JAKARTA - Peran Polri dalam proses penyidikan harus diperluas. Sebab, Korps Bhayangkara memiliki pengalaman dan sarana prasaran yang mumpuni.

Hal itu disampaikan praktisi sekaligus pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Adi Mansar dalam Seminar Membangun Peradaban Penegakan Hukum di Indonesia bertajuk "Telaah Kritis RUU KUHAP? di Auditorium UMSU

"Polri lembaga satu-satunya yang mempunyai sarana dan prasarana yang mumpuni. Untuk itu peran Polri dalam proses penyidikan harus diperkuat. Dalam RUU KUHAP yang terbaru harus dipertegas porsi dan tupoksi sesama penegak hukum," ujarnya, Rabu (26/2/2025).

Dari 286 Pasal KUHAP ada beberapa pasal yang perlu dikritisi di antaranya, pasal terkait batas usia anak. Pasal yang berkaitan dengan bantuan hukum. Lalu pasal yang berkaitan dengan upaya masyarakat mengontrol Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pra peradilan.

?Terkait kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan, harusnya Polri sebagai lembaga penegak hukum kewenangan penyidikan harus diperluas. Dalam RUU KUHAP ini perlu dipertegas sesama aparat penegak hukum harus didudukkan porsi dan tupoksinya,? bebernya.

Paka Hukum Mahmud Mulyadi mengatakan, asas dominus litis yang sudah diterapkan di beberapa negara belum tentu cocok diterapkan di negara kita. Berhasil tidaknya sistem hukum di suatu negara belum tentu bisa diterapkan di negara lain.

"Kalau kita mengadopsi konsep hukum lain harus disesuaikan dengan kelokalan. Pengambilalihan penyidikan ke Jaksa apakah jadi solusi? Belum tentu," jelasnya.

Mulyadi berharap, kepolisian dan kejaksaan bekerja harmoni dan terpadu. Kalau saling mendominasi kurang bagus. Jika kewenangan penyidikan juga dilakukan oleh Jaksa akan muncul disharmoni antarsesama penegak hukum.

?Kita tetap menginginkan ruang penyidikan harus diberikan ke pihak kepolisian tapi harus dikoreksi. Kita berharap RUU KUHAP ke depan konsepnya bukan pemidanaan lagi,? ujarnya.

Ke depan antar lembaga penegak hukum mampu bisa menciptakan Integrated Criminal Justice System (ICJS) satu visi dalam penegakan hukum dan dituliskan jelas dalam RUU KUHAP.

Alumnus FH UMSU Dedi Kurniawan menanyakan, perlunya mendukung penyidikan sebagai kewenangan di Polri. Sebab secara SDM Polri lebih siap.

?Tapi harus ada perbaikan internal di Polri. Apa kira-kira kebijakan yang diambil untuk memperluas kewenangan penyidikan di Polri dan memperkuat Kewenangan Jaksa?? tanya dia.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Mahmud Mulyadi, menjawab, pengambilalihan penyidikan ke Jaksa belum tentu jadi solusi bagi penegakan hukum di Indonesia. ?Untuk itu, kita berharap agar kepolisian dan kejaksaan bekerja harmoni dan terpadu, tidak ada yang saling mendominasi,?pungkasnya.

JAKARTA - Peran Polri dalam proses penyidikan harus diperluas. Sebab, Korps Bhayangkara memiliki pengalaman dan sarana prasaran yang mumpuni.

Hal itu disampaikan praktisi sekaligus pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Adi Mansar dalam Seminar Membangun Peradaban Penegakan Hukum di Indonesia bertajuk "Telaah Kritis RUU KUHAP? di Auditorium UMSU

"Polri lembaga satu-satunya yang mempunyai sarana dan prasarana yang mumpuni. Untuk itu peran Polri dalam proses penyidikan harus diperkuat. Dalam RUU KUHAP yang terbaru harus dipertegas porsi dan tupoksi sesama penegak hukum," ujarnya, Rabu (26/2/2025).

