BANDUNG, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengaku telah mengirimkan surat resmi berisi permohonan pengunduran jadwal pembukaan sidang perdana atas gugatan perdata yang diajukan Lisa Mariana di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.

"Surat (permohonan penundaan sidang) tersebut telah kami kirim pada Senin, 19 Mei 2025, pagi hari," kata Kuasa Hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin pagi.

Muslim membenarkan bahwa Ridwan Kamil telah menerima surat pemanggilan dari PN Bandung untuk menghadiri sidang perdana gugatan kasus perdata Nomor 184/Pdt.G/2025 yang dilayangkan Lisa Mariana kepada Ridwan Kamil.

Dalam surat pemanggilan, sidang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 19 Mei 2025.

Muslim menambahkan, Ridwan Kamil telah memberikan kuasa hukum kepada timnya untuk menghadapi gugatan perdata yang diajukan Lisa Mariana.

"Namun, karena satu dan lain hal, tim hukum tidak dapat memenuhi pemanggilan dan meminta pengunduran jadwal persidangan," ucap Muslim.

Muslim menambahkan, tim kuasa hukum juga masih memeriksa dan mempelajari secara lebih cermat substansi dari materi gugatan perdata yang ditujukan kepada Ridwan Kamil.

Muslim menegaskan, ketidakhadiran tim kuasa hukum Ridwan Kamil untuk memenuhi panggilan PN Bandung bukan sebuah bentuk pengabaian terhadap proses hukum.

Sebab, alasan ketidakhadiran juga telah dikomunikasikan secara resmi kepada PN Bandung melalui surat pemberitahuan.

"Kami sangat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bandung. Tentu nanti pada sidang berikutnya, tim kuasa hukum akan menghadiri persidangan dan berpartisipasi aktif dalam agenda sidang-sidang selanjutnya," katanya.

Muslim juga memastikan bahwa kliennya, Ridwan Kamil, tetap memegang komitmen untuk menghadapi proses ini dengan menjunjung tinggi asas keadilan.

"Kami berharap semua pihak dapat mengikuti proses ini secara obyektif dan proporsional tanpa membentuk opini publik yang tidak berdasar dan mengganggu proses penyelesaian hukum atas masalah ini," ucapnya.

Sidang perdana gugatan wanprestasi mobil Esemka dan perbuatan melawan hukum soal ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo hari ini. Jokowi tidak hadir.

Sidang pertama dimulai sekira pukul 10.30 WIB. Majelis hakim terlebih dahulu menyidangkan perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt terkait perbuatan melawan hukum soal ijazah Jokowi.

Pantauan detikJateng, sidang dilangsungkan secara terbuka untuk umum. Banyak orang yang datang untuk menyaksikan langsung jalannya sidang hingga ruang sidang penuh.

Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, mengatakan Jokowi masih berada di Jakarta, sehingga sidang hari ini diwakili kuasa hukumnya.

"Pak Jokowi untuk saat ini tidak hadir, beliau kemarin ada di Jakarta. Barusan saya mendengar berita Pak Jokowi mendapatkan utusan khusus dari Pak Presiden (Prabowo Subianto) untuk layat ke Vatikan atas meninggalnya Paus (Fransiskus). Saya tidak tahu berapa hari, kita tunggu saja kundur (pulang)-nya kapan," kata Irpan kepada wartawan di PN Solo, dilansir detikJateng, Kamis (24/4/2025).

Irpan menegaskan sudah mendapatkan dua surat kuasa menjadi kuasa hukum Jokowi untuk perkara nomor nomor 96/Pdt.G/2025/PN Skt terkait gugatan wanprestasi mobil Esemka dan 99/Pdt.G/2025/PN Skt soal ijazah. Dalam sidang ini, dia ingin melihat resume yang dibuat oleh pihak penggugat.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video 'Jokowi Bakal Laporkan 4 Orang Terkait Tuduhan Ijazah Palsu':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

SURABAYA, KOMPAS.com - Sidang perdanakasus perundungan siswa SMA Kristen Gloria 2 digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (5/2/2025).

Terdakwa Ivan Sugianto hadir dengan gaya rambut baru.

Jika sebelumnya Ivan selalu tampil dengan rambut klemis, kini dia tampil dengan rambut tipis seperti habis dicukur gundul.

Datang ke ruang sidang, Ivan dalam posisi tangan diborgol, mengenakan rompi tahanan berwarna merah, baju putih, dan celana hitam.

Hingga usai sidang, dia enggan menjawab pertanyaan wartawan.

Dalam sidang tersebut, Ivan mendengarkan dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Galih Riana Putra dari Kejaksaan Negeri Surabaya.

Ivan didakwa dengan dua dakwaan.

Pertama, Pasal 80 Ayat 1 Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah tentang perubahan kedua atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedua, Pasal 335 KUHP Ayat (1) butir 1 KUHP.

"Terdakwa dinilai menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak," kata Galih.

