentak, tidak dimarahi, atau bahkan tidak mengalami kekerasan psikis? Buktinya, saya baca mereka dibangunkan pukul 4 pagi, tidur jam 10 malam, rambut dibotaki, diajari baris-berbaris, dan memakai seragam militer. Ini membuka celah terjadinya pelanggaran HAM,” tegasnya.

Kekhawatiran juga muncul karena hingga kini belum ada regulasi yang membolehkan keterlibatan militer dalam menangani pelajar bermasalah. Adhel pun menduga kebijakan ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh Dedi Mulyadi.

“Tidak ada satu pun pasal yang memberi wewenang militer untuk menangani kenakalan remaja. Maka kami menilai kebijakan ini tidak berdasar hukum dan melanggar hak-hak dasar anak. Untuk itulah kami melapor ke Komnas HAM agar kebijakan ini segera dihentikan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Dedi Mulyadi sebelumnya sempat menjelaskan secara terbuka alasan di balik kebijakan tersebut. Menurutnya, barak militer menjadi tempat yang efektif untuk membina siswa yang dinilai memiliki masalah perilaku, seperti tawuran, mabuk, kecanduan game online hingga melawan orang tua dan membolos.

Dalam keterangannya seusai menghadiri rapat di Komisi II DPR, Selasa (29/4/2025), Dedi mengatakan bahwa pembinaan dilakukan di lingkungan TNI-Polri namun tetap mengedepankan fungsi pendidikan.

“Siswa tetap belajar seperti biasa di ruang kelas yang tersedia di area barak. Guru dari sekolah asal mereka akan berkunjung secara rutin. Ini bukan hukuman, tapi pembinaan,” ujar Dedi.

Ia menambahkan bahwa program ini akan diterapkan secara bertahap mulai Mei 2025. Dedi menyebut pengalaman pribadinya dalam membuat program serupa sebelumnya menunjukkan hasil positif, dan ia meyakini model ini bisa mengatasi persoalan kenakalan remaja secara lebih disiplin.

Namun, pernyataan itu belum mampu meredam kritik dari berbagai pihak, terutama para orang tua, aktivis pendidikan, dan pemerhati hak anak. Banyak pihak mendesak agar pendekatan pendidikan dikembalikan ke arah yang lebih dialogis, inklusif, dan berbasis kasih sayang.

Editor : Mukmin Azis

"Dari 44 ribu perguruan tinggi dan 90 juta mahasiswa, mereka merupakan sasaran utama untuk meningkatkan wawasan kebangsaan,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sepakat untuk meningkatkan literasi ideologi kebangsaan mahasiswa, dalam audiensi di Jakarta, Selasa.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyoroti peran penting dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, yang memiliki potensi besar dalam upaya meningkatkan wawasan kebangsaan di dunia perkuliahan.

"Dari 44 ribu perguruan tinggi dan 90 juta mahasiswa, mereka merupakan sasaran utama untuk meningkatkan wawasan kebangsaan," ujar Komjen Pol Eddy dalam audiensi tersebut, seperti dikonfirmasikan.

Maka dari itu, dia menegaskan bahwa sinergi antarkementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan, sesuai dengan rencana aksi nasional.

Dalam konteks pengajaran, dirinya menyebutkan BNPT dan Kemendiktisaintek dapat berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) serta Pusat Pengembangan Akademik (PPA), terkait mata kuliah wajib pengembangan kepribadian.

Meskipun dalam 3 tahun terakhir Indonesia tidak mengalami serangan teror di permukaan, Eddy mengingatkan ancaman laten di bawah permukaan tetap menjadi perhatian.

Ia pun menekankan pentingnya upaya pencegahan agar potensi stimulasi yang tidak diinginkan tidak berkembang menjadi ancaman nyata.

"Hasil penelitian kami dalam 3 tahun terakhir kita tidak ada serangan, zero attack di atas permukaan, tapi di bawah permukaan tetap menjadi bahaya, tiba-tiba ada stimulus nanti bisa naik," tuturnya.

Oleh sebab itu dalam konteks tersebut, dirinya juga menitipkan program kegiatan pencegahan menjadi yang utama agar jangan sampai ada kejadian terlebih dahulu baru panik.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto berpendapat bahwa momentum penerimaan mahasiswa baru merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat literasi ideologi dan kebangsaan di kalangan mahasiswa.

Dia menyatakan bahwa dunia kampus berbeda dari sekolah dan memiliki peran besar dalam mencegah penyimpangan ideologi serta radikalisme.

