BANDUNG, KOMPAS.com - Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi telah mendaftarkan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang memenangkan Perkumpulan Lyceum Kristen atas sengketa lahanSMA Negeri 1 Bandung.

Analis Hukum Ahli Madya Biro Hukum Setda Pemprov Jabar, Arief Nadjemudin, mengatakan pihaknya sudah mendaftarkan banding tersebut pada Senin (21/4/2025) dan tinggal menunggu nomor register.

"Sudah kami daftarkan dua hari lalu, hari Senin melalui ecourt," ujarnya saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (23/4/2025).

Saat ini, Biro Hukum Pemprov Jabar tengah menyusun memori banding atas putusan tersebut, dan dalam waktu dekat akan segera diserahkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta.

"Penyusunan memori banding 14 hari dari putusan. Dalam jangka waktu tersebut itu harus disampaikan," kata Arief.

Arief menegaskan menolak segala upaya di luar persidangan, termasuk ajakan damai dari pihak penggugat, yakni Perkumpulan Lyceum Kristen, dalam kasus ini.

"Tetap akan banding. Kami akan melalui upaya jalur hukum di persidangan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Perkumpulan Lyceum Kristen menang dalam perkara sengketa status lahan yang digunakan oleh SMA Negeri 1 Bandung.

Putusan tersebut tertuang dalam amar putusan PTUN Bandung dengan Nomor Perkara 164/G/2024/PTUN.BDG yang ditetapkan pada 17 April 2025.

Dalam putusannya, PTUN Bandung mengabulkan seluruh gugatan dari Perkumpulan Lyceum Kristen dan menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat, yaitu Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kota Bandung, serta tergugat intervensi, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Setelah insiden kebakaran yang melanda kawasan Gang Satata Sariksa, Kelurahan Sukahaji, Kota Bandung pada 10 April lalu, area tersebut kini mengalami kisruh. Pada Senin 21 April, bentrok antara penghuni kawasan setempat dengan orang tidak kenal hingga menyebabkan sejumlah penghuni luka-luka.

Belum diketahui penyebab awal kisruh di lahan yang tengah menjadi sengketa tersebut. Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan rasa prihatinnya.

Ia menyesalkan, insiden yang terjadi dan meminta seluruh pihak untuk bersama-sama mentaati proses hukum yang tengah berjalan terkait polemik kepemilikan lahan di kawasan tersebut. Untuk itu, ia meminta agar kondusifitas senantiasa dijaga.

"Kami sangat prihatin dan berharap semua pihak dapat sama-sama menahan diri untuk mencegah peristiwa serupa terjadi lagi di masa mendatang. Mari kita sama-sama menghormati proses hukum yang tengah berjalan hingga ada keputusan final dan mengikat," ungkapnya, Selasa (22/4/2025).

Farhan mengatakan, Pemkot Bandung berupaya mendorong penyelesaian masalah tersebut melalui mediasi dan dialog. Seluruh pihak diharapkan tidak melakukan tindakan provokatif.

"Kami mendorong penyelesaian permasalahan melalui jalur dialog, mediasi, serta mekanisme hukum yang adil dan transparan. Pemerintah meyakini bahwa komunikasi dan musyawarah adalah kunci dalam menyelesaikan konflik yang terjadi," paparnya.

Ia mengatakan, pihaknya juga mendukung langkah penertiban keamanan yang dilalukan aparat untuk menjaga keamanan masyarakat. "Kami mengapresiasi langkah cepat aparat keamanan yang terus berada di lokasi serta mendukung penuh langkah-langkah aparat keamanan dalam menjaga ketertiban serta keselamatan masyarakat di lokasi kejadian," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan hukum terkait polemik kepemilikan lahan di kawasan tersebut masih berproses di Pengadilan. Oleh karenanya, seluruh pihak diminta untuk mentaati dan menghormati proses hukum hingga putusan keluar. Ia meyakini masalah dapat segera terselesaikan

"Pemkot Bandung akan terus menjadi bagian dari solusi atas setiap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Kita yakin setiap persoalan dapat diselesaikan secara damai, bermartabat, dan berkeadilan," tutupnya.

Video: Kebakaran Sukahaji Bandung, Pedagang Kayu Ada yang Rugi Sampai Rp 150 Juta

Video: Kebakaran Sukahaji Bandung, Pedagang Kayu Ada yang Rugi Sampai Rp 150 Juta

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan gugatan yang dilayangkan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) terkait sengketa lahan SMAN 1 Bandung. Hal tersebut mendapat sorotan tajam dari pihak legislator.

