Denpasar -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta maaf terkait pemadaman listrik di Bali. Juru Bicara (Jubir) Presiden Prabowo Subianto itu menyebut pemerintah telah berkoordinasi dengan PT PLN untuk memulihkan sistem kelistrikan di Pulau Dewata.

"Menurut laporan, Insyaalah, malam hari ini semua listrik di Pulau Dewata akan kembali normal," ujar Hadi seperti dikutip detikBali dari video yang diunggah akun Instagram @kemensetneg.ri, Jumat (2/5/2025).

Hadi menjelaskan pemadaman listrik tersebut terjadi akibat gangguan pada kabel laut yang menghubungkan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan Bali. Ia juga telah mendapat informasi bahwa pemadaman listrik itu turut mengakibatkan operasional rumah sakit hingga bandara di Bali sempat terganggu.

Menurut Hadi, jajaran PLN telah berupaya memulihkan sebagian besar pasokan listrik di Bali dalam waktu sekitar 45 menit setelah blackout. Ia menjelaskan pemulihan jaringan kelistrikan di Bali masih terus dilakukan secara bertahap.

"Kami memohon maaf kepada seluruh rakyat Bali atas kejadian pada sore hari ini," imbuhnya.

Listrik padam terjadi hampir di seluruh daratan Bali pada Jumat (2/5/2025) mulai pukul 16.09 Wita. Sebelumnya, PLN juga mengonfirmasi pemadaman terjadi akibat gangguan pada kabel bawah laut transfer listrik Jawa-Bali, yang menyebabkan seluruh pembangkit listrik lepas dari sistem.

"Masalah ini masih diinvestigasi," ujar Humas PLN UID Bali Anom Silaparta dalam keterangannya.

Pemadaman listrik berdampak pada berbagai wilayah seperti Denpasar, Badung, Jembrana, Karangasem, Buleleng, dan daerah lainnya. Selain listrik, sinyal jaringan seluler juga sempat hilang di sejumlah titik.

(iws/gsp)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus juru bicara (jubir) presiden, Prasetyo Hadi langsung berkoordinasi dengan PLN terkait listrik padam yang terjadi di wilayah Bali. Pemerintah menyampaikan apresiasi gerak cepat PLN menangani listrik padam.

"Kami menerima laporan mengenai gangguan kelistrikan di Pulau Bali, dan atas arahan Presiden, kami segera melakukan koordinasi dengan Direktur Utama PLN serta jajaran terkait. Pemerintah mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan," kata Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

Prasetyo menuturkan berdasarkan laporan yang diterimanya, pemadaman listrik itu terjadi akibat gangguan pada kabel laut yang menghubungkan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan Bali. Gangguan tersebut menyebabkan trip di seluruh pembangkit listrik di sistem Bali, sehingga memicu pemadaman luas di sejumlah wilayah.

Wilayah yang terdampak mati listrik itu mencakup Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan. Beberapa fasilitas strategis seperti rumah sakit dan bandara disebut sempat terganggu, namun langsung menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan.

"Dalam waktu sekitar 45 menit, jajaran PLN berhasil memulihkan sebagian besar pasokan listrik di Bali. Pemulihan masih terus dilakukan secara bertahap, dengan tetap mengutamakan stabilitas dan keselamatan sistem," ujar Prasetyo.

Mewakili Presiden Prabowo, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi. Di saat yang sama, ia pun memberikan apresiasi kepada seluruh tim PLN yang telah bekerja cepat, tangguh, dan profesional di tengah kondisi darurat.

"Atas nama Presiden dan pemerintah, kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan komitmen rekan-rekan PLN di lapangan. Pemerintah terus memantau proses pemulihan secara intensif dan akan memastikan bahwa layanan publik kembali berjalan normal secepat mungkin," tuturnya.

Simak Video: Suasana Malam di Kawasan Kuta saat Listrik Se-Pulau Bali Padam

(fca/eva)

Bukittinggi -

Jumlah warga binaan Lapas Biaro atau Lapas Kelas IIA Bukittinggi yang tewas akibat keracunan minuman oplosan bahan pembuat parfum, bertambah menjadi dua orang, setelah seorang napi meninggal di Rumah Sakit Ahmad Muchtar (RSAM) Bukittinggi, Kamis (1/5/2025).