Dari 286 Pasal KUHAP ada beberapa pasal yang perlu dikritisi di antaranya, pasal terkait batas usia anak. Pasal yang berkaitan dengan bantuan hukum. Lalu pasal yang berkaitan dengan upaya masyarakat mengontrol Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pra peradilan.

?Terkait kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan, harusnya Polri sebagai lembaga penegak hukum kewenangan penyidikan harus diperluas. Dalam RUU KUHAP ini perlu dipertegas sesama aparat penegak hukum harus didudukkan porsi dan tupoksinya,? bebernya.

Paka Hukum Mahmud Mulyadi mengatakan, asas dominus litis yang sudah diterapkan di beberapa negara belum tentu cocok diterapkan di negara kita. Berhasil tidaknya sistem hukum di suatu negara belum tentu bisa diterapkan di negara lain.

"Kalau kita mengadopsi konsep hukum lain harus disesuaikan dengan kelokalan. Pengambilalihan penyidikan ke Jaksa apakah jadi solusi? Belum tentu," jelasnya.

Mulyadi berharap, kepolisian dan kejaksaan bekerja harmoni dan terpadu. Kalau saling mendominasi kurang bagus. Jika kewenangan penyidikan juga dilakukan oleh Jaksa akan muncul disharmoni antarsesama penegak hukum.

Jakarta -

Pemerintah mewajibkan eksportir menyimpan 100% Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di dalam negeri selama satu tahun. Kebijakan ini rencananya berlaku mulai 1 Maret 2025.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan aturan DHE sampai sekarang masih dimatangkan oleh pemerintah. Rencananya, sekembalinya Presiden Prabowo Subianto dari India dan Malaysia kemungkinan aturan itu diteken.

"Sebentar lagi, baru dimatangkan. Mungkin sekembalinya beliau dari lawatan dari luar," ungkap Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Prabowo sebelumnya mengatakan rencananya dalam sebulan lagi aturan DHE dirilis oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan, Rabu 22 Januari 2025 kemarin.

"Ini saya kira (aturan DHE) segera akan keluar dan akan berlaku kurang lebih satu bulan yang akan datang," sebut Prabowo.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan kebijakan DHE sangat logis dan masuk akal. Menurut Prabowo, pengusaha beroperasi dengan dana yang bersumber dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, atas penjualannya berupa DHE dinilai wajar jika disimpan di rekening khusus dalam negeri selama setahun.

"Kita juga dalam waktu dekat akan mewajibkan semua perusahaan yang menerima kredit dari bank, pemerintah, harus menempatkan hasil penjualan ekspornya di bank, di Indonesia. Saya kira ini hanya wajar, ini masuk akal," kata Prabowo.

(hal/ara)

Medan -

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan membagikan paket makanan bergizi gratis kepada siswa di SD Negeri 060937 Medan, Kecamatan Medan Johor. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-75.

Koordinator Imigrasi Berbagi Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Reny Elisabeth Munthe mengatakan kegiatan itu digelar Kamis (16/1/2025). Kegiatan ini merupakan sebagai bentuk kepedulian sosial dan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.

"Sebagai bagian dari peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-75, kami ingin berkontribusi langsung kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Kegiatan ini diharapkan dapat memberi dampak positif, baik dalam segi sosial maupun moral, serta menunjukkan bahwa Imigrasi juga memiliki komitmen dalam berbagi kebahagiaan kepada sesama," kata Reny Elisabeth Munthe dalam keterangannya, Jumat (17/1).

Reny mengatakan kegiatan ini melibatkan jajaran pegawai Imigrasi Medan. Pihaknya menyiapkan paket makan bergizi gratis untuk seluruh murid di SD tersebut. Selain pembagian makan bergizi gratis, kegiatan ini juga diselingi dengan pemberian informasi singkat mengenai Imigrasi dan paspor yang disampaikan oleh pegawai Imigrasi.

