Terpidana mati kasus narkotika Serge Areski Atlaoui diterbangkan ke Prancis melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta menggunakan pesawat KLM Royal Dutch Airlines KL810 ETD, Selasa (4/2) pukul 19.25 WIB, dengan rute Jakarta-Kuala Lumpur-Amsterdam.

Penerbangan dilanjutkan dengan Air France AF1437 rute Amsterdam-Paris.

"Setelah dipindahkan, pelaksanaan hukuman Serge Atlaoui akan sepenuhnya diatur oleh hukum dan prosedur di Prancis, termasuk kebijakan terkait pemberian grasi, remisi, atau amnesti," ujar Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram, Selasa (4/2).

Pemerintah Prancis disebut berkomitmen untuk memberikan akses informasi kepada Pemerintah Indonesia mengenai kelanjutan pelaksanaan hukuman Serge Atlaoui setelah pemindahan dilakukan.

Kesepakatan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi kerja sama yang lebih erat antara kedua negara dalam berbagai bidang, khususnya di ranah hukum dan penegakan keadilan.

"Atas nama Pemerintah Prancis kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia, secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan atas kerja sama yang sangat baik," kata Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone menambahkan.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Prancis telah menandatangani Pengaturan Praktis terkait pemindahan narapidana warga negara Prancis Serge Areski Atlaoui. Penandatanganan tersebut dilakukan secara daring pada 24 Januari 2025.

Proses serah terima narapidana dari Direktorat Jenderal pemasyarakatan ke Kejaksaan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba, Jakarta.

Kemudian, serah terima narapidana dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang ke Direktorat Jenderal Imigrasi dilanjutkan ke otoritas Prancis dilaksanakan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sesaat sebelum keberangkatan.

Serge Areski Atlaoui merupakan terpidana mati kasus narkotika berupa pengoperasian pabrik ekstasi di Tangerang, pada tahun 2005.

Eksekusi mati Serge Atlaoui ditangguhkan pada 2015 lalu. Serge Atlaoui sempat dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lapas Salemba karena ia mengidap kanker.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemindahan terpidana mati Serge Areski Atlaoui akan dilakukan pada Selasa (4/2/2025). Diketahui, Serge Areski merupakan terpidana mati kasus narkotika.

"Sudah disepakati jadwal pemindahan itu akan dilakukan pada tanggal 4 Februari yang akan datang," kata Yusril saat konferensi pers di kantornya, Jumat (24/1/2025).

Yusril menjelaskan, pemindahan ini dilakukan setelah Pemerintah Prancis menyepakati practical arrangements. Dia menuturkan, Prancis menghormati kedaulatan Indonesia dan akan menjatuhkan hukuman pidana penjara maksimal 30 tahun.

"Pemerintah Prancis sudah memberitahu kita bahwa terhadap kasus pidana yang sama yang di Indonesia, dijatuhi hukuman mati, di Prancis dihukum penjara selama 30 tahun maksimum," ujarnya.

"Apakah nanti Presiden Prancis akan memberikan grasi atau apakah akan memberikan amnesti, ataukah akan memberikan apa pun kebijakan untuk mengurangi misalnya karena sampai jadi 30 tahun, atau tetap dengan menghormati putusan Pengadilan Indonesia, itu sepenuhnya kita serahkan kepada Pemerintah Prancis," sambungnya.

Sebelumnya, Indonesia-Prancis mulai membahas pemindahan terpidana mati kasus narkotika Serge Areski Atlaoui. Pembahasan ini melalui rapat teknis oleh Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) dengan perwakilan pemerintah Prancis.

Pertemuan dilakukan di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (8/1/2025). Pemerintah Prancis diwakili oleh Laurent Legodec, Charge d'Affaires a.i. Kedutaan Besar Prancis di Jakarta.

Sementara pemerintah Indonesia diwakili oleh Plt Deputi Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Surya Mataram, Kasubdit Cekal Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Novan Indriyanto, dan Staf Khusus bidang Hubungan Internasional Ahmad Usmarwi Kaffah.

?Pembahasan dilakukan untuk merespons surat permohonan resmi transfer of prisoner yang telah disampaikan Menteri Kehakiman Prancis kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 19 Desember 2024 lalu,? tulis keterangan yang diterima, Rabu (8/1/2025).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut pemindahan narapidana Serge Areski Atlaoui akan dilakukan pada Selasa (4/2) mendatang.

Ia mengatakan pemindahan narapidana kasus narkotika itu akan dilakukan segera setelah Pemerintah Prancis resmi menyetujui syarat Practical Arrangements yang diajukan oleh pemerintah.

