Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan setiap warga negara Indonesia wajib menghormati Pancasila. Muzani menegaskan Pancasila milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik perseorangan.

Hal itu disampaikan Muzani dalam pembukaan acara Sarasehan BPIP di gedung MPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025). Mulanya, Muzani mengatakan acara ini menjadi forum penting sebagai upaya merekonstruksi strategi politik.

"Perubahan geopolitik dunia menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia. Kita menyaksikan pergeseran kekuatan ekonomi dan politik, munculnya isu-isu baru seperti perubahan iklim dan transformasi digital, serta kompleksitas hubungan antarnegara," kata Muzani.

Muzani mengatakan, dalam menghadapi semua itu, diperlukan suatu fondasi. Dia mengatakan fondasi itu merupakan Pancasila yang telah diwariskan para pendiri bangsa.

"Apakah kita pernah membayangkan kenapa kita bisa berkumpul dan bertemu, bahkan bermusyawarah tentang masa depan bersama kita? Kodrat kita berasal dari hal yang berbeda. Etnis kita berbeda, bahasa daerah kita berbeda, bahkan agama kita berbeda. Jawabannya, karena kita dipertemukan oleh Pancasila," sambungnya.

Muzani mengatakan Pancasila merupakan landasan pemersatu bangsa. Menurut dia, tanpa ideologi Pancasila, bangsa Indonesia akan kehilangan arah.

"Tanpa Pancasila, kita bukan lagi satu bangsa, melainkan lautan kelompok yang saling mendepankan tafsir masing-masing kelompok tentang apa yang terbaik untuk bangsa. Saling berebut ruang, kuasa, saling merasa benar sendiri," jelasnya.

Muzani menekankan Pancasila bukan hanya sekedar kalimat. Namun Pancasila merupakan simpul dari pergulatan sejarah serta pertemuan nilai luhur budaya Indonesia dengan cita-cita kemerdekaan.

"Kita wajib menunduk dan harus hormat serta kagum kepada para pendiri bangsa kita, yakni Bapak dan Ibu pendiri bangsa yang telah begitu cemerlang merumuskan prinsip-prinsip utama bernegara dengan ringkas, padat, dan komprehensif," ujarnya.

Muzani pun menegaskan Pancasila merupakan miliki semua bangsa Indonesia. Dia mengatakan Pancasila tak bisa diklaim hanya milik sekelompok orang saja.

"Pancasila bukanlah milik satu kelompok atau milik satu generasi, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.

"Dalam dunia yang makin bising oleh ideologi-ideologi impor, oleh paham-paham yang menjanjikan surga instan. Pancasila justru memberi ruang untuk hidup bersama, untuk saling percaya, dan untuk membangun satu bangsa tanpa harus sama," imbuh dia.

Simak juga video "Muzani Berharap Tegal Bisa Jadi China-nya Indonesia" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Tanggal 21 Mei 1998 tercatat sebagai hari bersejarah: Presiden Soeharto mundur dari kekuasaan setelah lebih dari tiga dekade memimpin. Kini, 27 tahun berselang, bangsa ini terus bergulat dengan janji-janji Reformasi. Demokratisasi, pemberantasan korupsi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang pernah menjadi tuntutan utama mahasiswa dan rakyat saat itu, nyatanya belum sepenuhnya terwujud.

Dalam momentum reflektif ini, ironi sejarah pun muncul: wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Jenderal Besar (Purn.) Soeharto, kembali mengemuka dan membelah opini publik. Di balik ketokohan dan jasanya, Soeharto juga mewariskan luka sejarah yang belum seluruhnya disembuhkan. Di sinilah ujian kedewasaan kolektif bangsa ini berada; apakah kita mampu melihat sejarah secara utuh dan tidak terjebak dalam penilaian hitam-putih?

Reformasi mengajarkan kita pentingnya kebebasan berpikir, termasuk dalam melihat sosok-sosok bersejarah yang tidak selalu hitam atau putih. Karena itu, dalam menilai Soeharto, kita perlu bijak – tidak berlebihan memuji, tapi juga tidak langsung menyalahkan. Sebab bangsa yang besar bukan yang melupakan sejarahnya, tapi yang berani menghadapi dan memahaminya dengan jujur dan seimbang.

Dua Sosok Pembentuk Indonesia Modern

Dalam sejarah panjang Republik Indonesia, Sukarno dan Soeharto menempati posisi yang tak tergantikan sebagai dua figur sentral yang membentuk wajah Indonesia modern. Sukarno, dengan karisma revolusionernya, menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan sosok utama di balik berdirinya negara bangsa.

Ia membangkitkan kesadaran nasional, menggugah semangat kolektif, dan merumuskan identitas Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan antikolonial. Namun, pada masa akhir pemerintahannya, Sukarno menghadapi stagnasi ekonomi, instabilitas politik, dan keterpecahan ideologis yang mengancam keutuhan nasional.

Di titik inilah Soeharto muncul, bukan sekadar sebagai penerus, tetapi sebagai stabilisator. Dengan pendekatan teknokratis dan militeristik, Soeharto merestorasi fungsi negara dan membawa Indonesia masuk ke era pembangunan jangka panjang.