"Kami mempersiapkan paket makanan bergizi gratis dengan mempertimbangkan standar gizi dan keamanan makanan sesuai dengan ketentuan, untuk memastikan para siswa mendapatkan asupan yang baik selama mereka menjalani kegiatan belajar mengajar," jelasnya.

Kepala SD Negeri 060937 Suci Dirma Ayu mengucapkan terima kasih kepada Imigrasi Medan. Dia juga menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini karena menurutnya kegiatan tersebut sangat berarti bagi para siswa.

"Kami sangat berterima kasih kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan atas perhatian dan kepeduliannya. Kegiatan berbagi makan bergizi gratis ini sangat berarti bagi siswa-siswi kami. Ini adalah contoh nyata dari rasa solidaritas dan kepedulian sosial yang patut dicontoh oleh semua pihak. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan dan menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya," kata Suci.

(dhm/dhm)

Jakarta -

Heboh siswa kelas 4 SD dihukum belajar di lantai gara-gara menunggak uang sekolah selama 3 bulan dan belum mengambil rapot. Kini, wali kelas disanksi dan dirumahkan oleh pihak yayasan.

"Gurunya ya kita rumahkan dulu lah, tenangkan dirinya," kata Ketua yayasan yang mengelola SD swasta, Ahmad Parlindungan, dilansir detikSumut, Selasa (14/1/2025).

Wali kelas dirumahkan mulai hari ini hingga situasi kondusif. Wali kelas itu diminta untuk menenangkan diri.

"Sudah kita berikan juga sanksi, setelah viral suasana tidak kondusif, jadi saya bilang mulai hari Senin istirahat di rumah sampai tenang sampai kondusif, nanti kelanjutannya disampaikan," ucapnya

Sebelumnya diberitakan, sebuah video menampilkan seseorang siswa sekolah dasar (SD) swasta di Jalan STM, Kota Medan, disuruh belajar di lantai oleh wali kelas. Siswa kelas 4 SD itu disuruh belajar di lantai hanya karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan.

Dalam video yang dilihat, Jumat (10/1), terlihat siswa SD duduk di lantai dalam ruangan kelas. Kemudian perekam video yang ternyata orang tua siswa itu mempertanyakan perihal tersebut kepada wali kelas yang saat itu sedang berada di ruangan belajar.

Orang tua siswa, Kamelia (38), mengatakan jika peristiwa dalam video terjadi pada Rabu (8/1). Anaknya sendiri ternyata telah duduk selama 3 hari di lantai.

"Di hari Rabu, tanggal 6 (Januari) masuk sekolah kan, jadi sekitar 3 hari itu dia memang duduknya di lantai tanpa sepengetahuan saya," kata Kamelia kepada detikSumut, Jumat (10/1).

Simak selengkapnya di sini.

(yld/zap)

MEDAN, KOMPAS.com - Yayasan Abdi Sukma, Kota Medan, menskors guru SD berinisial H.

Hal ini buntut dari video viral, di mana H menghukum muridnya, AM, dengan cara belajar di lantai karena belum membayar tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama tiga bulan.

Sanksi skors itu disampaikan langsung oleh Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan.

"Kesimpulan kita tadi, yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengejar, skorsing sampai waktu yang ditentukan," ujar Ahmad kepada wartawan di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sabtu (11/1/2025).

Disinggung apakah kemungkinan H akan dipecat, pihaknya masih akan berdiskusi dengan petinggi yayasan lainnya.

"Nanti akan kami lihat, karena dia juga bagian dari yang mendapatkan sertifikasi (guru), kita juga tidak mau (itu terjadi pemecatan), tapi kalau ada pembinaan nanti kita buat," ungkap Ahmad.

Selain itu, Ahmad mengatakan, pihaknya sama sekali tidak pernah memerintahkan H untuk menghukum siswa tersebut dengan cara duduk di lantai.