Sebelumnya, satu orang napi juga meninggal dalam perawatan di RSUD Bukittinggi. Saat ini, masih ada dua orang napi yang dirawat dengan menggunakan ventilator dan delapan lainnya sudah mulai membaik.

"Ada, satu orang lagi (tambahan meninggal). Ini mau dikoordinasikan. Tadi saya juga ngecek yang mulai membaik," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjen Pas) Sumatera Barat, Marselina Budiningsih kepada wartawan di Bukittinggi.

Direktur Utama RSAM Bukittinggi, Busril juga membenarkan kabar meninggalnya napi tersebut ditempat terpisah.

"Meninggal dunia (satu napi) yang dirawat sejak kemarin. Saat ini ada 8 orang yang sudah dirawat di ruang perawatan Ambun Suri. Sudah terjadi perbaikan. Kalu udah dibawa ke ruangan, artinya sudah mulai membaik," kata Busril kepada wartawan.

Menurut Busril, masih ada 2 warga binaan lain yang menjalani perawatan intensif dengan bantuan ventilator. Kondisinya dilaporkan kritis.

"Dua masih terpasang ventilator," jelasnya.

Sebelumnya, ada 22 warga binaan yang dilarikan ke rumah sakit, setelah mengalami keracunan massal.

Marselina Budiningsih mengungkap penyebab keracunan massal tersebut.

Menurutnya, keracunan dipicu oleh bahan pembuat parfum yang kemudian dioplos salah seorang napi menjadi minuman. Membuat parfum merupakan salah satu program bagi warga binaan di Lapas tersebut.

"Jadi, di Lapas ada program kemandirian membuat parfum. Parfum tersebut bahan bakunya adalah alkohol 70 persen," jelas Marselina.

KataMarselina lagi, salah seorang napi mencuri sisa alkohol pembuatan parfum sekitar 200 mili. Alasannya untuk membersihkan tato. Tapi ternyata disalahgunakan untuk membuat minuman.

"Dari sisa pembuatan (parfum) sekitar 200 mililiter diambil tanpa seizin petugas untuk membersihkan tato. Akan tetapi disalahgunakan, bukan untuk membersihkan tato, tapi digunakan untuk minuman. Dicampur dengan minuman sachet dan es batu, lalu diminum bersama-sama," katanya.

Ia berjanji akan menindak semua pihak yang terlibat atau lalai, sehingga menyebabkan terjadinya peristiwa itu.

"Kita akan terus dalami," janjinya.

Ia membantah ada aktivitas pesta (miras oplosan) di dalam Lapas, yang memicu terjadinya keracunan massal.

"Tidak ada pesta-pesta semacam itu," katanya lagi.

(nkm/nkm)

Bukittinggi -

Puluhan warga binaan Lapas Biaro atau Lapas Kelas II Bukittinggi, dilarikan ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar (RSAM) Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) diduga gegara mengalami keracunan. Dua di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis.

Direktur Utama Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi, Busril membenarkan kabar tersebut. Dia mengatakan mereka berdatangan sejak pukul 16.00 WIB sampai malam ini.

"Memang benar, ada 22 orang yang saat ini kita tangani, dengan status saat ini 2 orang kondisinya kritis. Sangat kritis. Penanganan intensif sudah dilakukan, dengan memasang ventilator," kata Busri kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Busri mengatakan informasi sementara yang diperoleh dari penanganan medis, para narapidana tersebut mengkonsumsi bahan baku untuk pembuatan parfum.

"Informasi yang kita dapatkan, mereka ini orang-orang yang mengkonsumsi bahan baku untuk pembuatan parfum. Katanya ada yang dioplos," jelas Busri.

Busri mengaku sudah mengerahkan semua potensi tim dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Hal itu untuk memberikan penangan terbaik kepada seluruh pasien tersebut.

