Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengubah status penahanan Direktur Pemberitaan JakTV nonaktif Tian Bahtiar (TB) sebagai tahanan kota di Bekasi. Kejagung menyebut istri Tian menjadi jaminan dalam pengalihan penahanan terhadap suaminya.

"Ada juga jaminan orang terhadap proses pengalihan (penahanan) itu, istri yang bersangkutan," kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, Senin (28/4/2025).

Selain jaminan orang, Tian juga dipasangi alat detektor untuk memantau pergerakannya. Dia juga dikenai wajib lapor setiap minggu.

"Terkait dengan pengalihan penahanan ini, dari rutan menjadi kota, kepada yang bersangkutan juga dilekatkan alat elektronik (detektor) yang akan melakukan pemantauan terhadap pergerakan," tutur Harli.

"Yang bersangkutan juga dikenakan untuk wajib lapor setiap hari Senin, satu kali dalam satu minggu," tambah dia.

Harli menyebut pengalihan penahanan terhadap Tian dilakukan sejak Kamis (24/4). Alasannya, Tian menderita riwayat penyakit jantung.

"Dapat kami sampaikan bahwa ternyata yang bersangkutan ada riwayat sakit jantung dan sudah delapan ring dipasang, kemudian ada kolesterol dan (masalah) di pernapasan. Ternyata yang bersangkutan karena harus mengkonsumsi obat pengencer darah. Sehingga, kalau tidak salah sampai mengeluarkan darah di mulut dan mata," kata Harli.

Dia mengatakan penanganan kasus dugaan permufakatan jahat terkait kasus suap vonis lepas korupsi ekspor minyak goreng yang menjerat Tian sebagai salah satu tersangka terus berlanjut. Dia menyebut Kejagung akan mengusut kasus itu hingga tuntas.

"Perlu kami tegaskan juga bahwa tentu penanganan perkara ini terus dilanjutkan. Bahkan kita selalu rilis terkait dengan saksi-saksi yang dipanggil dan diperiksa oleh penyidik untuk membuat terang tindak pidana yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan," ujar Harli.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan Tian Bahtiar diduga melakukan permufakatan jahat dengan pengacara Marcella Santoso dan Junaedi Saibih untuk mengganggu penanganan perkara. Tian diduga berperan untuk mengubah opini masyarakat melalui konten pemberitaan di mengenai kasus korupsi komoditas timah PT Timah dan kasus impor gula dengan tersangka Tom Lembong.

Qohar mengatakan perbuatan Tian termasuk dalam perintangan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Qohar mengatakan Tian diduga menerima uang Rp 478,5 juta untuk membuat konten yang menyudutkan kejaksaan. Tian disebut menerima 'orderan' Marcella dan Junaedi agar membuat konten negatif tentang kejaksaan dalam menangani perkara 2 kasus itu.

"Dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan Jak TV news, sehingga Kejaksaan dinilai negatif, dan telah merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa yang ditangani Tersangka MS dan Tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau Terdakwa," ujarnya.

Atas dasar itulah Kejagung menetapkan Tian Bahtiar sebagai tersangka. Qohar mengatakan yang dilakukan Tian dkk adalah upaya untuk menggiring opini publik dengan pemberitaan negatif sehingga konsentrasi penyidik terganggu.

(ond/haf)

MALANG - Fenomena kekerasan seksual oleh oknum dokter ke pasien rumah sakit saat ini marak terjadi. Tercatat dalam dua pekan terakhir setidaknya ada beberapa kasus dugaan pelecehan seksual melibatkan oknum dokter, mulai dari di Bandung, Garut, hingga di Malang.

Pakar hukum pidana Universitas Brawijaya (UB) Fachrizal Afandi menyoroti maraknya kasus kekerasan melibatkan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) itu yang dinilai sebagai fenomena ?gunung es?. Hal ini dikarenakan lemahnya sistem pencegahan kekerasan di suatu lingkungan tertentu.

?Ini adalah puncak dari kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dengan kelainan seksual. Kuncinya ada pada sistem pencegahan,? ucap Fachrizal Afandi, Sabtu (19/4/2025).

Fachrizal mengungkapkan, bahwa meskipun beberapa kampus telah membentuk satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) setelah disahkannya Undang-Undang TPKS pada 2022, namun efektivitasnya masih perlu dievaluasi.



