Ketua Umum FBR Luthfi Hakim angkat bicara terkait sejumlah anggotanya yang ditangkap polisi di Depok dan Jakarta Selatan (Jaksel) karena kasus dugaan pemerasan. Dia mendukung dan menghormati proses hukum terhadap anggotanya tersebut.

"Saya mendukung dan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang terjadi akibat perilaku mereka," kata Luthfi kepada wartawan, Minggu (18/5/2025).

Luthfi berharap kejadian tersebut bisa menjadi pelajaran bagi anggotanya yang lain. Sebab, kata dia, tindakan yang dilakukan oknum anggota FBR itu bisa juga merugikan keluarganya sendiri.

"Semoga dapat diambil pelajaran bagi anggota yang lain agar tidak meniru perilaku tersebut. Sehingga tidak terjerat hukum yang bukan hanya merugikan mereka, tapi juga keluarganya," ucapnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap Ketua Ormas FBR Bojongsari, Depok, berinisial M beserta empat anggotanya berinisial AK, NN, RS, dan IM. Mereka ditangkap karena kerap memeras pedagang asongan hingga memungut uang bulanan ke pemilik toko di wilayah tersebut.

Penangkapan dilakukan pada Jumat (16/5) berbarengan dengan Operasi Berantas Jaya. Pemerasan yang dilakukan sejak 2021 membuat masyarakat resah.

"Para pelaku kerap memeras pedagang asongan, pekerja bangunan dan toko-toko di sekitaran Bojongsari. Bahkan ruko-ruko di sekitar dipungut uang bulanan oleh para pelaku," kata Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim dalam keterangannya, Jumat (16/5).

Subdit Jatanras Polda Metro Jaya juga mengamankan anggota ormas FBR berinisial J atas dugaan pemerasan dengan dalih 'uang keamanan'.

"Tersangka pemerasan, yaitu berinisial J, mengaku sudah lima tahun menjadi anggota FBR ranting 153 Juraganan, Jakarta Selatan," kata AKBP Abdul Rahim.

Abdul Rahim mengatakan tersangka J sehari-hari melakukan pungutan liar (pungli) sebagai juru parkir liar di sekitar daerah Permata Hijau, Jaksel. Dia juga melakukan pungli kepada masyarakat dengan dalih 'uang keamanan'.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa politik yang berkaitan dengan isu hukum terjadi di sepanjang Jumat (16/5).

Dari mulai penyitaan uang Rita Widyasari oleh KPK hingga grup Facebook konten inses.

Berikut rangkuman berita terkait isu hukum.

1. KPK sita Rp1,8 miliar usai geledah rumah terkait kasus Rita Widyasari

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai dalam berbagai jenis mata uang dengan total senilai Rp1,8 miliar berdasarkan kurs Bank Indonesia (BI) pada Jumat ini.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa penyitaan uang tunai tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan terpidana sekaligus mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

Baca di sini

2. Korupsi tata niaga timah, Kejagung banding atas vonis 4 tahun mantan Dirjen Minerba

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung telah mengajukan banding atas vonis 4 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim kepada mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot Ariyono.

"Sudah banding, 8 Mei 2025," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Baca di sini

3. TNI AL kolaborasi dalami penyelundupan 1,9 ton narkotika di Kepri

Batam (ANTARA) - Panglima Koarmada (Pankoarmada) I Laksamana Muda TNI Fauzi mengatakan pihaknya berkolaborasi dengan sejumlah pihak dalam mengungkap kasus penyeludupan 1,9 ton narkotika jenis sabu dan kokain di Perairan Karimun, Kepulauan Riau.

"Pengungkapan ini masih proses dan akan terus didalami, sampai di mana tujuan sesungguhnya, dan dari mana asalnya. Kami berkolaborasi dengan Polda Kepri, Bea Cukai, dan BNN," kata Fauzi di Lantamal IV Kota Batam, Kepri, Jumat.

Baca di sini

4. BNN selidik kasus penyeludupan 1,2 ton kokain dan 795 Kg sabu di Kepri

Batam (ANTARA) - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kepulauan Riau menindaklanjuti penyerahan kasus upaya penyeludupan 1,9 ton narkoba jenis sabu dan kokain yang berhasil digagalkan TNI AL dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

“Tentunya kami lakukan penyelidikan tuntas, barang buktinya kami amankan, jangan sampai hilang barang buktinya,” kata Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kepulauan Riau Brigjen Pol. Hanny Hidayat usai konferensi pers penyeludupan 1,9 ton narkoba di Lantamal IV Kota Batam, Kepri, Jumat.

Baca di sini

5. Anggota Komisi III minta polisi usut grup Facebook berisi konten inses.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak pihak kepolisian mengusut dan menindak tegas orang-orang di balik grup media sosial Facebook "Fantasi Sedarah" yang berisi konten hubungan sedarah atau inses sebab sangat membahayakan.