Meskipun menggunakan metode yang berbeda, keduanya mewakili dua fase krusial dalam sejarah bangsa: Sukarno membangun fondasi ideologis dan jati diri nasional; Soeharto membangun struktur ekonomi dan institusi pemerintahan modern.

Tidak satu pun dari keduanya lepas dari kontroversi. Sukarno dikritik karena keterlibatannya dalam ketegangan ideologi kiri dan ketidakefisienan ekonomi, sedangkan Soeharto menghadapi kecaman atas represi politik dan sentralisasi kekuasaan yang berkepanjangan.

Namun sejarah bukanlah arena untuk menuntut kesempurnaan. Bila bangsa ini dapat menerima Sukarno sebagai Pahlawan Nasional – meski tak seluruh warisannya lepas dari perdebatan – maka mestinya bangsa ini juga mampu menimbang warisan Soeharto dengan standar yang setara: adil secara moral, jujur secara historis, dan bijak secara politik.

Soeharto Sebagai Bapak Pembangunan
Warisan pembangunan Presiden Soeharto bukan sekadar narasi politik, tetapi dapat diverifikasi melalui data dan indikator makro yang konkret. Dalam rentang tiga dekade kekuasaannya, Indonesia mengalami transformasi struktural dari negara agraris yang rapuh menjadi ekonomi berkembang yang diperhitungkan di Asia Tenggara.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, dengan rata-rata 6-7% per tahun selama masa Orde Baru, mencerminkan keberhasilan perencanaan ekonomi yang konsisten – meskipun tentu tidak lepas dari intervensi negara yang ketat.

Keberhasilan Soeharto menurunkan angka kemiskinan dari sekitar 60 % pada awal 1970-an menjadi hanya 11% menjelang akhir pemerintahannya menjadi bukti adanya komitmen yang kuat terhadap pembangunan berbasis kerakyatan, meskipun distribusi kekayaan tetap menjadi isu.

Pendidikan dasar dijadikan pilar utama pembangunan manusia, terlihat dari meningkatnya angka melek huruf secara drastis. Reformasi di sektor pertanian, khususnya dengan program Bimas dan Inmas, mendorong Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984 – sebuah pencapaian yang diakui dunia dan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi pangan global.

Infrastruktur fisik juga menjadi prioritas yang menandai orientasi pembangunan jangka panjang Soeharto. Program Inpres membuka akses jalan, listrik, dan irigasi hingga ke desa-desa terpencil, memperluas konektivitas nasional dan mendukung integrasi ekonomi wilayah.

Secara geopolitik, Soeharto menunjukkan ketangguhan sebagai pemimpin yang mampu menjaga keutuhan negara pasca-G30S/PKI, ketika negara lain di dunia ketiga dilanda perang saudara atau fragmentasi internal.

Semua capaian ini tidak menghapus kritik terhadap sisi gelap pemerintahannya, tetapi ia tetap menghadirkan rekam jejak pembangunan yang sulit diabaikan secara objektif.

Dalam tradisi penghargaan kepahlawanan, ukuran kontribusi terhadap kemajuan bangsa tidak hanya ditakar dari niat baik, tetapi juga dari dampak nyata yang ditinggalkan dalam kehidupan rakyat banyak.

Kriteria Pahlawan Nasional
Penetapan gelar Pahlawan Nasional bukanlah keputusan emosional atau politis semata, melainkan harus berlandaskan pada kerangka hukum dan etika yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dalam undang-undang tersebut, terdapat tiga kriteria utama: (1) berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara, (2) memiliki integritas moral yang tinggi dan tidak tercela, serta (3) memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperjuangkan, membela, atau membangun negara. Ketiga kriteria ini mengharuskan kita menilai secara utuh dan tidak parsial.

Soeharto jelas memenuhi salah satu syarat utama: kontribusi luar biasa dalam membangun negara. Sejarah menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia tidak hanya pulih dari krisis politik dan ekonomi pasca-1965, tetapi juga masuk ke era modernisasi yang memperkuat fondasi pembangunan nasional. Kemajuan infrastruktur, pencapaian swasembada pangan, dan peningkatan kualitas hidup secara agregat menjadi bukti kontribusi yang tidak dapat dihapus dari narasi kebangsaan.

Namun, aspek "tidak tercela secara moral" kerap menjadi perdebatan. Tuduhan pelanggaran HAM dan korupsi memang menjadi bagian tak terpisahkan dari kritik terhadap Orde Baru. Tetapi, hingga akhir hayatnya, Soeharto tidak pernah dijatuhi hukuman bersalah oleh lembaga peradilan yang sah.

Dalam sistem hukum positif yang kita anut, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) adalah prinsip fundamental yang melindungi setiap warga negara dari penghukuman berbasis asumsi semata. Bahkan dalam perkara perdata di Mahkamah Agung pada 2010, tuduhan korupsi yang diajukan Kejaksaan Agung dinyatakan tidak cukup bukti secara hukum.

