Jakarta -

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta KPK agar menunda pemeriksaannya sebagai tersangka karena alasan mengajukan gugatan praperadilan lagi. Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai seharusnya Hasto menghormati proses hukum dengan memenuhi panggilan KPK hari ini.

"Prinsipnya begini, semua harus menghormati proses hukum. Bahwa Pak Hasto sendiri kan juga menjelaskan akan kooperatif dengan KPK. Bahwa hari ini dipanggil, ya semestinya hadir," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi, Senin (17/2/2025).

Boyamin mengatakan Hasto seharusnya menghadiri panggilan pemeriksaan KPK karena belum ada sidang praperadilan lagi. Secara formil, kata Boyamin, tidak ada halangan untuk Hasto tidak hadir.

"Nah cara penghormatannya sederhana. Pak Hasto hadir karena toh hari ini belum ada sidang praperadilan, dan Pak Hasto kan juga tidak pernah hadir di sidang praperadilan kemarin. Jadi artinya itu secara formil bahwa tidak ada halangan Pak Hasto untuk tidak hadir," ucapnya.

Boyamin menyebut secara hukum alasan yang cukup kuat untuk tidak menghadiri panggilan KPK adalah karena sakit atau kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu, Boyamin menilai Hasto seharusnya hadir ke KPK hari ini.

"Tidak hadir itu alasannya, sesuai hukum dan dianggap alasan yang cukup itu adalah ketika sakit, atau ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan, yang sudah sangat dijadwalkan sebelumnya, atau memang tidak bisa ditinggalkan misalnya orang tua meninggal. Misalnya kan harus ngurusi, atau orang tua sakit," ujarnya.

Boyamin pun menceritakan ketika pemanggilan kepada Setya Novanto (Setnov) di perkara E-KTP. Saat itu, KPK mengeluarkan surat perintah membawa Setnov usai dua kali tak penuhi panggilan.

"Meskipun saat itu Setnov drama nabrak tiang listrik dan benjol. Tapi kan meskipun sakit kan tetep diambil. Karena kemudian second opinion ternyata sehat dan terus diambil dan disidangkan pokok perkaranya," kata Boyamin.

"Apakah KPK akan menerapkan sama? Ya itu semua tergantung KPK, dan KPK kalau ingin dianggap adil ya memperlakukan hal yang sama," tambahnya.

Diketahui, Hasto Kristiyanto telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Dia dijerat dengan pasal dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Sekjen PDIP itu sempat melawan status tersangka tersebut dengan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Gugatan Hasto itu diputus pada Kamis (13/2).

Hakim tidak menerima gugatan tersebut. Hakim menyatakan praperadilan yang diajukan Hasto kabur dan tidak jelas.

(ial/fas)

Jakarta -

Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima permohonan praperadilan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Kuasa hukum Hasto, Todung Mulya Lubis, mengatakan putusan praperadilan ini bukanlah akhir.

"Jadi buat saya ini satu sideback, kemunduran. Apa yang akan kami lakukan, Maqdir akan menjelaskan, tapi this is not the end, penegakan hukum dan keadilan adalah kewajiban yang ada pada pundak kita semua dan kita akan melakukan apa yang akan kita lakukan. Tapi apa yang akan kita lakukan uji akan kita rumuskan dan diskusikan bersama nantinya," kata Todung Mulya Lubis seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

Todung mengatakan pihaknya kecewa dengan putusan praperadilan ini. Dia menyayangkan pertimbangan hakim yang tidak menerima permohonan praperadilan ini.

"Kami harus mengatakan bahwa kami kecewa dengan putusan praperadilan yang dibacakan dan saudara-saudara sudah mendengarkan saksama. Kami mengharapkan satu putusan dengan pertimbangan hukum, dengan legal reasoning yang bisa meyakinkan kita semua bahwa permohonan praperadilan itu tidak diterima. Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning yang diyakinkan untuk bisa memahami," ujarnya.

Dia mengatakan putusan kasus dugaan suap Harun Masiku yang sudah inkrah tidak menyebut keterlibatan Hasto. Menurut Todung, putusan praperadilan ini merupakan pembodohan publik.

"Ini bukan pendidikan hukum, ini pembodohan hukum. Saya harus katakan demikian. Saudara Maqdir, saya, Saudara Ronny dan lain lain itu sudah praktik hukum puluhan tahun, kita tidak mengharapkan putusan dangkal semacam ini. Publik juga menginginkan dengan legal reasoning yang sangat meyakinkan dan itu yang tidak kita temukan," ujarnya.

Kuasa hukum Hasto lainnya, Maqdir Ismail, mengatakan pihaknya akan menyampaikan langkah hukum yang akan ditempuh selanjutnya. Dia janji akan menyampaikannya ke publik dalam waktu dekat.