"Polisi harus mengusut, menindak, dan menangkap orang-orang di balik grup FB 'Fantasi Sedarah' yang sangat membahayakan itu," kata Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Kuasa hukum tiga tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mahasiswa Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip), dokter Aulia, menyampaikan keberatan atas penahanan yang dilakukan Kejaksaan. Surat penangguhan penahanan pun telah diajukan.

Kuasa hukum para tersangka, Kaerul Anwar menyatakan tiga kliennya yaitu Kaprodi PPDS Anestesiologi dokter Taufik Eko Nugroho, staf administrasi Sri Maryani, dan senior dokter Aulia Zara Yupita Azra, telah bersikap kooperatif selama proses penyidikan.

"Prinsipnya kami menyesalkan penahanan (tersangka) di kejaksaan. Karena para tersangka ini sangat kooperatif di kepolisian. Bahkan berperan aktif, apapun permintaan kaitan dokumen kita open," kata Kaerul saat dihubungi awak media, Jumat (16/5/2025).

Kaerul mengaku sudah langsung mengajukan penangguhan penahanan tiga tersangka tersebut ke kejaksaan. Diketahui, ketiganya akan menjalani penahanan selama 20 hari.

"Kita langsung ajukan surat permohonan (penangguhan penahanan). Nanti kewenangan kejaksaan bagaimana memutuskan. Kami tidak bisa mengintervensi itu. Tapi secara formal sudah diajukan, kami tim hukum sebagai penjamin," ujar dia.

Kaerul juga menyoroti soal perubahan pasal yang dikenakan kepada ketiga tersangka sejak awal laporan masuk. Dia bilang awalnya tidak ada terlapor yang jelas dalam laporan dari pelapor. Kemudian, belakangan muncul penetapan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan serta Pasal 378 tentang penipuan.

"Menurut kami, ini (tersangka) juga bukan orang yang melakukan perundungan sebagaimana dituduhkan. Gimana ceitanya Bu Maryani staf administrasi melakukan perundungan?" ucap Kaerul.

"Kemudian dokter Taufik, termasuk si Zara, nanti semuanya kita buktikan di persidangan. Saya tidak mau kupas ini satu per satu ke media dulu. Saya berharap pengadilan objektif menangani perkara ini," imbuh dia.

Kaerul juga menyinggung soal dugaan adanya tekanan terhadap mahasiswa penerima beasiswa Kemenkes agar membuat laporan.

"Ada mahasiswa PPDS dikumpulkan, mereka ini mahasiswa yang dapat beasiswa dari Kemenkes. Dibilangin kalau nggak buat laporan, beasiswa dicabut. Tapi akhirnya anak-anak sadar setelah membuat pengaduan, itu tidak benar. Akhirnya mereka cabut," kata dia.

Mengenai posisi ketiga tersangka, Kaerul menjelaskan bahwa status mereka masih aktif di instansi masing-masing karena belum ada putusan pengadilan. Ia juga menegaskan, pihaknya siap menghadirkan saksi-saksi dan bukti yang selama ini belum diperiksa oleh penyidik.

"Sekarang kita lakukan konsolidasi internal, menyiapkan barang bukti dan mengenai penerapan pasal yang akan digunakan JPU untuk mendakwa klien kami. Kita counter dengan bukti dan saksi versi kami yang selama ini tidak pernah dipanggil sebagai saksi," ujar Kaerul.

"Doa kami, semoga Tuhan memberi kami hakim benar-benar objektif yang bisa menilai ini dari semua sisi. Semua akan dibuka terang-benderang di persidangan," lanjutnya.

Kaerul juga menyatakan siap menjalani proses hukum hingga ke persidangan dan memberikan argumen untuk ketiga tersangka.

"Biar pengadilan yang memutuskan perkara ini, bukan opini publik yang menghukum mereka. Mereka sudah terhukum oleh pengadilan publik yang dibuat pihak lain," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Kejari Kota Semarang, Candra Saptaji, mengatakan ketiga tersangka yakni Taufik Eko Nugroho yang merupakan Kaprodi PPDS Anestesiologi, Sri Maryani sebagai staf administrasi, dan Zara Yupita Azra sebagai senior dokter Aulia akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan.

"Untuk dua tersangka akan ditahan di Lapas Perempuan Kelas 2A Semarang dan satunya ditahan di Rutan Semarang," kata Candra di Kejari Kota Semarang, Kamis (15/5).

"Alasan objektif ancaman pidana di atas 5 tahun. Subjektifnya diduga melarikan diri, merusak barang bukti, dan mengulangi tindak pidana," imbuhnya.

Para tersangka didakwa melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan Pasal 335 ayat (1) tentang melawan hukum memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ancaman pidana penjara mencapai 9 tahun.

Seperti diketahui, Polda Jateng telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan bullying dan pemerasan yang mengakibatkan tewasnya mahasiswa PPDS Anestesi Universitas Diponegoro (Undip), dr Aulia Risma. Ketiga tersangka merupakan Kaprodi hingga senior Aulia.