Hal ini tidak berarti bahwa bangsa ini harus menutup mata terhadap pelanggaran di era Orde Baru. Sebaliknya, pendekatan yang berkeadilan menuntut adanya pembedaan antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab sistemik. Kritik terhadap rezim tidak serta-merta membatalkan kontribusi tokoh yang memimpinnya, selama tidak terbukti secara hukum bahwa ia bertindak secara pribadi dan langsung melanggar norma hukum atau moral.

Dengan demikian, dalam kerangka konstitusional dan prinsip keadilan, penilaian terhadap kelayakan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional harus dilakukan secara proporsional – tanpa glorifikasi, namun juga tanpa reduksi sepihak terhadap jasa-jasanya. Sebab penetapan gelar ini tidak untuk menghapus ingatan atas luka sejarah, melainkan untuk menempatkan kontribusi pembangunan dalam timbangan yang adil dan beradab.

Membangun Memori Kolektif yang Inklusif
Memori kolektif suatu bangsa tidak dibentuk hanya oleh satu narasi tunggal, tetapi merupakan hasil pergulatan berbagai ingatan, pengalaman, dan interpretasi yang hidup dalam masyarakat.

Maurice Halbwachs, sosiolog Prancis yang memperkenalkan konsep ini, menegaskan bahwa memori kolektif dibentuk dalam kerangka sosial, selalu bersifat selektif, dan sering kali dipengaruhi oleh kekuatan politik dan budaya dominan. Oleh karena itu, ketika bangsa ini membicarakan tokoh sebesar Soeharto, kita sedang berbicara tentang bagaimana sejarah diingat, ditafsirkan, dan diwariskan lintas generasi.

Mengingat jasa Soeharto tidak berarti menutup mata terhadap sisi gelap pemerintahannya. Sebaliknya, pengakuan terhadap kontribusi besarnya harus disandingkan dengan kesadaran historis yang kritis.

Sejarah yang jujur bukanlah sejarah yang hanya mencatat keberhasilan, tetapi juga yang berani menghadapi kegagalan dan luka masa lalu. Justru di sanalah letak kematangan suatu bangsa dalam merawat ingatan kolektifnya – bukan dengan menghapus, tetapi dengan menyusun narasi yang utuh, seimbang, dan inklusif.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, jika dilakukan, tidak harus dipahami sebagai bentuk glorifikasi tanpa kritik. Gelar tersebut seharusnya menjadi medium reflektif, pengingat bahwa bangsa ini pernah dipimpin oleh tokoh yang berhasil membangun negeri ini dari reruntuhan disintegrasi, namun juga memunculkan kontroversi yang harus dijadikan pelajaran sejarah.

Di sinilah pentingnya membangun ruang-ruang edukasi sejarah yang memberi tempat bagi berbagai sudut pandang – termasuk pandangan kritis atas rezim Orde Baru. Masyarakat yang sehat secara demokratis harus mampu menyikapi perbedaan tafsir sejarah tanpa terjebak dalam polarisasi. Tidak ada satu pun tokoh besar dalam sejarah bangsa mana pun yang bebas dari kontroversi. Pengakuan terhadap jasa tidak harus identik dengan pemutihan kesalahan. Dan kritik terhadap masa lalu tidak mesti menghalangi penghargaan atas kontribusi riil yang telah membentuk bangsa.

Dengan cara pandang inilah, pemberian gelar kepada Soeharto justru dapat dimaknai sebagai langkah untuk membangun narasi sejarah yang dewasa – narasi yang tidak anti-kritik, namun juga tidak alergi terhadap apresiasi. Di tengah derasnya arus simplifikasi sejarah dalam ruang digital dan media sosial, bangsa ini justru membutuhkan ketegasan moral dan intelektual untuk menyikapi tokoh masa lalu secara lebih utuh dan adil.

Jalan Tengah untuk Rekonsiliasi Bangsa
Pada akhirnya, Soeharto adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia modern. Menolak sepenuhnya jasa-jasanya sama halnya dengan menyangkal bab penting dalam pembangunan negeri ini. Gelar Pahlawan Nasional bukan hanya soal simbol, tetapi juga bentuk pengakuan kolektif terhadap kontribusi nyata yang telah diberikan – dengan tetap membuka ruang bagi kritik, evaluasi, dan pembelajaran.

Jika Bung Karno, dengan segala kontroversinya, dapat dikenang sebagai pahlawan karena jasanya dalam merumuskan kebangsaan, maka Soeharto pun layak dihormati sebagai pahlawan karena jasanya dalam membangun bangsa dari puing-puing konflik menjadi negara berkembang yang stabil dan terpandang di kawasan. Dengan sikap inilah, bangsa Indonesia dapat berdamai dengan masa lalunya – bukan dengan melupakan, tetapi dengan memahami.

Karena pada akhirnya, kepahlawanan bukan milik tokoh yang sempurna, melainkan milik mereka yang memberi sumbangsih luar biasa dalam sejarah kebangsaan. Dan Soeharto, dengan segala kompleksitasnya, telah memenuhi syarat itu. Wallahualam bi Sawab

Penulis,Tenaga Ahli DPR RI

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memenuhi undangan klarifikasi dari Bareskrim Polri soal tudingan ijazah palsu. Ia mengaku sedih jika persoalan hukum ini naik ke tahap berikutnya.