Dia menilai munculnya kasus ini ke publik merupakan sinyal bahwa satgas tersebut belum berjalan optimal.

?Satgas-satgas ini belum bisa efektif, maka perlu ada evaluasi dan penguatan. Namun, hadirnya UU TPKS dan satgas ini juga menumbuhkan keberanian korban untuk speak up, dan ini tren yang positif,? terangnya.

Ia juga menyebut bahwa kasus-kasus kekerasan seksual seperti ini telah lama terjadi dan bersifat laten. Tetapi, kini korban mulai lebih berani melapor melalui berbagai saluran, termasuk media sosial.

Menurutnya, meningkatnya jumlah korban yang berani bicara menunjukkan bahwa budaya patriarki masih menjadi akar persoalan yang harus dibenahi secara sistemik.

Dirinya juga menyoroti pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat bagi dokter dan calon dokter ke depannya, terutama dalam konteks dunia medis.

?Jangan sampai dokter dan calon dokter menyalahgunakan akses terhadap obat-obatan, untuk melakukan tindakan serupa di masa mendatang,? tegasnya.

Sebagai informasi beberapa kasus asusila melibatkan dokter muncul dalam dua pekan terakhir.

Kasus pertama diawali di RS Hasan Sadikin Bandung, yang dilakukan oknum dokter PPDS Anestesi Unpad yang memperkosa tiga orang, di mana dua di antaranya pasien dan satu keluarga pasien.

Belum lama muncul kasus dugaan asusila yang dilakukan oknum dokter kandungan di Garut berinisial MSF, dengan modus USG gratis oleh terduga pelaku.

Praktek tersebut terbongkar ketika ada bukti rekaman pengawas kamera CCTV yang dipasang di ruang pemeriksaan. Dokter itu pun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Garut.

Kasus ketiga muncul di Kota Malang, dimana aksi pelecehan seksual kepada pasien wanita cantik berinisial QAR (31) asal Bandung. Korban bersuara di media sosial (medsos) mengaku menjadi pelecehan seksual dengan modus pemeriksaan kesehatan oleh dokter jaga berinisial AYP di rumah sakit swasta.

Korban menerima pelecehan seksual dengan disentuh sekitar organ sensitifnya berdalih pemeriksaan kesehatan. Tak hanya itu, dalam keadaan telanjang dada pasien perempuan itu diduga merasa difoto oleh oknum dokter ketika ia dirawat inap pada 27 September 2022 lalu.

Terbaru dokter PPDS Universitas Indonesia (UI) ditetapkan sebagai tersangka karena mengintip dan merekam mahasiswi yang sedang mandi di sebuah indekos pada kawasan Cempaka Putih, Jakarta.

Bandung -

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan gugatan yang dilayangkan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) terkait sengketa lahan SMAN 1 Bandung. Hal tersebut mendapat sorotan tajam dari pihak legislator.

Anggota Komisi III DPRD Jabar Taufik Nurrohim menyebut, kekalahan yang dialami Pemprov Jabar terkait sengketa lahan SMAN 1 Bandung itu menjadi alarm keras dalam hal pengelolaan aset publik yang juga mengancam kedaulatan publik.

"Ini adalah tamparan hukum dan politik. Negara tak boleh dipermalukan di halamannya sendiri, apalagi di tanah tempat anak-anak bangsa dididik. Kekalahan ini menunjukkan lemahnya sistem pengelolaan aset kita dan itu harus segera diperbaiki," ucap Taufik, Sabtu (19/4/2025).

Menurutnya, persoalan ini mencerminkan kecerobohan administratif yang berdampak besar secara politis dan sosial. Ia menekankan pentingnya langkah cepat dan strategis dari Pemprov Jabar untuk menindaklanjuti kekalahan dalam sengketa lahan tersebut.

"Pemprov harus segera banding dan menyiapkan argumen hukum berbasis sejarah nasionalisasi, serta prinsip perlindungan kepentingan publik. Ini bukan gugatan biasa. Ini soal simbol peradaban," tegasnya.

Taufik juga meminta agar Pemprov Jabar mulai melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aset milik pemerintah, khususnya yang saat ini digunakan untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.

