Penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti menyebut penggeledahan yang dilakukan terkait kasus Harun Masiku termonitor oleh tim hukum DPP PDIP. Rossa menuding monitoring itu merupakan bagian dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hal itu disampaikan Rossa saat dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan perintangan penyidikan untuk terdakwa Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (9/5/2025). Mulanya, Rossa menjelaskan dugaan perbuatan perintangan penyidikan yang dilakukan Hasto.

Rossa mengatakan Hasto diduga merintangi penangkapan Harun dengan meminta Harun menenggelamkan ponsel. Dia menyebut perintah itu diberikan Hasto ke Harun melalui satpam kantor DPP PDIP, Nurhasan.

"Kami akan jelaskan konstruksi Pasal 21 perintangan itu salah satunya adalah upaya mencegah, perbuatan mencegah, merintangi, menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah perbuatan terdakwa itu secara tidak langsung memerintahkan Harun Masiku melalui Nurhasan supaya menenggelamkan handphone," kata Rossa.

Rossa mengatakan timnya kembali dimasukkan dalam satgas penanganan perkara Harun tahun 2023. Dia mengatakan tim satgasnya sempat dikeluarkan setelah mantan Ketua KPK, Firli Bahuri menyampaikan ke publik soal kegiatan tangkap tangan (OTT) kasus Harun pada 8 Januari 2020.

"Baru pada tahun 2023, tepatnya bulan Mei, satgas kami dimasukkan kembali ke dalam perkara ini dengan Sprindik tambahan. Pada saat itu, misi yang diemban oleh satgas kami hanya utk melakukan pencarian Harun Masiku saja. Membantu pencarian DPO saja," ujarnya.

Rossa mengatakan pihaknya sudah beberapa kali melakukan penggeledahan untuk memburu buron Harun. Salah satu lokasi yang digeledah yakni parkiran di sebuah apartemen Jakarta.

"Kami memang sudah beberapa kali melakukan penangkapan terhadap DPO, sepengetahuan dan pengalaman kami, untuk membuat perkara ini terang harus mulai dari TKP awal. Maka, kami, satgas kami melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, salah satunya adalah di tempat parkir apartemen yang ada di wilayah Jakarta," ujarnya.

Jaksa mendalami hasil penggeledahan di parkiran tersebut. Rossa mengatakan pihaknya menemukan mobil Harun dan foto Harun bersama ketua partai yang disebut ditunjukkan ke eks Ketua KPU Arief Budiman.

"Apa yang ditemukan?" tanya jaksa.

"Di situ ada terparkir mobil Harun Masiku yang sudah lama terparkir dan kami menemukan beberapa dokumen dan petunjuk pada mobil tersebut, di antaranya ialah menguatkan keterangan dari saksi Ketua KPU (Arief Budiman) pada saat itu bahwa Harun Masiku, didatangi Harun Masiku, dengan membawa foto-foto Harun Masiku dengan ketua partai. Dan kita dapat foto-foto itu ada di situ," jawab Rossa.

Rossa mengatakan pihaknya lanjut melakukan penggeledahan ke rumah eks komisioner KPU, Wahyu Setiawan di Pirwokerto untuk mencari keberadaan Harun Masiku. Namun, dia mengatakan timnya hanya bertemu dengan anak Wahyu.

"Selain itu, selain mobil, foto apa lagi yang meyakinkan menambahkan alat bukti untuk tim, meyakinkan bahwa tadi ada perbuatan perintangan apalagi yang ditemukan?" tanya jaksa.

"Kemudian setelah melakukan penggeledahan, kami berangkat menuju ke Semarang untuk melakukan pemeriksaan kepada terpidana Wahyu Setiawan, yang waktu itu sudah divonis, ternyata kami sampai di Semarang, ternyata sudah mendapatkan PB (pembebasan bersyarat). Sehingga kami berinisiatif untuk melakukan penggeledahan di rumah Wahyu yang ada di Purwokerto," jawab Rossa.

"Ditemukan apa di sana?" tanya jaksa.

"Pada saat kami melakukan penggeledahan di tempat atau di rumah Wahyu, kami hanya ketemu anaknya dan kami berusaha persuasif karena tujuan kami pada saat itu adalah menemukan Harun Masiku," jawab Rossa.