"Ditreskrimum Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka kasus PPDS program pendidikan dokter spesialis, yaitu 1 saudara TE, kedua saudari SM, ketiga saudari Z," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto di Mapolda Jateng, Kelurahan mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Selasa (24/12/2024).

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Sari Yuliati menjadi salah satu nominator dalam Sekar Agni Negeri. Anggota DPR RI ini mempunyai perhatian khusus pada pendampingan hukum untuk kaum rentan.

Sari Yuliati merupakan politikus dari Partai Golkar yang saat ini berstatus sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI 2024-2029 dan bendahara umum DPP Partai Golkar. Pada pemilihan legislatif 2024 Sari maju dari daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) II yang meliputi Lombok Tengah, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Sebelumnya ia juga tercatat duduk di Komisi III DPR RI untuk periode 2019-2024.

Sari Yuliati telah dua periode bertugas di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat, Sari aktif mengadvokasi penanganan kasus hukum yang terjadi di Dapilnya maupun dalam skala nasional. Misalnya saat Sari menyoroti kasus bunuh diri seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kayangan, Lombok Utara. Ia mendesak Polda NTB melakukan investigasi secara transparan karena adanya dugaan oknum kepolisian yang melakukan intimidasi dan pelanggaran prosedur kepada korban.

Sari juga dikenal aktif dalam mengawal proses reformasi hukum dan peradilan. Misalnya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Ia menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan tersangka, korban, serta efektivitas dalam penegakan hukum. Selain itu Sari juga terlibat dalam diskusi terkait penerapan restorative justice, termasuk terlibat dalam diskusi dengan Duta Besar Inggris Dominic Jermey terkait penerapan restorative justice di inggris. Pertemuan ini menjadi bagian dari referensi penyusunan RUU KUHAP.

Selain itu ia juga dikenal dengan perhatiannya pada perlindungan hukum perempuan dan anak. Contohnya pada kasus pemerkosaan kakak adik di Purworejo (2024), di mana dia menyatakan bahwa kasus kasus kekerasan seksual kepada anak tidak boleh diselesaikan diluar jalur pidana. Ia juga meminta semua pihak proaktif dalam mengutamakan hak dan keadlian bagi korban. Berkat kiprahnya ini, ia pun menjadi nominator Sekar Agni Negeri.

Sekar Agni Negeri merupakan ajang penghargaan yang diinisiasi detikcom untuk menghargai kontribusi perempuan Indonesia sekaligus sebagai pengingat akan perjuangan Raden Ayu Kartini. Ajang ini juga sebagai bentuk nyata dari semangat yang diwariskan Kartini serta upaya detikcom untuk terus mendukung pemberdayaan perempuan dan menyoroti peran mereka dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.

Kategori Sekar Agni menggambarkan beragam kontribusi perempuan dalam memperkuat berbagai sektor kehidupan, mulai dari politik, seni, budaya, hingga dunia pendidikan dan bisnis. Sekar Agni terdiri dari enam kategori penghargaan di antaranya:

1. Perempuan Wakil Rakyat Inspirasi Negeri
2. Perempuan Inspirasi Negeri
3. Perempuan Pelindung Seni Budaya
4. Perempuan Pemimpin Daerah
5. Perempuan Inspirator Bisnis
6. Perempuan Pejuang Pendidikan

Dengan adanya program ini, diharapkan para perempuan yang menjadi penerima penghargaan dapat semakin bersemangat untuk memberikan kontribusi terbaik mereka bagi negeri ini.

Nantinya, para Sekar Agni akan membagikan kisah melalui segmen spesial detikPagi dan detikSore. detikers bisa menontonnya secara live streaming di detikcom. Catat tanggalnya ya, acara ini akan tayang pada 7-9 Mei 2025 mendatang!

Simak juga "Selvi Ananda Beri Pesan untuk Perempuan: Saling Menopang-Mendukung" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

MALANG, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) kembali menghadirkan saksi fakta pada sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa selebgram Isa Zega kepada pengusaha Shandy Purnamasari di Pengadilan Negeri Kepanjen, Rabu (16/4/2025).

Kali ini, saksi fakta yang dihadirkan adalah aktris Nikita Mirzani.

Nikita memberikan kesaksian melalui saluran daring dari tahanan Polda Metro Jaya lantaran statusnya sebagai tersangka dalam kasus yang lain.

Selama memberi kesaksian, persidangan cukup panas akibat Nikita Mirzani dan kuasa hukum Isa Zega, Pitra Romadoni Nasution, tampak bersitegang pada sesi tanya jawab.

Salah satu perdebatannya ketika Pitra menyinggung status Nikita Mirzani sebagai tersangka.

Sedangkan Nikita Mirzani tampak tersinggung karena kapasitasnya pada persidangan itu sebagai saksi.

Perdebatan mereda saat Ketua Majelis Hakim, Ayun Kristiyanto, meminta Pitra tidak menyinggung status tersangka Nikita Mirzani.

