JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, menilai hukum di Indonesia tengah dipermainkan.

Hal ini disampaikan Ronny usai hakim tunggal praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Afrizal Hady, menskors sidang praperadilan yang dilayangkan Hasto terkait perkara Harun Masiku.

Hakim perlu memberikan pernyataan sikap lantaran perkara Hasto sudah dilimpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

“Hari ini kita melihat bagaimana hukum dipermainkan. Kami sudah sampaikan pada pihak KPK untuk menghormati lembaga pengadilan,” kata Ronny di PN Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

Kubu Hasto menyatakan keberatan lantaran KPK telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor.

Padahal, mereka tengah menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka yang disematkan Komisi Antirasuah.

Di sisi lain, KPK tidak hadir dalam sidang perdana yang digelar pada Senin (3/3/2025) lalu lantaran belum siap.

Padahal, praperadilan merupakan hak terdakwa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Kita sudah sampaikan bahwa kita minta agar praperadilan ini didahulukan. Tetapi apa yang kita sudah sampaikan berulang kali, kami menilai bahwa KPK dalam hal ini sengaja untuk menunda karena untuk mempercepat berkas,” kata Ronny.

Dalam sidang ini, Hakim Afrizal Hady menjeda sidang perdana praperadilan kasus dugaan suap yang dilayangkan Hasto Kristiyanto.

Pasalnya, hakim perlu mengambil sikap lantaran berkas perkara Hasto sudah dilimpahkan.

Sebelum sidang ditutup, tim penasihat hukum Hasto, Maqdir Ismail, meminta hakim mempertimbangkan terkait batasan waktu praperadilan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 102/PUU-XIII/2015.

Dalam putusannya, MK memberi penafsiran batas waktu yang dimaksud oleh Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP, yaitu permohonan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan, terlepas dari apa pun agenda dalam sidang pertama tersebut. Bukan saat dilimpahkan.

Pendirian MK sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 diperkuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXI/2023.

Sementara itu, tim biro Hukum KPK menegaskan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 yang menyatakan pemeriksaan praperadilan gugur jika berkas perkara tindak pidana telah dilimpahkan ke pengadilan.

Hakim pun menjeda sidang untuk mempertimbangkan berbagai keberatan dari para pihak. “Terhadap pelimpahan ini, sidang kita skors sampai pukul 13.30 WIB,” kata hakim.

Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima permohonan praperadilan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Kuasa hukum Hasto, Todung Mulya Lubis, mengatakan putusan praperadilan ini bukanlah akhir.

"Jadi buat saya ini satu sideback, kemunduran. Apa yang akan kami lakukan, Maqdir akan menjelaskan, tapi this is not the end, penegakan hukum dan keadilan adalah kewajiban yang ada pada pundak kita semua dan kita akan melakukan apa yang akan kita lakukan. Tapi apa yang akan kita lakukan uji akan kita rumuskan dan diskusikan bersama nantinya," kata Todung Mulya Lubis seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

Todung mengatakan pihaknya kecewa dengan putusan praperadilan ini. Dia menyayangkan pertimbangan hakim yang tidak menerima permohonan praperadilan ini.

"Kami harus mengatakan bahwa kami kecewa dengan putusan praperadilan yang dibacakan dan saudara-saudara sudah mendengarkan saksama. Kami mengharapkan satu putusan dengan pertimbangan hukum, dengan legal reasoning yang bisa meyakinkan kita semua bahwa permohonan praperadilan itu tidak diterima. Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning yang diyakinkan untuk bisa memahami," ujarnya.

Dia mengatakan putusan kasus dugaan suap Harun Masiku yang sudah inkrah tidak menyebut keterlibatan Hasto. Menurut Todung, putusan praperadilan ini merupakan pembodohan publik.

"Ini bukan pendidikan hukum, ini pembodohan hukum. Saya harus katakan demikian. Saudara Maqdir, saya, Saudara Ronny dan lain lain itu sudah praktik hukum puluhan tahun, kita tidak mengharapkan putusan dangkal semacam ini. Publik juga menginginkan dengan legal reasoning yang sangat meyakinkan dan itu yang tidak kita temukan," ujarnya.

