Presiden Prabowo Subianto resah dengan aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu iklim berbisnis di tanah air. Sederet keluhan juga terungkap soal investasi terganggu karena premanisme ormas.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menurutnya, Prabowo dan jajaran kabinet sudah sangat berang dengan aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas.

"Terus terang kita juga merasakan keresahan, karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme-premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat. Justru ini tidak menciptakan iklim usaha yang kondusif. Jadi pak presiden, pemerintah, betul-betul resah," ungkap Prasetyo saat berbincang bersama wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prabowo sudah berkoordinasi langsung dengan Kejaksaan Agung dan Polri untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Terutama untuk mengupayakan pembinaan terhadap ormas agar tidak mengganggu iklim investasi dan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Prasetyo yang juga merupakan Juru Bicara Presiden mengungkapkan apabila ada tindak pidana yang dilakukan pada praktik premanisme ormas di tengah masyarakat, pemerintah tak tanggung-tanggung akan melakukan penegakan hukum.

"Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga, kan harus kita evaluasikan," ujar Prasetyo.

Pemerintah Mau Bentuk Satgas

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyatakan pemerintah akan membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Satgas ini akan melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas bermasalah. Satgas ini terdiri dari TNI, Polri dan seluruh instansi terkait dalam satu komando.

Budi Gunawan juga menyampaikan keberadaan ormas-ormas bermasalah telah nyata mengganggu iklim investasi dan menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia beberapa waktu ini. Akibatnya, target pembangunan yang ditetapkan pemerintah jadi terhambat.

"Tindakan-tindakan mereka menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kita harus bertindak tegas dan terukur," tegas Budi Gunawan dalam keterangannya.

Dia juga menyatakan pemerintah tidak akan ragu menindak tegas berbagai bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu investasi serta ketertiban umum.

Simak juga video "Kemendagri Akan Cabut Izin Ormas yang Terlibat Premanisme" di sini:

Saksikan pula video "detikSore On Location, Live Music hingga Tanda Tangan MoU Bebas Stunting" di sini:

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menjadi bagian dari Satgas Premanisme Terpadu untuk menindak tegas ormas yang melanggar hukum. Kemendagri akan menindak tegas ormas yang tidak berbadan hukum.

"Satgas (leading sektor) Kemenko Polkam, Kemendagri salah satu bagian," kata Mendagri Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Tito menjelaskan tugas Satgas Premanisme Terpadu itu secara umum untuk menegakkan aturan yang sudah ada terkait penindakan ormas. Tito menjelaskan ormas yang berbadan hukum akan ditindak oleh Kementerian Hukum, HAM, dan Imipas, sementara pihaknya akan menindak ormas yang tidak berbadan hukum.

"Jadi satgas ini lebih utamanya bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada, jadi siapa yang berbuat apa," kata Tito.

"Kalau pidana otomatis penegak hukum kepolisian, kalau yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum. Kemudian yang terdaftar di Kemendagri otomatis dari Kemendagri," lanjut Tito.

Tito mengungkap salah satu sanksi yang akan diberikan yakni mencabut status ormas. Dampaknya, kata dia, ormas tersebut tidak akan mendapatkan fasilitas pemerintah.

"Salah satu sanksinya adalah membuat surat untuk melepaskan status keterdaftarannya, apa risikonya ormas yang tidak terdaftar, tidak terdaftar ya tidak mendapat pelayanan fasilitas pemerintah, dana hibah lah pokoknya," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Polkam Budi Gunawan mengungkap pemerintah akan menindak tegas ormas yang melawan hukum. Sebagai upaya konkret, pemerintah akan membentuk Satuan Tugas Terpadu.

"Kami akan segera membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas serta melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas bermasalah yang mengganggu keamanan dan menghambat investasi. Satgas ini akan melibatkan TNI, Polri, dan seluruh instansi terkait dalam satu komando yang terpadu dan responsif," kata Budi dikutip laman resmi Kemenko Polkam.

Langkah ini diambil sejalan dengan agenda strategis nasional yang menempatkan stabilitas keamanan sebagai prasyarat utama percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing investasi nasional.

"Negara hadir secara nyata untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Kita ingin masyarakat dan pelaku usaha terlindungi dan Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Saksikan Live DetikSore:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya