MALANG, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) kembali menghadirkan saksi fakta pada sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa selebgram Isa Zega kepada pengusaha Shandy Purnamasari di Pengadilan Negeri Kepanjen, Rabu (16/4/2025).

Kali ini, saksi fakta yang dihadirkan adalah aktris Nikita Mirzani.

Nikita memberikan kesaksian melalui saluran daring dari tahanan Polda Metro Jaya lantaran statusnya sebagai tersangka dalam kasus yang lain.

Selama memberi kesaksian, persidangan cukup panas akibat Nikita Mirzani dan kuasa hukum Isa Zega, Pitra Romadoni Nasution, tampak bersitegang pada sesi tanya jawab.

Salah satu perdebatannya ketika Pitra menyinggung status Nikita Mirzani sebagai tersangka.

Sedangkan Nikita Mirzani tampak tersinggung karena kapasitasnya pada persidangan itu sebagai saksi.

Perdebatan mereda saat Ketua Majelis Hakim, Ayun Kristiyanto, meminta Pitra tidak menyinggung status tersangka Nikita Mirzani.

"Saya harap pertanyaannya langsung pada substansinya saja. Tidak perlu bersayap," terangnya.

Pada kesaksiannya, Nikita Mirzani menyampaikan bahwa dirinya sempat ditelepon oleh Shandy Purnamasari saat Isa Zega memposting konten-konten yang diduga menyudutkan Shandy.

"Dalam telepon itu, Shandy bercerita bahwa Isa Zega menyudutkannya secara membabi buta, dan setiap hari," ungkapnya.

Nikita Mirzani mengatakan, pihaknya juga tahu video unggahan Isa Zega yang menyumpahi anak yang sedang dikandung Shandy cacat.

"Shandy saat itu memang kondisi hamil. Terdakwa memposting video menyumpahi anak mbak Shandy cacat. Saat video beredar di TikTok, mbak Shandy pendarahan dua kali. Ia juga sempat video call pada saya saat berada di rumah sakit," bebernya.

Nikita juga menyebut bahwa ia juga disinggung dalam rangkaian konten yang diunggah Isa Zega dengan sebutan 'Idung Jambu'.

Nikita memastikan bahwa sebutan 'Idung Jambu' ditujukan kepadanya.

Sebab, jauh sebelumnya, ia juga pernah berseteru dengan Isa Zega dan menyebutnya dengan kata yang sama. 'Idung Jambu'.

"Ia pernah bersamalah dengan saya saat ia menghina anak saya. Terdakwa pun menyebut saya dengan 'Idung Jambu'," bebernya.

Begitu pun sebutan 'Bapak Peri' pada rangkaian konten yang diunggah Isa Zega, Nikita Mirzani juga memastikan bahwa sebutan itu ditujukan kepada dr. Oky Pratama.

Pasalnya, sebutan 'Bapak Peri' yang ditujukan kepada dr. Oky tersebut pertama kali dipopulerkan olehnya.

"Saya memastikan bahwa sebutan 'Bapak Peri' itu ditujukan kepada dr. Oky Pratama, karena yang mempopulerkan saya," terangnya.

"Di sisi lain, saat itu ia berkomunikasi dengan dr. Oky untuk minta nomor Shandy Purnamasari," tambahnya.

Sementara itu, Isa Zega menyebut persidangan dalam agenda pemeriksaan saksi Nikita Mirzani itu seperti ruang kanak-kanak.

Sebab, menurutnya, Nikita Mirzani kurang menghargai Pengadilan Negeri Kepanjen.

"Giliran pertanyaan dari jaksa dia mengalir kayak air terjun. Giliran ditanya pengacara, saya tidak mau menjawab. Bahkan berbelit-belit," katanya.

Ia berpendapat bahwa persidangan itu seharusnya dipotong oleh majelis hakim.

"Seharusnya kalau sudah seperti itu, Bapak yang Mulia Hakim meng-cut saja, karena susah diajak bicara," bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Isa Zega dan Shandy Purnamasari berseteru hingga berlanjut ke meja hukum.

Perseteruan itu bermula saat Isa Zega diduga mencemarkan nama baik Shandy Purnamasari dan merek produk kecantikan miliknya, MS Glow, melalui media sosial.