"Dia buat sendiri, jadi tidak ada (instruksi dari kami), yayasan pun tak tahu. Saya tanya kepada kepala sekolah pun tak ada aturan itu, dia (H) bikin sendiri," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan siswa SD dihukum duduk di lantai karena menunggak SPP.

Ibu bocah tersebut, Kamelia, merekam kejadian itu sambil menangis.

Kamelia mengatakan anaknya memang menunggak uang SPP selama tiga bulan, totalnya Rp 180.000.

Kata dia, salah satu faktor anaknya menunggak SPP adalah karena dana Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun akhir 2024 belum cair.

Kemudian, Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu (8/1/2025).

Dia ingin menjual handphone-nya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah.

Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena sudah dua hari dihukum belajar di lantai oleh gurunya dari jam masuk sekolah pukul 08.00 hingga 13.00.

Kala itu, Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu (8/1/2025), dia langsung datang ke sekolah.

Lalu, saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi.

"Saya bilang ke anak saya, 'kejam kali guru mu nak'," baru datang wali kelasnya dan langsung bilang peraturannya," ujar Kamelia menirukan ucapan wali murid anaknya.

Medan -

Sebuah video menampilkan seseorang siswa sekolah dasar (SD) swasta di Jalan STM, Kota Medan, disuruh belajar di lantai oleh wali kelas karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Pihak sekolah pun buka suara terkait peristiwa itu.

"Itu sebenarnya nggak ada peraturan sekolah, miskomunikasi saja sebenarnya. Anak itu kan tidak menerima rapor waktu pengambilan raport dikarenakan dia belum lunas uang SPP," kata Kepala SD Juli Sari, Jumat (10/1/2025).

Meskipun demikian, Juli mengatakan tidak masalah jika siswa itu belum membayar uang sekolahnya. Namun wali kelas tersebut membuat peraturan sendiri jika tidak boleh mengikuti pelajaran jika tidak mengambil rapor.

"Tapi itu tidak menjadi permasalahan dari sekolah sebenarnya, rupanya wali kelasnya membuat peraturan sendiri di kelasnya, bahwasanya kalau anak tidak mengambil rapor tidak dibolehkan mengikuti pelajaran, buat peraturan itu tanpa kompromi dulu dengan sekolah," ucapnya.

Juli menyebutkan jika dia telah meminta maaf kepada orang tua siswa atas peristiwa itu di hari kejadian. Menurutnya, masalah itu sudah diselesaikan dan anak tersebut tetap sekolah usai kejadian.

"Ada (kepsek panggil wali kelas), kan kejadian itu orang tuanya (siswa) kan nangis-nangis, kami bawa ke kantor kami tanya kronologinya, udah kami selesaikan hari itu juga, saya sebagai kepala sekolah sebagai pihak dari wali kelas memohon maaf sama orang tuanya, anak itu tetap sekolah sampai sekarang tetap sekolah di sekolah" ujarnya.

Pihak sekolah telah mengadakan rapat hari ini untuk membahas permasalahan itu. Wali kelas tersebut juga telah diberikan peringatan.

"Kami tadi sudah rapat sama guru-guru dan koordinator yayasan, sudah diperingatin, sudah ada tertulisnya, nanti insyaallah Senin kami juga ada rapat lagi dengan Ketua Yayasan, Bendahara Yayasan," sebutnya.

Selain itu, pihak yayasan akan mengadakan rapat lagi pada Senin (13/1). Nantinya akan disampaikan terkait hasil rapat tersebut.

"Itu (pemecatan) keputusan dari yayasan, saya tidak berani membilang iya atau tidak karena kan nanti Senin kami rapat lagi, bicara lagi gimana keputusannya yang baik untuk sekolah dan untuk ibu itu," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, sebuah video menampilkan seseorang siswa sekolah dasar (SD) swasta di Jalan STM, Kota Medan, disuruh belajar di lantai oleh wali kelas. Siswa kelas 4 SD itu disuruh belajar di lantai hanya karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan.