"Kita harus memastikan tidak ada lagi sekolah, rumah sakit, atau fasilitas publik lain yang berdiri di atas status lahan yang rapuh secara hukum. Komisi III siap mendorong anggaran untuk penguatan legalitas aset dalam APBD mendatang," ujarnya.

Menurut Taufik, kasus sengketa lahan SMAN 1 Bandung menjadi momentum krusial untuk mereformasi tata kelola aset daerah, termasuk mempercepat digitalisasi dan integrasi data pertanahan dengan lembaga pusat seperti BPN dan ATR/BPN.

"Jika hari ini negara kalah mempertahankan sekolah unggulannya, jangan salahkan rakyat bila besok kepercayaan pada negara ikut runtuh," terangnya.

(bba/mso)

BEKASI, KOMPAS.com - Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat diminta turut bertanggung jawab dalam kasus penganiayaan satpam.

Kuasa hukum pelaku penganiayaan satpam, M. Syafri Noer, meminta setidaknya pihak rumah sakit berperan menyelesaikan permasalahan.

“Jangan hanya jadi penonton. Jangan hanya jadi penonton, tidak bagus. Ya kan? Image-nya di masyarakat jadi kurang baik nanti,” kata Syafri, di Polres Metro Bekasi Kota (12/4/2025).

Syafri merasa permasalahan penganiayaan yang dilakukan kliennya, AFET, harus diungkap secara adil.

“Kita harus fair untuk menyelesaikan permasalahan ini, termasuk juga rumah sakit yang menghandle perawatannya itu, direktur rumah sakit harus fair juga pada kami. Karena kami juga minta hak-hak klien kami selaku tersangka juga harus kita perjuangkan,” tutur Syafri.

Syafri meminta pihak rumah sakit harus memiliki peran dalam permasalahan ini, terutama tentang tindakan medis.

“Kemudian, rumah sakit harus ada peran, karena ini kan kejadiannya di area rumah sakit. Satpam itu kan di bawah naungan mereka juga kan. Jangan hanya melihat, menonton, yang baik tidak seperti itu,” ungkapnya.

Menurut Syafri, rumah sakit merupakan tempat pelayanan umum. Saat masuk ke area rumah sakit, permasalahan akan menjadi kewenangan direktur rumah sakit.

Syafri mengaku sampai sekarang pihak rumah sakit belum berkomunikasi untuk mengatasi permasalahan ini.

“Kan ini harus terlihat bahwa pihak rumah sakit juga bertanggung jawab atas kejadian ini,” tuturnya.

Diketahui, satpam Sutiyono diduga menjadi korban penganiayaan oleh AFET pada Sabtu (29/3/2025) pukul 22.00 WIB.

Kuasa hukum Sutiyono, Subadria Nuka, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula ketika Sutiyono menegur salah satu pengunjung rumah sakit yang menggunakan mobil berknalpot brong di area Instalasi Gawat Darurat (IGD).

“Pengunjung tersebut juga memarkirkan kendaraannya tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) rumah sakit, sehingga menghalangi jalur ambulans,” ungkap Subadria dalam keterangannya.

Namun, pelaku tidak terima ditegur oleh Sutiyono.

Ia kemudian menarik kerah seragam Sutiyono, membanting, dan mencekiknya hingga korban mengalami kejang dan berada dalam kondisi kritis.

Akibat insiden tersebut, Sutiyono harus menjalani perawatan intensif di ruang ICU selama empat hari.

Pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang berjalan, termasuk memberikan rekaman CCTV dan bukti lainnya yang dibutuhkan penyidik.

“Rumah sakit sudah merespons, tinggal menunggu proses hukum di kepolisian. Semua bukti yang diperlukan akan disediakan oleh pihak rumah sakit,” tambahnya.

Atas kejadian ini, pihak korban melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota pada 30 Maret 2025.

Laporan tersebut telah teregistrasi dengan nomor: LP/B/687/III/2025/SPKT.Sat Reskrim/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya.

Jakarta -

Subadria Nuka selaku kuasa hukum Sutiyono (39), satpam Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi yang dianiaya hingga kejang mengaku kliennya diintimidasi pihak tersangka AFET. Korban diintimidasi agar tidak melakukan tindakan macam-macam usai dianiaya tersangka.