Kejadian itu bermula ketika Shandy Purnamasari dihubungi dr. Oky Pratama pada 14 September 2024, menyampaikan bahwa Isa Zega meminta nomor teleponnya.

Mulanya, Shandy sempat menolak karena pihaknya tidak mengenal Isa Zega.

Beberapa waktu kemudian, pada 17–18 September 2024, Isa Zega diduga mengunggah konten di media sosial bernada menyudutkan produk milik Shandy, MS Glow.

Setelah itu, Isa kembali meminta nomor telepon Shandy melalui Dokter Oky.

"Tiga kali dia meminta nomor saya melalui dr. Oky. Akhirnya, ketiga kalinya saya izinkan," jelas Shandy dalam kesaksiannya beberapa waktu lalu.

Komunikasi antara keduanya pun terjadi mulai 11-12 Oktober. Dalam komunikasi itu, Isa Zega meminta bertemu dengan Shandy.

Namun, Shandy menolak karena posisinya masih berada di Malang.

Dalam kesempatan itu, Shandy mengonfirmasi kenapa Isa mengunggah konten tentang MS Glow.

“Mami, kenapa naikin MS Glow lagi? Ia membalas, kan kita belum ketemu,” bebernya.

Berlanjut, Isa Zega diduga semakin melakukan pencemaran nama baik Shandy melalui media sosialnya, hingga sempat menyumpahi anaknya yang sedang dikandungnya cacat.

"Setiap hari terdakwa melakukan bullying, melakukan fitnah. Hingga saya mengalami pendarahan sebanyak tiga kali, sampai saya opname," tuturnya.

Demikian salah satu potongan konten Isa Zega yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ari Kuswadi, dalam sidang pembacaan dakwaan beberapa waktu lalu.

Atas perbuatan itu, JPU mengancam Isa Zega dengan ancaman pidana sesuai Pasal 45 ayat (10) huruf a juncto Pasal 27B ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tudingan ijazah palsu telah fitnah yang meluas. Dia mempertimbangkan akan membuat laporan.

"Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum," katanya setelah menerima massa Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) di kediamannya, Sumber, Banjarsari, Solo, dilansir detikJateng, Rabu (16/4/2025).

Ditanya siapa yang akan dilaporkan terkait tudingan ijazah palsu, Jokowi belum ingin mengungkapkan. Dia menyerahkan ke kuasa hukum.

"(Yang dilaporkan siapa) nanti, biar disiapkan oleh kuasa hukum. Akan kami segera putuskan, nanti kuasa hukum yang akan melihat," tuturnya.

Mengenai kedatangan massa di rumahnya, Jokowi menyebut bahwa pihaknya menerima keinginan dari massa.

"Ya alhamdulillah sudah saya terima, tadi di dalam rumah. Apa pun, beliau-beliau ini ingin silaturahim, tentu saya terima dengan baik," tuturnya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video: Tim Hukum Jokowi: Tuduhan Ijazah Palsu Sangat Menyesatkan!

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kuasa Hukum Aufaa Luqmana Re A, Arif Sahudi, menjawab pihak Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mempertanyakan kerugian yang dialami Aufaa terkait mobil Esemka. Arif menegaskan Aufaa dirugikan oleh Jokowi sejak masih SMA.

"Kerugian Aufaa itu muncul diawali sejak SMA," kata Arif saat dihubungi, Sabtu (12/4/2025).

Arif mengatakan Aufaa sudah dirugikan karena terlanjut tidak berkuliah untuk membuka usaha angkutan barang kos. Ia menyebut Aufaa memilih pikap Esemka untuk melancarkan usahanya.

"Lulus sengaja tidak kuliah karena ingin belajar jadi pengusaha angkutan barang kos, karena bertempat tinggal di belakang kampus UNS. Dengan niat itu tentu butuh armada yang harga murah agar segera memperoleh keuntungan dan jatuh pilihan ke pick up Esemka," ucapnya.

Namun, Arif mengatakan mobil pikap Esemka itu tidak kunjung ada. Karena itu, Aufaa pun dirugikan imbas ketiadaan mobil Esemka tersebut.

"Dengan nggak ada mobil pikap esemka maka keuntungan dan potensi keuntungan semakin hilang, itulah kerugiangannya," jelasnya.

