Program PTSL 2025 Akan Bergulir, Kantor BPN Ngawi dan Penegak Hukum Gencarkan Sosialisasi
Pentingnya PTSL sebagai program yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah [266] url asal
#pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap #badan-pertanahan-nasional #permasalahan-hukum #sosialisasi #sertifikat
NGAWI, iNewsNgawi.id - Sebagai langkah awal untuk mensukseskan program strategis nasional dalam bidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi telah melaksanakan kegiatan penyuluhan ( sosialisasi ) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2025 di Desa Dampit, Kecamatan Bringin, (29/4) lalu.
Sosialisasi yang langsung disampaikan oleh perwakilan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ngawi ini, dilakukan di balai desa setempat dihadapan puluhan warga yang berniat mensertifikatkan tanahnya.
Pentingnya PTSL sebagai program yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah masyarakat secara gratis, cepat, dan transparan, menjadi topik utama dalam sosialisasi tersebut.
"Kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah masyarakat secara gratis, cepat, dan transparan, adalah peran penting dari program PTSL ini," kata Muhammad Nurwathoni, narasumber BPN dalam pertemuan yang juga dihadiri perangkat desa itu, kepada iNewsNgawi.id, (8/5).
Guna menjamin kelancaran serta menghindari potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaan PTSL, kegiatan ini juga melibatkan pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Keterlibatan kedua institusi penegak hukum ini menjadi bentuk sinergi antar lembaga demi memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Agar tidak terjadi permasalahan hukum saat pelaksanaan kami juga menghadirkan pihak kepolisian dan kejaksaan, demi masyarakat lebih mengetahui sinergi kami dengan pihak penegak hukum," papar Nurwathoni.
Sementara itu, warga desa Dampit menyambut antusias kegiatan ini, mengingat program PTSL menjadi solusi nyata terhadap banyaknya tanah yang belum memiliki sertifikat.
Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami prosedur dan pentingnya legalitas tanah, sekaligus aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan PTSL.
Kegiatan ini menjadi langkah awal dari rangkaian proses PTSL Tahun 2025 di wilayah Kabupaten Ngawi, dengan harapan dapat mencapai target sertifikasi tanah yang lebih luas dan merata.
Editor : Asfi Manar
Andre Rosiade Apresiasi Nusron Beri Kepastian Hukum Tanah Ulayat di Sumbar
Andre Rosiade mengapresiasi Nusron Wahid yang memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap tanah ulayat di Sumbar. [947] url asal
#andre-rosiade #tanah-ulayat #sumbar #nusron-wahid #sertifikat-tanah #vasko-ruseimy #dpd #syarak #bupati-padang #bpn-nusron-wahid #auditorium-universitas-negeri-padang #dpd-gerindra-sumbar #subianto #konteks #hukum
Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengapresiasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid yang memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap tanah ulayat di Sumbar. Pengakuan dan kepastian ini disebut sangat diharapkan masyarakat Sumbar.
Hal itu terlihat dari dimulainya agenda sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat Sumbar di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP) yang dibuka langsung Menteri Nusron Wahid, Senin (28/4/2025).
Turut hadir Andre Rosiade, anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Wali Kota Padang Fadly Amran, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis, Kepala BPN/ATR Sumbar Teddi Guspriadi, dan peserta dari tokoh masyarakat dan adat serta camat dari Kota Padang.
"Alhamdulillah, Pak Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sudah datang ke Sumbar. Bertemu langsung dengan para kepala daerah dan ninik mamak dan tokoh adat di Sumbar. Memastikan bagaimana tanah ulayat di Sumbar yang sering menjadi sumber masalah karena kepastian hukumnya. Semoga dengan sosialisasi ini bisa lebih membuka pengetahuan tentang sertifikasi tanah ulayat ini," kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR ini.
Andre menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian kepada Sumbar. Melalui Kementerian ATR/BPN, Prabowo ingin membantu para ninik mamak agar tanah-tanah ulayatnya bisa mendapatkan kepastian hukum.
"Acara ini terlaksana karena Presiden Prabowo ingin membangun Sumbar. Melalui Pak Menteri ATR/BPN, salah satunya dengan cara memberikan kepastian kepada ninik mamak untuk bisa memiliki sertifikat tanah ulayat secara gratis. Misalnya jika kaum itu jumlahnya 5 ribu orang, yang 5 ribu orang itu boleh tanda tangan di lampiran sertifikatnya, 'Supaya tidak ada dusta di antara kita', sehingga tanah ulayat itu tidak bisa dijual sepihak," terang Sekretaris Fraksi Gerindra MPR ini.