"Saya sebetulnya ya, sebetulnya ya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya," ujar Jokowi dikutip detikNews, Selasa (20/5/2025).

"Saya kasihan," lanjut dia.

Persoalan tudingan ijazah palsu, menurut dia, sudah melewati batas. Oleh karena itu, Jokowi menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada penyidik.

"Tapi kan ini sudah keterlaluan, jadi kita tunggu proses hukum," imbuhnya.

Dittipdium Bareksrim Polri diketahui mengundang klarifikasi kepada Jokowi. Klarifikasi terkait laporan dugaan ijazah palsu.

"Kami undang Bapak Jokowi untuk klarifikasi hari ini. Sampai pagi ini terkonfirmasi beliau jam 10 hadir di Bareskrim," kata Djuhandhani saat dikonfirmasi.

Adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, pada Jumat (9/5),bersama kuasa hukum dan ajudan pribadi Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, telah menyerahkan ijazah Jokowi kepada penyidik. Dengan penyerahan ijazah itu, Andrianto berharap kasus tudingan ijazah palsu segera selesai.

"Ya cepet selesai ini. Cepet gamblang gitu. Ya kan," kata Andri di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (9/5).

Sementara itu, Yakup Hasibuan mengatakan penyidik akan menguji laboratorium forensik dua ijazah Jokowi untuk dipastikan keasliannya. Ia menyebut penyidik akan menginformasikan perkembangan dari hasil uji laboratorium forensik tersebut.

Untuk diketahui, Dittipidum Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Penyelidikan dilakukan berdasarkan surat pengaduan dari Tim Pembela Ulama & Aktivis (TPUA) dengan Nomor: Khusus/TPUA/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.

Kemudian, penyelidikan juga berdasarkan Laporan Informasi Nomor: LI/39/IV/RES.1.24./2025/Dittipidum tanggal 9 April 2025 atas pengaduan Eggi Sudjana.

Video: Tiba di Bareskrim, Jokowi Akan Klarifikasi soal Tuduhan Ijazah Palsu

Video: Tiba di Bareskrim, Jokowi Akan Klarifikasi soal Tuduhan Ijazah Palsu

Ratusan driver ojek online (Ojol) menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Kota Medan. Massa mendesak Presiden Prabowo Subianto membuat aturan yang melindungi para driver ojol.

Pantauan detikSumut, Selasa (20/5/2025), ratusan ojol memadati Jalan Diponegoro tepat di pintu masuk Kantor Gubsu. Mereka terlihat memegang poster yang berisi keluhan dan tuntutan mereka.

Juru Bicara Godam, Agam Zubir, meminta agar Presiden Prabowo Subianto memperhatikan ojol di Indonesia. Salah satunya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sehingga ada payung hukum ojol.

"Memohon kepada Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Gubernur Sumatera Utara agar segera memperhatikan ojol, agar mengeluarkan regulasi, berupa Perpu sebagai payung hukum ojol, karena legislator kita tidak mampu membuat aturan, sehingga perlu diintervensi menggunakan Perpu," kata Agam Zubir saat orasi.

Selain itu, mereka juga mendesak agar aplikator menghapuskan program promo. Sebab hal itu disebut membuat mereka selaku driver tidak mendapat pendapatan yang layak.

"Kita meminta agar aplikator menghapus program instan, promo, yang membuat kita tidak mendapatkan pendapatan yang layak," ucapnya.

Hingga saat ini, ratusan driver ojol terus melakukan aksi unjuk rasa. Mereka terlihat menyampaikan tuntutannya secara bergantian.

Video: CELIOS Dukung Rencana Driver Ojol Jadi Bagian UMKM, Alasannya?

Video: CELIOS Dukung Rencana Driver Ojol Jadi Bagian UMKM, Alasannya?

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menggelar pertemuan bilateral kedua dengan otoritas imigrasi Kamboja di Bali. Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan isu keimigrasian yang dihadapi kedua negara.

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman, serta Dirjen Imigrasi Kamboja Sok Veasna. Salah satu dari hasil utama dari pertemuan ini adalah penandatanganan Letter of Intent (Lol), sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi dan perlindungan warga negara dari risiko migrasi non-prosedural.

"Sebagai upaya memerangi TPPO, kami akan menunjuk focal point di masing-masing negara, juga mengintensifkan pertukaran informasi keimigrasian serta sharing best practice penyelesaian permasalahan keimigrasian WNI di Kamboja," jelas Yuldi dalam keterangan resminya, Selasa (20/5/2025).

Tren peningkatan WNI yang bepergian ke Kamboja dalam beberapa tahun terakhir ini, disertai dengan munculnya kasus-kasus online gambling dan scamming yang melibatkan pekerja non-prosedural, menjadi latar belakang penguatan kerja sama ini. Indonesia juga menilai perlunya penempatan atase imigrasi di Kamboja, untuk memperkuat koordinasi bilateral di lapangan.