Arif pun meminta pihak Jokowi untuk belajar dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka terkait bisnis. "Saran saya kuasa hukum sana untuk belajar ke Mas Gibran tentang keuntungan dan kerugian dalam berbisnis," imbuh dia.

Pernyataan Pihak Jokowi

Sebelumnya, Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, mempertanyakan kerugian yang dialami Aufaa terkait mobil Esemka.

"Kalau dia bicara kerugian tentu saja kalau saya memberikan pendapat kan terlalu prematur ya, jadi siapa yang mendalilkan ya dia wajib membuktikan kan begitu. Apakah benar terkait dengan adanya wacana yang selama ini digulirkan mengenai mobil nasional Esemka tersebut, tiba-tiba dia mengalami kerugian kan begitu," kata Irpan ditemui di Sumber, Banjarsari, Solo, seperti dilansir detikJateng, Jumat (11/4).

Irpan mengatakan bahwa mobil Esemka itu diwacanakan saat Aufa masih berusia 6 tahun. Dia menyebut Jokowi memunculkan ide mobil nasional itu tahun 2012.

"Sebab kalau saya melihat dari segi usianya ya ketika mobil Esemka untuk diwacanakan sebagai mobil nasional yang bersangkutan umurnya 6 tahun ya, umurnya 6 tahun itu. Karena 2006 dia lahir, 2012, Pak Jokowi memunculkan ide bagaimana agar mobnas SMK itu bisa diproduksi secara massal, dikurangkan seperti itu," jelasnya.

Selain itu, Irpan mengatakan Jokowi tidak mengenal Aufaa Luqmana Re A. Meskipun, diakuinya, Jokowi mengetahui Aufaa merupakan putra dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Aufa adalah adik dari Almas Tsaqibbirru Re A, penggugat batas usia pancalonan presiden dan wakil presiden ke MK.

"Oh dengan penggugat tidak, tidak mengenal. Jadi tepatnya penggugat itu putranya Pak Boyamin ya, Pak Boyamin," jelasnya.

Sebelumnya, Aufaa Luqmana Re A melayangkan gugatanmelalui Pengadilan Negeri (PN) Solo. Aufaa menuntut ganti rugi wanprestasi sebesar Rp 300 juta karena tak bisa membeli mobil Esemka.

Gugatan itu diajukan secara online dengan nomor pendaftaran online PN SKT-08042025051, Selasa (8/4). Aufaa menggugat Jokowi karena telah memprogramkan Esemka sebagai mobil nasional saat menjabat Presiden.

Kuasa hukum Aufaa, Sigit N Sudibyanto mengatakan, kliennya adalah anak dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Ayahnya dikenal sebagai advokat dan aktivis asal Solo.

"Aufaa adalah anak nomor tiga Mas Boyamin. Adiknya Almas (Tsaqibbirru)," kata Sigit, saat dihubungi detikJateng, Selasa (8/4/2025).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sidang perkara pencemaran nama baik yang menyeret selebgram Adrena Isa Zega di PN Kepanjen terus bergulir. Dalam sidang eksepsi, Isa menilai perkaranya salah alamat dan seharusnya batal demi hukum.

Kuasa hukum Isa Zega Pitra Romadoni Nasution mengatakan, terkait adanya persoalan locus delicti atau tempat kejadian perkara hingga kliennya Isa Zega harus menjalani persidangan di PN Kepanjen.

Karena berdasarkan dugaan tindak pidana terjadi di wilayah PN Kepanjen yang disampaikan jaksa penuntut dalam surat dakwaan. Padahal, dalam keterangan pelapor bahwa tempat kejadian berada di wilayah Jakarta Selatan. Sehingga, perkara yang menjerat Isa Zega semestinya batal demi hukum.

"Yang menjadi persoalan adalah ketika jaksa penuntut umum, menuntut Isa Zega dengan tempat terjadinya peristiwa pidana ini, dugaannya di Kepanjen (PN Kepanjen). Padahal sesuai dengan keterangan daripada pelapor peristiwanya itu di Jakarta Selatan," ujar Pitra kepada wartawan di PN Kepanjen, Selasa (11/3/2025).

"Artinya dari locus delictinya saja sebetulnya tidak berkesesuaian. Sehingga sudah sepatutnya, dakwaan daripada jaksa penuntut umum ini batal demi hukum, karena yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," sambung Pitra.