Kuasa hukum Hasto lainnya, Maqdir Ismail, mengatakan pihaknya akan menyampaikan langkah hukum yang akan ditempuh selanjutnya. Dia janji akan menyampaikannya ke publik dalam waktu dekat.

"Saya kira apa yang hendak kami lakukan tentu dalam Minggu depan kami akan sampaikan kepada kawan-kawan. kami akan terbuka apa yang dapat kami lakukan. Apakah akan kami ulangi lagi dengan mengajukan dua permohonan, tentu nanti kita akan sampaikan," kata Maqdir.

"Sebab sekali lagi, kami tidak melihat apa yang disampaikan oleh majelis hakim ini tidak mencerminkan apa yang dia kehendaki di dalam persidangan. Yang pertama ada pergulatan intelektual, perdebatan intelektual, dalam persoalan ini tetapi dia memutus dengan cara yang ya nggak jelas bagaimana menilainya. Apakah itu intelektual atau tidak. Tetapi saudara-saudara bisa mendengar pertimbangan tadi tidak punya alasan. Alasannya teknis dan administratif. Sebenarnya ini tidak sepatutnya itu dilakukan," tambahnya.

Maqdir mengatakan akan berdiskusi dengan Hasto terkait langkah hukum selanjutnya. Dia mengatakan pihaknya akan mencari bukti baru jika akan kembali mengajukan permohonan praperadilan.

"Itu salah satu di antaranya yang kami pertimbangkan, tapi ini juga tergantung dengan Mas Hasto. Apakah juga mungkin ada tindakan-tindakan hukum yang lain tentu juga akan kita pertimbangkan," ujarnya.

Sebelumnya, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan tidak menerima permohonan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Hakim menyatakan praperadilan Hasto kabur atau tidak jelas.

"Menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata hakim tunggal Djuyamto saat membacakan amar putusan dalam sidang di PN Jaksel, Kamis (13/2/2025).

Permohonan gugatan praperadilan Hasto teregister dengan nomor No 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. Pemohon dalam gugatan ini Hasto Kristiyanto, sedangkan termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cq pimpinan KPK.

Praperadilan ini diajukan oleh Hasto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama Harun Masiku dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto meminta agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah.

Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR sejak Januari 2020. Harun diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun, selama lima tahun terakhir, keberadaan Harun Masiku belum diketahui.

Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto dan pengacara Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Hasto juga diduga merintangi penyidikan Harun.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, investor.id - Tim kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengeklaim penetapan Hasto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah. Kesimpulan tersebut telah diserahkan dalam sidang lanjutan praperadilan di PN Jaksel, Rabu (12/2/2025).

"Kita sudah menyampaikan kesimpulan 81 halaman yang pada pokoknya menyatakan penetapan tersangka Pak Hasto tidak sah, melanggar hukum, melanggar prosedur," kata kuasa hukum Hasto, Patra M Zen seusai sidang di PN Jaksel, Rabu (12/2/2025). 

Patra beralasan, penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan terlebih dahulu, baru dikumpulkan alat-alat buktinya. Menurutnya, hal itu tak semestinya dilakukan.

"Yang kedua, dalam pemeriksaan praperadilan kemarin, terbukti alat-alat bukti yang disampaikan oleh termohon in cassu KPK adalah bukti-bukti yang dipergunakan untuk orang lain. Bukti-bukti yang digunakan berdasarkan sprindik orang lain. Bukti-bukti yang bahkan sudah diuji dalam persidangan tahun 2020," ungkap Patra.

Patra optimistis permohonan praperadilan pihaknya akan dikabulkan. Dia menyebut KPK menggunakan alat bukti yang telah dipakai untuk pihak beperkara lainnya. 

"Ketiga, alasan dan dasar hukumnya mengapa permohonan praperadilan ini harus dikabulkan, karena penyidik tidak pernah melakukan sprindik dan proses penyelidikan penyidikan sebelum menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka," ujar Patra.

"Ini perjuangan bukan hanya untuk Pak Hasto. Ahli sampaikan bahwa KUHAP dan juga pasal 44 KPK harus dibaca bukan memberikan kewenangan kepada penyidik, bukan hanya itu. Tapi juga mengandung perlindungan terhadap hak asasi manusia. Maka tentu kalau ditanya apakah kami optimis, tentu saja kami berharap besok kita sama-sama dengarkan putusan," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News