Pada sisi kebijakan nasional, Indonesia telah mengambil langkah konkret melalui penguatan regulasi. Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah memasukkan ketentuan pidana bagi pelaku penyelundupan manusia. Selain itu, Ditjen Imigrasi juga aktif dalam mencegah keberangkatan pekerja migran non-prosedural dengan menunda penerbitan paspor dan keberangkatan di titik-titik perlintasan.

Tercatat dari bulan Januari hingga April 2025, petugas di tempat pemeriksaan Imigrasi bandara dan pelabuhan internasional se-Indonesia telah melakukan penundaan keberangkatan terhadap 5.000 calon pekerja migran Indonesia non-prosedural. Sementara itu, hingga saat ini tercatat sebanyak 303 penundaan penerbitan paspor yang telah dilakukan oleh kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

Ditjen Imigrasi tidak hanya aktif dalam mencegah TPPO di perlintasan dan pada proses penerbitan paspor, akan tetapi mereka juga menginisiasi program Desa Binaan Imigrasi. Program ini merupakan edukasi keimigrasian kepada masyarakat pedesaan, terutama yang diketahui merupakan penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI). Saat ini terdapat 185 desa binaan yang menjadi mitra dalam peningkatan kesadaran warga mengenai pentingnya proses migrasi yang aman dan sesuai prosedur.

"Kami juga membantu membangun kesadaran untuk waspada dalam merespon tawaran bekerja di luar negeri, terutama jika mereka diminta memberi keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan paspor. Saat ini, ada 185 desa binaan yang kami miliki," ucap Agus.

Agus juga menegaskan pentingnya kolaborasi seperti ini untuk menghasilkan solusi konkret dalam menghadapi tantangan keimigrasian antar negara.

"Pertemuan ini menjadi platform penting untuk memperdalam pemahaman bersama, berbagi pengalaman, dan merumuskan solusi inovatif terhadap isu-isu keimigrasian yang menjadi kepentingan kedua negara. Kami berharap dapat mencapai hasil yang signifikan, terutama dalam upaya melindungi warga negara kita dan memerangi kejahatan transnasional," tutup Agus.

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

Seorang Warga Negara (WN) Bangladesh, Parvez, dideportasi setelah menjalani hukuman selama 10 bulan di Aceh. Parvez dihukum karena masuk ke Indonesia tanpa mengantongi dokumen perjalanan dan visa yang sah.

Parvez dideportasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh lewat Bandara Soekarno Hatta, Senin (19/5/2025). Proses deportasi dilakukan dengan pengawalan tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Imigrasi Banda Aceh.

"Kami memastikan proses deportasi berjalan aman, lancar, dan sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Gindo Ginting, kepada wartawan, Selasa (20/5).

Menurutnya, Parvez divonis 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh karena terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 119 ayat (1) dan/atau Pasal 113. Dia disebut masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan serta tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang ditentukan.

Parvez sebelumnya ditangkap tim gabungan di kawasan Gampong Pie, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, akhir Februari 2024. Dia saat itu tinggal bersama istrinya di rumah tersebut sejak Februari 2023.

Gindo menjelaskan, setelah menjalani hukuman, pihaknya memproses pendeportasian Parvez. Pria itu dipulangkan ke negaranya melalui Kuala Lumpur, Malaysia.

"Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Imigrasi Banda Aceh dalam menegakkan hukum keimigrasian serta menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pelanggaran oleh warga negara asing. Kantor Imigrasi Banda Aceh akan terus bersinergi dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerjanya," jelasnya.

Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini bertemu dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Desa PDT) Yandri Susanto di Kantor Kemenpan-RB, Senin (19/5/2025).

Pertemuan tersebut membahas capaian reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Desa PDT.

“Selain membahas capaian reformasi birokrasi, kami juga membahas penguatan kelembagaan serta SDM aparatur di lingkup Kementerian Desa PDT,” jelas Rini melalui siaran persnya, Selasa (20/5/2025).

Pada pertemuan tersebut, Rini menyampaikan, sehubungan dengan pembentukan Kabinet Merah Putih pada 2024, terjadi transisi kelembagaan Kementerian Negara.

"Salah satunya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Desa PDTT) yang dilakukan dengan memisahkan tugas, fungsi, dan SDM aparatur transmigrasi ke Kementerian Transmigrasi. Sementara itu urusan desa dan pembangunan daerah tertinggal tetap berada di kementerian yang sama,” jelas Rini.

Berdasarkan data pembentukan Kementerian Desa PDTT, Kemenpan-RB menilai, kualitas implementasi reformasi birokrasi di Kementerian Desa PDTT tetap sama seperti sebelumnya.

Indeks RB 2024 tersebut dapat dijadikan baseline bagi Kementerian Desa PDTT setelah dilakukannya transisi kelembagaan.