Dengan locus delicti yang berada di Jakarta Selatan, menurut Pitra seharusnya pelaporan dugaan tindak pidana dapat dilakukan di Polda Metro Jaya ataupun Polres Jakarta Selatan.

Pitra menyesalkan ketika melihat jaksa penuntut umum seakan memaksakan perkara dengan surat dakwaan yang dinilai cukup prematur. Selain proses administrasi jalannya perkara dinilai begitu cepat sekali.

"Yang menjadi persoalan sekarang adalah ketika jaksa memaksakan perkara ini, yang dakwaannya sangat prematur sekali dan proses administrasinya itu begitu cepat seperti kilat," sesalnya.

Mendampingi kuasa hukumnya, Isa Zega pun membandingkan ketika dirinya melaporkan Nikita Mirzani dua tahun yang lalu. Dalam waktu kurang lebih 1 tahun 3 bulan baru ada pemanggilan pertama di Polres Jakarta Selatan.

Sementara kasus yang menjerat dirinya saat ini, baru tiga hari saja proses penanganan perkara telah naik penyidikan.

"Saya saja melaporkan Nikita itu 2 tahun yang lalu, 1 tahun 3 bulan baru ada panggilan pertama di Polres Jakarta Selatan. Tapi di sini, saya itu laporannya 3 hari langsung naik sidik. Satu tahun, dan itu saya waktu itu dilaporkan di Polres Jakarta Selatan dan tidak terbukti bersalah," ujar Isa Zega.

Seperti diberitakan, ada dakwaan yang diberikan jaksa menuntut umum kepada Isa Zega dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Dakwaan dibacakan jaksa penuntut umum Ari Kuswasi dalam sidang perdana di ruang Garuda PN Kepanjen, Selasa (25/2/2025), lalu.

Pertama Pasal 45 ayat (10) huruf a jounto Pasal 27B ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sementara dakwaan kedua adalah Pasal 45 ayat (4) jo pasal 27A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Ancaman hukumannya 6 tahun penjara," kata Kasi Intel Kejari Kabupaten Malang Deddy Agus Oktavianto saat dikonfirmasi usai persidangan.

Video: Sandal Christian Dior Isa Zega Curi Perhatian di Sidang Eksepsi

Video: Sandal Christian Dior Isa Zega Curi Perhatian di Sidang Eksepsi

Selebgram Adrena Isa Zega memilih menjalankan salat tarawih sendiri di Lapas Perempuan Klas IIA Malang tapi membantah karena ditolak. Dia sebutkan karena adanya perbedaan keyakinan yang dianut. Mengenai hal ini, pihak lapas Perempuan Klas II A Malang buka suara.

Kepala Lapas Kelas IIA Malang Yunengsih membenarkan Isa Zega saat ini menjalani ibadah tarawih sendiri. Kendati begitu Isa tetap mengikuti kegiatan keagamaan lainnya. Baik tadarus Qur'an dan pondok pesantren.

"Iza Zega untuk kegiatan salat tarawih dan sholat wajib dilaksanakan sendiri di kamar. Namun untuk kegiatan ponpes Isa masih mengikuti seperti warga binaan yang lain," kata Yunengsih kepada detikJatim, Selasa (11/3/2025).

Sayangnya, Yunengsih tidak menjelaskan lebih lanjut tentang alasan Isa Zega memilih untuk salat tarawih sendiri. Termasuk tentang perbedaan keyakinan seperti apa yang membuat Isa Zega memilih salat tarawih sendiri.

Isa menempati Lapas Perempuan Klas IIA Malang sejak Polda Jawa Timur melimpahkan perkaranya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk memasuki masa penuntutan.

Sebelumnya, transgender yang sedang menjalani sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Bos MS Glow Shandy Purnamasari itu menampik kabar bahwa dirinya ditolak oleh jemaah salat tarawih. Dia mengaku memilih salat sendiri karena berbeda keyakinan.

"Ada pendapat-pendapat yang berbeda antara yang saya anut, dengan yang lapas anut, tapi bukan ditolak," kata Isa Zega menjawab pertanyaan wartawan di PN Kepanjen.

