Presiden Prabowo Subianto menyerukan keadilan bagi warga korban peperangan di Gaza, Palestina dan wilayah konflik lainnya dalam forum Antalya Diplomacy Forum (ADF) 2025. Prabowo menyampaikan kritik tajamnya terhadap sikap negara besar yang dinilai abai terhadap prinsip-prinsip yang diajarkan kepada negara berkembang.

"Situasi di Gaza sebenarnya mengajarkan kepada dunia bahwa banyak negara adidaya yang menganut cita-cita besar sekarang, di mata banyak orang di belahan bumi selatan, pada dasarnya telah gagal," kata Prabowo dikutip Biro Sekretariat Presiden, Sabtu (12/5/2025).

Prabowo menilai adanya inkonsistensi negara barat yang datang ke negara berkembang untuk 'mengajarkan' nilai-nilai demokrasi dan HAM. Menurutnya, negara-negara tersebut saat ini justru diam saat menyaksikan penyerangan di wilayah konflik terjadi secara terang-terangan.

"Anda datang kepada kami, Anda mengajarkan kami hak asasi manusia, tetapi ketika Anda melihat pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok di depan, setiap hari, setiap malam di televisi, banyak dari mereka yang datang untuk mengajarkan kami, mereka tetap diam," ujarnya.

Prabowo menegaskan Indonesia telah senantiasa menyerukan dukungannya untuk Palestina. Di antaranya dengan mengirim tim medis dan mendirikan rumah sakit lapangan bersama Persatuan Emirat Arab (PEA). Selain itu, Indonesia berkomitmen untuk membangun rumah sakit tambahan di wilayah Palestina.

"Kami punya rumah sakit lapangan medis. Kami ikut berpartisipasi di sana. Dan kami juga berkomitmen membangun rumah sakit lain di Palestina, di Tepi Barat, mungkin juga di Gaza," paparnya.

Prabowo menegaskan Indonesia terus mendukung solusi damai yang berkelanjutan. Prabowo meyakini solusi dua negara atau two states solution menjadi solusi nyata dengan menghormati hak rakyat Palestina sekaligus menjamin keamanan bagi rakyat Israel.

"Saya pikir pada akhirnya, harus ada kolaborasi yang damai. Itulah kunci menuju perdamaian sejati," jelasnya.

Prabowo juga menyampaikan bahwa dirinya akan melanjutkan diplomasi langsung dengan para pemimpin di kawasan guna mencari solusi konkret atas konflik yang berlangsung. Dari Turki, Prabowo akan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad al-Thani, dan Raja Yordania, Abdullah II.

"Saya akan berkonsultasi dengan Presiden Sisi, kemudian saya akan pergi ke Doha, dan saya akan pergi ke Amman, berkonsultasi dengan Raja Abdullah," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang langkah Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang tengah merencanakan pembuatan aturan tentang kejahatan suap lintas negara perlu dikulik lebih dalam. ICW melihat masih banyak pekerjaan rumah pemerintah untuk pemberantasan korupsi.

"Wacana Pak Yusril patut dikulik lebih dalam, kira-kira akan seperti apa aturan yang dimaksud? Apakah akan lewat pembaruan undang-undang tindak pidana korupsi? Masih banyak pekerjaan rumah, apalagi melihat pemberantasan korupsi hari ini," kata Peneliti ICW Tibiko Zabar P kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

Tibiko mengatakan wacana itu dilontarkan karena ada kemungkinan keharusan untuk aturan hukum ketika negara masuk ke OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Tibiko menyadari saat ini belum banyak ketentuan yang memperkuat kriminalisasi atas kejahatan lintas negara.

"Saya kira, wacana tersebut dilontarkan mungkin karena memang ada semacam keharusan ketika negara masuk dalam keanggotaan OECD, maka perlu ada ketentuan pencegahan dan penindakan antikorupsi bagi negara anggota (foreign bribery)," katanya.

"Sebagai sebuah kerangka pemberantasan korupsi yang utuh, memang belum banyak ketentuan yang memperkuat kriminalisasi atas kejahatan lintas negara (foreign bribery)," imbuhnya.

Lebih lanjut, Tibiko menyebut Indonesia belum mengadopsi semua norma hukum mesti telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Termasuk, katanya, soal kasus menjerat suap lintas negara yang belum ada di undang-undang tindak pidana korupsi.

"Indonesia meski telah meratifikasi UNCAC, tapi belum semua dalam norma tersebut diadopsi. Salah satunya soal suap lintas negara atau suap terhadap pejabat publik asing, yang mana hal tersebut belum ada dalam UU Tipikor kita hari ini," ujarnya.

Wacana Aturan Jerat Kasus Suap Lintas Negara

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengatakan tengah merencanakan pembuatan aturan tentang kejahatan suap lintas negara. Rencana itu adalah komitmen Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi lintas negara.