"Kemarin ada dugaan, duga intimidasi yang dilontarkan kata-kata pada saat mediasi, katanya menyampaikan, ada kata-kata menurut klien kami, ada kata-kata 'jangan macam-macam kamu, kalian orang miskin'," kata Subadria menirukan perkataan kliennya saat ditemui wartawan di Polres Metro Bekasi Kota, Jumat (11/4/2025).

Berdasarkan cerita kliennya, Subadria menjelaskan bahwa pihak tersangka AFET mengaku akan menggerakkan ormas apabila korban mengambil tindakan. Ancaman tersebut membuat korban takut untuk pulang dari rumah sakit.

"Saya bisa menggerakkan FBR se-bekasi, saya juga punya pegangan orang Polda'. Nah jadi kata-kata itulah yang membuat klien kami sampai hari ini kalau boleh jujur, dia mau pulang pun sebenarnya takut," ujarnya.

Subadria juga mengatakan korbannya mengalami dua kali koma. Pertama, terjadi usai korban tidak sadarkan diri karena dianiaya tersangka. Lalu, berselang tujuh hari setelah dipulangkan, korban kembali dirawat di rumah sakit lantaran kembali tidak sadarkan diri

"Perlu teman-teman ketahui semua, ini sempat pulang hari ke-6 atau ke-7, itu sempat pulang ke rumah sebenarnya. Tapi setelah 2 hari kemudian, koma lagi, masuk ICU lagi, dirawat lagi di RS. Artinya ini 2 kali koma," tutur Subadria.

Sementara itu, kuasa hukum tersangka AFET, M Syafrie Noor, membantah adanya intimidasi tersebut. Syafrie mengatakan sudah mengonfirmasi kepada kliennya dan mengaku tidak melakukan intimidasi kepada korban.

"Tidak ada. Saya berani pastikan. Karena saya sudah tanya tadi satu-satu, klien saya, keluarganya juga, apakah memang ada intimidasi terhadap korban? Tidak ada," tutur Syafrie saat ditemui di Polres Metro Bekasi Kota pada waktu yang berbeda.

Diketahui AFET melakukan penganiayaan dengan mendorong hingga membanting korban S. Atas tindakan tersebut korban S sempat kejang-kejang hingga tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dirawat di Rumah Sakit.

Kini AFET telah ditetapkan sebagai tersangka dengan jeratan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang Penganiayaan Berat. AFET terancam pidana penjara paling lama 5 tahun.

(wnv/wnv)

Palembang -

Puluhan ulama mengunjungi Haji Alim di Rutan Pakjo Kelas 1A Palembang, Sumatera Selatan. Mereka menyebut kondisi Haji Alim memprihatinkan.

"Kondisinya cukup memprihatinkan. Masih menjalani perawatan di rumah sakit langsung di comot begitu saja," kata salah satu ulama di Sumsel, KH Agok Syarifudin, Selasa (11/3/2025).

Menurut Agok, kedatangan mereka ke Rutan Pakjo untuk menunjukkan jati diri ulama di Palembang dan Sumsel betapa beratnya untuk Haji Alim ke rutan dalam kondisi sakit.

"Seluruh ulama dan kiai di Sumsel ini prihatin dengan kondisi ini. Kami juga mengadakan zikir bersama untuk menunjukkan siapa yang salah dan benar," tuturnya.

Senada dengan Ustad Nurdin Masyur mengatakan apa yang dilakukan kejaksaan terhadap Haji Alim tidaklah manusiawi. Dari segi sosial beliau ini sangat luar biasa perhatian sekali dengan kaum duafa, fakir miskin, ulama, pesantren-pesantren, musala dan masjid sangat terbantu.

"Kami sangat prihatin dengan adanya peristiwa penahanan beliau karena dengan kondisi beliau sangat memperhatinkan seperti itu rasanya tidak manusiawi," ujarnya.

Nurdin pun berharap agar aparat yang berwenang dapat mempertimbangkan lagi penahanan Haji Alim karena usianya yang sudah 87 tahun dan kondisi sakit bisa di pertimbangkan lagi.

