KOMPAS.com - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mengaku siap diproses hukum bila terbukti melakukan korupsi atau menerima suap.

Pernyataan itu ia sampaikan ketika Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat dengan Pertamina dan Subholding-nya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Rapat dengar pendapat digelar setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023.

Kasus tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 193,7 triliun pada 2023.

“Jangan sampai ada insan Pertamina yang menerima suap untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seandainya itu terjadi, harus siap mempertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Simon dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Selasa (11/3/2025).

“Bahkan, apabila itu terjadi pada diri saya sendiri, saya juga siap diproses hukum, namun dengan semangat untuk bekerja sebaik-baiknya,” tambahnya.

Pertamina hargai proses hukum di Kejagung

Selain siap diproses hukum, Simon juga menyampaikan, Pertamina sangat mendukung proses penegakan hukum yang saat ini berlangsung di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang.

Salah satu petinggi Pertamina yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

Menurut Simon, Pertamina sudah menghormati fakta hukum yang diungkap oleh Kejagung.

Ia menganggap, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang sebagai ujian yang cukup berat bagi Pertamina.

Namun, Simon menjadikan kasus tersebut sebagai dorongan bagi Pertamina supaya lebih maju.

“Saya terbuka sampaikan apa adanya, bahwa pada awal konpers dari Kejagung, tentunya kami menghormati proses hukum dan fakta hukum yang ditemukan. Jadi, kami tidak ingin pada kesempatan itu, termasuk saya sendiri, tidak ingin muncul dulu, supaya tidak terlalu memperkeruh suasana,” ujar Simon.

“Nanti ketika saya muncul, saya menghindari kesan seolah-olah defensive seolah-olah ada temuan seperti ini. Jadi kami memberikan waktu kepada Kejaksaan Agung, penegak hukum sambil kami intropeksi diri, evaluasi internal,” tambahnya.

Simon mengaku sudah minta maaf kepada masyarakat Indonesia

Di hadapan anggota Komisi VI, Simon mengatakan, ia sudah meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas megakorupsi Rp 193,7 triliun yang mengguncang Pertamina.

Permintaan maaf tersebut disampaikan Simon ketika menggelar konferensi pers di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta pada Senin (3/3/2025).

Ia mengaku, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang sangat menimbulkan kegaduhan.

Namun, Simon meminta kesempatan untuk bekerja keras dan mendapatkan kembali kepercayaan serta kebanggaan dari masyarakat.

Ia menambahkan, Pertamina sudah membentuk crisis center dengan dukungan dari semua subholding dan direktorat sebagai langkah responsif untuk keberlanjutan bisnis.

Crisis center tersebut bertugas untuk mengintegrasikan informasi dan koordinasi lintas fungsi serta memiliki personel yang siaga memonitor setiap eskalasi potensi risiko bisnis dan personal.

“Tentunya kembali lagi saya berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi VI karena kita tahu Pertamina sebagai bagian dari BUMN, badan usaha milik negara di mana negara di sini adalah bentuk pengakuan kedaulatan terhadap keberlangsungan bangsa Indonesia,” ungkap Simon.

Simon sebut Pertamina sebagai soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia

Lebih lanjut, Simon mengatakan bahwa Pertamina adalah soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia.

Ha tersebut dikatakan Simon ketika mengutip pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kala bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir 2024.

Pada saat itu, Prabowo berpesan kepada Simon supaya selalu setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia.

Prabowo juga meminta Simon setia kepada Merah Putih sambil menunjuk bendera yang ada di dalam Istana.

“Itulah yang selalu kami resapi. Tentunya kembali lagi, ketika kami menghadapi ujian dugaan pelanggaran hukum yang sedang berlangsung, kami hormati,” imbuh Simon.

"Tentunya saya juga memberikan semangat, memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia bahwa di dalam Pertamina masih banyak sosok Merah Putuih yang mau berjuang demi kebaikan dan kemajuan Pertamina,” sambungnya.

KOMPAS.com - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mengaku siap diproses hukum bila terbukti melakukan korupsi atau menerima suap.

Pernyataan itu ia sampaikan ketika Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat dengan Pertamina dan Subholding-nya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Rapat dengar pendapat digelar setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023.

Kasus tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 193,7 triliun pada 2023.

“Jangan sampai ada insan Pertamina yang menerima suap untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seandainya itu terjadi, harus siap mempertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Simon dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Selasa (11/3/2025).

“Bahkan, apabila itu terjadi pada diri saya sendiri, saya juga siap diproses hukum, namun dengan semangat untuk bekerja sebaik-baiknya,” tambahnya.

Pertamina hargai proses hukum di Kejagung

Selain siap diproses hukum, Simon juga menyampaikan, Pertamina sangat mendukung proses penegakan hukum yang saat ini berlangsung di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang.