"Proses pemindahan ini akan dilakukan segera dan sudah disepakati jadwal pemindahan itu akan dilakukan pada tanggal 4 Februari yang akan datang," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (24/1).

Yusril mengatakan dalam kesepakatan itu Pemerintah Prancis juga turut menghormati putusan pidana yang diberikan oleh pengadilan kepada Serge.

Nantinya, kata dia, Pemerintah Prancis akan melakukan penyesuaian hukuman dari pidana mati menjadi hukuman penjara selama 30 tahun sesuai aturan yang ada.

"Pemerintah Prancis sudah memberitahu bahwa terhadap kasus pidana yang sama, yang di Indonesia dijatuhi hukuman mati, di Prancis dihukum penjara selama 30 tahun maksimum," tuturnya.

Sebelumnya, Yusril pada 29 Desember 2024 lalu, Yusril menjelaskan Prancis telah mengirimkan surat permintaan resmi pemindahan Serge Atlaoui. Surat tersebut dikirimkan atas nama Menteri Kehakiman Prancis yang ditujukan kepada Menteri Imipas RI.

Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang, Banten, pada tahun 2005. Dia telah berkali-kali mengajukan pengampunan kepada Pemerintah Indonesia, tetapi upaya itu berakhir kandas.

Eksekusi mati Serge Atlaoui pada tahun 2015 ditangguhkan sehingga warga negara Prancis itu masih mendekam di penjara. Yusril menjelaskan, Serge Atlaoui belakangan dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengidap kanker.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pemerintah Prancis pada dasarnya telah menyepakati syarat yang diajukan Pemerintah Indonesia terkait pemindahan terpidana mati kasus narkotika Serge Areski Atlaoui ke negara asalnya.

"Hampir 90 persen sudah disepakati dan Prancis itu lebih detail menerangkan kepada kita bahwa kalau kasus seperti ini di Prancis dihukum berapa lama, mereka sudah terangkan. Kalau ditransfer ke sana, apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Prancis, mereka agak jelas menerangkan itu," ucap Yusril di Jakarta, Jumat (17/1) malam.

Menurut Yusril, syarat pemindahan Serge sama dengan syarat pemindahan terpidana mati narkoba Mary Jane ke Filipina maupun pemindahan lima narapidana narkoba anggota kasus Bali Nine ke Australia.

Mary Jane dan lima napi Bali Nine telah dipindahkan ke negara asalnya pada Desember 2024.

Salah satu syarat dimaksud adalah Pemerintah Prancis wajib mengakui putusan pengadilan Indonesia. Dalam hal ini, Prancis mesti mengakui bahwa Serge, warga negaranya itu, merupakan narapidana yang dijatuhi hukuman mati.

Kewenangan pembinaan narapidana akan diserahkan kepada negara bersangkutan setelah dipindahkan. Indonesia pun akan menghormati kebijakan yang akan diambil oleh Prancis, termasuk jika memberikan grasi kepada Serge.

"Jadi, kalau nanti Pemerintah Prancis akan memberikan grasi menjadi hukuman terbatas, misalnya seumur hidup atau dipidana 20 tahun, itu adalah keputusan dari Presiden Prancis yang harus kita hormati," tutur Yusril.

Berdasarkan hukum Prancis, kasus yang menjerat Serge yang di Indonesia divonis hukuman mati, maka di negara asalnya bisa dijatuhi pidana maksimal 30 tahun penjara. Oleh karena itu, Serge berpeluang bebas dari pidana jika pemerintahnya mengubah hukuman menjadi 20 tahun penjara, karena dia telah menjalani pidana penjara selama sekitar 20 tahun di Indonesia.

Meskipun demikian, nasib Serge setelah dipindahkan masih dalam pembahasan. Menurut Yusril, Pemerintah Indonesia dan Prancis tengah merundingkan beberapa hal pokok, termasuk draf kesepakatan pengaturan praktis (practical arrangement) pemindahan Serge.

Pemerintah Prancis, kata dia, juga telah menyetujui pengaturan praktis pemindahan Serge akan ditandatangani Menteri Kehakiman Prancis dan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI. Penandatanganan itu kemungkinan dilakukan secara daring karena mempertimbangkan aspek jarak.

"Mungkin bulan Februari yang akan datang sudah bisa disepakati antara pemerintah kita dan pemerintah Prancis," ujar Yusril.

Sebelumnya, Yusril pada 29 Desember 2024 lalu, Yusril menjelaskan Prancis telah mengirimkan surat permintaan resmi pemindahan Serge Atlaoui pada Kamis (19/12/2024). Surat tersebut dikirimkan atas nama Menteri Kehakiman Perancis yang ditujukan kepada Menteri Imipas RI.

Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang, Banten, pada tahun 2005. Dia telah berkali-kali mengajukan pengampunan kepada Pemerintah Indonesia, tetapi upaya itu berakhir kandas.

Eksekusi mati Serge Atlaoui pada tahun 2015 ditangguhkan sehingga warga negara Prancis itu masih mendekam di penjara. Yusril menjelaskan, Serge Atlaoui belakangan dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengidap kanker.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah akan segera membentuk undang-undang terkait mekanisme pemindahan narapidana atau transfer of prisoners.

Hal itu dilakoni pemerintah setelah akhir tahun lalu melakukan kesepakatan memindahkan napi narkoba ke negara asalnya masing-masing yakni terpidana mati Mary Jane Veloso ke Filipina dan sisa jaringan narkoba Bali Nine ke Australia.

Berikutnya, pada 2025 ini pemerintah RI dan pemerintah Prancis terlibat pembicaraan pemindahan terpidana mati narkoba Serge Areski Atlaoui ke negara asalnya.

"Draf undang-undangnya sudah ada di Kementerian Hukum, supaya nanti kita segera bikin. Undang-undangnya cuma berapa pasal saja, kok. Mudah-mudahan cepat selesai," ujar Yusril saat ditemui usai menghadiri acara Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Jumat (17/1) malam.

Dia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan ketentuan pemindahan narapidana diatur dengan undang-undang. Sementara itu, undang-undang mengenai bantuan hukum timbal balik (MLA) tidak bisa dijadikan dasar pemindahan maupun pertukaran narapidana.

Yusril mengakui undang-undang khusus yang mengatur pemindahan maupun pertukaran narapidana tersebut belum ada. Pemindahan narapidana asing yang dilakukan pemerintah belakangan ini merupakan diskresi Presiden RI Prabowo Subianto.

"Karena belum ada (undang-undang khusus) maka terbuka ruang bagi Presiden untuk merumuskan satu kebijakan dan merupakan sebuah diskresi Presiden untuk hal ini," ujarnya.

Adapun, pemindahan narapidana asing yang dilakukan Pemerintah Indonesia pada Desember 2024 didasarkan pada kesepakatan pengaturan praktis (practical arrangement). Namun, Menko Yusril menyatakan undang-undang khusus yang mengatur hal tersebut secara spesifik memang diperlukan.

"Walaupun sekarang ini dikatakan bisa dilakukan dengan perjanjian, tetapi lebih baik memang kita bikin undang-undangnya supaya tidak ada keragu-raguan lagi," katanya.

Sebelumnya, Indonesia telah memindahkan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin, Mary Jane, ke negara asalnya, Filipina, pada Rabu (18/12/2024) dini hari. Mary Jane dipindahkan berdasarkan pengaturan praktis yang ditandatangani Yusril dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez.

Indonesia juga telah memindahkan lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia, pada Minggu (15/12/2024). Lima napi yang menjalani hukuman penjara seumur hidup dalam kasus penyelundupan 8,2 kilogram heroin itu dipindahkan berdasarkan pengaturan praktis yang diteken Yusril dan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke.

Di sisi lain, pemerintah tengah membahas pemindahan terpidana mati kasus narkotika berkebangsaan Prancis, Serge Areski Atlaoui. Menko Yusril memperkirakan, penandatangan pengaturan praktis dengan Menteri Kehakiman Prancis dilakukan pada bulan Februari mendatang.

Denpasar -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bicara tentang kemungkinan Serge Areski Atlaoui dipulangkan ke Perancis. Serge Areski adalah warga negara Perancis yang divonis mati oleh Mahkamah Agung (MA) terkait kasus pabrik narkoba di Cikande, Tangerang, pada 2005.

"Ada kemungkinan pemulangannya (Serge Areski)," kata Yusril seusai menghadiri Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025) malam.

Yusril mengatakan proses pemulangan Serge Areski sudah dibahas di level kementerian. Setelah itu, dia melanjutkan, Kementerian Kehakiman Perancis dan pemerintah Indonesia juga akan membicarakan rencana pemulangan Areski.

Menurut Yusril, pembicaraan di tingkat pemerintahan itu akan memutuskan waktu pemulangan Serge Areski. Ia memastikan pemerintah Perancis tidak akan membebaskan Sergei Areski sesuai aturan hukum di negara itu.