Dalam video yang dilihat, Jumat (10/1), terlihat siswa SD duduk di lantai dalam ruangan kelas. Kemudian perekam video yang ternyata orang tua siswa itu mempertanyakan perihal tersebut kepada wali kelas yang saat itu sedang berada di ruangan belajar.

Orang tua siswa, Kamelia (38), mengatakan jika peristiwa dalam video terjadi pada Rabu (8/1). Anaknya sendiri ternyata telah duduk selama 3 hari di lantai.

"Di hari Rabu, tanggal 6 (Januari) masuk sekolah kan, jadi sekitar 3 hari itu dia memang duduknya di lantai tanpa sepengetahuan saya," kata Kamelia kepada detikSumut, Jumat (10/1/2025).

Kamelia pun menceritakan kronologi dia mengetahui anaknya duduk di lantai saat belajar. Kamelia menyebutkan wali kelas membuat peraturan jika siswa yang belum mengambil rapor tidak boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar.

"Jadi gini ceritanya, saya memang belum melunasi uang SPP awalnya, tapi wali kelasnya itu kan membuat peraturan kalau sudah terima raport baru muridnya bisa mengikuti pelajaran," sebutnya.

Peraturan itu kemudian diketahui dibuat sendiri oleh wali kelas tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Anak Kamelia sendiri belum bisa mengambil rapor karena masih menunggak uang sekolah selama 3 bulan.

Kamelia mengaku sudah berkomunikasi dengan wali kelas jika dia belum bisa datang ke sekolah. Dirinya berniat menjual handphone-nya agar bisa melunasi uang sekolah kedua anaknya di sekolah itu.

Sedangkan, anaknya yang lain disebut tidak mendapat perlakuan seperti itu meskipun belum membayar uang sekolah.

"Saya sudah koordinasi hari Selasa-nya, saya bilang ibu izin saya belum bisa datang, itu rencana kemarin saya mau sempat jual HP untuk bayar uang sekolah biar (anak) dapat raport," ucapnya.

(astj/astj)

Medan -

Sebuah video menampilkan seseorang siswa sekolah dasar (SD) swasta di Jalan STM, Kota Medan, disuruh belajar di lantai oleh wali kelas karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Medan bakal melakukan klarifikasi kepada guru yang bersangkutan.

"Nanti kami dari Dinas Pendidikan menindaklanjuti setelah kami klarifikasi ke yang bersangkutan," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan Benny Sinomba Siregar, Jumat (10/1/2025).

Pihaknya bakal menyampaikan hasil klarifikasi tersebut nantinya. Benny belum menanggapi banyak soal peristiwa itu.

"Ya lagi kami proses juga, nanti detailnya kami sampaikan," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, sebuah video menampilkan seseorang siswa sekolah dasar (SD) swasta di Jalan STM, Kota Medan, disuruh belajar di lantai oleh wali kelas. Siswa kelas 4 SD itu disuruh belajar di lantai hanya karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan.

Dalam video yang dilihat, Jumat (10/1), terlihat siswa SD duduk di lantai dalam ruangan kelas. Kemudian perekam video yang ternyata orang tua siswa itu mempertanyakan perihal tersebut kepada wali kelas yang saat itu sedang berada di ruangan belajar.

Orang tua siswa, Kamelia (38), mengatakan jika peristiwa dalam video terjadi pada Rabu (8/1). Anaknya sendiri ternyata telah duduk selama 3 hari di lantai.

"Di hari Rabu, tanggal 6 (Januari) masuk sekolah kan, jadi sekitar 3 hari itu dia memang duduknya di lantai tanpa sepengetahuan saya," kata Kamelia kepada detikSumut, Jumat (10/1/2025).

Kamelia pun menceritakan kronologi dia mengetahui anaknya duduk di lantai saat belajar. Kamelia menyebutkan wali kelas membuat peraturan jika siswa yang belum mengambil rapor tidak boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar.