Yusril mengatakan rencana Indonesia bergabung dengan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Anti Bribery Convention tak sekadar bergabung, tapi juga turut berpartisipasi aktif terkait pemberantasan korupsi.

"Melalui aksesi terhadap konvensi antisuap OECD, yang memperkuat komitmen kami dalam menegakkan hukum dan kolaborasi dalam berbagai informasi serta teknologi untuk mencegah penyuapan yang melibatkan aktor lintas negara," kata Yusril dalam sambutannya di acara Pembukaan Lokakarya dan Pertemuan Teknis OECD Anti Bribery Convention di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/2).

Yusril menjelaskan Indonesia memahami bahwa penyuapan merupakan tindakan yang dapat menjadi kejahatan yang tidak mengenal batas-batas negara. Maka kerja sama internasional dalam hal penegakan hukum, pertukaran informasi dan pembentukan mekanisme hukum yang lebih kuat sangatlah penting

"OECD memberikan pedoman yang sangat berguna dalam upaya menciptakan integritas sistem hukum kita agar semakin kuat dan dapat menangani praktik penyuapan dengan cara yang lebih efektif," ungkap Yusril.

Indonesia berupaya memperkuat sistem hukum untuk menangani suap lintas negara. Dia menjelaskan, sejauh ini Indonesia telah melakukan pembaruan aturan antikorupsi, termasuk di antaranya penyempurnaan undang-undang yang tidak terbatas pada tidak pidana korupsi saja melainkan dalam konteks perdagangan.

"Pengaruh korupsi yang melibatkan sektor swasta, dan kini kita sedang berusaha memastikan kriminalisasi penyuapan terhadap pejabat publik asing," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Presiden Prabowo Subianto menyoroti koruptor yang melakukan korupsi ratusan triliun rupiah tapi hanya divonis ringan oleh hakim. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pun menanggapi hal tersebut.

"He-he-he, putusan pengadilan itu," kata Yusril di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

Prabowo Minta Koruptor Divonis 50 Tahun

Presiden Prabowo yang minta koruptor divonis 50 tahun itu diucapkan di acara Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (30/12). Prabowo tiba-tiba menyinggung hakim yang memvonis ringan terdakwa yang merugikan negara ratusan triliun rupiah.

"Kalau sudah jelas, jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliun ya semua unsurlah, terutama juga hakim-hakim ya vonisnya jangan terlalu ringanlah, nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi," kata Prabowo, Senin (30/12).

Prabowo lalu memanggil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang juga hadir dalam acara. Prabowo mendorong agak Jaksa Agung naik banding. Kalau bisa, menurutnya, diberi vonis 50 tahun.

"Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung, naik banding nggak? Naik banding ya, naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira," ujar Prabowo.

Simak Video: Momen Prabowo Sentil Hakim yang Vonis Ringan Koruptor

[Gambas:Video 20detik]

Seorang pria menabrakkan truk pikap yang dikemudikannya ke kerumunan orang yang tengah merayakan tahun baru 2025 di New Orleans, Amerika Serikat (AS) hingga menewaskan 10 orang. Presiden terpilih AS Donald Trump menyinggung terkait imigrasi ilegal.

"Ketika saya mengatakan bahwa para penjahat yang datang jauh lebih buruk daripada penjahat yang ada di negara ini, ternyata itu benar," tulis Trump di media sosial, dilansir kantor berita AFP, Kamis (2/1/2025).

Trump juga mengklaim bahwa tingkat kejahatan di negara itu "berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya."

Sementara itu, Kepala Polisi AS Anne Kirkpatrick menjelaskan peristiwa itu terjadi hari ini waktu setempat. Pria tersebut sengaja menabrak kerumunan orang yang berada di pesta itu sebanyak mungkin.

"Menabrak sebanyak mungkin orang," kata Anne.

Polisi mengatakan pria tersebut bersikeras menciptakan kekacauan di lokasi. Setidaknya 10 orang dilaporkan tewas akibat kejadian ini.

"Pengemudi itu bertekad keras untuk menciptakan kekacauan dan kerusakan yang ditimbulkannya," kata Anne.

2 Polisi Ditembak

Pengemudi tersebut juga menembak polisi yang datang ke lokasi. Ada dua polisi yang terluka akibat terkena tembakan.

"Pria ini, pelaku ini, menembaki petugas kami dari kendaraannya saat ia menabrakkan kendaraannya. Dua petugas kami telah tertembak. Kondisi mereka stabil," kata Anne.

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDIP, Yasonna H Laoly, menyinggung soal adanya titipan undang-undang (UU) dari pemerintah era sebelumnya ke DPR. Yassona berharap pada periode pemerintah selanjutnya hal semacam ini tak terulang kembali.