"Saya kira apa yang hendak kami lakukan tentu dalam Minggu depan kami akan sampaikan kepada kawan-kawan. kami akan terbuka apa yang dapat kami lakukan. Apakah akan kami ulangi lagi dengan mengajukan dua permohonan, tentu nanti kita akan sampaikan," kata Maqdir.

"Sebab sekali lagi, kami tidak melihat apa yang disampaikan oleh majelis hakim ini tidak mencerminkan apa yang dia kehendaki di dalam persidangan. Yang pertama ada pergulatan intelektual, perdebatan intelektual, dalam persoalan ini tetapi dia memutus dengan cara yang ya nggak jelas bagaimana menilainya. Apakah itu intelektual atau tidak. Tetapi saudara-saudara bisa mendengar pertimbangan tadi tidak punya alasan. Alasannya teknis dan administratif. Sebenarnya ini tidak sepatutnya itu dilakukan," tambahnya.

Maqdir mengatakan akan berdiskusi dengan Hasto terkait langkah hukum selanjutnya. Dia mengatakan pihaknya akan mencari bukti baru jika akan kembali mengajukan permohonan praperadilan.

"Itu salah satu di antaranya yang kami pertimbangkan, tapi ini juga tergantung dengan Mas Hasto. Apakah juga mungkin ada tindakan-tindakan hukum yang lain tentu juga akan kita pertimbangkan," ujarnya.

Sebelumnya, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan tidak menerima permohonan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Hakim menyatakan praperadilan Hasto kabur atau tidak jelas.

"Menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata hakim tunggal Djuyamto saat membacakan amar putusan dalam sidang di PN Jaksel, Kamis (13/2/2025).

Permohonan gugatan praperadilan Hasto teregister dengan nomor No 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. Pemohon dalam gugatan ini Hasto Kristiyanto, sedangkan termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cq pimpinan KPK.

Praperadilan ini diajukan oleh Hasto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama Harun Masiku dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto meminta agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah.

Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR sejak Januari 2020. Harun diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun, selama lima tahun terakhir, keberadaan Harun Masiku belum diketahui.

Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto dan pengacara Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Hasto juga diduga merintangi penyidikan Harun.

(mib/ygs)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pengacara Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), memfokuskan perhatian pada keterangan ahli yang dihadirkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan yang berlangsung.

Hal ini berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Hasto, yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap dan upaya menghalangi penyidikan terkait Harun Masiku, mantan calon legislatif dari PDI-P.

Dalam sidang yang berlangsung pada Selasa (11/2/2025), KPK mempresentasikan dua ahli hukum pidana, yaitu Erdianto Effendi dari Universitas Riau dan Priya Jatmika dari Universitas Brawijaya.

Kedua ahli ini diminta memberikan penjelasan mengenai prosedur penggeledahan dan penyitaan dalam konteks hukum pidana.

Tim hukum Hasto berusaha menggali lebih dalam mengenai keabsahan tindakan penyitaan oleh penyidik.

Alvon Kurnia Palma, salah satu pengacara, mengajukan pertanyaan mengenai kemungkinan penyitaan barang yang tidak relevan dengan perkara yang sedang disidangkan.

Ahli dari KPK menjawab bahwa barang tersebut dapat menjadi obyek penyitaan dan relevan dalam konteks pembuktian.

Menanggapi jawaban itu, Alvon kembali menekankan pertanyaannya, menuntut kejelasan mengenai legalitas penyitaan barang yang tidak terkait.

"Apakah tindakan itu sah?" tanyanya dengan tegas.

Jawaban dari ahli menyatakan bahwa tindakan tersebut diperbolehkan. Alvon kemudian melanjutkan dengan pertanyaan mendalam, menegaskan pentingnya klarifikasi mengenai keabsahan penyitaan tersebut.

Dalam situasi ini, tim hukum KPK menginterupsi dengan meminta agar pertanyaan yang diajukan lebih disampaikan dengan cara yang lebih sopan.

"Kalimatnya enggak enak didengar," kata salah seorang tim hukum KPK.

Hakim tunggal, Djuyamto, segera mengambil alih persidangan dan menilai bahwa diskusi antara tim Hasto dan ahli adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang wajar.

Djuyamto juga mempertanyakan mengapa tim hukum KPK merasa keberatan dengan pertanyaan yang diajukan.

"Mengapa harus ada keluhan? Ahli yang bersangkutan tidak merasa terganggu," ujarnya, diiringi dengan tawa dari para hadirin.

Sumber:KPK Keberatan Cara Kubu Hasto Cecar Ahli, Hakim: Kok Saudara yang Enggak Enak?

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memproses gugatan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto . Berdasar jadwal, putusan atas gugatan tersebut bakal dibacakan pada Kamis, 13 Februari 2025.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar yakin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memiliki bukti kuat untuk menenatapkan Hasto sebagai tersangka.