"Upaya penanganan intensif sudah kita lakukan, terutama untuk pasien yang dalam status merah dan kuning. Dua orang sudah dibawa ke ruangan ICU, kemudian yang status kuning masih ada 11 orang lagi itu potensi akan terjadi fluktuasi semakin memburuk itu semakin besar. Jadi memang pada saat ini kami berupaya memberikan penanganan terbaik kepada seluruh pasien-pasien ini terutama kepada pasien yang statusnya merah dan kuning," katanya.

"Ada yang datangnya sudah berat, ada yang stabil. Karena ini keracunan, apalagi penyebabnya oleh bahan kimia berbahaya, tentu akan terjadi kecenderungan penurunan (kondisi)," katanya lagi.

Hingga pukul 22.30 WIB, belum ada penjelasan dari pihak Lapas Biaro terkait dengan keracunan ini.

(dhm/dhm)

Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengubah status penahanan Direktur Pemberitaan JakTV nonaktif Tian Bahtiar (TB) sebagai tahanan kota di Bekasi. Kejagung menyebut istri Tian menjadi jaminan dalam pengalihan penahanan terhadap suaminya.

"Ada juga jaminan orang terhadap proses pengalihan (penahanan) itu, istri yang bersangkutan," kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, Senin (28/4/2025).

Selain jaminan orang, Tian juga dipasangi alat detektor untuk memantau pergerakannya. Dia juga dikenai wajib lapor setiap minggu.

"Terkait dengan pengalihan penahanan ini, dari rutan menjadi kota, kepada yang bersangkutan juga dilekatkan alat elektronik (detektor) yang akan melakukan pemantauan terhadap pergerakan," tutur Harli.

"Yang bersangkutan juga dikenakan untuk wajib lapor setiap hari Senin, satu kali dalam satu minggu," tambah dia.

Harli menyebut pengalihan penahanan terhadap Tian dilakukan sejak Kamis (24/4). Alasannya, Tian menderita riwayat penyakit jantung.

"Dapat kami sampaikan bahwa ternyata yang bersangkutan ada riwayat sakit jantung dan sudah delapan ring dipasang, kemudian ada kolesterol dan (masalah) di pernapasan. Ternyata yang bersangkutan karena harus mengkonsumsi obat pengencer darah. Sehingga, kalau tidak salah sampai mengeluarkan darah di mulut dan mata," kata Harli.

Dia mengatakan penanganan kasus dugaan permufakatan jahat terkait kasus suap vonis lepas korupsi ekspor minyak goreng yang menjerat Tian sebagai salah satu tersangka terus berlanjut. Dia menyebut Kejagung akan mengusut kasus itu hingga tuntas.

"Perlu kami tegaskan juga bahwa tentu penanganan perkara ini terus dilanjutkan. Bahkan kita selalu rilis terkait dengan saksi-saksi yang dipanggil dan diperiksa oleh penyidik untuk membuat terang tindak pidana yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan," ujar Harli.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan Tian Bahtiar diduga melakukan permufakatan jahat dengan pengacara Marcella Santoso dan Junaedi Saibih untuk mengganggu penanganan perkara. Tian diduga berperan untuk mengubah opini masyarakat melalui konten pemberitaan di mengenai kasus korupsi komoditas timah PT Timah dan kasus impor gula dengan tersangka Tom Lembong.

Qohar mengatakan perbuatan Tian termasuk dalam perintangan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Qohar mengatakan Tian diduga menerima uang Rp 478,5 juta untuk membuat konten yang menyudutkan kejaksaan. Tian disebut menerima 'orderan' Marcella dan Junaedi agar membuat konten negatif tentang kejaksaan dalam menangani perkara 2 kasus itu.

"Dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan Jak TV news, sehingga Kejaksaan dinilai negatif, dan telah merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa yang ditangani Tersangka MS dan Tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau Terdakwa," ujarnya.

Atas dasar itulah Kejagung menetapkan Tian Bahtiar sebagai tersangka. Qohar mengatakan yang dilakukan Tian dkk adalah upaya untuk menggiring opini publik dengan pemberitaan negatif sehingga konsentrasi penyidik terganggu.