Andre juga mendorong dilakukan pendataan kembali terhadap masjid, pesantren, madrasah, dan rumah tahfiz yang tanahnya merupakan tanah wakaf tapi belum mempunyai sertifikat. Tanah-tanah tersebut dapat disertifikatkan sehingga punya kekuatan hukum.
"Banyak masjid, pesantren, madrasah, dan rumah tahfiz, di Sumbar dan Kota Padang itu didata yang belum bersertifikat dan bawa ke BPN. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Menteri ATR/BPN akan membantu sertifikatnya secara gratis. Jadi ingin menunjukkan keberpihakan kepada kepada umat itu tidak omon-omon," terang Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.
Selain itu, Andre menyampaikan saat ini Prabowo berusaha memperjuangkan agar hadirnya wisma Indonesia di Arab Saudi yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh jemaah haji dan umrah asal Indonesia. "Bulan Mei ini Pak Prabowo akan bertemu dengan pemerintah Arab Saudi. Presiden Prabowo akan minta tanah kepada pemerintah Arab Saudi untuk bangun Wisma Indonesia untuk jemaah haji dan umrah di sana. Jadi keberpihakan itu bukan dengan omon-omon, bukan dengan janji manis, tapi dengan kerja nyata," jelas Andre.
Sementara itu, Nusron Wahid menegaskan pihaknya bertekad agar tanah-tanah ulayat di Sumbar terjaga, tidak ada orang lain yang mensertifikatkan ataupun kemudian mendatangkan serta mengkerjasamakan tanpa adanya persetujuan dari ninik mamak dan pemuka adat. "Dengan itu harus thau petanya, mana yang tanah adat mana yang tidak supaya jelas. Jadi negara melakukan pensertifikatan tanah ulayat ini sebagai bentuk pengakuan supaya tidak dicaplok orang lain," terang Nusron.
Pemerintah, kata Nusron, ingin belajar dari kesalahan masa lampau. Seperti yang terjadi di Riau, karena hak adat tanahnya tidak pernah dipetakan dan tidak didaftarkan, tanah adat dengan mudah dirambah atau diambil HGU oleh korporasi atau perusahaan terbuka untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
"Kami tak ingin kejadian seperti di Riau terjadi di Sumbar. Saat dilantik menjadi Menteri ATR, saya dipesan khusus oleh Presiden Prabowo untuk menertibkan dan mengatasi penggunaan HGU dan HGB serta penggunaan pengakuan tanah ulayat di seluruh Indonesia," tegas Nusron.
Nusron menyebut dari 120 juta HA hutan di Indonesia sudah terdata sebanyak 54,5 juta HA bidang, sisanya ada 15,5 juta HA. Dari sisa itu salah satunya adalah hak-hak ulayat. Proses pendataan tanah ulayat ini dilakukan dengan tiga prinsip, yakni keadilan, pemerataan, dan kesinambungan.
Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menegaskan sosialisasi dan pendaftaran tanah ulayat tidak hanya untuk menunjukkan perhatian serius dan kepastian hukum atas tanah ulayat, namun juga wujud nyata dan komitmen bersama untuk memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat.
"Kami menyambut baik kegiatan sosialisasi ini. Semoga dapat menjadi wadah untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan utuh kepada seluruh pemangku adat dan pemangku kepentingan serta seluruh lapisan masyarakat akan urgensi dan pentingnya pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat," ungkap politikus Gerindra ini.
Vasko menegaskan eksistensi tanah ulayat di Sumbar tak dapat dipungkiri masih banyak tersebar di berbagai daerah. Tanah ulayat ini memiliki peran sentral dan penghidupan masyarakat bahkan menjadi salah satu penopang ketahanan nasional ketika terjadi krisis karena mayarakat masih memiliki tanah bersama sebagai sumber penghasilan dan penghidupan mereka.