“Kami mendukung seluruh upaya serta mengapresiasi atas capaian reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Desa PDTT,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Desa PDT Yandri Susanto mengatakan bahwa kementerian yang dipimpinnya telah melaksanakan berbagai upaya dalam meningkatkan capaian indeks reformasi birokrasi. Terbaru, Kementerian Desa PDT melakukan 12 rencana aksi pada 2025.

Rencana aksi tersebut diantaranya yaitu badan usaha milik desa (BUMDes) pendukung makanan bergizi, peningkatan ketahanan pangan lokal desa, desa swasembada energi, desa swasembada air, desa ekspor, pemuda pelopor desa, digitalisasi desa dan desa wisata, percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta aksi lainnya.

“Dua belas rencana aksi ini merupakan program reformasi birokrasi tematik Kementerian kami dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Prabowo untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia,” jelasnya.

Dalam pertemuan ini Yandri juga memberikan apresiasi pada Kemenpan-RB yang telah melakukan supervisi dalam rangka peningkatan indeks reformasi dan penguatan tata kelola di lingkup Kementerian Desa PDT. (HUMAS MENPANRB)

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah terjadi kemarin, dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca pada pagi ini, yakni mulai dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunjungi KPK hingga mantan Menteri Kominfo membantah terima uang judol.

1. Dedi Mulyadi kunjungi KPK bahas upaya realokasi anggaran Pemprov Jabar

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna membahas upaya realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jabar.

Selengkapnya baca di sini.

2. KPK panggil 6 saksi kasus korupsi proyek di Kabupaten Musi Banyuasin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam saksi terkait penyidikan dugaan korupsi dalam proyek peningkatan infrastruktur di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Selengkapnya baca di sini.

3. Kuasa hukum Ridwan Kamil ajukan penundaan sidang gugatan Lisa Mariana

Tim Kuasa Hukum Ridwan Kamil mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Negeri (PN) Bandung untuk menunda jadwal sidang perdana perkara perdata dengan penggugat Lisa Mariana.

Selengkapnya baca di sini.

4. Budi Arie bantah terima 50 persen uang hasil perlindungan situs judol

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang saat ini menjabat Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, membantah narasi yang menyebut dia menerima 50 persen uang hasil perlindungan situs judi online (judol) yang dilakukan sejumlah oknum pegawai Kementerian Kominfo (kini Kementerian Komunikasi dan Digital).

Selengkapnya baca di sini.

5. Kecelakaan KA Malioboro Ekspres di Magetan, ini identitas korban

Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, Senin (19/5), mengatakan jajarannya dan PT Kereta Api Indonesia masih mendalami kasus kecelakaan yang melibatkan KA Malioboro Ekspres relasi Purwokerto-Malang dengan tujuh kendaraan roda dua yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan sejumlah lainnya terluka.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh mendeportasi warga negara (WN) Bangladesh usai menjalani masa hukuman 10 bulan penjara karena pelanggaran keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Gindo Ginting di Banda Aceh, Senin, mengatakan WN Bangladesh tersebut atas nama Parvez.

Parvez dipidana karena tinggal di Indonesia tanpa dokumen keimigrasian.

"Pendeportasian merupakan tindakan administratif keimigrasian. Warga negara Bangladesh tersebut dideportasi melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ke Kuala Lumpur, Malaysia, selanjutnya ke Bangladesh," katanya.

Sebelumnya, Parvez diberangkatkan dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Proses deportasi dilaksanakan sesuai prosedur dan mendapatkan pengawalan tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Imigrasi Banda Aceh.

"Pendeportasian merupakan komitmen Imigrasi Banda Aceh menegakkan hukum keimigrasian serta menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pelanggar warga negara asing," kata Gindo Ginting.

Sebelumnya, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh menyerahkan Parvez ke Kantor Imigrasi Banda Aceh, Kamis (1/5). Warga negara Bangladesh tersebut serahkan setelah selesai menjalani hukuman.

Parvez ditangkap tim gabungan di sebuah rumah di kawasan Gampong Pie, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, akhir Februari 2024. Parvez diketahui tinggal bersama istrinya di rumah tersebut sejak Februari 2023.

Kemudian, majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam persidangan 27 Agustus 2024 memvonis Parvez dengan pidana 10 bulan penjara karena terbukti bersalah masuk dan tinggal di wilayah Indonesia secara ilegal atau tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian.

Majelis hakim menyatakan Parvez terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Jejak empat pejuang reformasi tersimpan rapi di Museum Tragedi 12 Mei 1998. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie.

Museum Tragedi 12 Mei 1998 terletak di dalam area Universitas Trisakti, Jakarta Barat, tempat mereka menempuh pendidikan tinggi, sekaligus mengembuskan nafas terakhir dalam aksi damai yang terjadi pada 12 Mei 1998, 27 tahun silam.

Sekitar pukul 20.00 WIB, keempatnya dipastikan gugur tertembak di halaman kampus. Hingga saat ini, titik-titik tewasnya pejuang reformasi ditandai dengan pelat bertuliskan nama mereka.

Hafidin tertembak persis di depan Gedung Dr Syarif Thajeb, lokasi Museum Tragedi 12 Mei 1998 berada.