(ond/haf)

MALANG - Fenomena kekerasan seksual oleh oknum dokter ke pasien rumah sakit saat ini marak terjadi. Tercatat dalam dua pekan terakhir setidaknya ada beberapa kasus dugaan pelecehan seksual melibatkan oknum dokter, mulai dari di Bandung, Garut, hingga di Malang.

Pakar hukum pidana Universitas Brawijaya (UB) Fachrizal Afandi menyoroti maraknya kasus kekerasan melibatkan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) itu yang dinilai sebagai fenomena ?gunung es?. Hal ini dikarenakan lemahnya sistem pencegahan kekerasan di suatu lingkungan tertentu.

?Ini adalah puncak dari kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dengan kelainan seksual. Kuncinya ada pada sistem pencegahan,? ucap Fachrizal Afandi, Sabtu (19/4/2025).

Fachrizal mengungkapkan, bahwa meskipun beberapa kampus telah membentuk satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) setelah disahkannya Undang-Undang TPKS pada 2022, namun efektivitasnya masih perlu dievaluasi.



Dia menilai munculnya kasus ini ke publik merupakan sinyal bahwa satgas tersebut belum berjalan optimal.

?Satgas-satgas ini belum bisa efektif, maka perlu ada evaluasi dan penguatan. Namun, hadirnya UU TPKS dan satgas ini juga menumbuhkan keberanian korban untuk speak up, dan ini tren yang positif,? terangnya.

Ia juga menyebut bahwa kasus-kasus kekerasan seksual seperti ini telah lama terjadi dan bersifat laten. Tetapi, kini korban mulai lebih berani melapor melalui berbagai saluran, termasuk media sosial.

Menurutnya, meningkatnya jumlah korban yang berani bicara menunjukkan bahwa budaya patriarki masih menjadi akar persoalan yang harus dibenahi secara sistemik.

Dirinya juga menyoroti pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat bagi dokter dan calon dokter ke depannya, terutama dalam konteks dunia medis.

?Jangan sampai dokter dan calon dokter menyalahgunakan akses terhadap obat-obatan, untuk melakukan tindakan serupa di masa mendatang,? tegasnya.

Sebagai informasi beberapa kasus asusila melibatkan dokter muncul dalam dua pekan terakhir.

Kasus pertama diawali di RS Hasan Sadikin Bandung, yang dilakukan oknum dokter PPDS Anestesi Unpad yang memperkosa tiga orang, di mana dua di antaranya pasien dan satu keluarga pasien.

Belum lama muncul kasus dugaan asusila yang dilakukan oknum dokter kandungan di Garut berinisial MSF, dengan modus USG gratis oleh terduga pelaku.

Praktek tersebut terbongkar ketika ada bukti rekaman pengawas kamera CCTV yang dipasang di ruang pemeriksaan. Dokter itu pun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Garut.

Kasus ketiga muncul di Kota Malang, dimana aksi pelecehan seksual kepada pasien wanita cantik berinisial QAR (31) asal Bandung. Korban bersuara di media sosial (medsos) mengaku menjadi pelecehan seksual dengan modus pemeriksaan kesehatan oleh dokter jaga berinisial AYP di rumah sakit swasta.

Korban menerima pelecehan seksual dengan disentuh sekitar organ sensitifnya berdalih pemeriksaan kesehatan. Tak hanya itu, dalam keadaan telanjang dada pasien perempuan itu diduga merasa difoto oleh oknum dokter ketika ia dirawat inap pada 27 September 2022 lalu.

Terbaru dokter PPDS Universitas Indonesia (UI) ditetapkan sebagai tersangka karena mengintip dan merekam mahasiswi yang sedang mandi di sebuah indekos pada kawasan Cempaka Putih, Jakarta.

Bandung -

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan gugatan yang dilayangkan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) terkait sengketa lahan SMAN 1 Bandung. Hal tersebut mendapat sorotan tajam dari pihak legislator.

Anggota Komisi III DPRD Jabar Taufik Nurrohim menyebut, kekalahan yang dialami Pemprov Jabar terkait sengketa lahan SMAN 1 Bandung itu menjadi alarm keras dalam hal pengelolaan aset publik yang juga mengancam kedaulatan publik.