Rossa lalu menjelaskan jika rangkaian penggeledahan yang lakukan itu ternyata termonitor oleh tim hukum DPP PDIP. Dia menyakini monitoring itu merupakan bagian dari Hasto.

"Faktanya adalah, penggeledahan-penggeledahan yang kami lakukan ini termonitor dari pihak tim hukum DPP yang dalam hal ini kami menduga menjadi bagian dari Hasto kristiyanto atau terdakwa," ujarnya.

Rossa mengatakan pihaknya melanjutkan penggeledahan ke rumah kerabat Harun di Jakarta Timur. Dari situlah, Rossa mengatakan pihaknya kemudian menemukan barang bukti elektronik (BBE) terkait upaya penyelarasan keterangan agar perkara ini tidak melibatkan Hasto.

"Kemudian kami melakukan penggeledahan juga terhadap salah satu kerabat Harun Masiku yang ada di Jakarta timur dan setelah kami melakukan penggeledahan itu, yang bersangkutan ditemui oleh tim dari penasihat hukum juga. Nah ini sampai complain kepada saya, kenapa saya bisa diketahui," kata Rossa.

"Nah dari situ kami menemukan petunjuk bahwa ada yang perlu kita lakukan penggeledahan yaitu namanya Simon Petrus. Setelah kita lakukan penggeledahan di rumah Simon Petrus ini, kami menemukan BBE yang terkait dengan upaya-upaya penyelarasan keterangan supaya tidak melibat, perkara ini tidak melibatkan atau terbuka terkait dengan perannya terdakwa," tambahnya.

KPK mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang jadi buron sejak 2020.

Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku merendam handphone agar tak terlacak KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. Hasto juga disebut memerintahkan Harun Masiku stand by di kantor DPP PDIP agar tak terlacak KPK.

Perbuatan Hasto itu disebut membuat Harun Masiku bisa kabur. Harun Masiku pun masih menjadi buron KPK.

Selain itu, Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kader PDIP Riezky Aprilia mengaku dijanjikan menjadi anggota Komnas HAM jika bersedia mundur dari pencalegan Dapil 1 Sumatera Selatan (Sumsel). Riezky mengaku juga ditawari posisi komisaris jika bersedia mundur.

Hal itu disampaikan Riezky yang juga mantan anggota DPR fraksi PDIP saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Riezky mengatakan tawaran itu disampaikan oleh mantan narapidana kasus Harun, Saeful Bahri, saat menemuinya di Singapura. Dia mengatakan tawaran posisi komisaris disampaikan oleh pengacara Donny Tri Istiqomah yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Apa yang dikatakan Saeful pada waktu itu?" tanya jaksa.

"Ya ini sebentar lagi ada pergantian Komnas HAM nanti kita dorong jadi Komnas HAM gitu-gitu. Kalau Donny menyampaikan kan nanti bisa jadi komiasaris macem-macem walaupun konteksnya saya nggak tahu serius atau bercanda gitu loh," jawab Riezky.

KPK sebelumnya mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang telah buron sejak 2020.

"Dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap Tersangka Harun Masiku," kata jaksa saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Selain itu, Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri, kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

"Memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu Terdakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode 2017-2022," kata jaksa.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Advokat Febri Diansyah mengatakan penyidik KPK mendalami pelaksanaan tugas dirinya sebagai tim penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam pemeriksaan kemarin, Senin (14/4). Ia mengaku tak ada konfirmasi yang ditanyakan penyidik perihal buron Harun Masiku.

"Dari keseluruhan poin yang dibahas dalam proses pemeriksaan, posisi saya dalam pemeriksaan ini adalah sebagai advokat khususnya penasihat hukum Pak Hasto Kristiyanto," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/4) petang.

"Kenapa saya sampaikan begitu? Karena tadi pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan sejak kapan saya masuk di tim penasihat hukum dan bagaimana prosesnya. Saya tadi juga bawa copy surat kuasa khusus untuk proses persidangan pada perkara nomor 36 yang sekarang sedang berjalan dan kemudian itu saya perlihatkan," imbuhnya.