"Kondisinya kan sangat menprihatinkan, sedang sakit dan sakitnya tidak tahu bisa disembuhkan atau tidak, jadi kami berharap kepada penegak hukum bisa memikirkan penahanan beliau," ujarnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Haji Alim Lisa Merida mengajukan pembantaran atau izin untuk dirawat di rumah sakit karena kondisi kiennya yang mengalami sakit komplikasi.

"Kami kuasa hukum Haji Alim mengajukan pembantaran karena klien kami sakit dan tinggal menunggu dari rutan dan kejaksaan. Sakit ini karena sudah lanjut usia dan penyakit klien kami ini tidak bisa di sembuhkan karena sudah komplikasi," ungkapnya.

Menurut Lisa, sakit Haji Alim itu bukan sakit yang biasa tapi sakit komplikasi. Ada jantung, sesak nafas dan asma.

"Namanya penyakit tua, penahanan in adalah upaya paksa yang dilakukan kejaksaan. Padahal klien kami tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti," ujarnya.

Lisa menyebut, upaya paksa penahanan Haji Alim ini kurang manusiawi. Sebab, kliennya sakit dan dirawat di rumah sakit. Sakit yang dia alami sejak tahun 2020 dan tidak akan dia melarikan diri.

"Harusnya adalah pandangan terhadap orang tua apalagi orang tua ini sakit," katanya.

(csb/csb)

Palembang -

Direktur PT Sentosa Mulia Bahagia (SMB) Haji Alim sudah ditahan di Rutan Pakjo Palembang, sejak Senin (10/3/2025). Usai penahanan itu, kuasa hukumnya mengajukan pembantaran atau izin untuk dirawat di rumah sakit karena kondisi Haji Alim yang mengalami sakit komplikasi.

Diketahui, Haji Alim ditahan atas dugaan pemalsuan dokumen dalam pengadaan lahan Tol Betung-Tempino Jambi.

Pantauan detikSumbagsel Selasa (11/3/2025) terlihat sejumlah ulama dan orang-orang terdekat Haji Alim datang ke Rutan Pakjo Kelas 1 A Palembang sembari menunggu kuasa hukumnya, Lisa Merida membesuk di dalam rutan.

"Kami kuasa hukum Haji Alim mengajukan pembantaran karena klien kami sakit dan tinggal menunggu dari rutan dan kejaksaan. Sakit ini karena sudah lanjut usia dan penyakit klien kami ini tidak bisa disembuhkan karena sudah komplikasi," ungkap Lisa Merida, Selasa (11/3/2025).

Menurut Lisa, sakit Haji Alim itu bukan sakit yang biasa tapi sakit komplikasi. Ada jantung, sesak nafas, dan asma.

"Namanya penyakit tua, penahanan ini adalah upaya paksa yang dilakukan kejaksaan. Padahal klien kami tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti," ujarnya.

Lisa menyebut, upaya paksa penahanan Haji Alim ini kurang manusiawi. Sebab, kliennya sakit dan dirawat di rumah sakit. Sakit yang dia alami sejak tahun 2020 dan tidak akan dia melarikan diri.

"Harusnya adalah pandangan terhadap orang tua apalagi orang tua ini sakit," katanya.

Lisa mengatakan Haji Alim itu sakit dan membutuhkan tabung oksigen sehari 25-26 tabung dan ini siapa yang akan bertanggung jawab.

"Karena dia sedang ditahan berarti negara harus bertanggung jawab," katanya.

Selain itu, Haji Alim juga harus dirawat oleh dua perawat selama 24 jam yang standby untuk memberikan obat serta pendampingan dokter.

"Kalau di dalam rutan ada perawat tapi perempuan kan tidak bisa. Haji Alim juga perlu pendampingan dokter untuk obatnya yang ada 12 macam," jelasnya.

Kata Lisa, kliennya ditahan dalam perkara surat tanah palsu. Padahal tidak ada dokumen palsu. Haji Alim hanya menanam punya izin dan tanaman itu sudah rata dengan tanah dan belum ada ganti rugi bahkan lahan tersebut HGU, dan belum ada ganti rugi dari negara.

"Secara formal kepemilikan belum jelas bukan kerugian negara. Ganti rugi belum diterima seperak pun. Kalau mau dipermasalahkan kepemilikan dan lain-lain. Perkara ini prematur dan penahanan ini dipaksakan kalau menurut kita melanggar HAM ada perbuatan-perbuatan hukum yang akan kita laporkan," tegasnya.