"Ini adalah tamparan hukum dan politik. Negara tak boleh dipermalukan di halamannya sendiri, apalagi di tanah tempat anak-anak bangsa dididik. Kekalahan ini menunjukkan lemahnya sistem pengelolaan aset kita dan itu harus segera diperbaiki," ucap Taufik, Sabtu (19/4/2025).

Menurutnya, persoalan ini mencerminkan kecerobohan administratif yang berdampak besar secara politis dan sosial. Ia menekankan pentingnya langkah cepat dan strategis dari Pemprov Jabar untuk menindaklanjuti kekalahan dalam sengketa lahan tersebut.

"Pemprov harus segera banding dan menyiapkan argumen hukum berbasis sejarah nasionalisasi, serta prinsip perlindungan kepentingan publik. Ini bukan gugatan biasa. Ini soal simbol peradaban," tegasnya.

Taufik juga meminta agar Pemprov Jabar mulai melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aset milik pemerintah, khususnya yang saat ini digunakan untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.

"Kita harus memastikan tidak ada lagi sekolah, rumah sakit, atau fasilitas publik lain yang berdiri di atas status lahan yang rapuh secara hukum. Komisi III siap mendorong anggaran untuk penguatan legalitas aset dalam APBD mendatang," ujarnya.

Menurut Taufik, kasus sengketa lahan SMAN 1 Bandung menjadi momentum krusial untuk mereformasi tata kelola aset daerah, termasuk mempercepat digitalisasi dan integrasi data pertanahan dengan lembaga pusat seperti BPN dan ATR/BPN.

"Jika hari ini negara kalah mempertahankan sekolah unggulannya, jangan salahkan rakyat bila besok kepercayaan pada negara ikut runtuh," terangnya.

(bba/mso)

BEKASI, KOMPAS.com - Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat diminta turut bertanggung jawab dalam kasus penganiayaan satpam.

Kuasa hukum pelaku penganiayaan satpam, M. Syafri Noer, meminta setidaknya pihak rumah sakit berperan menyelesaikan permasalahan.

“Jangan hanya jadi penonton. Jangan hanya jadi penonton, tidak bagus. Ya kan? Image-nya di masyarakat jadi kurang baik nanti,” kata Syafri, di Polres Metro Bekasi Kota (12/4/2025).

Syafri merasa permasalahan penganiayaan yang dilakukan kliennya, AFET, harus diungkap secara adil.

“Kita harus fair untuk menyelesaikan permasalahan ini, termasuk juga rumah sakit yang menghandle perawatannya itu, direktur rumah sakit harus fair juga pada kami. Karena kami juga minta hak-hak klien kami selaku tersangka juga harus kita perjuangkan,” tutur Syafri.

Syafri meminta pihak rumah sakit harus memiliki peran dalam permasalahan ini, terutama tentang tindakan medis.

“Kemudian, rumah sakit harus ada peran, karena ini kan kejadiannya di area rumah sakit. Satpam itu kan di bawah naungan mereka juga kan. Jangan hanya melihat, menonton, yang baik tidak seperti itu,” ungkapnya.

Menurut Syafri, rumah sakit merupakan tempat pelayanan umum. Saat masuk ke area rumah sakit, permasalahan akan menjadi kewenangan direktur rumah sakit.

Syafri mengaku sampai sekarang pihak rumah sakit belum berkomunikasi untuk mengatasi permasalahan ini.

“Kan ini harus terlihat bahwa pihak rumah sakit juga bertanggung jawab atas kejadian ini,” tuturnya.

Diketahui, satpam Sutiyono diduga menjadi korban penganiayaan oleh AFET pada Sabtu (29/3/2025) pukul 22.00 WIB.

Kuasa hukum Sutiyono, Subadria Nuka, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula ketika Sutiyono menegur salah satu pengunjung rumah sakit yang menggunakan mobil berknalpot brong di area Instalasi Gawat Darurat (IGD).