Salah satu petinggi Pertamina yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

Menurut Simon, Pertamina sudah menghormati fakta hukum yang diungkap oleh Kejagung.

Ia menganggap, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang sebagai ujian yang cukup berat bagi Pertamina.

Namun, Simon menjadikan kasus tersebut sebagai dorongan bagi Pertamina supaya lebih maju.

“Saya terbuka sampaikan apa adanya, bahwa pada awal konpers dari Kejagung, tentunya kami menghormati proses hukum dan fakta hukum yang ditemukan. Jadi, kami tidak ingin pada kesempatan itu, termasuk saya sendiri, tidak ingin muncul dulu, supaya tidak terlalu memperkeruh suasana,” ujar Simon.

“Nanti ketika saya muncul, saya menghindari kesan seolah-olah defensive seolah-olah ada temuan seperti ini. Jadi kami memberikan waktu kepada Kejaksaan Agung, penegak hukum sambil kami intropeksi diri, evaluasi internal,” tambahnya.

Simon mengaku sudah minta maaf kepada masyarakat Indonesia

Di hadapan anggota Komisi VI, Simon mengatakan, ia sudah meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas megakorupsi Rp 193,7 triliun yang mengguncang Pertamina.

Permintaan maaf tersebut disampaikan Simon ketika menggelar konferensi pers di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta pada Senin (3/3/2025).

Ia mengaku, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang sangat menimbulkan kegaduhan.

Namun, Simon meminta kesempatan untuk bekerja keras dan mendapatkan kembali kepercayaan serta kebanggaan dari masyarakat.

Ia menambahkan, Pertamina sudah membentuk crisis center dengan dukungan dari semua subholding dan direktorat sebagai langkah responsif untuk keberlanjutan bisnis.

Crisis center tersebut bertugas untuk mengintegrasikan informasi dan koordinasi lintas fungsi serta memiliki personel yang siaga memonitor setiap eskalasi potensi risiko bisnis dan personal.

“Tentunya kembali lagi saya berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi VI karena kita tahu Pertamina sebagai bagian dari BUMN, badan usaha milik negara di mana negara di sini adalah bentuk pengakuan kedaulatan terhadap keberlangsungan bangsa Indonesia,” ungkap Simon.

Simon sebut Pertamina sebagai soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia

Lebih lanjut, Simon mengatakan bahwa Pertamina adalah soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia.

Ha tersebut dikatakan Simon ketika mengutip pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kala bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir 2024.

Pada saat itu, Prabowo berpesan kepada Simon supaya selalu setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia.

Prabowo juga meminta Simon setia kepada Merah Putih sambil menunjuk bendera yang ada di dalam Istana.

“Itulah yang selalu kami resapi. Tentunya kembali lagi, ketika kami menghadapi ujian dugaan pelanggaran hukum yang sedang berlangsung, kami hormati,” imbuh Simon.

"Tentunya saya juga memberikan semangat, memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia bahwa di dalam Pertamina masih banyak sosok Merah Putuih yang mau berjuang demi kebaikan dan kemajuan Pertamina,” sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan siap diproses hukum jika melakukan korupsi ataupun menerima suap demi kepentingan tertentu.

Simon menegaskan bahwa tidak boleh ada insan Pertamina yang menerima suap untuk kepentingan tertentu.

"Jangan sampai ada insan Pertamina yang terima suap untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seandainya itu terjadi, kita harus siap mempertanggungjawabkan secara hukum," ujar Simon dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

"Bahkan apabila itu terjadi pada diri saya sendiri, saya juga siap untuk diproses hukum," kata dia melanjutkan.

Simon lantas mengungkapkan kondisi terkini di internal Pertamina.

Menurutnya, saat ini mereka semua sedang berbenah dan menerapkan zero tolerance terhadap korupsi.

"Kondisi kami saat ini, izinkan kami berbenah. Izinkan kami lakukan semangat zero tolerance terhadap korupsi, tidak hanya korupsi. Juga terhadap suap, suap di dalam internal Pertamina. Kita juga harus berbenah diri," tutur Simon.

Simon berharap semua insan Pertamina dijauhkan dari perbuatan melanggar hukum.

Dia juga mengganti sejumlah pejabat di bawahnya di Pertamina usai banyak orang yang ditangkap Kejagung.

"Namun tentunya dengan semangat untuk bekerja sebaik-baiknya, semoga kita semua selalu dijauhkan dari perbuatan melanggar hukum atau perbuatan tercela," kata Simon.

Diketahui, Pertamina tengah dirundung beragam masalah hukum, salah satunya adalah kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 9 orang tersangka, 6 di antaranya merupakan pejabat anak perusahaan Pertamina.

Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi; Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin.

Kemudian, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono; Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya; dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne.

Sementara itu, ada tiga broker yang menjadi tersangka, yakni Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.