Kendati begitu, Isa mengaku hampir selama satu pekan dirinya ikut salat tarawih berjamaah. Namun kemudian Isa memilih untuk tidak mengikuti salat tarawih berjamaah karena usulannya terkait jarak saf imam dan makmum tidak dapat dipenuhi.

"Kita ada satu minggu jemaah, tapi selanjutnya enggak, karena saya mengajukan bahwasanya, maksudnya saf imam dan makmum itu sangat jauh berbeda. Sedangkan pendapat saya, makmum dan imam kalau perempuan itu harus sebaris, hanya maju sedikit saja gitu," bebernya.

Karena itulah, Isa kemudian memilih untuk salat tarawih sendiri. Begitu juga ketika menunaikan salat 5 waktu.

"Salatnya sendiri, sama seperti di sana kan (Lapas Perempuan) diwajibkan cat rambut warna hitam, saya langsung mengajukan bahwasanya saya itu sudah melakukan solat 5 waktu, sudah memperbaiki diri sendiri. Jadi saya tidak mau rambut saya dicat warna hitam, jadi tidak ada lapas menolak, siapa bilang," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Isa membantah adanya penolakan dirinya untuk ikut menjalankan salat tarawih berjemaah di Lapas Perempuan Klas IIA Malang.

"Nggak ada ditolak, salah. Lapas sangat memperhatikan mami. Cuma memang karena mami kan, mami itu nggak bisa kalau imamnya perempuan. Di sana kan (Lapas Perempuan) imamnya perempuan," tegasnya.

Isa pun menjelaskan pengalaman dirinya beribadah di Mekkah dan Madinah. Imam salat adalah laki-laki dan jemaah perempuan dan laki-laki bergabung menjadi satu.

"Nah kalau di Mekkah, di Madinah kan imamnya laki-laki. Jadi kita bisa perempuan dan laki-laki bersatu," pungkasnya.

Video: Sandal Christian Dior Isa Zega Curi Perhatian di Sidang Eksepsi

Video: Sandal Christian Dior Isa Zega Curi Perhatian di Sidang Eksepsi

Selebgram Isa Zega membantah kabar dirinya ditolak ikut salat tarawih berjamaah di Lapas Perempuan Klas IIA Malang. Isa mengaku bahwa dirinya punya panduan yang berbeda dalam tata cara salat berjamaah.

"Nggak ada ditolak, salah. Lapas sangat memperhatikan mami," ucap Isa Zega menjawab pertanyaan wartawan di Pengadilan Negeri Kepanjen, Selasa (11/3/2025).

"Cuma memang karena mami, kan, mami itu nggak bisa kalau imamnya perempuan. Di sana kan (Lapas Perempuan) imamnya perempuan," sambung transgender bernama lengkap Adrena Isa Zega tersebut.

Isa menjelaskan pengalaman dirinya beribadah di Mekkah dan Madinah. Imam salat adalah laki-laki dan jemaah perempuan dan laki-laki bergabung menjadi satu.

"Nah kalau di Mekkah, di Madinah kan imamnya laki-laki. Jadi kita bisa perempuan dan laki-laki bersatu," jelasnya.

Di sisi lain, Isa menerangkan adanya perbedaan pandangan antara dirinya dengan yang dianut oleh Lapas Perempuan Klas IIA Malang

"Terus ada pendapat-pendapat yang berbeda antara yang saya anut, dengan yang lapas anut, tapi bukan ditolak," tegasnya.

Isa pun mengaku hampir selama sepekan dirinya ikut salat tarawih berjamaah. Namun kemudian Isa memilih untuk tidak mengikuti salat tarawih berjemaah, karena usulannya terkait jarak saf imam dan makmum tidak bisa dipenuhi.

"Kami ada 1 minggu jemaah, tapi selanjutnya enggak, karena saya mengajukan bahwa maksudnya saf imam dan makmum itu sangat jauh berbeda. Sedangkan pendapat saya, makmum dan imam kalau perempuan itu harus sebaris, hanya maju sedikit saja gitu," bebernya.

Karena itulah, Isa kemudian memilih untuk salat tarawih sendiri. Begitu juga ketika menunaikan salat 5 waktu.