Abdul Fickar meyakini, bukti yang dimiliki KPK untuk memproses hukum Hasto dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi sudah kuat. ?Menurut saya, alat bukti untuk mentersangkakan HK (Hasto) sudah cukup kuat,? katanya Selasa (11/2/2025).

Sejak awal Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember 2024, Abdul Fickar yakin Lembaga Antirasuah tersebut sudah memiliki alat bukti yang cukup. Abdul Fickar percaya para penyidik KPK mampu membuktikannya di persidangan. ?Saya yakin KPK sudah mempunyai minimal dua alat bukti. Karena itu, menetapkan HK sebagai tersangka,? imbuhnya.

Abdul Fickar menekankan kembali yang saat ini sedang digugat oleh Hasto adalah keabsahan prosedur penetapan tersangka. Meski adu argumen muncul di persidangan sebagaimana terjadi dalam sidang hari ini, Abdul Fickar menyatakan hal itu wajar. Namun demikian, Abdul Fickar kembali menegaskan KPK menetapkan tersangka dengan pegangan alat bukti yang kuat.

?Karena itu, bukan soal tepat. Tapi, sudah cukup bukti untuk ditetapkan (sebagai tersangka) dan akan dibuktikan di peradilan. Jika sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka itu pasti ada argumennya minimal itu ada dua alat bukti. Jadi, secara argumentatif alasannya sudah kuat karena didukung alat bukti yang ada,? ucapnya.

Meski percaya KPK mampu meyakinkan hakim karena memiliki bukti dan basis argumen yang kuat, Abdul Fickar menyebut, putusan akhir tetap ada pada hakim tunggal Djuyamto.

?Kalau (gugatan praperadilan ditolak) perkara dilanjutkan, HK tetap diproses sebagai tersangka. Kalau diterima, cari bukti tambahan dan tetapkan lagi (Hasto sebagai tersangka). Karena pelaku lain sudah ada yang dihukum,? jelasnya.

Jakarta -

Tim kuasa hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, terlibat debat panas dengan tim biro hukum KPK di sidang praperadilan. Hakim tunggal Djuyamto menganggap perdebatan itu wajar sebagai sesama sarjana hukum.

Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (11/2/2025). Mulanya, kuasa hukum Hasto, Alvon Kurnia Palma, menanyakan soal penggeledahan ke ahli hukum pidana dari Universitas Riau, Erdianto Effendi, yang dihadirkan pihak KPK.

"(Penggeledahan) boleh dilakukan tapi dengan persyaratan-persyaratan begitu kan? Itu yang saya tanya. Apabila tidak ada surat, apakah itu diperbolehkan oleh undang-undang?" tanya Alvon.

"Ya kalau orang keberatan dia mengajukan keberatan, kalau dia sukarela, nggak masalah," jawab ahli.

"Dia kan tidak berkenan. Boleh, dong?" tanya Alvon.

"Ya kalau dia tidak berkenan, dia berhak mengajukan perlawanan," jawab ahli.

Alvon lalu menanyakan soal penyitaan yang sah. Dia menanyakan apakah diperbolehkan penyitaan terhadap barang yang tak berkaitan dengan perkara.

"Apakah penyitaan terhadap barang yang tidak berkaitan dengan atau tidak dicurigai itu juga boleh dilakukan?" tanya Alvon.

"Itu menjadi salah satu objek penyitaan, objek pembuktian terhadap sah atau tidak sahnya penyitaan," jawab ahli.

Alvon tidak puas dengan jawaban ahli. Dia kembali menanyakan apakah penyitaan terhadap barang yang tak berkaitan dengan perkara boleh dilakukan.

"Saya tanya itu boleh atau tidak?" tanya Alvon.

"Boleh," jawab ahli.

"Boleh. Itu sah dilakukan? Itu sah dilakukan atau tidak?" tanya Alvon.

Kemudian, perdebatan di antara keduanya terjadi. Tim hukum biro KPK menyela perdebatan tersebut.

"Kalimatnya nggak enak didengar," ujar salah satu anggota tim biro hukum KPK.

Hakim tunggal Djuyamto lalu mengambil alih persidangan. Hakim menganggap wajar perdebatan tersebut sebagai antarsarjana hukum.

"Kok yang nggak enak Saudara, ahlinya tenang aja," ujar hakim.

"Intinya begini, ini perdebatannya masih, yang penting tidak menjerumus ke arah apa, berbagai. Ini masih, namanya sarjana hukum ya harus begini. Yang kemarin lebih keras daripada ini nggak apa-apa, kok," imbuh hakim yang disambut tawa peserta sidang.

Sebagai informasi, praperadilan ini diajukan oleh Hasto setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama Harun Masiku dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto meminta agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah.

(mib/whn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang diwakili Ronny Talapessy dan Todung Mulya Lubis menyerahkan surat kuasa kliennya kepada hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto, pada Selasa (21/1/2025).