"Saya harap pertanyaannya langsung pada substansinya saja. Tidak perlu bersayap," terangnya.

Pada kesaksiannya, Nikita Mirzani menyampaikan bahwa dirinya sempat ditelepon oleh Shandy Purnamasari saat Isa Zega memposting konten-konten yang diduga menyudutkan Shandy.

"Dalam telepon itu, Shandy bercerita bahwa Isa Zega menyudutkannya secara membabi buta, dan setiap hari," ungkapnya.

Nikita Mirzani mengatakan, pihaknya juga tahu video unggahan Isa Zega yang menyumpahi anak yang sedang dikandung Shandy cacat.

"Shandy saat itu memang kondisi hamil. Terdakwa memposting video menyumpahi anak mbak Shandy cacat. Saat video beredar di TikTok, mbak Shandy pendarahan dua kali. Ia juga sempat video call pada saya saat berada di rumah sakit," bebernya.

Nikita juga menyebut bahwa ia juga disinggung dalam rangkaian konten yang diunggah Isa Zega dengan sebutan 'Idung Jambu'.

Nikita memastikan bahwa sebutan 'Idung Jambu' ditujukan kepadanya.

Sebab, jauh sebelumnya, ia juga pernah berseteru dengan Isa Zega dan menyebutnya dengan kata yang sama. 'Idung Jambu'.

"Ia pernah bersamalah dengan saya saat ia menghina anak saya. Terdakwa pun menyebut saya dengan 'Idung Jambu'," bebernya.

Begitu pun sebutan 'Bapak Peri' pada rangkaian konten yang diunggah Isa Zega, Nikita Mirzani juga memastikan bahwa sebutan itu ditujukan kepada dr. Oky Pratama.

Pasalnya, sebutan 'Bapak Peri' yang ditujukan kepada dr. Oky tersebut pertama kali dipopulerkan olehnya.

"Saya memastikan bahwa sebutan 'Bapak Peri' itu ditujukan kepada dr. Oky Pratama, karena yang mempopulerkan saya," terangnya.

"Di sisi lain, saat itu ia berkomunikasi dengan dr. Oky untuk minta nomor Shandy Purnamasari," tambahnya.

Sementara itu, Isa Zega menyebut persidangan dalam agenda pemeriksaan saksi Nikita Mirzani itu seperti ruang kanak-kanak.

Sebab, menurutnya, Nikita Mirzani kurang menghargai Pengadilan Negeri Kepanjen.

"Giliran pertanyaan dari jaksa dia mengalir kayak air terjun. Giliran ditanya pengacara, saya tidak mau menjawab. Bahkan berbelit-belit," katanya.

Ia berpendapat bahwa persidangan itu seharusnya dipotong oleh majelis hakim.

"Seharusnya kalau sudah seperti itu, Bapak yang Mulia Hakim meng-cut saja, karena susah diajak bicara," bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Isa Zega dan Shandy Purnamasari berseteru hingga berlanjut ke meja hukum.

Perseteruan itu bermula saat Isa Zega diduga mencemarkan nama baik Shandy Purnamasari dan merek produk kecantikan miliknya, MS Glow, melalui media sosial.

Kejadian itu bermula ketika Shandy Purnamasari dihubungi dr. Oky Pratama pada 14 September 2024, menyampaikan bahwa Isa Zega meminta nomor teleponnya.

Mulanya, Shandy sempat menolak karena pihaknya tidak mengenal Isa Zega.

Beberapa waktu kemudian, pada 17–18 September 2024, Isa Zega diduga mengunggah konten di media sosial bernada menyudutkan produk milik Shandy, MS Glow.

Setelah itu, Isa kembali meminta nomor telepon Shandy melalui Dokter Oky.

"Tiga kali dia meminta nomor saya melalui dr. Oky. Akhirnya, ketiga kalinya saya izinkan," jelas Shandy dalam kesaksiannya beberapa waktu lalu.

Komunikasi antara keduanya pun terjadi mulai 11-12 Oktober. Dalam komunikasi itu, Isa Zega meminta bertemu dengan Shandy.

Namun, Shandy menolak karena posisinya masih berada di Malang.

Dalam kesempatan itu, Shandy mengonfirmasi kenapa Isa mengunggah konten tentang MS Glow.

“Mami, kenapa naikin MS Glow lagi? Ia membalas, kan kita belum ketemu,” bebernya.

Berlanjut, Isa Zega diduga semakin melakukan pencemaran nama baik Shandy melalui media sosialnya, hingga sempat menyumpahi anaknya yang sedang dikandungnya cacat.

"Setiap hari terdakwa melakukan bullying, melakukan fitnah. Hingga saya mengalami pendarahan sebanyak tiga kali, sampai saya opname," tuturnya.

Demikian salah satu potongan konten Isa Zega yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ari Kuswadi, dalam sidang pembacaan dakwaan beberapa waktu lalu.