"Mulai dari mahasiswa, dosen, dan sebagainya, kami ingin memberikan edukasi di awal dan kami teringat bahwa ini terkait dengan penyimpangan ideologi berkebangsaan dan radikalisme" ucap Brian dalam kesempatan yang sama.

Maka dari itu, Kemendiktisaintek ingin memperkuat literasi ideologi dan kebangsaan melalui berbagai kurikulum kegiatan kemahasiswaan, pelatihan dosen, dan sebagainya.

Brian menambahkan, harapan besar terletak pada sinergi yang kuat antara BNPT dan Kemendiktisaintek agar tercipta lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari paham menyimpang dari berbagai nilai kebangsaan.

Dia pun menekankan pentingnya inovasi dalam pendekatan edukasi untuk membangun generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kokoh dalam ideologi dan nasionalisme.

"Kami juga ingin mengajak untuk riset bersama. Jadi barangkali bagaimana kalau anak-anak jaman sekarang berbicara Pancasila dan kewarganegaraan kurang tertarik, ini harus ada berbagai terobosan untuk hal-hal yang santai tetapi justru membuka stigma mahasiswa," katanya mengharapkan.

Adapun audiensi digelar dalam rangka memperkuat kolaborasi dalam upaya pencegahan ekstremisme dan peningkatan wawasan kebangsaan di kalangan mahasiswa.

Pertemuan tersebut menandai langkah strategis dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam menciptakan generasi muda yang mampu menjaga keutuhan NKRI serta siap menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi perihal siswa yang bermasalah dididik oleh TNI perlu ditinjau ulang.

“Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civic education (pendidikan kewarganegaraan). Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu maksudnya apa,” ucap Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, mengajak siswa untuk mengunjungi instansi atau lembaga tertentu dalam rangka mengajarkan cara kerja, tugas, dan fungsi instansi maupun lembaga tersebut sejatinya tidak menjadi masalah.

“Sebagai pendidikan karier untuk anak-anak siswa mengetahui apa tugas TNI, apa tugas polisi, apa tugas Komnas HAM itu boleh saja,” katanya.

Namun, apabila siswa diminta mengikuti pendidikan tertentu, termasuk yang berhubungan dengan kemiliteran, kebijakan tersebut menjadi tidak tepat dan keliru. Apalagi, kata Atnike, pendidikan itu dilakukan sebagai sebuah bentuk hukuman.

“Oh, iya, dong (keliru). Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur,” ucap Ketua Komnas HAM.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan rencana untuk "menyekolahkan" siswa bermasalah di Jabar agar dididik di barak militer mulai tanggal 2 Mei 2025.

Dedi Mulyadi mengatakan rencana tersebut merupakan pendidikan karakter yang akan mulai dijalankan di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan, bekerja sama dengan TNI dan Polri.

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, Minggu (27/4).

Peserta program dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.

"Selama enam bulan, siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," kata Dedi.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Mohsen Mahdawi , seorang mahasiswa kelahiran Palestina ditangkap oleh petugas imigrasi Amerika Serikat (AS) sejak 14 April 2025. Mohsen Mahdawi ditahan saat menghadiri apa yang seharusnya menjadi wawancara naturalisasi rutin di Vermont.

Kuasa hukum pria berusia 34 tahun itu pun telah mengajukan petisi habeas corpus di Distrik Vermont dan telah meminta perintah penahanan sementara yang melarang pemerintah mengeluarkannya dari yurisdiksi atau dari Amerika.

Mohsen Mahdawi pemegang green card dan telah tinggal di AS selama satu dekade itu bukan mahasiswa Palestina pertama dari Columbia University yang ditahan di bawah tindakan keras imigrasi pemerintahan Trump.

Bulan lalu, agen imigrasi federal menahan Mahmoud Khalil (30), penduduk sah AS lainnya yang berasal dari Palestina, karena memimpin protes kampus terhadap perang brutal Israel di Gaza.

Dalam perkembangannya, New York Times menulis, Mohsen Mahdawi telah dibebaskan dari tahanan federal, lebih dari dua minggu setelah petugas imigrasi menahannya dan berusaha mencabut kartu hijaunya sebagai bagian dari tindakan keras yang meluas terhadap pengunjuk rasa mahasiswa.

Mahdawi memberikan nada menantang setelah dibebaskan.

?Saya katakan dengan jelas dan lantang, kepada Presiden Trump dan kabinetnya: Saya tidak takut kepada Anda,? katanya, dikutip dari New York Times.

Mengenakan setelan kotak-kotak dan kacamata berbingkai kawat emas, Mahdawi melilitkan kaffiyeh di bahunya. Saat ia keluar dari gedung pengadilan menuju kerumunan yang menunggunya, ia mengangkat tangannya membentuk tanda perdamaian.