"Jadi gini ceritanya, saya memang belum melunasi uang SPP awalnya, tapi wali kelasnya itu kan membuat peraturan kalau sudah terima raport baru muridnya bisa mengikuti pelajaran," sebutnya.

Peraturan itu kemudian diketahui dibuat sendiri oleh wali kelas tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Anak Kamelia sendiri belum bisa mengambil rapor karena masih menunggak uang sekolah selama 3 bulan.

Kamelia mengaku sudah berkomunikasi dengan wali kelas jika dia belum bisa datang ke sekolah. Dirinya berniat menjual handphone-nya agar bisa melunasi uang sekolah kedua anaknya di sekolah itu.

Sedangkan, anaknya yang lain disebut tidak mendapat perlakuan seperti itu meskipun belum membayar uang sekolah.

"Saya sudah koordinasi hari Selasa-nya, saya bilang ibu izin saya belum bisa datang, itu rencana kemarin saya mau sempat jual HP untuk bayar uang sekolah biar (anak) dapat raport," ucapnya.

(astj/astj)

Jakarta -

Seorang prajurit Baret Hijau atau tentara pasukan elite khusus Amerika Serikat (AS) meninggal bunuh diri di dalam cybertruck yang terbakar. Biro Investigasi Federal (FBI) memastikan prajurit itu menderita stres pascatrauma (Post-traumatic stress disorder/PTSD), tidak terkait dengan terorisme.

Dilansir AFP, Minggu (5/1/2025) cybertruck itu terbakar di luar hotel Trump di Las Vegas. Pria itu adalah Matthew Livelsberger (37). Livelsberger merupakan seorang anggota pasukan khusus elit AS. Ia diketahui menembak dirinya sendiri pada saat Tahun Baru di dalam kendaraan Tesla sewaan yang penuh dengan wadah bahan bakar dan kembang api, yang meledak.

Tujuh orang di sekitar area valet Trump International Hotel yang berdinding kaca terluka dalam ledakan itu.

"Meskipun insiden ini lebih bersifat publik dan lebih sensasional dari biasanya, pada akhirnya tampaknya ini adalah kasus bunuh diri tragis yang melibatkan seorang veteran tempur yang sangat terhormat yang berjuang melawan PTSD dan masalah lainnya," kata Agen Khusus FBI Spencer Evans dalam konferensi pers pada hari Jumat (3/1/2025).

Penyidik mengatakan bahwa mereka masih memeriksa perangkat Livelsberger. Namun, sejauh ini mereka telah menemukan dua surat di teleponnya yang di dalamnya ia berbicara tentang "beban" telah merenggut nyawa, di antara masalah lainnya.

Evans memastikan bahwa Livelsberger tidak menaruh dendam pada Presiden terpilih AS Donald Trump. Mesikupun cybertruck itu diledakkan di depan Trump di Las Vegas.

Ia mengatakan para penyeidik "tidak menemukan hubungan apa pun antara subjek ini dan organisasi teroris lainnya." Ia mengatakan beberapa masalah pribadi dan keluarga mungkin menjadi penyebab insiden itu.

Jasad Livelsberger terbakar hingga tak dapat dikenali, tetapi Sheriff Las Vegas Kevin McMahill mengatakan pihak berwenang telah mengonfirmasi melalui catatan gigi dan DNA bahwa ia memang orang yang meninggal di dalam cybertruck.

Ia mengatakan para penyelidik masih berupaya untuk menetapkan urutan kejadian yang tepat di dalam cybertruck, tetapi untuk saat ini tampaknya Livelsberger menembak dirinya sendiri hingga tewas dan ledakan yang menyulut truk itu terjadi "bersamaan."

Evans juga mengatakan lagi bahwa penyidik tidak menemukan kaitan antara ledakan itu dan serangan mematikan di New Orleans yang juga terjadi pada 1 Januari.

Dalam serangan itu, seorang veteran tentara AS yang setia kepada kelompok jihadis ISIS menabrak kerumunan orang yang sedang merayakan Tahun Baru dengan sebuah truk, menewaskan 14 orang sebelum ditembak mati oleh polisi.