Penyidik, lanjut dia, juga banyak membahas tentang pelaksanaan tugas advokat. Tidak semua jawaban diketik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Jadi, tentu saya menjelaskan beberapa aspek misalnya tugas advokat itu bukan berarti membela secara membabi buta, membenarkan yang salah atau sejenisnya, tapi tugas advokat di sini adalah untuk membela hak dari klien, apakah dia tersangka ataupun terdakwa secara profesional menurut hukum," tuturnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, Febri menyampaikan satu klausul penting yang ada di dalam Undang-undang tentang Advokat.

Klausul itu berbunyi advokat dilarang menolak perkara atau menolak memberikan pendampingan atau jasa hukum sepanjang itu merupakan tanggung jawab profesionalnya.

"Jadi, ada sumpah advokat yang sangat jelas dan kami para advokat dilarang untuk melanggar sumpah tersebut. Itu juga salah satu poin yang saya sampaikan," ucap Febri.

Sebelum memutuskan bergabung ke dalam tim penasihat hukum Hasto, Febri mengaku melaksanakan proses penilaian diri atau self assessment. Hal itu dilakukan untuk melihat apakah ada benturan kepentingan ketika mendampingi Hasto mengingat dirinya saat kasus terjadi menjadi pegawai KPK.

"Saya mempertimbangkan lima aspek untuk menentukan apakah ada benturan kepentingan atau tidak. Di antaranya dari lima aspek itu adalah yang pertama saya tidak pernah menangani perkara ini," ungkap Febri.

"Baik di tahapan dumas [pengaduan masyarakat], penyelidikan, penyidikan, penuntutan ataupun persidangan selama saya berada di KPK. Yang kedua, pada saat OTT terjadi pada tanggal 8 atau 9 Januari 2020, saya bukan lagi menjadi Juru Bicara KPK," kata dia.

Pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di awal Januari 2020 silam, Febri menyatakan sedang tidak aktif sebagai advokat. Selama bekerja di KPK, ia menonaktifkan izin beracara.

"Poin yang keempat adalah, saya tidak pernah menguasai informasi-informasi yang bersifat rahasia terkait dengan perkara ini setelah saya tidak lagi berada di KPK," aku dia.

Febri mengatakan mendapat informasi hanya yang bersifat publik dan telah dipublikasikan oleh media secara luas.

Poin kelima, Febri mengaku juga sudah mencari tahu perihal mekanisme yang disebut cooling off period.

"Saya melihat apakah ada aturan atau mekanisme yang disebut dengan cooling off period atau tenggat waktu ketika seseorang tidak lagi menjadi pegawai di sebuah instansi. Apakah ada aturan tersebut?" tuturnya.

Febri menjelaskan aturan tersebut memberikan batas waktu sampai kapan seseorang pegawai atau seorang pejabat tidak boleh melaksanakan pekerjaan terkait dengan mantan kantornya.

Di KPK, menurut dia, tidak ada aturan mengenai hal tersebut. Waktu itu baru sebatas wacana saja.

"Namun, sebagai bentuk kehati-hatian, iktikad baik saya dan kemudian kesungguhan saya melihat aturan itu, saya mencoba menggunakan metode komparasi dan melihat aturan di instansi lain," ucap Febri.

"Saya menemukan ada Permenpan RB yang mengatur soal cooling off period itu dalam waktu 2 tahun," sambungnya.

Kemudian standar internasional, rekomendasi Basel Institute, menyebut cooling of period selama 18 bulan.

"Sementara kalau dibandingkan dengan perkara ini, saya sudah pamit dari KPK sekitar Oktober 2020 dan baru menangani perkara ini di tahap persidangan yang sedang berjalan ini pada bulan Maret tahun 2025. Jadi, sesungguhnya jarak jauh sekali lebih dari 4 tahun," ucap Febri.

Belum ada informasi terkini dari KPK mengenai hasil pemeriksaan terhadap Febri. Hanya saja, berdasarkan agenda pemeriksaan, Febri dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas perkara tersangka Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah.