"Di sisi lain tanah ulayat juga identitas bagi masyarakat adat yang berdimensi sosial, politik budaya dan agama yang harus dipertahankan. Sebagai bagian perlindungan dan kepastian hukum pada tanah hak masyarakat adat, kami selaku kepala daerah tentunya sangat mendukung penuh kebijakan pengadiminstrasian dan pendaftaran tanah ulayat yang telah secara resmi dicanangkan oleh Kementerian ATR/BPN yang mana kita merupaan salah satu provinsi yang menjadi project atas kebijakan ini," ulas Vasko.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh menegaskan reformasi agraria banyak kesamaan dengan filosofi 'adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah'. "Bagaimana kita memanfaatkan lahan jangan sampai telantar. Di mana lahan telantar, lahan yang tidak digunakan, lahan yang tidak produktif, itu sama dengan kemubaziran. Tentu secara syariat dan secara adat kemubaziran tidak bagus," sebut Rahmat.
Maka itu kata Rahmat, Prabowo berupaya mewujudkan kemandirian pangan dengan memanfaatkan tanah-tanah termasuk tanah ulayat yang selama ini tidak produktif. "Dalam konteks tanah ulayat, pemerintah melakukan pemetaan dalam bentuk pengadministrasian. Hal ini tentu akan memberikan kepastian hukum secara administrasi. Kanwil BPN perlu mengkomunikasikan dan meyakinkan bahwa program ini adalah untuk menjamin kepemilikan tanah ulayat," tutur Rahmat.
(rfs/gbr)
Hukum kemarin, Korupsi tata kelola minyak hingga vonis GM PT Antam
Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber ... [630] url asal
#polri #pelindungan-perempuan-anak #sertifikat-tanah #kejaksaan-agung #blending-bbm #korupsi
Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.
Polri gagas #RiseAndSpeak ciptakan lingkungan aman bagi perempuan-anak
Direktorat Pelindungan Perempuan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri menggagas kampanye #RiseAndSpeak dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan dan anak.
Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Nurul Azizah mengatakan bahwa kampanye ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan berkeadilan melalui peningkatan kesadaran, keberanian berbicara, serta melaporkan kekerasan berbasis gender, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun eksploitasi ekonomi dan seksual.
"Visi kami dalam kampanye #RiseAndSpeak adalah untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua, terutama perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Kami mendorong setiap individu untuk berani bersuara dan melaporkan setiap tindak kekerasan dan ketidakadilan," jelas Nurul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Dittipidum Bareskrim tegaskan tak gelapkan sertifikat tanah
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro menegaskan bahwa pihaknya tidak menggelapkan sertifikat tanah sebagaimana tuduhan yang ditujukan kepada dirinya dan anak buahnya.
Penegasan tersebut ditekankan Dittipidum Bareskrim Polri dengan mengembalikan sertifikat tanah yang menjadi objek polemik dan menghentikan penyidikan kasus dugaan pemalsuan dokumen tanah yang melibatkan sertifikat tanah yang dimaksud.
"Tanggal 21 Januari 2025, dilaksanakan gelar di Dittipidum dengan hasil dihentikan. Tanggal 24 Februari 2025, di-SP3 (surat perintah penghentian penyidikan). Rekomendasi untuk dihentikan berdasarkan gelar di Biro Wasidik yang dihadiri pelapor dan terlapor 30 September 2024," kata Brigjen Pol Djuhandhani kepada awak media di Jakarta, Kamis.
Kejagung geledah PT OTM yang diduga jadi lokasi "blending" BBM
Kejaksaan Agung menggeledah gedung PT Orbit Terminal Merak (OTM) di Cilegon, Banten, yang diduga menjadi tempat blending bahan bakar minyak terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tahun 2018–2023.
"Sejak tadi pagi penyidik sudah melakukan penggeledahan juga di Cilegon, di satu tempat, yaitu PT OTM yang diduga sebagai storage atau tempat depo yang menampung minyak yang diimpor. Itu sekarang sedang berlangsung juga," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Kamis.
Vonis eks GM Antam diperberat jadi 16 tahun penjara terkait kasus emas
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis mantan General Manager (GM) PT Antam Tbk Abdul Hadi Aviciena menjadi 16 tahun penjara terkait kasus korupsi jual beli logam mulia emas Antam.
Hakim Ketua Artha Theresia mengatakan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, sehingga dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan.