(rdp/imk)

"Termasuk kerugian-kerugian Ibu Supriyani juga harus ada pihak yang bertanggung jawab, nanti kita akan sampaikan (langkah selanjutnya),"

Kendari (ANTARA) - Tim Kuasa hukum guru honorer SDN 4 Baito Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Supriyani tengah mengatur strategi untuk melapor balik keluarga Aipda Wibowo Hasyim usai divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Andoolo atas dugaan penganiayaan anak Wibowo inisial D (8).

Kuasa Hukum Supriyani, Andri Darmawan saat ditemui di Konawe Selatan, Senin, mengatakan bahwa yang utama usai putusan bebas yang dijatuhkan Supriyani, pihaknya akan mendiskusikan terkait dengan bagaimana dengan tanggung jawab atas memulihkan nama baik kliennya.

"Bahwa bagaimana memulihkan dan merehabilitasi Ibu Supriyani, artinya bahwa Ibu Supriyani selama ini sudah ter-stigma melakukan kekerasan kepada anak, nah dengan ada putusan tadi membuktikan jika Ibu Supriyani tidak pernah melakukan itu," kata Andri Darmawan.

​​​​​​​Dia menyebutkan bahwa selain nama baik Supriyani yang harus dipulihkan dan direhabilitasi, pihaknya juga akan menuntut terkait dengan kerugian yang dialami oleh Supriyani selama perkara itu ditangani, mulai dari penyidikan hingga proses pengadilan dan putusan oleh majelis hakim.

"Termasuk kerugian-kerugian Ibu Supriyani juga harus ada pihak yang bertanggung jawab, nanti kita akan sampaikan (langkah selanjutnya)," ujarnya.

Andri Darmawan mengungkapkan bahwa pihaknya juga akan mendiskusikan terkait dengan rencana lapor balik keluarga Aipda Wibowo Hasyim, dan dipastikan akan melakukan perlawanan balik terhadap pelapor.

"Nanti kita akan formulasikan akan bagaimana untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani, yang akan kita bahas nanti khususnya terkait dengan kerugian Ibu Supriyani selama ini, nanti kita akan sampaikan," ungkap Andri Darmawan.

Ia juga menjelaskan terkait dengan dugaan rekayasa kasus dalam penanganan perkara Supriyani oleh pihak kepolisian. Saat ini pihaknya tengah menunggu hasil keputusan kode etik oknum polisi yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

"Kita akan tanyakan bagaimana perkembangan etiknya, termasuk kalau misalnya di sini ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak, karena ini masih ada diberi waktu jaksa untuk , misalnya dia kasasi atau bagaimana," jelas Andri Darmawan.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Seorang ibu menghukum putranya yang berkebutuhan khusus karena lahap pizza yang dipesan tanpa menyisakan untuk kakak dan ayahnya. Aksinya menuai pro kontra.

Sebagai ibu, pasti menginginkan anak-anaknya terpenuhi kebutuhan makannya. Karenanya, ketika ada sebuah makanan, maka setiap anggota keluarga harus membagi rata.

Namun, ibu asal Kanada ini mengalami kejadian yang membuatnya bingung sekaligus kesal. Dikutip dari Percolately (21/11/24) ia memiliki satu putra (14) dan satu putri (17).

Putranya tersebut mengidap Autism Spectrum Disorder (ASD) yang mengganggu perkembangan saraf. Putranya punya kebiasaan makan lebih banyak daripada orang seusianya.

Namun, dia tidak kelebihan berat badan sehingga dokter tak menganggap ini sebagai masalah. Justru masalahnya ada pada keluarga itu sendiri.

Ibu Hukum Putra Berkebutuhan Khusus Gegara Lahap Habis Pizza Foto: iStock

Selama bertahun-tahun ketika ia memesan makanan, putranya lupa menyadari bahwa makanan yang dipesan adalah untuk seluruh keluarga. Bukan hanya dia seorang.