KPK hingga kini belum berhasil menangkap Harun Masiku selaku mantan calon legislatif PDIP. Sejak OTT Januari 2020 lalu, keberadaan Harun Masiku masih jadi misteri.

Di kasus ini juga, Advokat PDI Perjuangan (PDIP) Donny Tri Istiqomah belum dilakukan penahanan.

Sedangkan Hasto Kristiyanto saat ini tengah diadili atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Tiga orang lain yakni mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina dan kader PDIP Saeful Bahri telah diproses hukum dan sudah keluar dari penjara.

Tim kuasa hukum terdakwa kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Hasto Kristiyanto mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menolak nota keberatan atau eksepsi.

"Kami akan menyatakan banding terhadap putusan sela ini, tentu saja nanti akan kami sampaikan bersama-sama dengan pokok perkara," ujar kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (11/4).

Mekanisme banding dilakukan bersama-sama dengan banding pokok perkara apabila nantinya Hasto diputus bersalah dan dihukum pidana.

Dalam kesempatan itu, Maqdir meminta jaksa KPK untuk memberi tahu saksi-saksi yang hendak dihadirkan dalam persidangan. Hal itu penting supaya penasihat hukum dapat menganalisis pendalaman materi kepada saksi-saksi tersebut.

"Mengingat pemeriksaan ini nanti akan dilakukan pada hari Kamis, kami harapkan penuntut umum segera memberikan nama-nama saksi yang akan dihadirkan demi lancarnya pemeriksaan perkara ini," ucap Maqdir.

Sebelumnya, dalam putusan selanya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menolak nota keberatan yang disampaikan oleh kubu Hasto.

Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangan di muka persidangan.

"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa Hasto Kristiyanto berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas," kata hakim.

Hasto didakwa telah merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku (buron). Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang sudah buron sejak tahun 2020 lalu.

Selain itu, Hasto juga didakwa menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp600 juta. Suap diberikan agar Wahyu yang sempat menjadi kader PDIP mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku.

Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta tempat penahanannya dipindah dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Gedung Merah Putih KPK ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat.

Permohonan itu disampaikan tim penasihat hukum Hasto, Ronny Talapessy, dalam lanjutan sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (21/3).

"Menjadi ke Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat, Salemba?" tanya ketua majelis hakim Rios Rahmanto, Jumat (21/3).

"Betul," jawab Ronny.

Dalam kesempatan itu, Ronny juga meminta agar kolega Hasto di luar pihak keluarga dapat melakukan kunjungan.

"Jadi, itu yang menjadi keberatan Yang Mulia. Hanya dibatasi pengacara dan keluarga, sedangkan mohon izin, Yang Mulia, bahwa pak Hasto Kristiyanto banyak kolega atau sahabat yang ingin juga memberi semangat," tutur Ronny.

Hakim lantas meminta agar permohonan dimaksud diajukan lampiran tanggal dan nama pihak yang ingin mengunjungi Hasto secara spesifik. Sebab, menurut hakim, tidak sembarang orang dapat mengunjungi karena alasan keamanan.

"Kalau memang terkait dengan hak kunjung karena sudah menjadi tahanan oleh majelis, silakan ajukan tapi dengan menunjuk pada tanggal yang jelas dan siapa orang-orangnya," ucap hakim.

"Artinya, mungkin tidak semuanya. Kalau semuanya dibiarkan nanti otomatis dari aspek keamanan perlu dipertimbangkan ya, kalau memang jelas siapa yang mengajukan mungkin bisa majelis pertimbangkan," lanjut hakim.

Hasto didakwa merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang sudah berstatus buron sejak tahun 2020.

Selain itu, Hasto juga didakwa menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap diberikan agar Wahyu yang sempat menjadi kader PDIP mengurus penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

"Memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu terdakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah Sin$57.350.00 (lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dolar Singapura) atau setara Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode tahun 2017-2022," kata jaksa dalam persidangan Jumat, 14 Maret 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi terkait kasus kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Rabu (15/1).

Salah satu yang diperiksa merupakan Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam. Kepada awak media, Saffar mengaku akan diperiksa penyidik terkait data perlintasan buron Harun Masiku pada lima tahun lalu.

