JAKARTA - PT Gema Kreasi Perdana ( GKP ) menegaskan komitmennya bahwa operasi pertambangan di Pulau Wawonii tetap mematuhi dan menghormati seluruh peraturan hukum yang berlaku, menjaga kelestarian lingkungan, dan terus konsisten berkontribusi bagi pembangunan daerah dan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

"Kami terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kegiatan operasional kami untuk memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga dan otoritas terkait," ujar GM External Relations GKP Bambang Murtiyoso, melalui keterangan pers, Senin (20/1/2025).

Bambang menambahkan, GKP juga mengapresiasi semua pihak yang telah menghormati proses hukum yang tengah berjalan, melalui pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) perusahaan di Pulau Wawonii. Sebagai perusahaan yang selalu menghormati hukum di Indonesia, kata dia, GKP tengahmenempuhjalur hukum yang tersedia melalui langkah PK ke MA sesuai peraturan yang berlaku. "Hal ini kami lakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses dan putusan hukum dapat dijalankan dengan adil dan transparan," jelasnya.

Menurut Bambang, operasional perusahaan dilakukan dengan berpedoman pada izin yang sah dari pemerintah, mencakup Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IPPKH, serta tetap mengutamakan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Sehingga, operasi produksi PT GKP berjalan sesuai dengan standar dan kaidah praktik pertambangan yang baik (good mining practice) yang berlaku.
"Perlu dipahami bahwa IPPKH PT GKP hingga sekarang masih sah berlaku. Sehingga, proses pengiriman bijih nikel tetap dapat dilakukan," ujarnya.

Terkait dengan itu, Bambang berharap semua pihak menghargai keputusan hukum yang diambil dan menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Dia menambahkan, PT GKP jugaterusmelibatkan perangkat desa, pemerintah daerah dan pusat, serta masyarakat setempat dalam perumusan berbagai program prioritas yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan pertambangan yang berbasis good mining practice.

"Namun, di lain sisi, kami juga menyadari pentingnya memberikan klarifikasi hukum atas tuduhan yang selama ini diarahkan kepada perusahaan,"imbuhnya.

Merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK), berbagai pihak menilai bahwa penambangan di wilayah pesisir dan pulau kecil diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan yang berlaku, terutama soal pengelolaan lingkungan dan sosial. Menurut Ahli hukum Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S beberapa waktu lalu, norma dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 juncto UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) tidak secara mutlak melarang aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil.

Artinya, pertambangan di pulau-pulau kecil dapat dilakukan selama kegiatan tersebut tidak menyebabkan kerusakan lingkungan atau merugikan masyarakat. Pelarangan mutlak pertambangan di pulau-pulau kecil justru bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945. "Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) UU PWP3K harus dipahami sebagai izin bersyarat yang memungkinkan kegiatan pertambangan mineral dilakukan, asalkan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran, atau merugikan masyarakat sekitarnya baik dari aspek teknis, ekologis, sosial, maupun budaya,"ungkap Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tersebut.

Dia menjelaskan, jika Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K tersebut ditafsirkan sebagai larangan absolut tanpa pengecualian, maka hal ini justru akan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945. Sebab, larangan tersebut bisa dimaknai sebagai perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif. Dengan demikian, menurut Nyoman, PT GKP yang saat ini melakukan aktivitas pertambangan nikel di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan dan juga perusahaan-perusahaan lain yang tengah melakukan penambangan di pulau-pulau kecil seharusnya tetap bisa beroperasi.

Hal ini juga sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto sebagai wakil dari legislatif pada persidangan MK tentang UU PWP3K. Pengelolaan pulau kecil diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 8/Permen-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya
dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km2 yang sudah diubah dalam Permen KP No. 53/Permen-KP/2020 Tahun 2020.

Menurut Wihadi, mengacu pada Permen KP No. 8/Permen-KP/2019, pemanfaatan pulau kecil dan perairan di sekitarnya tidak hanya terbatas pada apa yang disebut dalam ketentuan tersebut. Akan tetapi, lanjutnya, dimungkinkan adanya pemanfaatan dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kegiatan pertambangan mineral.

Sementara itu, dukungan masyarakat terhadap kelanjutan operasi PT GKPterus bermunculan, salah satunya dari organisasi masyarakat Kerukunan Keluarga Sehati (KKS) Desa Mosolo Raya. Ormas tersebut menyatakan sikap tegas bahwa PT GKP telah memberikan dampak nyata bagi perbaikan kehidupan masyarakat di sana . "Kami juga mengimbau pemerintah dan para pemangku
untuk terus mengutamakan kepentingan kesejahteraan masyarakat Wawonii secara luas yang membutuhkan lapangan pekerjaan,? tegas Ketua KKS, Asman.

Dukungan juga dilontarkan Aliansi Mahasiswa Masyarakat Wawonii Bersatu (AM2WB) yang mendeklarasikan dukungan kepada PT GKP atas kontribusi perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi lokal. "Kami meminta pemerintah memperhatikan nasib masyarakat Wawonii yang menginginkan lapangan pekerjaan. Kami berharap seluruh elemen masyarakat mendukung keberlanjutan operasional PT GKP," ujarKetua Forum AM2WB Sulvan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan keyakinannya terhadap kemampuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam mengelola sektor pertambangan.