Anggota Komisi III DPRD Jabar Taufik Nurrohim menyebut, kekalahan yang dialami Pemprov Jabar terkait sengketa lahan SMAN 1 Bandung itu menjadi alarm keras dalam hal pengelolaan aset publik yang juga mengancam kedaulatan publik.

"Ini adalah tamparan hukum dan politik. Negara tak boleh dipermalukan di halamannya sendiri, apalagi di tanah tempat anak-anak bangsa dididik. Kekalahan ini menunjukkan lemahnya sistem pengelolaan aset kita dan itu harus segera diperbaiki," ucap Taufik, Sabtu (19/4/2025).

Menurutnya, persoalan ini mencerminkan kecerobohan administratif yang berdampak besar secara politis dan sosial. Ia menekankan pentingnya langkah cepat dan strategis dari Pemprov Jabar untuk menindaklanjuti kekalahan dalam sengketa lahan tersebut.

"Pemprov harus segera banding dan menyiapkan argumen hukum berbasis sejarah nasionalisasi, serta prinsip perlindungan kepentingan publik. Ini bukan gugatan biasa. Ini soal simbol peradaban," tegasnya.

Taufik juga meminta agar Pemprov Jabar mulai melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aset milik pemerintah, khususnya yang saat ini digunakan untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.

"Kita harus memastikan tidak ada lagi sekolah, rumah sakit, atau fasilitas publik lain yang berdiri di atas status lahan yang rapuh secara hukum. Komisi III siap mendorong anggaran untuk penguatan legalitas aset dalam APBD mendatang," ujarnya.

Menurut Taufik, kasus sengketa lahan SMAN 1 Bandung menjadi momentum krusial untuk mereformasi tata kelola aset daerah, termasuk mempercepat digitalisasi dan integrasi data pertanahan dengan lembaga pusat seperti BPN dan ATR/BPN.

"Jika hari ini negara kalah mempertahankan sekolah unggulannya, jangan salahkan rakyat bila besok kepercayaan pada negara ikut runtuh," terangnya.

Video: Pesan Mat Solar ke Anak soal Perkara Sengketa Lahan Tengah Berjalan

Video: Pesan Mat Solar ke Anak soal Perkara Sengketa Lahan Tengah Berjalan

BEKASI, KOMPAS.com - Kuasa hukum korban salah gusur, Dadan mempertanyakan pemasangan garis polisi di area eksekusi lahan di Kampung Bulu, Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pasalnya, polisi seharusnya tak memasang garis polisi lantaran sengketa lahan di Desa Setia Mekar masuk kategori perdata.

"Ini kan putusannya perdata, sejak kapan putusan perdata, polisi masuk, pasang police line semuanya," kata Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman selaku pimpinan RDP berjanji akan memanggil Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa untuk menjelaskan persoalan tersebut.

"Iya mangkanya, nanti kita panggil kapolresnya," ujar Habiburokhman.

Sementara itu, Mustofa menyatakan siap memenuhi panggilan Komisi III untuk menjelaskan persoalan pemasangan garis polisi.

"Kalau saya dipanggil ya saya akan menjelaskan," jelas Mustofa kepada Kompas.com Kamis (27/2/2025).

Mustofa menjelaskan pemasangan garis polisi dilakukan di area pagar yang dibangun oleh pihak Mimi Jamilah selaku pemohon.

Pagar tersebut disebut dirusak oleh seseorang, sehingga personel dari Polsek Tambun Selatan berinisiatif memasang garis polisi.

"Kan sempat dibuat pagar sama pemohon. Kemudian kok pada rusak, kemudian oleh polsek berinisiatif memasang police line di obyek yang katanya pagarnya dirusak," tambah dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II salah menggusur rumah warga dalam sengketa lahan seluas 3,6 hektare di Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Rumah yang kini telah rata dengan tanah itu ternyata berada di luar obyek lahan yang disengketakan oleh penggugat bernama Mimi Jamilah pada 1996.

"Kalau dilihat dari data ini, ini di luar tanah yang disengketakan, setelah kami cek," kata Nusron saat mengunjungi lokasi sengketa lahan di Desa Setia Mekar, Jumat (7/2/2025).

Enam korban kemudian mengadu ke Komisi II dan Komisi III DPR RI untuk menuntut keadilan.