"Untuk keterangan sebagai saksi terkait perlintasan Harun Masiku," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Selain Saffar, KPK juga memanggil Ketua KPU periode 2017-2022, Arief Budiman sebagai saksi. Arief mengaku membawa sejumlah catatan untuk disampaikan kepada penyidik dalam pemeriksaan nanti.

Kendati demikian, ia enggan mengungkap lebih jauh ihwal isi catatan yang dibawa. Termasuk materi pemeriksaan yang akan didalami penyidik kepada dirinya.

"Saya belum tahu (materinya). Bukan pemeriksaan, beri keterangan aja. Enggak ada (bawa bukti), catatan saja," tuturnya.

Terakhir, KPK juga memanggil kader sekaligus mantan caleg asal PDIP Saeful Bahri sebagai saksi. Saeful akhirnya memenuhi panggilan setelah sempat mangkir dua kali.

Hanya saja, Saeful memilih bungkam dan tidak menjawab pertanyaan yang dilayangkan awak media terkait materi pemeriksaan serta alasannya sempat mangkir.

"Makasih ya, nanti ya," singkatnya.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bersama dengan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah diumumkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin.

Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada Wahyu untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun.

Ia diduga meminta Harun merendam handphone dan segera melarikan diri. Hasto diduga juga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK.

Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Mantan Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie menyambangi Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dengan tersangka Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto, Jumat (3/1) pagi.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Ronny tiba di Kantor KPK sekitar pukul 09.55 WIB. Ia terlihat membawa map berisi dokumen. Dengan didampingi sejumlah penasihat hukumnya, Ronny irit bicara. Ia meminta awak media untuk menunggu pemeriksaan rampung.

"Nanti saja ya setelah di dalam. Sabar," kata Ronny kepada awak media di gedung dwiwarna KPK, Jakarta, Jumat.

Ronny Sompie sempat dicopot oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly pada 2020 silam. Pencopotan itu menindaklanjuti polemik buron kasus suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku yang bisa bebas keluar-masuk lewat imigrasi Bandara Soekarno Hatta.

Adapun Yasonna juga telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK untuk melengkapi berkas perkara Harun. Penanganan kasus ini sudah berjalan selama lima tahun.

Baru-baru ini, KPK mengumumkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto disebut bersama-sama dengan tersangka Harun diduga menyuap Wahyu Setyawan (mantan Komisioner KPU yang diketahui juga sebagai kader PDIP) untuk pengurusan penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024.

Padahal, Harun hanya memperoleh suara sebanyak 5.878. Sedangkan calon legislatif PDIP atas nama Riezky Aprillia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Hasto disebut berupaya menempatkan Harun sebagai pengganti Nazarudin Kiemas dengan mengajukan uji materi atau judicial review kepada Mahkamah Agung (MA) tanggal 24 Juni 2019 dan menandatangani sebuah surat tanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan uji materi.

Setelah ada putusan MA, KPU tidak melaksanakannya. Hasto pun meminta fatwa ke MA.

Selain upaya tersebut, Hasto diduga juga secara paralel mengupayakan agar Riezky mengundurkan diri. Namun, permintaan tersebut ditolak.

Hasto disebut juga pernah meminta kader PDIP Saeful Bahri menemui Riezky di Singapura dan meminta mundur. Permintaan itu lagi-lagi ditolak Riezky. Bahkan, surat undangan pelantikan Riezky sebagai anggota DPR ditahan Hasto. Ia kukuh meminta Riezky mundur.

"Oleh karena upaya-upaya tersebut belum berhasil, maka saudara HK bekerja sama dengan saudara Harun Masiku, saudara Saeful Bahri dan saudara DTI (Donny Tri Istiqomah, Advokat PDIP) melakukan penyuapan kepada saudara Wahyu Setiawan dan saudara Agustiani Tio Fridelina, di mana diketahui saudara Wahyu Setiawan merupakan kader PDIP yang menjadi Komisioner di KPU," ungkap Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam jumpa pers di Kantornya beberapa waktu lalu.

Hasto disebut membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun. Ia juga diduga meminta Harun merendam Handphone dan segera melarikan diri.

Hasto diduga juga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK.

Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.