"Oleh karena itu, kami mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang dimintakan banding, terutama mengenai pidana yang dijatuhkan," kata Hakim Ketua dalam salinan putusan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Komnas HAM dan Kemenko Kumham Imipas bahas Papua hingga hukuman mati
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membahas situasi hak asasi di Papua hingga fenomena deret tunggu dan komutasi hukuman mati saat beraudiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) di Jakarta, Kamis.
Selain itu, Komnas HAM dan Kemenko Kumham Imipas juga membicarakan upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat, penghormatan dan perlindungan HAM dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta permasalahan orang tanpa kewarganegaraan.
"Kami ingin berkenalan sekaligus menguatkan koordinasi di bidang HAM yang menjadi tugas bersama sehingga kami juga hadir membawa beberapa isu serta rekomendasi terkait permasalahan tersebut," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, sebagaimana keterangan tertulisnya.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025
Menjamin Kepastian Hukum Pemilik Sertifikat Tanah
Secara hukum sertifikat tanah memang mungkin untuk dicabut/dibatalkan, namun bukankah seseorang itu merasa yakin membeli tanah jika sudah ada sertifikatnya? [685] url asal
#kepemilikan-tanah #sertifikat-tanah #sertifikat-hak-milik #kebenaran #kepastian-hukum #kepastian-hukum-pemilik-sertifikat-tanah #sustainable-development-goal #peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang
Jakarta - Memang secara hukum sertifikat tanah dimungkinkan untuk dicabut/dibatalkan, namun bukankah seseorang itu merasa yakin membeli tanah jika sudah ada sertifikatnya? Bukankah upaya seseorang untuk membeli tanah itu menghabiskan banyak biaya --biaya Akta Jual Beli (AJB) dan pajak-pajak yang sekiranya harus dibayarkan. Jika kemudian dapat dibatalkan, apakah ada pertanggungjawaban dari negara?
Untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997). Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 disebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 sertifikat sebagai alat bukti yang kuat dimaknai selama selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya maka sertifikat tersebut harus diterima sebagai data yang benar. Artinya sertifikat tanah dapat dimintakan pembatalan, dengan kata lain Indonesia menganut paham sistem publikasi negatif.
Kekuatan Alat Bukti Sertifikat
Guru Besar Ilmu Hukum Agraria Boedi Harsono menyatakan sistem publikasi yang dianut suatu negara berkenaan dengan sejauh mana orang boleh mempercayai kebenaran data yang disajikan dan sejauh mana hukum dapat melindungi kepentingan orang-orang yang melakukan perbuatan hukum mengenai tanah (Harsono, 2013)
Secara garis besar ada dua) sistem publikasi yang dikenal, yaitu sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif. Dalam sistem publikasi positif setiap orang yang sudah mempunyai sertifikat maka kepemilikan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh pihak lain. Prinsip ini dikenal dengan istilah Indefeasibility of Title (hak yang tidak dapat diganggu gugat), sertifikat berfungsi sebagai alat bukti mutlak.
Pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat menggugat kepada pemilik sertifikat namun dapat menuntut ganti kerugian kepada negara jika benar dirugikan atas penerbitan sertifikat tersebut. Inilah win-win solution, satu sisi pemilik sertifikat mendapatkan jaminan kepastian hukum namun di sisi yang lain pihak yang merasa mempunyai hak mendapatkan kompensasi dari negara.
Sayangnya, Indonesia tidak berani menerapkan sistem publikasi positif. PP 24/1997 secara eksplisit menyebutkan sistem yang digunakan adalah sistem publikasi negatif (Penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997). Artinya negara tidak menjamin kebenaran data yang tercantum dalam sertifikat. Inilah yang menjadi salah satu faktor banyaknya sengketa tanah di Indonesia. Padahal orang-orang yang berupaya mempunyai sertifikat tanah perlu mengorbankan biaya yang tidak sedikit.
Dalam suatu peralihan hak jual-beli misalnya orang harus mengeluarkan biaya untuk AJB, dan biaya pajak-pajak (PNBP, BPHTB, Pph). Dengan biaya yang sudah dikeluarkan untuk mengurus peralihan hak tersebut tentu menjadi tidak fair jika sertifikat dibatalkan tanpa kompensasi apapun. Perlu dicatat salah satu indikator tercapainya Sustainable Development Goal (SDGs) ialah Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere (Goal 16 Targets). Artinya mengurangi terjadinya konflik yang disebabkan oleh sengketa tanah dapat digunakan untuk mencapai target dari salah satu poin SDGs.