Beberapa langkah dari titik tersebut, Heri juga tertembak di depan Gedung Dr. Sjarif Thajeb.

Kompas.com/Krisda Tiofani Hafidin Royan tertembak persis di depan Gedung Dr Syarif Thajeb, lokasi bangunan Museum Tragedi 12 Mei 1998 berdiri.

Adapun Elang tertembak di area parkir dan Hendriawan tertembak di dekat gerbang Universitas Trisakti Jakarta.

"Pergerakan (reformasi) ini terjadi di seluruh Indonesia. Ada juga korban meninggal lain, di luar kampus, di jalanan," Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priandini saat ditemui Kompas.com di Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Rabu (14/5/2025).

"Tetapi tahun 1998, mahasiswa Trisakti meninggalnya di dalam kampus. Bekas pelurunya masuk ke dalam kampus," lanjutnya.

• Lokasi, Jam Buka, dan Tiket Masuk Museum Tragedi 12 Mei 1998 di Jakarta
• Tanggal Merah 29 Mei 2025 Libur Apa?

Selama setahun sejak pergerakan mahasiswa yang dipengaruhi oleh krisis finansial era mantan Presiden Soeharto tersebut, Universitas Trisakti terus memperjuangkan keadilan demi menemui titik terang di balik penembakan para korban.

Sayangnya, baik satu tahun usai kejadian maupun 27 tahun setelahnya, tidak ada satu pun pihak yang bertanggung jawab atas penembakan keempat pejuang reformasi tersebut.

"Sehingga museum didirikan pada tahun 1999 sebagai perwujudan Trisakti dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi," kata Dewi.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Bekas tembakan di museum

Kompas.com/Krisda Tiofani Kaca tebal dengan bekas tembakan peluru yang masih tertanam di lokasi aslinya, menambah bukti nyata peristiwa reformasi 12 Mei 1998 di Kampus Trisakti.

Area Museum Tragedi 12 Mei 1998 tidak seluas museum-museum lain di Jakarta. Hanya ada satu ruangan berisi koleksi barang dan foto-foto sebelum serta pasca-peristiwa.

Koleksi museum dimulai dari diorama aksi damai. Dalam 11 foto di papan pertama museum, tampak barisan mahasiswa Trisakti sebelum korban luka dan tewas berjatuhan.

"Saya ada di sana, kami menyebutnya aksi damai, bukan demo. Saat itu, mahasiswa masih memberi bunga ke polisi-polisi dan berfoto di depan polisi," ujar Dewi.

"Fotoin dulu, Bu. Pakai lipstik dulu, Bu," kata para mahasiswi yang ikut aksi damai 12 Mei 1998, seperti yang ditirukan Dewi.

Kompas.com/Krisda Tiofani Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priandini, saat ditemui Kompas.com di Universitas Trisakti Kampus A, Jakarta Barat, Rabu (14/5/2025).

Sayangnya, ketegangan mulai muncul antara aparat dan mahasiswa pada sore hari. Di tengah tembakan dan gas air mata, mahasiswa panik dan berlarian menuju kampus.

Puncaknya, aparat melepaskan tembakan ke arah depan gerbang kampus, serta aparat lain yang berada di atas jembatan layang mengarahkan tembakannya ke arah mahasiswa yang berlarian di dalam kampus.

Sebanyak enam peluru bekas tragedi 12 Mei 1998 masih tersimpan di dalam lemari museum ini.

Kompas.com/Krisda Tiofani Koleksi barang milik korban tewas dalam Museum Tragedi 12 Mei 1998.

Dalam lemari kaca yang sama, tersimpan pula pakaian, buku, topi, tas, dan sepatu yang dipakai korban saat tertembak.

"Mereka kan lagi kuliah, jadi lengkap menggunakan tas, baju, dan almamater saat kejadian," ucap Dewi.

Ada pula selongsong peluru yang ditata berbaris di dalam lemari kaca yang sama.

Kaca tebal dengan bekas tembakan peluru yang masih terjaga di lokasi aslinya, menambah bukti peristiwa reformasi 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti.

Adapun saat ini Universitas Trisakti masih memperjuangkan gelar pahlawan reformasi bagi empat mahasiswa yang gugur pada tragedi tersebut.

Meski belum mendapatkan gelar "pahlawan", Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa tahun lalu telah menganugerahi penghargaan Bintang Jasa Pratama bagi para korban.

Empat mahasiswa Universitas Trisakti yang tewas tertembak juga dianugerahi gelar Pejuang Reformasi.

Monumen Tragedi 12 Mei 1998

Kompas.com/Krisda Tiofani Terletak lurus di depan Museum Tragedi 12 Mei 1998, Kampus Trisakti juga membangun monumen untuk menghormati para pejuang reformasi yang gugur.

Beberapa meter dari Gedung Dr. Sjarif Thajeb, berdiri Monumen Tragedi 12 Mei 1998 untuk mengenang para pejuang reformasi yang gugur.

Monumen Tragedi 12 Mei 1998 sarat akan makna. Terdapat empat pilar yang menggambarkan jumlah korban tewas tertembak.