"Saya dan suami sudah beberapa kali membicarakan hal ini dengannya dan biasanya dia hanya memberikan permintaan maaf setengah hati," ujarnya seperti yang diceritakan di X.

Pada hari Jumat, putri saya ada tugas tambahan sepulang sekolah, jadi dia harus mengendarai sendiri. Sementara putranya naik bus setelah pulang sekolah.

Putranya bilang lapar, jadi ia memesan pizza dan meminta putranya untuk menyisakan untuk ayah dan kakaknya. Saya hanya mengambil sepotong dan itu cukup bagi saya.

"Biasanya anak perempuan saya tidak makan banyak sekitar 1-2 potong saja, begitu juga dengan suami saya. Jadi paling tidak akan menyisakan 5 potong besar untuknya," tulisnya lagi.

Ibu Hukum Putra Berkebutuhan Khusus Gegara Lahap Habis Pizza Foto: iStock

Namun, putranya malah menghabiskan seluruh pizza. Ketika putrinya pulang ke rumah dalam keadaan lapar, ia terlihat kesal karena melihat kotak pizza yang kosong.

"Saya sangat marah kepada putra saja dan akhirnya memotong tabungan dia untuk menggangganti uang pizza yang dihabiskannya sendiri," ujarnya lebih lanjut.

Putrinya berpikir itu adalah hukuman yang tepat. Pasalnya ini adalah kali ketiga hal tersebut terjadi di keluarganya. Unggahannya ramai menuai pro kontra dari netizen.

"Gak tega deh tapi, apa kamu kuran memberinya makan makanya dia jadinya kayak menghabiskan semua makanan," tulis netizen.

"Pasti rumit di posisi Anda, saya yakin Anda tidak bermaksud menghukumnya," tulis netizen lainnya.

Menjawab tanggapan netizen yang menyebut anaknya kurang diberi makan, wanita itu menjelaskan bahwa di kulkasnya ada banyak makanan.

"Ada makanan ringan, bahan-bahan masak, buah, dan makanan siap santap. Tapi putra saya selalu menolak dia lebih memilih makan pizza," tutupnya.

(raf/odi)

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menemui Jaksa Agung, ST Burhanuddin, hari ini. Keduanya membahas sejumlah hal, termasuk terkait pengembalian narapidana ke negara asalnya.

Pertemuan digelar di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024). Agus mengatakan pihaknya membahas perihal permintaan dari sejumlah negara kepada Indonesia untuk melakukan transfer of prisoner atau mengembalikan terpidana ke negara asalnya.

"Tadi termasuk itu yang kami bahas, masalah transfer of prisoner. Yang ada permintaan dari negara, beberapa negara kepada pemerintah Indonesia," kata Agus.

"Tentunya ini masih dalam pembahasan dari aspek hukum," sambungnya.

Tak hanya itu, Agus menyebutkan pertemuan ini juga membahas peralihan penugasan yang akan dilimpahkan dari Kementerian Impias ke Kejaksaan Agung (Kejagung), termasuk pengembangan sumber daya manusia (SDM). Agus mengatakan pihaknya meminta pendampingan kepada Kejaksaan Agung dalam setiap program kerja.

"Syukur alhamdulillah kami sudah diskusikan dan mendapat dukungan dari Jaksa Agung untuk sama-sama kita bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian, terima kasih," kata Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Burhanuddin mengatakan pertemuannya dengan Agus merupakan bentuk sinergitas antara Kejagung dan Kementerian Impias. Hal ini, kata Burhanuddin, dilakukan untuk melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Ada beberapa hal yang tadi kami bicarakan dan pada intinya adalah sinergitas kerja sama yang baik antara Kejaksaan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam rangka kita melaksanakan tugas-tugas pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Burhanuddin.

Tonton juga Video: Mentrans Temui Jaksa Agung, Minta Pendampingan Demi Cegah Korupsi

[Gambas:Video 20detik]

(whn/dhn)