Beberapa waktu yang lalu juga Indonesia dihebohkan dengan kabar beberapa perusahaan multinasional yang enggan untuk berinvestasi di Indonesia, bisa jadi salah satu sebabnya adalah kepastian hukum atas tanah yang belum dijamin oleh negara. Oleh sebab itu, Indonesia perlu segera menerapkan sistem yang menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah yang beritikad baik mempunyai tanah dan bagi pihak yang dirugikan juga ada ganti rugi dari negara.
Kasus pembatalan sertifikat seperti yang terjadi di kluster Setia Mekar agar jangan terus-terusan terjadi. Jika terus terjadi maka lama-lama masyarakat akan berpikir apa gunanya susah-susah mengurus sertifikat jika toh nyatanya negara tidak memberikan jaminan kepastian hukum.
Muhammad Farid Alwajdidosen Fakultas HukumUniversitas Ahmad Dahlan
Hukum, Pembacaan putusan MK PHPU Kada hingga pembongkaran pagar laut
Berbagai peristiwa hukum pada hari Kamis (6/2) yang menjadi sorotan, mulai dari pembacaan putusan dismissal perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala ... [550] url asal
#atase-hukum-kbri-seoul #pembongkaran-pagar-laut #pembacaan-putusan-dismissal-mk #sertifikat-tanah-masyarakat-adat
Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum pada hari Kamis (6/2) yang menjadi sorotan, mulai dari pembacaan putusan dismissal perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) hingga TNI AL membongkar pagar laut sepanjang 22,5 di Tangerang.
Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.
1. Putusan MK: 40 perkara sengketa pilkada lanjut pembuktian, 270 kandas
Mahkamah Konstitusi (KM) telah mengucapkan putusan gugur atau tidaknya (dismissal) perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) pada Selasa (4/2) dan Rabu (5/2) yang menghasilkan 40 perkara berlanjut ke tahap sidang pembuktian dan 270 perkara lainnya kandas.
Sebanyak 270 perkara yang berakhir kandas tersebut terdiri dari 227 perkara diputuskan tidak dapat diterima, 29 perkara ditetapkan ditarik kembali, delapan perkara ditetapkan gugur, dan enam perkara ditetapkan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Selengkapnya klik di sini.
2. Pemerintah kaji penempatan atase hukum di KBRI Seoul
Pemerintah Indonesia sedang mengkaji penempatan atase hukum di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul, Korea Selatan, seiring banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di negara tersebut, khususnya di Kota Seoul.
Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan atase hukum nantinya bertugas melakukan koordinasi kerja sama di bidang hukum, perlindungan WNI di bidang kewarganegaraan, serta pendampingan dalam proses hukum.
"Kehadiran pemerintah Indonesia di Seoul ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum," kata Supratman saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, terkait kunjungan kerjanya ke Seoul, Korea Selatan, Rabu (5/2).
Selengkapnya klik di sini.
3. TNI AL bongkar pagar laut sepanjang 22,5 km
Jajaran TNI Angkatan Laut (AL) berhasil membongkar pagar laut sepanjang 22,5 km dengan rincian 18,2 km di Tanjung Pasir dan 4,3 km di Kronjo, Tangerang, Banten, Rabu (5/2).
Berdasarkan siaran pers resmi TNI AL yang diterima ANTARA, Kamis, dijelaskan pembongkaran tersebut merupakan hasil kerja TNI AL dan beberapa kementerian dan lembaga terkait sejak 18 Januari 2025.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama I Made Wira Hady mengatakan dalam pembongkaran yang dilakukan Rabu, pihaknya mengerahkan 219 personel yang terdiri dari personel Pasmar 1, Lantamal III, dan Koarmada I yang didukung dengan alutsista seperti satu Kapal Patroli Keamanan Laut (Patkamla), 10 perahu karet (PK), satu RBB (Ranger Boat), serta satu RHIB (Rigid-Hull Inflatable Boat).
Selengkapnya klik di sini.
4. BPN identifikasi tanah untuk penerbitan sertifikat hak pengelolaan
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat mengidentifikasi 11 bidang tanah untuk penerbitan sertifikat hak pengelolaan secara komunal bagi masyarakat hukum adat.