"Kami menitipkan, saya ikut serta di pemerintahan selama 10 tahun kurang 3 bulan. Jadi saya tahu benar kadang-kadang soal kejar tayang ini, juga barangkali teman-teman kalau kita mau jujur titipan-titipan rencana undang-undang dari pemerintah ke DPR ini kan dibuka aja lah," kata Yasonna dalam rapat Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Yasonna mengatakan seharusnya ada pembahasan yang panjang terkait UU di DPR. Apa lagi, kata eks Menkumham itu, kini ada 8 fraksi di DPR.

"Biasanya kalau di DPR kan panjang cerita apa lagi sekarang 8 fraksi, panjang tapi kadang-kadang lebih sulit kalau di kalangan internal pemerintah," kata Yasonna.

Yasonna menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh terkait UU Ciptaker. Yasonna berharap pembahasan UU ke depannya bisa lebih mendalam.

"Mahkamah Konstitusi baru saja mengabulkan gugatan dari Buruh tentang ini. Sebagai orang yang sangat berpengalaman di Baleg tentunya kita menitipkan pesan kepada pemerintah melalui Pak Menteri ke depannya boleh kita katakan cara-cara pembahasan perundang-undangan lebih kita bahas secara mendalam kecuali revisi-revisi singkat barangkali," kata Yasonna.

Pada kesempatan terpisah setelah rapat, Menkum, Supratman Andi Agtas, menanggapi pernyataan Yasonna. Supratman menekankan pemerintah dalam posisi tak ingin pembentukan UU dilakukan secara terburu-buru.

"Justru kalau pemerintah kan dari dulu sama maunya jangan kejar tayang kan sekarang lembaga pembentuk undang-undang kan DPR ya kan," kata Supratman kepada wartawan.

Supratman membantah adanya titip menitip terkait UU. "Sekarang saya berada di posisi pemerintah, kami ndak ada yang titip menitip soal itu ya," imbuhnya.

Saksikan juga Sosok: Oey Tjin Eng, Penjaga Budaya Cina Benteng

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjelaskan alasan pihaknya membutuhkan anggaran Rp 20 triliun dari yang semula Rp 64 miliar. Pigai menyebutkan salah satu alasan karena adanya penambahan staf di Kementerian HAM.

"Saya sampaikan mengapa kami membutuhkan dukungan. Setelah saya hitung kekuatan personel saya yang ada sekarang 188 staf Pak. Dengan adanya struktur baru saya membutuhkan 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini, hanya dari dukungan gajinya berapa kita?" kata Pigai dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Pigai menyebutkan 188 staf saja membutuhkan anggaran Rp 14 miliar, apalagi jika karyawan bertambah menjadi ribuan. Belum lagi, menurut dia, terkait dengan tunjangan gaji hingga biaya pembangunan.

"Kalau saya punya staf 2.544 maka hanya untuk gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp 1 triliun. Konsekuensi dari penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp 1,2 Triliun. Itu untuk gaji dan tunjangan staf belum untuk program atau biaya pembangunan," ujar Pigai.

"Saya kira adapun satu program saja yang saya ingin sampaikan selain yang lain sudah dibaca di media tentang universitas itu tidak perlu saya jelaskan Bapak/Ibu sekalian dan pimpinan Komisi XIII sudah tahu lah," tambahnya.

Ia mengatakan satu program yang dibuat perlu menyentuh 280 juta jiwa. Pigai juga menyampaikan keinginan membentuk 83 ribu kelompok yang siap terjun ke lapangan.

"Satu program saja yang saya ingin sampaikan. Saya mau membumikan HAM seantero nusantara. Saya mau membumikan karena program hal itu adalah program yang menyentuh individu langsung berarti program yang menyentuh 280 juta orang. Mengubah mindset karena itu lah saya targetkan 83 ribu kelompok," ujar Pigai.

"Dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja dan nanti di dalam perjalanan kita akan meng-organize pasukan-pasukan kami dan nanti lebih mudah, karena kita bentuk kantor wilayah," tambahnya.

Dikatakan satu kantor itu bisa diberi anggaran Rp 100 juta. Lantaran hal itu, menurut dia, permintaan anggaran Rp 20 triliun realistis.

"Dari 83 ribu kelompok yang basisnya itu di pedesaan yang kita siapkan. 1 kelompok atau 1 wilayah saya kita kasih Rp 100 juta," ujar Pigai.

"Untuk mencapai Rp 20 triliun saya mempunyai lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Baru 1 program saja udah Rp 8,3 triliun. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut Rp 1,3 triliun maka sudah Rp 9,5 triliun. Belum lagi program-program lebih dari 200 program yang saya siapkan. Kalau pimpinan berkenan saya bisa bikin lebih dari 1.000 program," pungkasnya.

Simak Video Menteri Pigai Butuh 2.544 Staf, Gaji dan Tunjangan Capai Rp 1,2 T

[Gambas:Video 20detik]