"Salatnya sendiri, sama seperti di sana kan (Lapas Perempuan) diwajibkan cat rambut warna hitam, saya langsung mengajukan bahwasanya saya itu sudah melakukan solat 5 waktu, sudah memperbaiki diri sendiri. Jadi saya tidak mau rambut saya dicat warna hitam, jadi tidak ada lapas menolak, siapa bilang," pungkasnya.

Video: Sandal Christian Dior Isa Zega Curi Perhatian di Sidang Eksepsi

Video: Sandal Christian Dior Isa Zega Curi Perhatian di Sidang Eksepsi

Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong kembali menjalani sidang dalam perkara dugaan korupsi impor gula. Diketahui, kasus ini merugikan negara sebesar Rp 578 miliar.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, terungkap jika Tom Lembong menyetujui impor gula kristal mentah tanpa melalui rapat koordinasi dengan lembaga terkait. Adapun gula mentah tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih ke beberapa perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Jaksa menyebut jika keterlibatan Tom Lembong dimulai pada 12 Agustus 2015 saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Saat itu Tom Lembong tidak menunjuk BUMN untuk menstabilisasi harga gula di Indonesia. Malah, kata jaksa, Tom menunjuk Induk Koperasi Kartika (INKOPKAR), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL), Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (PUSKOPOL), Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai (SKKP) TNI Polri. Hal tersebut diungkapkan oleh Jaksa di persidangan.

"Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak menunjuk Perusahaan BUMN untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, melainkan menunjuk Induk Koperasi Kartika (INKOPKAR), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL), Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (PUSKOPOL), Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai (SKKP) TNI Polri," ungkap jaksa, dikutip dari detikNews, Kamis (6/3).

Lalu di mana lagi celah kesalahan Tom Lembong dalam kasus ini? Fakta apa saja yang terungkap dalam persidangan tersebut? Ikuti paparannya bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikNews dalam Editorial Review.

Beralih ke Jawa Timur, detikSore akan menelusuri kejadian peluru nyasar di daerah Jember. Warga perumahan Istana Tidar Regency, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari berinisial WI (64) menjadi korban luka tembak di paha sebelah kirinya akibat peluru nyasar. Menurut kerabat korban, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin (3/3) sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu, korban tengah bermain dengan cucunya di depan teras rumah. Akibat kejadian itu, korban langsung dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga. Dari hasil rontgen yang diberikan rumah sakit, diketahui terdapat sebuah proyektil yang bersarang di paha kaki sebelah kirinya.

Kapolsek Sumbersari Kompol Sugeng Piyanto membenarkan adanya peristiwa tersebut. Petugas kepolisian bersama tim Inafis Polres Jember telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna dilakukan proses penyelidikan. Seperti apa kelanjutan dari proses penyelidikan tersebut? Bagaimana kondisi korban saat ini? Ikuti laporan lengkapnya bersama jurnalis detikcom hanya di Indonesia Detik Ini.

Untuk menutup sore ini, Firman Marihot Chief Digital Inspector kembali akan membagikan ilmu seputar dunia keuangan dan investasi. Kali ini dirinya akan memberikan edukasi seputar mengubah pesangon setelah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi stable income. Hal ini menarik untuk disimak karena banyak orang yang setelah kena PHK langsung menghabiskan uang pesangonnya tanpa tersisa.Lalu, bagaimana strategi mengubah pesangon menjadi stable income? Apa step by step nya? Simak obrolannya dalam segmen Sunsetalk di penghujung acara nanti.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat Tom Lembong dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG bersama InvestasiKu di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan agenda retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025 diselenggarakan sesuai aturan.

Hal ini ia sampaikan merespons laporan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ke KPK bahwa ada dugaan konflik kepentingan dalam retret kepala daerah baru-baru ini.

"Itu hak kalau melaporkan. Tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka," kata Pras di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/3).

Pras mengatakan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia adalah pengelola resmi acara tersebut. Ia memastikan penunjukan pihak yang mengelola acara ini sudah sesuai dengan prosedur.

"Ya, itu kan prosesnya ya. Pengelolanya. Prosesnya seperti itu. Tapi semuanya saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," ucap dia.

Diberitakan, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi membuat laporan ke KPK soal dugaan konflik kepentingan di balik pelaksanaan retret kepala daerah di Akmil Magelang. Laporan itu dilayangkan ke KPK pada Jumat (28/2).

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari yang ikut melaporkan menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan retret kepala daerah.