Kepala BPN Papua Barat John Wiclif Aufa di Manokwari, Kamis, mengatakan bahwa pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024.
"Data kami masih kumpul dan masih lakukan sosialisasi ke masyarakat hukum adat terkait dengan penerbitan sertifikat dimaksud," kata John.
Selengkapnya klik di sini.
5. Kejagung sebut Kades Kohod belum berikan buku Letter C
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut bahwa Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, belum memberikan buku Letter C Desa Kohod meski telah diminta secara resmi oleh institusi tersebut untuk keperluan penyelidikan kasus pagar laut di Tangerang, Banten.
“Itu belum (diberikan),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (5/2) malam.
Selengkapnya klik di sini.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
BNPT terima surat keputusan dan sertifikat lisensi LSP dari BNSP
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) secara resmi menerima surat keputusan dan sertifikat lisensi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dari ... [331] url asal
Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) secara resmi menerima surat keputusan dan sertifikat lisensi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Saat menerima sertifikat lisensi di Bogor, Jawa Barat, Selasa, Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan sertifikasi tersebut penting sebagai langkah konkret dalam memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
"Ini merupakan sejarah dan tonggak pertama bagi BNPT untuk menjadi asesor," ungkap Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta.
Ia menjelaskan lisensi diberikan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BNSP Nomor 2260/BNSP/IX/2024 tertanggal 20 September 2024 dengan Kode Lisensi BNSP-LSP-2536-ID.
Sebagai amanat UU Nomor 5 Tahun 2018, BNPT melaksanakan kewajiban pemerintah dalam pencegahan, salah satunya kesiapsiagaan nasional melalui peningkatan kemampuan aparatur dan sarana prasarana.
Dengan demikian, kata dia, lisensi yang diterima menghadirkan skema sertifikasi kompetensi yang relevan dengan kebutuhan penanggulangan terorisme.
Eddy menyebutkan skema utama yang dihadirkan, yakni Auditor Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
"BNPT kini memiliki sertifikasi untuk profesi dalam konteks penanggulangan terorisme guna melakukan asesmen berbagai objek vital dan ruang publik agar terhindar dari ancaman terorisme," katanya menambahkan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua BNSP Syamsi Hari turut menyampaikan apresiasi atas langkah BNPT dalam membentuk LSP sebagai lembaga yang berorientasi pada penguatan sumber daya manusia nasional.
"Kami apresiasi dari BNSP kepada rekan-rekan semua. Dukungan dari BNPT sangat kami butuhkan dalam membangun Indonesia Emas, tentunya megatren dunia dan pengembangan SDM menjadi hal yang krusial," tutur Syamsi.
Ke depannya, dia menegaskan bahwa BNSP akan terus berusaha mengembangkan berbagai skema terbaru bersama BNPT yang memiliki peran sangat strategis dalam menjaga keutuhan bangsa.
Dirinya berharap keberadaan LSP BNPT dapat menjadi elemen kunci dalam strategi pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia.
Dengan tenaga ahli yang tersertifikasi, profesional, dan kompeten, Indonesia bisa menghadapi ancaman terorisme melalui pendekatan yang lebih terstruktur, efektif, dan berkelanjutan.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
BNPT terima surat keputusan dan sertifikat lisensi LSP dari BNSP
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) secara resmi menerima surat keputusan dan sertifikat lisensi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dari ... [331] url asal
Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) secara resmi menerima surat keputusan dan sertifikat lisensi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Saat menerima sertifikat lisensi di Bogor, Jawa Barat, Selasa, Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan sertifikasi tersebut penting sebagai langkah konkret dalam memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
"Ini merupakan sejarah dan tonggak pertama bagi BNPT untuk menjadi asesor," ungkap Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta.
Ia menjelaskan lisensi diberikan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BNSP Nomor 2260/BNSP/IX/2024 tertanggal 20 September 2024 dengan Kode Lisensi BNSP-LSP-2536-ID.
Sebagai amanat UU Nomor 5 Tahun 2018, BNPT melaksanakan kewajiban pemerintah dalam pencegahan, salah satunya kesiapsiagaan nasional melalui peningkatan kemampuan aparatur dan sarana prasarana.
Dengan demikian, kata dia, lisensi yang diterima menghadirkan skema sertifikasi kompetensi yang relevan dengan kebutuhan penanggulangan terorisme.