Hal ini terjadi dalam permulaan sidang praperadilan Hasto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pemohon sudah menyerahkan surat kuasanya kepada kami," kata hakim tunggal Djuyamto, di ruang sidang utama PN Jaksel, Selasa.

Setelah itu, surat kuasa dinyatakan diterima oleh hakim tunggal PN Jaksel.

Lalu, giliran Djuyamto membacakan keterangan dari termohon.

Dibacakan bahwa termohon, yaitu KPK, tidak hadir dalam sidang perdana ini.

"Untuk termohon hari ini belum hadir, kami memperoleh surat penundaan. Minta penundaan tiga minggu," ungkap Djuyamto.

"Kami bersikap menunda paling lama dua minggu. Kalau kita tunda seminggu pas hari libur, libur panjang," sambungnya.

Untuk diketahui, gugatan praperadilan ini diajukan Hasto atas penetapan status tersangka oleh KPK pada 24 Desember 2024.

Hasto menjadi tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan eks kader PDI-P Harun Masiku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang praperadilan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, dimulai pada Selasa (21/1/2025) pukul 10.00 WIB.

Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, tampak sudah hadir di lokasi.

Pengamatan Kompas.com, ia tampak menggunakan baju putih, tidak seperti biasanya yang berbaju merah PDI-P.

"Mulai sidang jam 10.00. Hakim sedang rapat," ujar Ronny, yang ditemui Kompas.com, di lokasi, Selasa.

Sejumlah pengacara atau tim hukum Hasto mulai berdatangan di PN Jaksel, antara lain Ketua Tim Hukum Todung Mulya Lubis dan pengacara senior Maqdir Ismail.

Todung terlihat mengenakan jas berwarna hitam dibalut kemeja di dalamnya. Ia tampak sibuk pada gawai yang dipegangnya, sementara tangan satunya memegang sebuah stopmap.

Adapun sidang praperadilan Hasto digelar di ruang sidang utama Oemar Seno Adji, PN Jaksel. Tampak kursi-kursi mulai ditata dengan rapi untuk persiapan sidang.

Di ruangan ini masih ramai awak media yang meliput praperadilan. Belum terlihat pendukung dari kubu Hasto maupun KPK.

Untuk diketahui, gugatan praperadilan ini diajukan Hasto atas penetapan status tersangka oleh KPK pada 24 Desember 2024.

Hasto menjadi tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan eks kader PDI-P Harun Masiku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, meminta seluruh kader PDI-P untuk tetap tenang menjelang sidang praperadilan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).

Ia juga meminta semua kader banteng mengikuti proses hukum yang berjalan.

"Kepada keluarga besar PDI Perjuangan, agar tetap tenang. Kita sama-sama hormati dan taat hukum," kata Ronny kepada Kompas.com, Senin (20/1/2025).

Menurutnya, mengikuti proses hukum menjadi jalan perjuangan PDI-P untuk menghadapi kasus yang menimpa Hasto, sekaligus membuktikan bahwa segala dugaan keterlibatan yang disampaikan tidak benar.

"Kita sama-sama berjuang di jalan hukum, untuk membuktikan bahwa apa yang selama ini dituduhkan kepada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto adalah tidak benar," ungkap Ronny.

Terkait sidang praperadilan, tim hukum bakal membawa 12 pengacara ke PN Jaksel, yang dipimpin Todung Mulya Lubis.

"Terkait bukti, semua sudah kita siapkan dan akan kita sampaikan dalam persidangan," tambah Ronny.

Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengaku akan menunjukkan bukti otentik dalam sidang praperadilan, usai ditetapkan tersangka oleh KPK.

Diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR serta perintangan penyidikan eks kader PDI-P, Harun Masiku.

"Kami akan sampaikan argumentasi hukum berdasarkan bukti-bukti yang otentik, teks formal maupun materiil," kata Hasto saat di acara Soekarno Run, di Surabaya, Minggu (19/1/2025).

Sementara itu, PN Jaksel telah menunjuk Djuyamto sebagai hakim tunggal yang akan mengadili permohonan praperadilan Hasto Kristiyanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Informasi ini diungkapkan langsung oleh Djuyamto yang juga duduk sebagai Pejabat Humas PN Jakarta Selatan.

“Telah ditunjuk sebagai hakim tunggal, yaitu Djuyamto,” kata Djuyamto dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (10/1/2025).

Djuyamto mengatakan, dalam praperadilan itu, Hasto menggugat keputusan KPK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka.

KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dugaan suap bersama-sama mantan kader PDI-P Harun Masiku.

Hasto diduga turut memberikan uang suap kepada eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan agar kader PDI-P Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

Selain itu, Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) proses penyidikan terhadap Harun yang berstatus buron sejak tahun 2020.