(csb/csb)

BETLEHEM - Rezim Zionis Israel telah membebaskan tahanan Palestina bernama Kazem Zawahra. Tahanan itu dibebaskan pada Kamis dalam kondisi terluka parah dan koma.

Zawahra telah dipindahkan ke rumah sakit Betlehem. Dia menjadi bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan yang sedang berlangsung antara Hamas dan Israel.

Bulan Sabit Merah Palestina di Yerusalem menerima Zawahra pada Kamis pagi.

Dalam pernyataan singkat, organisasi tersebut mengonfirmasi bahwa krunya memindahkan Zawahra, yang telah koma selama berbulan-bulan, dari Hadassah Ein Kerem Israel ke Rumah Sakit Al-Hussein di Beit Jala, Betlehem, di Tepi Barat selatan.

Zawahra, yang terluka parah, sebelumnya telah dijadwalkan untuk dibebaskan tetapi pertukaran itu ditunda Sabtu lalu ketika rezim pendudukan Israel menunda gelombang ketujuh dari fase pertama perjanjian gencatan senjata.

Menurut laporan Palestine Chronicle, Jumat (28/2/2025), Zawahra terluka pada 22 Februari 2024, sementara saudaranya; Muhammad terbunuh, bersama dengan Ahmed al-Wahsh, setelah ditembak oleh pasukan pendudukan Israel di pos pemeriksaan militer Al-Zaim dekat Yerusalem yang diduduki.

Otoritas Urusan Tahanan dan Klub Tahanan Palestina sebelumnya telah menyatakan bahwa Zawahra, asal Betlehem, masih dalam kondisi parah dan bergantung pada ventilator.

Sebagai bagian dari kesepakatan itu, Israel membebaskan 42 tahanan Palestina ke Tepi Barat dan Yerusalem. Sebanyak 620 tahanan diperkirakan akan dibebaskan dalam gelombang ketujuh perjanjian pertukaran antara Hamas dan Israel berdasarkan perjanjian gencatan senjata Gaza.

Antara 7 Oktober 2023 hingga 19 Januari 2025, pendudukan Israel, dengan dukungan AS, melakukan apa yang oleh banyak orang dianggap sebagai kampanye genosida di Gaza, yang mengakibatkan lebih dari 160.000 warga Palestina tewas atau terluka, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 14.000 orang hilang.

Makassar -

Owner skincare dengan bahan berbahaya atau merkuri, Mira Hayati kembali dibantarkan ke rumah sakit usai 12 hari ditahan sebagai tersangka. Mira Hayati menjalani perawatan karena faktor kehamilannya yang memasuki trimester 3.

Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi membenarkan Mira Hayati dibantarkan lagi sejak Jumat (14/2). Kali ini, Mira Hayati dibantarkan ke Rumah Sakit (RS) Wahidin Sudirohusodo Makassar.

"Saya cuma tahu bahwa dibantar, gitu aja. Namanya dibantar ke rumah sakit, tapi penyebabnya apa saya tidak tahu," kata Sotermi kepada detikSulsel, Senin (17/2/2025).

Sementara itu. Kuasa Hukum Mira Hayati, Ida Hamidah mengatakan kliennya memang mengalami sakit. Mira Hayati yang sedang hamil disebut butuh penanganan khusus karena kondisi tubuhnya.

"Klien Kami sekarang ditempatkan di rumah sakit Wahidin karena sudah memasuki usia trimester ketiga kehamilan atau tepatnya usia 8 bulan kehamilan dengan kondisi klien kami bahwa beliau kan agak gemuk sehingga kehamilannya beda," katanya.

Selain itu, kata dia, tensi Mira Hayati baik turun sehingga dokter rutan menyarankannya dirawat di rumah sakit. Dia menyebut tensi Mira Hayati pernah tembus 200.

"Jadi tensi darah beliau itu naik turun sehingga pihak dokter di rutan itu tidak mampu menangani beliau karena pernah sampai 200 tensi bahkan 170-180 tensinya naik turun," tambahnya.

Mira Hayati Sempat Dibantarkan di RS Permata Hati

Sebagai informasi, Mira Hayati juga sempat dibantarkan saat masih menjadi tahanan Polda Sulsel. Saat itu Mira Hayati menjalani perawatan di RS Permata Hati usai ditetapkan tersangka pada Senin (20/1).