Menanggapi hal itu, penasihat hukum Ivan, Billy Handiwiyanto mengaku akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan untuk membantah dakwaan jaksa.

"Kami mengajukan eksepsi Yang Mulia," kata Billy menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Abu Achmad Sidqi Amsya.

Dalam sidang tersebut, JPU menjelaskan kronologi perundungan terhadap siswa SMA Kristen Gloria 2.

Bermula saat anak Ivan, EL, dan ditemani DEF mendatangi korban EN di SMA Kristen Gloria 2 untuk menyelesaikan suatu masalah pada Senin, 21 Oktober 2024.

Keduanya kemudian bertemu Ira Maria dan Wardanto, orang tua EN.

"EL mau menanyakan maksud perkataan EN yang menyebut EL seperti anjing pudel," kata Galih.

Singkat cerita, EL dan DEF menghubungi terdakwa Ivan.

Setibanya di lokasi kejadian, Ivan tersulut emosi dan memaksa serta mengintimidasi EN untuk meminta maaf dengan bersujud dan menggonggong.

"Terdakwa lalu menyuruh EN untuk bersujud dan menggonggong dengan berkata, ‘Minta maaf! Sujud! Sujud!’ sebanyak tiga kali," kata Galih.

Karena ketakutan, EN kemudian mau bersujud di depan Ivan, EL, dan kerumunan orang.

Namun, saat ia hendak menggonggong, ayah EN berusaha membangkitkan anaknya.

"Namun tindakan orangtua korban itu dihalangi oleh terdakwa. Lalu terdakwa kemudian mengintimidasi saksi Wardanto sembari menengadah dahinya ke kepala saksi Wardanto," katanya.

Atas perbuatan terdakwa itu, berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik RS Bhayangkara Surabaya, korban EN mengalami gangguan kecemasan hingga depresi.

Mataram (ANTARA) - Penyandang tunadaksa yang menjadi terdakwa perkara pelecehan seksual I Wayan Agus Suartama (IWAS) alias Agus mengajukan pengalihan status tahanan ke majelis hakim pada sidang perdana yang digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram Lalu Moh. Sandi Iramaya dalam konferensi pers di Media Center Pengadilan Negeri Mataram mengatakan terdakwa Agus mengajukan pengalihan status tahanan tersebut melalui penasihat hukumnya.

"Permohonan pengalihan status tahanan itu hak terdakwa, dikabulkan atau tidaknya, itu wewenang majelis hakim. Nantinya akan melihat pertimbangannya, seperti itu," kata Sandi.

Pertimbangan mengajukan pengalihan status tahanan, jelas dia, karena terdakwa Agus merasa tidak nyaman dengan kondisi ruang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat.

Pada sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa Agus melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan atau eksepsi.

Majelis hakim yang diketuai Mahendrasmara Purnamajati kemudian menetapkan sidang lanjutan pada Kamis (23/1) dengan agenda pembuktian dari jaksa penuntut umum.

Sandi menerangkan dalam agenda selanjutnya, jaksa penuntut umum akan menghadirkan lima saksi.

Perihal identitas saksi, ia tidak bisa menyebutkan ke publik mengingat perkara ini masuk klasifikasi kejahatan terhadap kesusilaan.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Agus didakwa melanggar Pasal 6 huruf A dan/atau huruf C juncto Pasal 15 ayat (1) huruf E Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Mataram (ANTARA) - Penyandang tunadaksa yang menjadi terdakwa perkara pelecehan seksual I Wayan Agus Suartama (IWAS) alias Agus mengajukan pengalihan status tahanan ke majelis hakim pada sidang perdana yang digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram Lalu Moh. Sandi Iramaya dalam konferensi pers di Media Center Pengadilan Negeri Mataram mengatakan terdakwa Agus mengajukan pengalihan status tahanan tersebut melalui penasihat hukumnya.

"Permohonan pengalihan status tahanan itu hak terdakwa, dikabulkan atau tidaknya, itu wewenang majelis hakim. Nantinya akan melihat pertimbangannya, seperti itu," kata Sandi.

Pertimbangan mengajukan pengalihan status tahanan, jelas dia, karena terdakwa Agus merasa tidak nyaman dengan kondisi ruang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat.

Pada sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa Agus melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan atau eksepsi.

Majelis hakim yang diketuai Mahendrasmara Purnamajati kemudian menetapkan sidang lanjutan pada Kamis (23/1) dengan agenda pembuktian dari jaksa penuntut umum.

Sandi menerangkan dalam agenda selanjutnya, jaksa penuntut umum akan menghadirkan lima saksi.

Perihal identitas saksi, ia tidak bisa menyebutkan ke publik mengingat perkara ini masuk klasifikasi kejahatan terhadap kesusilaan.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Agus didakwa melanggar Pasal 6 huruf A dan/atau huruf C juncto Pasal 15 ayat (1) huruf E Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025