Atas perbuatan itu, JPU mengancam Isa Zega dengan ancaman pidana sesuai Pasal 45 ayat (10) huruf a juncto Pasal 27B ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tudingan ijazah palsu telah fitnah yang meluas. Dia mempertimbangkan akan membuat laporan.

"Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum," katanya setelah menerima massa Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) di kediamannya, Sumber, Banjarsari, Solo, dilansir detikJateng, Rabu (16/4/2025).

Ditanya siapa yang akan dilaporkan terkait tudingan ijazah palsu, Jokowi belum ingin mengungkapkan. Dia menyerahkan ke kuasa hukum.

"(Yang dilaporkan siapa) nanti, biar disiapkan oleh kuasa hukum. Akan kami segera putuskan, nanti kuasa hukum yang akan melihat," tuturnya.

Mengenai kedatangan massa di rumahnya, Jokowi menyebut bahwa pihaknya menerima keinginan dari massa.

"Ya alhamdulillah sudah saya terima, tadi di dalam rumah. Apa pun, beliau-beliau ini ingin silaturahim, tentu saya terima dengan baik," tuturnya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video: Tim Hukum Jokowi: Tuduhan Ijazah Palsu Sangat Menyesatkan!

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kuasa Hukum Aufaa Luqmana Re A, Arif Sahudi, menjawab pihak Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mempertanyakan kerugian yang dialami Aufaa terkait mobil Esemka. Arif menegaskan Aufaa dirugikan oleh Jokowi sejak masih SMA.

"Kerugian Aufaa itu muncul diawali sejak SMA," kata Arif saat dihubungi, Sabtu (12/4/2025).

Arif mengatakan Aufaa sudah dirugikan karena terlanjut tidak berkuliah untuk membuka usaha angkutan barang kos. Ia menyebut Aufaa memilih pikap Esemka untuk melancarkan usahanya.

"Lulus sengaja tidak kuliah karena ingin belajar jadi pengusaha angkutan barang kos, karena bertempat tinggal di belakang kampus UNS. Dengan niat itu tentu butuh armada yang harga murah agar segera memperoleh keuntungan dan jatuh pilihan ke pick up Esemka," ucapnya.

Namun, Arif mengatakan mobil pikap Esemka itu tidak kunjung ada. Karena itu, Aufaa pun dirugikan imbas ketiadaan mobil Esemka tersebut.

"Dengan nggak ada mobil pikap esemka maka keuntungan dan potensi keuntungan semakin hilang, itulah kerugiangannya," jelasnya.

Arif pun meminta pihak Jokowi untuk belajar dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka terkait bisnis. "Saran saya kuasa hukum sana untuk belajar ke Mas Gibran tentang keuntungan dan kerugian dalam berbisnis," imbuh dia.

Pernyataan Pihak Jokowi

Sebelumnya, Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, mempertanyakan kerugian yang dialami Aufaa terkait mobil Esemka.

"Kalau dia bicara kerugian tentu saja kalau saya memberikan pendapat kan terlalu prematur ya, jadi siapa yang mendalilkan ya dia wajib membuktikan kan begitu. Apakah benar terkait dengan adanya wacana yang selama ini digulirkan mengenai mobil nasional Esemka tersebut, tiba-tiba dia mengalami kerugian kan begitu," kata Irpan ditemui di Sumber, Banjarsari, Solo, seperti dilansir detikJateng, Jumat (11/4).

Irpan mengatakan bahwa mobil Esemka itu diwacanakan saat Aufa masih berusia 6 tahun. Dia menyebut Jokowi memunculkan ide mobil nasional itu tahun 2012.

"Sebab kalau saya melihat dari segi usianya ya ketika mobil Esemka untuk diwacanakan sebagai mobil nasional yang bersangkutan umurnya 6 tahun ya, umurnya 6 tahun itu. Karena 2006 dia lahir, 2012, Pak Jokowi memunculkan ide bagaimana agar mobnas SMK itu bisa diproduksi secara massal, dikurangkan seperti itu," jelasnya.

Selain itu, Irpan mengatakan Jokowi tidak mengenal Aufaa Luqmana Re A. Meskipun, diakuinya, Jokowi mengetahui Aufaa merupakan putra dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Aufa adalah adik dari Almas Tsaqibbirru Re A, penggugat batas usia pancalonan presiden dan wakil presiden ke MK.

"Oh dengan penggugat tidak, tidak mengenal. Jadi tepatnya penggugat itu putranya Pak Boyamin ya, Pak Boyamin," jelasnya.

Sebelumnya, Aufaa Luqmana Re A melayangkan gugatanmelalui Pengadilan Negeri (PN) Solo. Aufaa menuntut ganti rugi wanprestasi sebesar Rp 300 juta karena tak bisa membeli mobil Esemka.

Gugatan itu diajukan secara online dengan nomor pendaftaran online PN SKT-08042025051, Selasa (8/4). Aufaa menggugat Jokowi karena telah memprogramkan Esemka sebagai mobil nasional saat menjabat Presiden.