Polda Sulsel kemudian melimpahkan berkas Mira Hayati ke JPU Kejati Sulsel pada Senin (3/2). Selain Mira Hayati, penyidik kepolisian juga melimpahkan dua tersangka kasus skincare bermerkuri lainnya, yakni Agus Salim (AS) dan Mustadir dg Sila (MS).

Ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari terhitung 3 Februari hingga 22 Februari 2025. Mereka selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

(asm/asm)

Bandung -

Dodi Rustandi Muller salah satu terdakwa kasus sengketa lahan Dago Elos dilaporkan meninggal dunia saat berada di Rutan Kebonwaru Bandung. Dalam kasus ini, Dodi terseret kasus hukum bersama saudaranya, Heri Hermawan Muller.

Kepala Rutan Kelas I Bandung Suryanta Leonardo Situmorang melalui Kasi Pelayanan Tahanan Surya Wijaya mengungkap kronologi meninggalnya Dodi Rustandi. Menurutnya, DR memiliki riwayat penyakit yang diterima klinik kesehatan Rutan Kelas I Bandung saat DR ditahan sebagai tahanan titipan.

"Almarhum diterima di Rutan Bandung dengan riwayat penyakit hipertensi dan gastritis. Statusnya tahanan titipan dari Pengadilan Tinggi," katanya, Senin (30/12/2024).

"Dokter klinik kami sudah melakukan penanganan serta diberikan obat," tambahnya.

Dia mengungkapkan, saat tanggal 21 Desember, almarhum ada keluhan sakit perut, mual pusing dengan diagnosa suspek gerd dan hipertensi serta dirawat inap di Ruang Rawat Klinik Pratama Rutan.

Pada tanggal 24 Desember pukul 15.15 WIB, almarhum sempat mengeluh pusing, dengan sakit sesak pada dada sebelah kiri setelah keluar dari kamar mandi kemudian tidak sadarkan diri.

"Selanjutnya Pasien dibawa ke klinik Rutan Bandung untuk diperiksa, lalu Pasien langsung dirujuk ke IGD RS Santo Yusuf dan pukul 16.19 WIB pasien dinyatakan meninggal dunia oleh dokter Rumah Sakit," jelasnya.

"Selanjutnya pihak Rutan Kelas I Bandung melakukan serah terima jenazah beserta barang bawaan ke pihak penahan dan pihak keluarga," pungkasnya.

(wip/sud)

London -

Michail Antonio mengalami kecelakaan parah akhir pekan lalu. Striker West Ham United itu terancam pensiun dini.

Antonio mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Essex, London, akhir pekan lalu. Pemain 34 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit di London.

Melansir Daily Mail, kondisi Antonio rupanya cukup parah. West Ham sempat mengungkap pemain asal Jamaika itu harus operasi patah tulang bagian bawah kakinya.

Menurut laporan Guardian, Antonio harus absen panjang untuk menjalani pemulihan. Kemudian jurnalis talkSport, Jim White, menyebut salah satu kakinya mengalami kerusakan serius.

"Saya diberitahu pagi ini dia tetap dalam kondisi stabil di rumah sakit, menerima dukungan penuh dari NHS dan staf medis West Ham," katanya.

"Sekarang dia mengalami kerusakan serius pada salah satu kakinya dan diperkirakan pemulihannya akan memakan waktu lama, setidaknya 12 bulan, sebelum diketahui apakah dia akan bermain sepakbola lagi atau tidak."

"Saya diberitahu pagi ini bahwa Michail adalah seorang pejuang. Dia berada dalam kondisi fisik yang sangat kuat, karena dia adalah pesepakbola papan atas dan itu mungkin membantunya dan memberikan sedikit keuntungan dalam hal pemulihannya," ungkapnya.

Terbaru, para pemain West Ham United memberi Michail Antonio tribut saat mengalahkan Wolverhampton Wanderers 2-1 di Liga Inggris, Selasa (10/12/2024) dini hari WIB.

Tonton juga Video: West Ham Resmi Boyong Aaron Wan-Bissaka dari MU

[Gambas:Video 20detik]

(yna/ran)