Di setiap bagian tengah keempat pilar tersebut, terdapat bulatan cekung guna menggambarkan titik luka tembak para korban.

Keempatnya diketahui tertembak peluru tajam di area vital, seperti kepala, tenggorokan, dan dada.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat laporan ada penegak hukum yang memberantas korupsi mendapatkan ancaman. KPK menilai tugas memberantas korupsi memang memiliki tantangan tersendiri.

"Penanganan perkara korupsi tentunya punya kompleksitas masing-masing," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025). Budi ditanya apakah KPK jadi salah satu penegak hukum yang mendapat ancaman.

Budi menjelaskan, kompleksitas itu bukan hanya di penindakan, tapi juga dalam tugas-tugas KPK lainnya. Untuk itu, KPK terus bersinergi dan berkonsolidasi.

"Mengintegrasikan antara strategi-strategi tersebut, sekaligus bersinergi kepada seluruh stakeholder, baik antar APH, Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, dan juga BUMN, BUMD," kata dia.

"Sehingga harapannya hambatan dan tantangan itu bisa kita sama-sama selesaikan," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan, selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara bisa diselamatkan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres IV Tidar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat UUD 1945.

"Saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945, dan semua UU yang berlaku, dan saya akan laksanakan, siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara, kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus korupsi, dan tidak akan berhenti," sambungnya.

Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi.

"Saya tau ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," tuturnya.

"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Simak juga Video Prabowo: Tiap Hari Kita Bongkar Korupsi, Ada Penegak Hukum Diancam

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menyepakati kerja sama atau letter of intent (LoL) dengan Imigrasi Kerajaan Kamboja terkait pencegahan perdagangan orang dan mengatasi tantangan keimigrasian.

Kerja sama yang disepakati dalam Pertemuan Bilateral Imigrasi RI dan Kamboja di Bali, Senin (19/5/2025) ini, didasari atas maraknya kasus warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja secara nonprosedural di Kamboja terjerat judi dan penipuan online.

Kemudian, kerja sama akan meliputi pertukaran informasi, bantuan teknis, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk melindungi warga negara Indonesia dan Kamboja dari migrasi ilegal.

“Pertemuan ini menjadi platform penting untuk memperdalam pemahaman bersama, berbagi pengalaman, dan merumuskan solusi inovatif terhadap isu-isu keimigrasian yang menjadi kepentingan kedua negara,” kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, dikutip dari Antaranews.

Agus mengatakan, kerja sama ini memperkuat upaya yang sudah dilakukan di dalam negeri melalui program Desa Binaan Imigrasi untuk membangun kewaspadaan masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Kami membantu membangun kesadaran untuk waspada dalam merespon tawaran bekerja di luar negeri, terutama jika mereka diminta memberi keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan paspor. Saat ini, ada 185 desa binaan yang kami miliki,” ujar Agus.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman mengatakan, Pemerintah Indonesia maupun Kamboja menilai perlu adanya penempatan atase imigrasi Indonesia di Kamboja guna memperkuat koordinasi dan kerja sama di bidang keimigrasian.

“Sebagai upaya memerangi TPPO, kami akan menunjuk focal point (titik fokus) di masing-masing negara, juga mengintensifkan pertukaran informasi keimigrasian serta sharing best practice (berbagi praktik terbaik) penyelesaian permasalahan keimigrasian WNI di Kamboja,” kata Yuldi.

Menurut dia, Indonesia secara aktif terlibat dalam memerangi penyelundupan manusia melalui strategi komprehensif yang melibatkan kerja sama di forum bilateral, regional, maupun internasional.

Salah satu langkah signifikan yang telah diambil, yaitu memasukkan klausul tindak pidana penyelundupan manusia ke dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Melalui langkah ini, Yudi mengatakan, penyelundup dan fasilitatornya dapat dikenakan sanksi tegas.

Selain itu, Yuldi menyebut, Imigrasi berperan dalam pencegahan dari sejak keberangkatan pekerja migran nonprosedural dengan cara melakukan penundaan penerbitan paspor atau penolakan dan penundaan keberangkatan WNI yang terindikasi migran ilegal

Dia lantas menjelaskan, selama periode Januari–April 2025, petugas di tempat pemeriksaan imigrasi bandara dan pelabuhan internasional se-Indonesia telah melakukan penundaan keberangkatan terhadap 5.000 orang calon pekerja migran nonprosedural.

Di sisi lain, hingga saat ini tercatat sebanyak 303 penundaan penerbitan paspor yang telah dilakukan oleh kantor imigrasi di seluruh Indonesia.

Selain dengan cara itu, Ditjen Imigrasi juga aktif mencegah TPPO melalui program Desa Binaan Imigrasi.

Program ini mewadahi masyarakat pedesaan, terutama desa penyumbang pekerja migran terbanyak, untuk mendapatkan edukasi keimigrasian.

“Keterlibatan masyarakat dan peningkatan kesadaran publik melalui kampanye edukasi di daerah rentan menjadi komponen utama strategi pencegahan,” ujar Yuldi.