Kuasa hukum Aufaa, Sigit N Sudibyanto mengatakan, kliennya adalah anak dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Ayahnya dikenal sebagai advokat dan aktivis asal Solo.

"Aufaa adalah anak nomor tiga Mas Boyamin. Adiknya Almas (Tsaqibbirru)," kata Sigit, saat dihubungi detikJateng, Selasa (8/4/2025).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sidang perkara pencemaran nama baik yang menyeret selebgram Adrena Isa Zega di PN Kepanjen terus bergulir. Dalam sidang eksepsi, Isa menilai perkaranya salah alamat dan seharusnya batal demi hukum.

Kuasa hukum Isa Zega Pitra Romadoni Nasution mengatakan, terkait adanya persoalan locus delicti atau tempat kejadian perkara hingga kliennya Isa Zega harus menjalani persidangan di PN Kepanjen.

Karena berdasarkan dugaan tindak pidana terjadi di wilayah PN Kepanjen yang disampaikan jaksa penuntut dalam surat dakwaan. Padahal, dalam keterangan pelapor bahwa tempat kejadian berada di wilayah Jakarta Selatan. Sehingga, perkara yang menjerat Isa Zega semestinya batal demi hukum.

"Yang menjadi persoalan adalah ketika jaksa penuntut umum, menuntut Isa Zega dengan tempat terjadinya peristiwa pidana ini, dugaannya di Kepanjen (PN Kepanjen). Padahal sesuai dengan keterangan daripada pelapor peristiwanya itu di Jakarta Selatan," ujar Pitra kepada wartawan di PN Kepanjen, Selasa (11/3/2025).

"Artinya dari locus delictinya saja sebetulnya tidak berkesesuaian. Sehingga sudah sepatutnya, dakwaan daripada jaksa penuntut umum ini batal demi hukum, karena yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," sambung Pitra.

Dengan locus delicti yang berada di Jakarta Selatan, menurut Pitra seharusnya pelaporan dugaan tindak pidana dapat dilakukan di Polda Metro Jaya ataupun Polres Jakarta Selatan.

Pitra menyesalkan ketika melihat jaksa penuntut umum seakan memaksakan perkara dengan surat dakwaan yang dinilai cukup prematur. Selain proses administrasi jalannya perkara dinilai begitu cepat sekali.

"Yang menjadi persoalan sekarang adalah ketika jaksa memaksakan perkara ini, yang dakwaannya sangat prematur sekali dan proses administrasinya itu begitu cepat seperti kilat," sesalnya.

Mendampingi kuasa hukumnya, Isa Zega pun membandingkan ketika dirinya melaporkan Nikita Mirzani dua tahun yang lalu. Dalam waktu kurang lebih 1 tahun 3 bulan baru ada pemanggilan pertama di Polres Jakarta Selatan.

Sementara kasus yang menjerat dirinya saat ini, baru tiga hari saja proses penanganan perkara telah naik penyidikan.

"Saya saja melaporkan Nikita itu 2 tahun yang lalu, 1 tahun 3 bulan baru ada panggilan pertama di Polres Jakarta Selatan. Tapi di sini, saya itu laporannya 3 hari langsung naik sidik. Satu tahun, dan itu saya waktu itu dilaporkan di Polres Jakarta Selatan dan tidak terbukti bersalah," ujar Isa Zega.

Seperti diberitakan, ada dakwaan yang diberikan jaksa menuntut umum kepada Isa Zega dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Dakwaan dibacakan jaksa penuntut umum Ari Kuswasi dalam sidang perdana di ruang Garuda PN Kepanjen, Selasa (25/2/2025), lalu.

Pertama Pasal 45 ayat (10) huruf a jounto Pasal 27B ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sementara dakwaan kedua adalah Pasal 45 ayat (4) jo pasal 27A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Ancaman hukumannya 6 tahun penjara," kata Kasi Intel Kejari Kabupaten Malang Deddy Agus Oktavianto saat dikonfirmasi usai persidangan.

Video: Sandal Christian Dior Isa Zega Curi Perhatian di Sidang Eksepsi

Video: Sandal Christian Dior Isa Zega Curi Perhatian di Sidang Eksepsi

Selebgram Adrena Isa Zega memilih menjalankan salat tarawih sendiri di Lapas Perempuan Klas IIA Malang tapi membantah karena ditolak. Dia sebutkan karena adanya perbedaan keyakinan yang dianut. Mengenai hal ini, pihak lapas Perempuan Klas II A Malang buka suara.

Kepala Lapas Kelas IIA Malang Yunengsih membenarkan Isa Zega saat ini menjalani ibadah tarawih sendiri. Kendati begitu Isa tetap mengikuti kegiatan keagamaan lainnya. Baik tadarus Qur'an dan pondok pesantren.