?Mereka menangkap saya. Apa alasannya? Karena saya meninggikan suara, dan saya berkata tidak untuk perang, ya untuk perdamaian,? kata Mahdawi. ?Karena saya berkata, ?Sudah cukup. Membunuh lebih dari 50.000 warga Palestina sudah lebih dari cukup.??

Profil Mohsen Mahdawi

Dikutip dari Guardian, Mahdawi lahir dan dibesarkan di kamp pengungsi di Tepi Barat, tempat ia tinggal hingga pindah ke Negeri Paman Sam pada 2014. Ia menjadi penduduk tetap sah AS pada 2015.

Mahdawi adalah mahasiswa Columbia University, dengan perkiraan tanggal kelulusan Mei 2025. Mahdawi berencana untuk kembali ke sekolah tersebut karena ia telah diterima di program magister di Sekolah Hubungan Internasional dan Publik Columbia, yang akan dimulai musim gugur ini, menurut dokumen pengadilan.

Mohsen Mahdawi adalah bagian dari sekelompok mahasiswa di kampus-kampus yang memiliki visa pelajar ataugreen card yang ditahan pemerintah sebagai bagian dari apa yang diklaim pemerintahan Trump sebagai upaya untuk menindak antisemitisme dan protes pro-Palestina.

Tak lama setelah pembebasan Mahdawi, pengacaranya mengatakan bahwa ia akan diizinkan untuk menyelesaikan program akademiknya di Columbia.

Kalau anak-anak sudah di atas umur, melakukan tindak pidananya, sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya.

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan bahwa pemerintah daerahnya lebih memilih mengikuti aturan hukum yang berlaku dalam mendisiplinkan siswa didik yang dianggap bermasalah ketimbang menempuh skema pendidikan karakter ala militer di barak TNI.

"Sudah ada aturan hukumnya kenapa harus ngarang-ngarang? Kami sih enggak usah, sesuai dengan ketentuan saja," kata Luthfi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikannya ketika Luthfi ditemui usai hadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI dan belasan gubernur maupun perwakilannya serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

Menurut dia, aturan hukum yang berlaku dapat dikenakan bagi anak cukup umur yang terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana.

"Kalau anak-anak sudah di atas umur, melakukan tindak pidananya, sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya, 'kan begitu," katanya.

Selain untuk mempertanggungjawabkan di mata hukum, dia menyebut jerat pidana juga bermaksud memberikan efek jera bagi siswa didik yang berumur di atas 12 tahun.

"Kalau sudah cukup umur, antara 12 tahun dan 18 tahun di atas, itu ya pidana, ya dilakukan pidana biar efek jera, dan buktinya di Jawa Tengah mampu untuk mengatasi itu semua,” ujarnya.

Untuk siswa didik yang masih masuk kategori anak di bawah umur, lanjut dia, lebih baik dibina dengan mengembalikannya kepada tenaga pendidik di sekolah dan orang tua masing-masing.

"Kalau di bawah umur, masih ada kewenangan kalau di sekolah masih ada namanya guru, kembalikan orang tuanya," ucapnya.

Sebelumnya, Minggu (27/4), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan rencana untuk "menyekolahkan" siswa bermasalah di Jabar agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025.

Dedi Mulyadi mengatakan bahwa rencana ini adalah pendidikan karakter yang akan mulai dijalankan di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan. Dalam hal ini, pihaknya bekerja sama dengan TNI dan Polri.

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kami mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi dalam keterangan di Bandung.

Dikatakan pula bahwa tiap siswa akan ikut program itu di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan ada momen sejarah luar biasa yang ditoreh para pendiri bangsa Indonesia saat menyepakati Pancasila sebagai dasar negara, yakni kebersamaan dan saling berkorban untuk mencapai tujuan pembentukan negara RI.

Saat itu, pasca Indonesia merdeka terjadi perdebatan di antara para pendiri bangsa tentang apa yang menjadi ideologi dan dasar negara. Perdebatan tersebut memunculkan banyak gagasan. Seperti sekuler, Islam dan lainnya.

"Tapi, pada akhirnya para pendiri bangsa kita itu menyadari bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, bahasa yang harus ada pemersatu untuk menjalin perbedaan tersebut. Dalam perjalanannya ketemulah pada satu titik yakni Pancasila yang kemudian disepakati bersama sebagai ideologi dan dasar negara," kata Muzani, dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).

