Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memimpin rapat koordinasi percepatan penyediaan sarana dan prasarana (sarpras) dalam rangka percepatan persiapan Sekolah Rakyat. Rapat tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Prasetyo mengungkapkan terdapat 53 lokasi Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Sebanyak 53 cikal Sekolah Rakyat tersebut merupakan aset dari Kementerian Sosial (Kemensos), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

"53 ini yang sudah bangunan sudah ada, yang existing. Ada aset-aset yang punya Kemensos, kemudian ada yang punya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota yang mau kita optimalkan," ujar Prasetyo dalam keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).

Dia mengatakan penyediaan fasilitas pendidikan berkualitas yang bisa diakses oleh masyarakat miskin ekstrem maupun miskin merupakan upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan. Karenanya, meski mengoptimalkan bangunan yang sudah ada, namun tetap membutuhkan beberapa penyesuaian seperti perbaikan dan renovasi.

"Tapi tentunya di situ butuh perbaikan, butuh renovasi, butuh penambahan fasilitas supaya bisa dipakai untuk kegiatan belajar-belajar," ujar Prasetyo.

Pada tahun 2025, kata dia, rencananya akan dibangun 200 Sekolah Rakyat. Selain 53 cikal Sekolah Rakyat yang menggunakan bangunan existing, 147 Sekolah Rakyat akan dibangun bangunan baru.

"Untuk tahun ini direncanakan yang baru kurang lebih di paling tidak mencapai 200 titik. Jadi yang dibangun baru kurang lebih di 140-an," katanya.

Seperti diketahui, nantinya Sekolah Rakyat akan tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan mengacu kepada data sebaran kantong kemiskinan. Mempertimbangkan hal tersebut, maka program Sekolah Rakyat akan diprioritaskan pada area berpenduduk besar dengan angka kemiskinan ekstrem yang tinggi.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jadi kita berusaha targetnya untuk tahun ini akan memulai sebanyak 200 sekolah, tetapi yang 53 sekolah pada posisi sudah siap untuk tahun ini dan hanya membutuhkan perbaikan...,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Sekolah Rakyat diprioritaskan di kantong-kantong garis kemiskinan dalam rangka untuk memutus rantai kemiskinan.

"Sebagaimana yang sudah disampaikan Menteri Sosial (Mensos) bahwa titik-titik kita prioritaskan di kantong-kantong dimana saudara-saudara kita masih banyak berada di garis-garis kemiskinan," ujar Prasetyo Hadi di Jakarta, Senin.

Untuk tahun ini Sekolah Rakyat direncanakan kurang lebih di 200 sekolah, di mana untuk 53 sekolah pada posisi sudah siap sehingga hanya membutuhkan perbaikan dan optimalisasi sedangkan sisanya sebanyak 147 lainnya harus membangun baru.

"Jadi kita berusaha targetnya untuk tahun ini akan memulai sebanyak 200 sekolah, tetapi yang 53 sekolah pada posisi sudah siap untuk tahun ini dan hanya membutuhkan perbaikan, renovasi, optimalisasi, tetapi sisanya 147 lainnya kita harus membangun dari baru," katanya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menghadiri pertemuan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Kementerian PU, Jakarta, pada Senin (14/4) yang juga dihadiri oleh perusahaan-perusahaan BUMN Karya.

Menurut dia, semua melaporkan bahwa persiapan untuk dibukanya Sekolah Rakyat pada bulan Juni yang diharapkan akan bisa terealisasi, setidaknya ada kurang lebih 53 sekolah.

"Jadi hari ini kami berkoordinasi dengan teman-teman di BUMN yang nanti akan bertugas untuk melakukan perbaikan-perbaikan, renovasi-renovasi dari tempat-tempat yang sudah tersedia aset-aset yang kita miliki, baik dimiliki oleh kementerian, lembaga, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten," katanya.

Ada juga beberapa sekolah yang akan dibangun baru berdasarkan usulan-usulan dari Kabupaten yang menyediakan lokasinya.

Terkait anggaran Sekolah Rakyat sedang dihitung semua, tetapi karena ini sudah menjadi keputusan dari pemerintah maka diharapkan anggarannya tidak ada masalah. Hal ini merupakan ikhtiar pemerintah untuk membantu masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

"Kita ingin menyediakan fasilitas pendidikan yang bisa diakses yang kita berharap dengan adanya fasilitas pendidikan ini dapat memutus rantai kemiskinan," ujar Prasetyo Hadi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025