"Iza Zega untuk kegiatan salat tarawih dan sholat wajib dilaksanakan sendiri di kamar. Namun untuk kegiatan ponpes Isa masih mengikuti seperti warga binaan yang lain," kata Yunengsih kepada detikJatim, Selasa (11/3/2025).

Sayangnya, Yunengsih tidak menjelaskan lebih lanjut tentang alasan Isa Zega memilih untuk salat tarawih sendiri. Termasuk tentang perbedaan keyakinan seperti apa yang membuat Isa Zega memilih salat tarawih sendiri.

Isa menempati Lapas Perempuan Klas IIA Malang sejak Polda Jawa Timur melimpahkan perkaranya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk memasuki masa penuntutan.

Sebelumnya, transgender yang sedang menjalani sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Bos MS Glow Shandy Purnamasari itu menampik kabar bahwa dirinya ditolak oleh jemaah salat tarawih. Dia mengaku memilih salat sendiri karena berbeda keyakinan.

"Ada pendapat-pendapat yang berbeda antara yang saya anut, dengan yang lapas anut, tapi bukan ditolak," kata Isa Zega menjawab pertanyaan wartawan di PN Kepanjen.

Kendati begitu, Isa mengaku hampir selama satu pekan dirinya ikut salat tarawih berjamaah. Namun kemudian Isa memilih untuk tidak mengikuti salat tarawih berjamaah karena usulannya terkait jarak saf imam dan makmum tidak dapat dipenuhi.

"Kita ada satu minggu jemaah, tapi selanjutnya enggak, karena saya mengajukan bahwasanya, maksudnya saf imam dan makmum itu sangat jauh berbeda. Sedangkan pendapat saya, makmum dan imam kalau perempuan itu harus sebaris, hanya maju sedikit saja gitu," bebernya.

Karena itulah, Isa kemudian memilih untuk salat tarawih sendiri. Begitu juga ketika menunaikan salat 5 waktu.

"Salatnya sendiri, sama seperti di sana kan (Lapas Perempuan) diwajibkan cat rambut warna hitam, saya langsung mengajukan bahwasanya saya itu sudah melakukan solat 5 waktu, sudah memperbaiki diri sendiri. Jadi saya tidak mau rambut saya dicat warna hitam, jadi tidak ada lapas menolak, siapa bilang," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Isa membantah adanya penolakan dirinya untuk ikut menjalankan salat tarawih berjemaah di Lapas Perempuan Klas IIA Malang.

"Nggak ada ditolak, salah. Lapas sangat memperhatikan mami. Cuma memang karena mami kan, mami itu nggak bisa kalau imamnya perempuan. Di sana kan (Lapas Perempuan) imamnya perempuan," tegasnya.

Isa pun menjelaskan pengalaman dirinya beribadah di Mekkah dan Madinah. Imam salat adalah laki-laki dan jemaah perempuan dan laki-laki bergabung menjadi satu.

"Nah kalau di Mekkah, di Madinah kan imamnya laki-laki. Jadi kita bisa perempuan dan laki-laki bersatu," pungkasnya.

Video: Sandal Christian Dior Isa Zega Curi Perhatian di Sidang Eksepsi

Video: Sandal Christian Dior Isa Zega Curi Perhatian di Sidang Eksepsi

Selebgram Isa Zega membantah kabar dirinya ditolak ikut salat tarawih berjamaah di Lapas Perempuan Klas IIA Malang. Isa mengaku bahwa dirinya punya panduan yang berbeda dalam tata cara salat berjamaah.

"Nggak ada ditolak, salah. Lapas sangat memperhatikan mami," ucap Isa Zega menjawab pertanyaan wartawan di Pengadilan Negeri Kepanjen, Selasa (11/3/2025).

"Cuma memang karena mami, kan, mami itu nggak bisa kalau imamnya perempuan. Di sana kan (Lapas Perempuan) imamnya perempuan," sambung transgender bernama lengkap Adrena Isa Zega tersebut.

Isa menjelaskan pengalaman dirinya beribadah di Mekkah dan Madinah. Imam salat adalah laki-laki dan jemaah perempuan dan laki-laki bergabung menjadi satu.

"Nah kalau di Mekkah, di Madinah kan imamnya laki-laki. Jadi kita bisa perempuan dan laki-laki bersatu," jelasnya.

Di sisi lain, Isa menerangkan adanya perbedaan pandangan antara dirinya dengan yang dianut oleh Lapas Perempuan Klas IIA Malang

"Terus ada pendapat-pendapat yang berbeda antara yang saya anut, dengan yang lapas anut, tapi bukan ditolak," tegasnya.

Isa pun mengaku hampir selama sepekan dirinya ikut salat tarawih berjamaah. Namun kemudian Isa memilih untuk tidak mengikuti salat tarawih berjemaah, karena usulannya terkait jarak saf imam dan makmum tidak bisa dipenuhi.