Menurut Pigai, PBNU memiliki keunggulan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keagamaan, spiritual, dan kemanusiaan.

"Mengenai NU, dalam tambang, menurut saya, saya tidak ragu. Karena mereka punya dasar agama," ujar Pigai dalam pertemuan dengan PBNU, di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Pigai mengatakan, NU berpegang teguh pada dasar agama yang nilainya memuliakan manusia, memuliakan alam semesta, dan memuliakan Tuhan.

"Memuliakan Tuhan, karena itu saya tidak meragukan. Mereka memahami prinsip dan standar HAM Internasional," kata Pigai.

Pigai justru ragu apabila sektor pertambangan dikelola oleh perusahaan asing.

"Saya justru ragu kepada perusahaan internasional yang ada di Indonesia," tambah dia.

Pigai meyakini PBNU akan menjalankan pengelolaan tambang dengan mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia.

Sebab, kata Pigai, PBNU juga punya standar dan cara pandang human rights serta memiliki nilai-nilai spiritualitas yang menghormati HAM.

"Mereka berpedoman pada prinsip dasar yang sudah ada. Mereka sangat paham berbagai deklarasi human rights internasional," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, PBNU menyebutkan pihaknya membentuk PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN) untuk mengelola sebanyak 25 ribu hingga 26 ribu hektar tambang di Kalimantan Timur.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa saham usaha tersebut dimiliki oleh koperasi NU yang dikelola oleh pengurus dan warga.

PBNU saat ini tengah berupaya memenuhi berbagai persyaratan untuk memulai eksplorasi. "Nah soal potensi batu baranya, tentu kita harus menunggu hasil eksplorasinya nanti, karena belum. Sekarang izin untuk eksplorasi itu saja masih baru diproses," katanya di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (4/1/2025).

Gus Yahya menambahkan, terkait reklamasi, pihaknya juga sedang mencari investor untuk membantu pendanaannya.

Jakarta -

Ketidakpastian hukum dalam sektor pertambangan terus menjadi sorotan karena berpotensi merusak iklim investasi di Indonesia.

Isu ini semakin relevan setelah kasus korupsi PT Timah mencuat, di mana dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan dihitung sebagai kerugian negara dan dijadikan dasar untuk tindak pidana korupsi.

Ali Ahmudi Achyak, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), menyatakan bahwa kepastian hukum adalah kebutuhan utama bagi pelaku bisnis, termasuk di sektor tambang. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan kontradiksi.

"Hal yang paling sulit di negeri ini adalah kepastian hukum. Padahal, hal yang paling dibutuhkan oleh pelaku bisnis adalah kepastian hukum. Hal ini memunculkan kontradiksi dan berpotensi memunculkan ketidakpastian bisnis di Indonesia," ujar Ali, Selasa (24/12/2024).

Ia menyoroti adanya ketimpangan dalam penerapan hukum. Banyak pengusaha tambang yang patuh terhadap aturan justru terkena dampaknya, sementara pelaku nakal yang merusak lingkungan tetap aman. "Dalam bisnis tambang, sebenarnya sudah ada aturan jelas dalam IUP/IUPK. Tinggal pemerintah menegakkannya dan memberikan keadilan yang sama kepada para pelanggarnya," tambah Ali.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, menyebut pola perhitungan kerugian negara seperti dalam kasus PT Timah sebagai ancaman serius bagi para pelaku usaha tambang.

Dalam kasus ini, dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan dihitung sebagai kerugian negara, sehingga berujung pada tindak pidana korupsi.

"Iya benar, pola perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi timah ini akan menjadi ancaman bagi pelaku usaha tambang. Mereka pun potensial bisa dijerat dengan dalih yang serupa," jelas Bisman.

Ia menambahkan, meskipun dana jaminan reklamasi dan pascatambang tidak membebaskan perusahaan dari tindak pidana, pengaitan dampak lingkungan dengan kerugian negara menciptakan ketidakpastian hukum yang serius.

"Di satu sisi, kita mendukung pemberantasan korupsi sektor pertambangan, namun di sisi lain perlu jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha," tegas Bisman.

Tanggung Jawab Lingkungan dan Kepastian Hukum

Ali Achyak menekankan bahwa tanggung jawab atas dampak lingkungan sudah jadi tanggung jawab perusahaan dengan melakukan penghijauan kembali atau pengelolaan lahan pasca tambang, bukan kerugian negara.

"Dampak lingkungan ditanggung negara jika terkait infrastruktur dasar yang memang menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya atau terjadi force majeur (bencana alam, kerusuhan, dll)," ucapnya.

Dia pun mewanti-wanti, jika ketidakpastian hukum ini berlanjut jelas akan mengganggu iklim investasi di dalam negeri, terlebih pemerintah tengah gencar mendorong hilirisasi sektor energi atau nasional.

"Ketidakadilan dan ketidakpastian hukum ini jelas akan mengganggu iklim investasi usaha ke depan, termasuk sektor pertambangan yang sangat sensitif terhadap masalah hukum," pungkasnya.

(rrd/rrd)