Salah satunya, penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia sebagai perusahaan yang mempersiapkan retrat diduga berada dalam lingkaran kekuasaan.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai kabar di ranah hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Minggu (2/3), termasuk peristiwa meninggalnya dua pendaki Puncak Cartensz dan musisi Fiersa Besari yang ikut dalam rombongan itu telah dievakuasi.

Berikut sejumlah berita hukum kemarin untuk kembali Anda simak.

1. Dua orang meninggal dunia dalam pendakian Puncak Cartensz

Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman menyebut dua orang meninggal dunia dalam pendakian Puncak Cartensz Pyramid.

"Benar ada dua pendaki (perempuan) asal Jakarta dan Kota Bandung (sesuai domisili KTP) meninggal dunia karena mengalami hipotermia," kata AKBP Billyandha di Timika, Papua Tengah, Minggu (2/3).

Baca selengkapnya di sini.

2. Polri pastikan rekrutmen taruna Akpol berjalan transparan

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo memastikan bahwa rekrutmen taruna Akademi Kepolisian (Akpol) tahun ini berjalan transparan karena setiap peserta dapat melihat langsung hasil tes, baik dirinya maupun calon taruna yang lain.

“Selesai tes renang, catar (calon taruna) bisa langsung lihat dia berapa detik, nilainya berapa. Lari juga demikian, dapat berapa putaran, waktunya berapa lama. Tes-tes lainnya pun sama: selesai, nilai langsung keluar. Nilai terpampang di layar, semua bisa melihat,” kata Dedi dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu (2/3).

Baca selengkapnya di sini.

3. Komnas HAM minta tak ada PHK dan hak pekerja dilindungi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta perusahaan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meminta pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi.

Pernyataan itu disampaikan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (2/3), untuk merespons PHK maupun rencana PHK massal di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT Sanken Indonesia, dan PT Yamaha Music Indonesia.

Baca selengkapnya di sini.

4. Kasus pagar laut di Bekasi tuntas dengan denda Rp2 miliar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan kasus pagar laut di perairan Bekasi, Jawa Barat telah dituntaskan hingga denda administratif Rp2 miliar telah dibayarkan oleh pihak terlibat.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mengatakan bahwa PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) sebagai pihak terlibat telah membayar denda administratif atas tindakan pemagaran laut yang dilakukan di Bekasi.

Baca selengkapnya di sini.

5. Polres Mimika: Fiersa Besari telah dievakuasi dari Puncak Cartensz

Kepolisian Resor (Polres) Mimika, Papua Tengah menyebut musisi Indonesia Fiersa Besari dan rombongan yang melakukan pendakian di Puncak Cartensz Pyramid telah dievakuasi.

"Saat ini Fiersa Besari dan rombongan telah berada di salah satu hotel di Timika," kata Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman kepada Antara di Timika, Minggu (2/3).

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Ketum MPN Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno telah selesai diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. Japto mengatakan dirinya telah menjawab semua pertanyaan yang diajukan penyidik.

Pantauan detikcom, Japto keluar dari Gedung KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 16.45 WIB, Rabu (26/2/2025). Japto kurang lebih diperiksa selama 7 jam.

"Saya memenuhi panggilan KPK berdasarkan salah satu masalah. Sebagai warga negara yang baik saya hadir menjelaskan semuanya, menjawab semua pertanyaan," kata Japto sambil berjalan keluar gedung.

Japto tak menjawab detail apa saja yang ditanyakan oleh penyidik. Dia menyerahkan penjelasan soal materi pemeriksaan kepada KPK.

"Wah, nanti sama itu saja (penyidik)," ujarnya.

Sebelumnya, Japto memenuhi panggilan KPK sekitar pukul 09.27 WIB tadi. Japto hadir sebagai saksi.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu sempat menjelaskan soal kaitan Japto dengan Rita. Dia awalnya menjelaskan Rita dijerat sebagai tersangka korupsi terkait izin batu bara saat menjabat Bupati Kukar.

Rita diduga meminta uang dalam bentuk dolar AS untuk setiap metrik ton batu bara yang dieksplorasi. Dia mengatakan Rita telah mengumpulkan duit jutaan dolar.