"Kami ada 1 minggu jemaah, tapi selanjutnya enggak, karena saya mengajukan bahwa maksudnya saf imam dan makmum itu sangat jauh berbeda. Sedangkan pendapat saya, makmum dan imam kalau perempuan itu harus sebaris, hanya maju sedikit saja gitu," bebernya.

Karena itulah, Isa kemudian memilih untuk salat tarawih sendiri. Begitu juga ketika menunaikan salat 5 waktu.

"Salatnya sendiri, sama seperti di sana kan (Lapas Perempuan) diwajibkan cat rambut warna hitam, saya langsung mengajukan bahwasanya saya itu sudah melakukan solat 5 waktu, sudah memperbaiki diri sendiri. Jadi saya tidak mau rambut saya dicat warna hitam, jadi tidak ada lapas menolak, siapa bilang," pungkasnya.

Video: Sandal Christian Dior Isa Zega Curi Perhatian di Sidang Eksepsi

Video: Sandal Christian Dior Isa Zega Curi Perhatian di Sidang Eksepsi

Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong kembali menjalani sidang dalam perkara dugaan korupsi impor gula. Diketahui, kasus ini merugikan negara sebesar Rp 578 miliar.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, terungkap jika Tom Lembong menyetujui impor gula kristal mentah tanpa melalui rapat koordinasi dengan lembaga terkait. Adapun gula mentah tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih ke beberapa perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Jaksa menyebut jika keterlibatan Tom Lembong dimulai pada 12 Agustus 2015 saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Saat itu Tom Lembong tidak menunjuk BUMN untuk menstabilisasi harga gula di Indonesia. Malah, kata jaksa, Tom menunjuk Induk Koperasi Kartika (INKOPKAR), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL), Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (PUSKOPOL), Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai (SKKP) TNI Polri. Hal tersebut diungkapkan oleh Jaksa di persidangan.

"Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak menunjuk Perusahaan BUMN untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, melainkan menunjuk Induk Koperasi Kartika (INKOPKAR), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL), Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (PUSKOPOL), Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai (SKKP) TNI Polri," ungkap jaksa, dikutip dari detikNews, Kamis (6/3).

Lalu di mana lagi celah kesalahan Tom Lembong dalam kasus ini? Fakta apa saja yang terungkap dalam persidangan tersebut? Ikuti paparannya bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikNews dalam Editorial Review.

Beralih ke Jawa Timur, detikSore akan menelusuri kejadian peluru nyasar di daerah Jember. Warga perumahan Istana Tidar Regency, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari berinisial WI (64) menjadi korban luka tembak di paha sebelah kirinya akibat peluru nyasar. Menurut kerabat korban, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin (3/3) sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu, korban tengah bermain dengan cucunya di depan teras rumah. Akibat kejadian itu, korban langsung dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga. Dari hasil rontgen yang diberikan rumah sakit, diketahui terdapat sebuah proyektil yang bersarang di paha kaki sebelah kirinya.

Kapolsek Sumbersari Kompol Sugeng Piyanto membenarkan adanya peristiwa tersebut. Petugas kepolisian bersama tim Inafis Polres Jember telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna dilakukan proses penyelidikan. Seperti apa kelanjutan dari proses penyelidikan tersebut? Bagaimana kondisi korban saat ini? Ikuti laporan lengkapnya bersama jurnalis detikcom hanya di Indonesia Detik Ini.

Untuk menutup sore ini, Firman Marihot Chief Digital Inspector kembali akan membagikan ilmu seputar dunia keuangan dan investasi. Kali ini dirinya akan memberikan edukasi seputar mengubah pesangon setelah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi stable income. Hal ini menarik untuk disimak karena banyak orang yang setelah kena PHK langsung menghabiskan uang pesangonnya tanpa tersisa.Lalu, bagaimana strategi mengubah pesangon menjadi stable income? Apa step by step nya? Simak obrolannya dalam segmen Sunsetalk di penghujung acara nanti.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat Tom Lembong dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG bersama InvestasiKu di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan agenda retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025 diselenggarakan sesuai aturan.

Hal ini ia sampaikan merespons laporan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ke KPK bahwa ada dugaan konflik kepentingan dalam retret kepala daerah baru-baru ini.

"Itu hak kalau melaporkan. Tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka," kata Pras di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/3).

Pras mengatakan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia adalah pengelola resmi acara tersebut. Ia memastikan penunjukan pihak yang mengelola acara ini sudah sesuai dengan prosedur.

"Ya, itu kan prosesnya ya. Pengelolanya. Prosesnya seperti itu. Tapi semuanya saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," ucap dia.

Diberitakan, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi membuat laporan ke KPK soal dugaan konflik kepentingan di balik pelaksanaan retret kepala daerah di Akmil Magelang. Laporan itu dilayangkan ke KPK pada Jumat (28/2).

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari yang ikut melaporkan menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan retret kepala daerah.

Salah satunya, penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia sebagai perusahaan yang mempersiapkan retrat diduga berada dalam lingkaran kekuasaan.