“Pengunjung tersebut juga memarkirkan kendaraannya tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) rumah sakit, sehingga menghalangi jalur ambulans,” ungkap Subadria dalam keterangannya.

Namun, pelaku tidak terima ditegur oleh Sutiyono.

Ia kemudian menarik kerah seragam Sutiyono, membanting, dan mencekiknya hingga korban mengalami kejang dan berada dalam kondisi kritis.

Akibat insiden tersebut, Sutiyono harus menjalani perawatan intensif di ruang ICU selama empat hari.

Pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang berjalan, termasuk memberikan rekaman CCTV dan bukti lainnya yang dibutuhkan penyidik.

“Rumah sakit sudah merespons, tinggal menunggu proses hukum di kepolisian. Semua bukti yang diperlukan akan disediakan oleh pihak rumah sakit,” tambahnya.

Atas kejadian ini, pihak korban melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota pada 30 Maret 2025.

Laporan tersebut telah teregistrasi dengan nomor: LP/B/687/III/2025/SPKT.Sat Reskrim/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya.

Jakarta -

Subadria Nuka selaku kuasa hukum Sutiyono (39), satpam Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi yang dianiaya hingga kejang mengaku kliennya diintimidasi pihak tersangka AFET. Korban diintimidasi agar tidak melakukan tindakan macam-macam usai dianiaya tersangka.

"Kemarin ada dugaan, duga intimidasi yang dilontarkan kata-kata pada saat mediasi, katanya menyampaikan, ada kata-kata menurut klien kami, ada kata-kata 'jangan macam-macam kamu, kalian orang miskin'," kata Subadria menirukan perkataan kliennya saat ditemui wartawan di Polres Metro Bekasi Kota, Jumat (11/4/2025).

Berdasarkan cerita kliennya, Subadria menjelaskan bahwa pihak tersangka AFET mengaku akan menggerakkan ormas apabila korban mengambil tindakan. Ancaman tersebut membuat korban takut untuk pulang dari rumah sakit.

"Saya bisa menggerakkan FBR se-bekasi, saya juga punya pegangan orang Polda'. Nah jadi kata-kata itulah yang membuat klien kami sampai hari ini kalau boleh jujur, dia mau pulang pun sebenarnya takut," ujarnya.

Subadria juga mengatakan korbannya mengalami dua kali koma. Pertama, terjadi usai korban tidak sadarkan diri karena dianiaya tersangka. Lalu, berselang tujuh hari setelah dipulangkan, korban kembali dirawat di rumah sakit lantaran kembali tidak sadarkan diri

"Perlu teman-teman ketahui semua, ini sempat pulang hari ke-6 atau ke-7, itu sempat pulang ke rumah sebenarnya. Tapi setelah 2 hari kemudian, koma lagi, masuk ICU lagi, dirawat lagi di RS. Artinya ini 2 kali koma," tutur Subadria.

Sementara itu, kuasa hukum tersangka AFET, M Syafrie Noor, membantah adanya intimidasi tersebut. Syafrie mengatakan sudah mengonfirmasi kepada kliennya dan mengaku tidak melakukan intimidasi kepada korban.

"Tidak ada. Saya berani pastikan. Karena saya sudah tanya tadi satu-satu, klien saya, keluarganya juga, apakah memang ada intimidasi terhadap korban? Tidak ada," tutur Syafrie saat ditemui di Polres Metro Bekasi Kota pada waktu yang berbeda.

Diketahui AFET melakukan penganiayaan dengan mendorong hingga membanting korban S. Atas tindakan tersebut korban S sempat kejang-kejang hingga tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dirawat di Rumah Sakit.

Kini AFET telah ditetapkan sebagai tersangka dengan jeratan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang Penganiayaan Berat. AFET terancam pidana penjara paling lama 5 tahun.

(wnv/wnv)

Palembang -

Puluhan ulama mengunjungi Haji Alim di Rutan Pakjo Kelas 1A Palembang, Sumatera Selatan. Mereka menyebut kondisi Haji Alim memprihatinkan.