Hal tersebut disampaikan Muzani saat menerima kunjungan dan berdialog dengan para pendidik dan ratusan siswa SMA Taruna Nusantara Magelang, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4). Kuatnya Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa, dibuktikan dengan sampai saat ini walaupun Indonesia banyak masalah dan tantangan tapi tidak sampai terjadi konflik, hingga pecah serta bubar seperti yang terjadi di negara lain.

Ditambahkan Muzani, luar biasanya para pendiri bangsa menjaga persatuan, juga tercermin dari kesepakatan bersama untuk mengambil bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Menurut Muzani, mereka yang suku Jawa, Sunda dan lainnya tidak lantas memaksakan harus bahasa daerahnya yang dipakai sebagai bahasa nasional.

"Karena mereka paham dalam bangsa yang sangat beragam ini, diperlukan persatuan sebagai sebuah kekuatan. Rasa bersatu dalam keberagaman itulah yang kemudian memunculkan kebhinnekaan. Keteladanan seperti inilah yang harus diresapi, diambil dan ditiru oleh generasi muda bangsa," tandas Muzani.

Sebelumnya, perwakilan siswa Aditya Nugraha menyampaikan terima kasih karena diterima dengan baik di Gedung MPR. Dikatakannya, kunjungan ini sangat penting untuk siswa dan siswi SMA Taruna Nusantara memperdalam pemahaman tentang MPR dan kenegaraan secara luas.

"Kami memang sangat mengharapkan pemaparan atau pembekalan dari Ketua MPR kepada kami. Karena kami sangat yakin, pemaparan yang diberikan Ketua MPR akan menambah wawasan dan memberikan inspirasi kepada kami sebagai generasi penerus bangsa," ujar Aditya.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh para anggota MPR RI Danang Wicaksana, M. Endipat Wijaya dan Moreno Soeprapto. Hadir pula Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara Brigjen TNI Muhammad Imam Gogor, Wakil Kepala Sekolah Bidang Administrasi Kolonel Laut Herry Aditama dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Pendidikan Bambang Edi Suparyanto.

(hnu/ega)

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi memberikan pembekalan kepada ratusan siswa SMA Taruna Nusantara (SMA TN). Prasetyo mengungkap siswa yang hadir adalah pilihan terbaik dari ribuan calon di seluruh Indonesia.

Pembekalan itu dilakukan di Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025). Mengawali pembekalannya, Prasetyo menekankan betapa besar harapan bangsa terhadap generasi muda, khususnya para pelajar Taruna Nusantara.

"Ketika kami menyeleksi adik-adik sekalian, harapan kami begitu tinggi. Kalian adalah pilihan dari ribuan anak-anak terbaik bangsa," kata Prasetyo dalam keterangan tertulisnya.

Para siswa tidak hanya dibekali kemampuan intelektual. Tetapi juga diharapkan memiliki mental yang kuat, semangat juang yang tinggi, serta kecintaan mendalam terhadap bangsa dan negara.

"Tugas kalian adalah meyakinkan diri sendiri. Setelah lulus dari sini, kalian harus belajar lebih keras lagi, lebih giat lagi. Waktu tiga tahun di SMA Taruna Nusantara terasa cepat berlalu, manfaatkan setiap detiknya," ujar Prasetyo

Prasetyo juga mengingatkan para siswa untuk tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, pembelajaran sejati justru dimulai saat mereka meninggalkan bangku sekolah, saat harus menghadapi berbagai tantangan nyata di tengah masyarakat.

"Kalian harus memiliki kemampuan intelektual, mental yang tangguh, semangat juang yang tinggi, dan yang terpenting, cinta tanah air serta kecintaan kepada bangsa dan negara," ungkapnya.

Di akhir pembekalannya, Prasetyo kembali menegaskan pentingnya kesadaran diri untuk terus belajar dan berkembang. Ia mengingatkan perjalanan tidak dimulai saat pendidikan, melainkan setelah lulus nanti.

"Yakinkan diri kalian, setelah lulus dari sini, bahwa perjalanan kalian baru saja dimulai. Terus belajar, terus berjuang untuk bangsa, bukan hanya untuk diri sendiri," tutupnya.

Selain Prasetyo, pembekalan juga diberikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Keduanya memberikan gambaran nyata mengenai dinamika kerja pemerintahan di lingkungan Istana Kepresidenan. Para siswa aktif berdialog, memperkaya pemahaman mereka tentang peran vital Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dalam mendukung jalannya pemerintahan.

Terdapat kepada 370 siswa dari angkatan 34 SMA Taruna Nusantara yang hadir. Para siswa juga berkesempatan berkeliling kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

(eva/maa)