Eddy menyebutkan skema utama yang dihadirkan, yakni Auditor Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
"BNPT kini memiliki sertifikasi untuk profesi dalam konteks penanggulangan terorisme guna melakukan asesmen berbagai objek vital dan ruang publik agar terhindar dari ancaman terorisme," katanya menambahkan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua BNSP Syamsi Hari turut menyampaikan apresiasi atas langkah BNPT dalam membentuk LSP sebagai lembaga yang berorientasi pada penguatan sumber daya manusia nasional.
"Kami apresiasi dari BNSP kepada rekan-rekan semua. Dukungan dari BNPT sangat kami butuhkan dalam membangun Indonesia Emas, tentunya megatren dunia dan pengembangan SDM menjadi hal yang krusial," tutur Syamsi.
Ke depannya, dia menegaskan bahwa BNSP akan terus berusaha mengembangkan berbagai skema terbaru bersama BNPT yang memiliki peran sangat strategis dalam menjaga keutuhan bangsa.
Dirinya berharap keberadaan LSP BNPT dapat menjadi elemen kunci dalam strategi pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia.
Dengan tenaga ahli yang tersertifikasi, profesional, dan kompeten, Indonesia bisa menghadapi ancaman terorisme melalui pendekatan yang lebih terstruktur, efektif, dan berkelanjutan.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Kementerian Hukum terbitkan IG Kopi Robusta Java Banyuwangi
Kementerian Hukum secara resmi menerbitkan Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Robusta Java Banyuwangi, sehingga mendapatkan perlindungan hukum, mendapat ... [322] url asal
#banyuwangi #kementerian-hukum #sertifikat-indikasi-geografis #kopi-robusta-java-banyuwangi #plt-bupati-banyuwangi-sugirah
Banyuwangi adalah salah satu penyumbang produksi kopi robusta di Jawa Timur dengan luas wilayah perkebunan kopi mencapai 9.778 hektare
Banyuwangi (ANTARA) - Kementerian Hukum secara resmi menerbitkan Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Robusta Java Banyuwangi, sehingga mendapatkan perlindungan hukum, mendapat pengakuan atas mutu dan kekhasan produk, melestarikan tradisi tata cara produksi kopi yang telah ada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Pelaksana Tugas Bupati Banyuwangi Sugirah menjelaskan sebelumnya pada Juli 2024 Tim Kementerian Hukum yang dipimpin tim ahli Indikasi Geografis (IG) DJKI telah melakukan pemeriksaan substantif, salah satunya dengan diskusi langsung bersama beberapa kelompok tani untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya terkait Kopi Robusta Java Banyuwangi untuk ditindaklanjuti dalam rapat penetapan kelayakannya sebagai IG.
"Banyuwangi adalah salah satu penyumbang produksi kopi robusta di Jawa Timur dengan luas wilayah perkebunan kopi mencapai 9.778 hektare, dengan kontur tanah berbukit-bukit dengan rata-rata ketinggian tanam bervariasi antara (100 -1.000) mdpl, yang dianggap ideal untuk pohon kopi robusta," ujarnya dalam keterangannya, Rabu.
Adapun penghasil kopi robusta di Banyuwangi, yakni area Gunung Raung dan Gunung Ijen, ditopang bibit unggul dan topografi, kopi robusta Banyuwangi terutama yang di lereng Gunung Raung mampu menghasilkan cita rasa unik.
Sugirah juga menyampaikan kopi robusta Banyuwangi telah diekspor dan memasok pasar Eropa, antara lain Swiss, dan Italia.
"Karena kopi olahan kami (kopi robusta Banyuwangi) ada rasa khas seperti coklat yang disukai lidah orang Italia," katanya.
Sugirah berharap dengan disahkannya IG Kopi Robusta Banyuwangi ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi menjadi cerminan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki Banyuwangi.
"Dengan disahkannya IG Kopi Robusta Banyuwangi ini akan mempromosikan produk unggulan kopi kami sebagai bagian dari kekayaan budaya serta upaya perlindungan terhadap penyalahgunaan, pemalsuan serta membantu mempertahankan identitas khas kopi asal Banyuwangi," ujarnya.
Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Robusta Java Banyuwangi diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Razilu kepada Plt Bupati Banyuwangi Sugirah di Kantor Pemkab Banyuwangi.
Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024