"Tapi ini beda. Jadi setiap izinnya keluar, dia mintanya kompensasi dalam sejumlah USD 3,6-5 per metrik ton batu bara yang berhasil dieksplorasi. Jadi, sampai eksplorasinya selesai, tutup, pabriknya, baru selesai," kata Asep di gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/2).

KPK pun mengusut tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil dugaan korupsi itu. Berdasarkan hasil penelusuran KPK, ada bagian dari uang itu yang diduga mengalir ke pengusaha sekaligus Ketua Pemuda Pancasila Kaltim, Said Amin. KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah Said Amin.

KPK pun terus mengikuti aliran uang (follow the money). KPK kemudian menggeledah rumah Japto. Dari sana, KPK menyita 11 unit mobil hingga uang senilai Rp 56 miliar.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ketum MPN Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno memenuhi panggilan KPK. Japto akan diperiksa sebagai saksi kasus korupsi dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

Pantauan detikcom, pukul 09.27 WIB, Rabu (26/2/2025), Japto tiba di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Dia terlihat didampingi empat orang lainnya yang kemungkinan besar adalah pengacaranya.

"Nanti biar ini," kata Japto singkat.

Ketika ditanya apakah mengenal Rita, dia merespons kaget. "Waduh," ujarnya.

Kemudian, Japto mengaku bahwa 11 mobil di rumahnya sudah diserahkan ke KPK usai disita. "Udah," jawabnya.

Kasus Korupsi Izin Batu Bara

Sebelumnya, Japto akan diperiksa hari ini oleh KPK. Selain Japto, KPK telah menjadwalkan pemanggilan kepada politikus NasDem Ahmad Ali di kasus tersebut pada Kamis (27/2).

Terseretnya Japto di pusaran kasus korupsi izin batu bara ini terungkap setelah Rita ditangkap KPK. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Rita dijerat sebagai tersangka korupsi terkait izin batu bara saat dirinya menjabat bupati. Rita pun meminta uang dalam bentuk dolar dari setiap metrik ton batu bara yang dieksplorasi.

"Tapi ini beda. Jadi setiap izinnya keluar, dia mintanya kompensasi dalam sejumlah USD 3,6-5 per metrik ton batu bara yang berhasil dieksplorasi. Jadi, sampai eksplorasinya selesai, tutup, pabriknya, baru selesai," kata Asep di gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/2).

Dari hal tersebut, Rita mengumpulkan uang hingga jutaan dolar AS. KPK lalu mengusut tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil kejahatan Rita tersebut.

Hasil penelusuran diketahui uang itu diduga mengalir ke pengusaha yang juga Ketua Pemuda Pancasila Kaltim, Said Amin. KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah Said Amin.

Lewat pemeriksaan Said Amin tersebut, uang dari Rita Widyasari turut mengalir ke Japto. KPK menggunakan metode mengikuti aliran uang (follow the money). Rumah Japto sendiri juga sudah digeledah KPK. Dari sana, KPK menyita 11 unit mobil hingga uang senilai Rp 56 miliar.

Lihat juga Video: Geledah Rumah Ketum Pemuda Pancasila, KPK Sita 11 Mobil

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) sebagai saksi penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari pada Rabu (26/2) besok.

"Benar, (Japto Soerjosoemarno) akan diperiksa besok. Kalau tidak salah memang terjadwalnya begitu. Jadi ditunggu saja kehadirannya, hadir apa enggak besok," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Selain itu Asep mengatakan pada Kamis (27/2), penyidik KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap politisi Ahmad Ali sebagai saksi dalam penyidikan perkara yang sama.

Sejauh ini Asep belum memberikan keterangan soal materi apa saja yang akan dikonfirmasi dalam pemeriksaan terhadap keduannya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Arif Rahman mengatakan Japto Soerjosoemarno bakal memenuhi panggilan penyidik komisi antirasuah.

"Sepertinya beliau akan datang, hadir sebagai Warga negara yang taat hukum," kata Arif Rahman saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (5/2).

Penggeledahan itu berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Menggunakan sprindik gratifikasi RW," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/2).

Usai penggeledahan, penyidik KPK menyita 11 mobil mewah dalam penggeledahan di rumah Japto, di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, hingga Mitsubishi Coldis.

Selain mobil, penyidik KPK juga menyita uang rupiah dan mata uang asin senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025