"Nggak bebas sih (seperti geng narkoba Bali Nine). Karena itu sesuai prosedur yang berlaku di negaranya. Kalau di Australia, mereka yang dipidana sekian tahun, diprosesnya itu rehabilitasi. Tapi, tetap dalam pengawasan pemerintah," kata Yusril.

Dilansir detikNews, Pengadilan Negeri (PN) Mataram menggenapkan vonis mati bagi dua WN Prancis, yaitu Dorfin Felix (35) dan Serge Atlaoui. Mereka divonis mati setelah terbukti terlibat dalam kasus pabrik narkoba yang digerebek polisi pada 11 November 2005.

Polisi menyita berton-ton bahan pembuat ekstasi, 148 kilogram sabu, dan sejumlah mesin pembuat ekstasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat meninjau lokasi karena menjadi pabrik narkoba terbesar ketiga di dunia.

Pada April 2015, Serge sudah dibawa ke lokasi eksekusi mati. Tapi di menit-menit terakhir, dia diminta balik badan sehingga lolos dari peluru eksekutor.

Dia mendaftarkan perlawanan terhadap Keputusan Presiden terkait grasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara di menit terakhir batas pengajuan, yakni Kamis 23 April 2015 pukul 16.00 WIB. Hingga kini, Serge Areski, Dorfin Felix, dan tujuh gembong narkoba komplotannya masih hidup di Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

(iws/iws)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Pemerintah Prancis belum meminta terpidana mati Serge Areski Atlaoui dipulangkan dari Indonesia. Diketahui, Serge adalah warga negara Prancis yang diamankan di sebuah pabrik narkoba Cikande, Tangerang pada 11 November 2005.

Yusril mengatakan bahwa permintaan transfer of prisoner atau pemindahan tahanan untuk terpidana mati Serge Areski Atlaoui masih dalam tahap pembicaraan. Hal tersebut disampaikan Yusril usai menggelar pertemuan dengan Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone di Gedung Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat (20/12/2024) siang.

?Jadi agak berbeda dengan Australia dan Filipina, jadi kasus Serge ini masih di tahap-tahap awal pembicaraan dan belum ada pembicaraan yang mendalam mengenai persoalan ini,? kata Yusril dalam jumpa pers.



Yusril menjelaskan bahwa dokumen-dokumen terpidana Serge telah diserahkan di antaranya putusan Mahkamah Agung (MA), penolakan grasi, dan kondisi kesehatan saat ini. "Dan Pemerintah Perancis juga akan mempertimbangkan, jadi belum mengajukan permintaan untuk pemindahan narapidana yang bersangkutan," kata Yusril.

"Jadi masih panjang diskusinya, jadi saya kira belum ada hal yang katakan mengenai keputusan apa yang akan diambil terhadap narapidana Serge warga negara Perancis ini karena masih dalam pembicaraan di tahap yang awal sekali," sambungnya.

Yusril menjelaskan bahwa terpidana Serge dijatuhi hukuman mati oleh MA karena kasus psikotropika bukan narkotika. Dia menuturkan, permohonan grasi Serge sudah ditolak oleh Presiden RI.

Dirinya mengungkapkan bahwa saat ini Serge dalam keadaan sakit dan juga telah menjalani operasi. Karena hal tersebut, kata Yusril, Serge meminta kepada pemerintah Perancis untuk dipindahkan.

?Dan sekarang ini yang bersangkutan dalam keadaan sakit sehingga dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengalami sakit kanker dan juga sudah dilakukan operasi beberapa waktu yang lalu juga kondisi sakitnya memang agak serius. Dan karena itu yang bersangkutan melalui pemerintah Perancis minta supaya menjalani hukumannya itu dipindahkan ke Perancis," tambahnya.

Oleh karena itu, Yusri menyebut bahwa permohonan perpindahan tersebut merupakan inisiatif pribadi Serge, bukan Pemerintah Perancis. "Dan kami telah menerima juga surat dari Menteri Kehakiman Perancis menjelaskan tentang sistem hukum di Prancis dan juga terkait dengan pemindahan narapidana yang kalau kami pelajari sepintas memang masih memerlukan diskusi yang sangat mendalam antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Perancis," ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Yusril dan Dubes Fabien juga membahas mengenai peningkatan kerja sama Indonesia - Perancis khususnya dibidang hukum. Salah satunya terkait dengan perjanjian mutual legal assisten (MLA)

"MLA antara pemerintah Indonesia dengan Perancis yang sudah dilaksanakan di Bali beberapa bulan yang lalu sebelum terjadi pergantian pemerintahan dan ini akan dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru sekarang. Sehingga diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama perjanjian tentang mutual legal assisten antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Perancis dapat dilaksanakan," pungkasnya.