"Kondisinya cukup memprihatinkan. Masih menjalani perawatan di rumah sakit langsung di comot begitu saja," kata salah satu ulama di Sumsel, KH Agok Syarifudin, Selasa (11/3/2025).

Menurut Agok, kedatangan mereka ke Rutan Pakjo untuk menunjukkan jati diri ulama di Palembang dan Sumsel betapa beratnya untuk Haji Alim ke rutan dalam kondisi sakit.

"Seluruh ulama dan kiai di Sumsel ini prihatin dengan kondisi ini. Kami juga mengadakan zikir bersama untuk menunjukkan siapa yang salah dan benar," tuturnya.

Senada dengan Ustad Nurdin Masyur mengatakan apa yang dilakukan kejaksaan terhadap Haji Alim tidaklah manusiawi. Dari segi sosial beliau ini sangat luar biasa perhatian sekali dengan kaum duafa, fakir miskin, ulama, pesantren-pesantren, musala dan masjid sangat terbantu.

"Kami sangat prihatin dengan adanya peristiwa penahanan beliau karena dengan kondisi beliau sangat memperhatinkan seperti itu rasanya tidak manusiawi," ujarnya.

Nurdin pun berharap agar aparat yang berwenang dapat mempertimbangkan lagi penahanan Haji Alim karena usianya yang sudah 87 tahun dan kondisi sakit bisa di pertimbangkan lagi.

"Kondisinya kan sangat menprihatinkan, sedang sakit dan sakitnya tidak tahu bisa disembuhkan atau tidak, jadi kami berharap kepada penegak hukum bisa memikirkan penahanan beliau," ujarnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Haji Alim Lisa Merida mengajukan pembantaran atau izin untuk dirawat di rumah sakit karena kondisi kiennya yang mengalami sakit komplikasi.

"Kami kuasa hukum Haji Alim mengajukan pembantaran karena klien kami sakit dan tinggal menunggu dari rutan dan kejaksaan. Sakit ini karena sudah lanjut usia dan penyakit klien kami ini tidak bisa di sembuhkan karena sudah komplikasi," ungkapnya.

Menurut Lisa, sakit Haji Alim itu bukan sakit yang biasa tapi sakit komplikasi. Ada jantung, sesak nafas dan asma.

"Namanya penyakit tua, penahanan in adalah upaya paksa yang dilakukan kejaksaan. Padahal klien kami tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti," ujarnya.

Lisa menyebut, upaya paksa penahanan Haji Alim ini kurang manusiawi. Sebab, kliennya sakit dan dirawat di rumah sakit. Sakit yang dia alami sejak tahun 2020 dan tidak akan dia melarikan diri.

"Harusnya adalah pandangan terhadap orang tua apalagi orang tua ini sakit," katanya.

(csb/csb)

Palembang -

Direktur PT Sentosa Mulia Bahagia (SMB) Haji Alim sudah ditahan di Rutan Pakjo Palembang, sejak Senin (10/3/2025). Usai penahanan itu, kuasa hukumnya mengajukan pembantaran atau izin untuk dirawat di rumah sakit karena kondisi Haji Alim yang mengalami sakit komplikasi.

Diketahui, Haji Alim ditahan atas dugaan pemalsuan dokumen dalam pengadaan lahan Tol Betung-Tempino Jambi.

Pantauan detikSumbagsel Selasa (11/3/2025) terlihat sejumlah ulama dan orang-orang terdekat Haji Alim datang ke Rutan Pakjo Kelas 1 A Palembang sembari menunggu kuasa hukumnya, Lisa Merida membesuk di dalam rutan.

"Kami kuasa hukum Haji Alim mengajukan pembantaran karena klien kami sakit dan tinggal menunggu dari rutan dan kejaksaan. Sakit ini karena sudah lanjut usia dan penyakit klien kami ini tidak bisa disembuhkan karena sudah komplikasi," ungkap Lisa Merida, Selasa (11/3/2025).

Menurut Lisa, sakit Haji Alim itu bukan sakit yang biasa tapi sakit komplikasi. Ada jantung, sesak nafas, dan asma.

"Namanya penyakit tua, penahanan ini adalah upaya paksa yang dilakukan kejaksaan. Padahal klien kami tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti," ujarnya.

Lisa menyebut, upaya paksa penahanan Haji Alim ini kurang manusiawi. Sebab, kliennya sakit dan dirawat di rumah sakit. Sakit yang dia alami sejak tahun 2020 dan tidak akan dia melarikan diri.

"Harusnya adalah pandangan terhadap orang tua apalagi orang tua ini sakit," katanya.

Lisa mengatakan Haji Alim itu sakit dan membutuhkan tabung oksigen sehari 25-26 tabung dan ini siapa yang akan bertanggung jawab.

"Karena dia sedang ditahan berarti negara harus bertanggung jawab," katanya.

Selain itu, Haji Alim juga harus dirawat oleh dua perawat selama 24 jam yang standby untuk memberikan obat serta pendampingan dokter.

"Kalau di dalam rutan ada perawat tapi perempuan kan tidak bisa. Haji Alim juga perlu pendampingan dokter untuk obatnya yang ada 12 macam," jelasnya.

Kata Lisa, kliennya ditahan dalam perkara surat tanah palsu. Padahal tidak ada dokumen palsu. Haji Alim hanya menanam punya izin dan tanaman itu sudah rata dengan tanah dan belum ada ganti rugi bahkan lahan tersebut HGU, dan belum ada ganti rugi dari negara.

"Secara formal kepemilikan belum jelas bukan kerugian negara. Ganti rugi belum diterima seperak pun. Kalau mau dipermasalahkan kepemilikan dan lain-lain. Perkara ini prematur dan penahanan ini dipaksakan kalau menurut kita melanggar HAM ada perbuatan-perbuatan hukum yang akan kita laporkan," tegasnya.

(csb/csb)

BETLEHEM - Rezim Zionis Israel telah membebaskan tahanan Palestina bernama Kazem Zawahra. Tahanan itu dibebaskan pada Kamis dalam kondisi terluka parah dan koma.

Zawahra telah dipindahkan ke rumah sakit Betlehem. Dia menjadi bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan yang sedang berlangsung antara Hamas dan Israel.

Bulan Sabit Merah Palestina di Yerusalem menerima Zawahra pada Kamis pagi.

Dalam pernyataan singkat, organisasi tersebut mengonfirmasi bahwa krunya memindahkan Zawahra, yang telah koma selama berbulan-bulan, dari Hadassah Ein Kerem Israel ke Rumah Sakit Al-Hussein di Beit Jala, Betlehem, di Tepi Barat selatan.

Zawahra, yang terluka parah, sebelumnya telah dijadwalkan untuk dibebaskan tetapi pertukaran itu ditunda Sabtu lalu ketika rezim pendudukan Israel menunda gelombang ketujuh dari fase pertama perjanjian gencatan senjata.

Menurut laporan Palestine Chronicle, Jumat (28/2/2025), Zawahra terluka pada 22 Februari 2024, sementara saudaranya; Muhammad terbunuh, bersama dengan Ahmed al-Wahsh, setelah ditembak oleh pasukan pendudukan Israel di pos pemeriksaan militer Al-Zaim dekat Yerusalem yang diduduki.

Otoritas Urusan Tahanan dan Klub Tahanan Palestina sebelumnya telah menyatakan bahwa Zawahra, asal Betlehem, masih dalam kondisi parah dan bergantung pada ventilator.

Sebagai bagian dari kesepakatan itu, Israel membebaskan 42 tahanan Palestina ke Tepi Barat dan Yerusalem. Sebanyak 620 tahanan diperkirakan akan dibebaskan dalam gelombang ketujuh perjanjian pertukaran antara Hamas dan Israel berdasarkan perjanjian gencatan senjata Gaza.

Antara 7 Oktober 2023 hingga 19 Januari 2025, pendudukan Israel, dengan dukungan AS, melakukan apa yang oleh banyak orang dianggap sebagai kampanye genosida di Gaza, yang mengakibatkan lebih dari 160.000 warga Palestina tewas atau terluka, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 14.000 orang hilang.