Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menargetkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara bisa selesai dan siap untuk diundangkan dalam waktu dua bulan ke depan.

Dalam rapat koordinasi di Jakarta, Jumat (2/5), Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Nofli menekankan pentingnya percepatan penyusunan RUU tersebut sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029.

"Tentu saja proses ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak,” ujar Nofli, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Sebagai pemrakarsa, ia menekankan bahwa Kemenko Kumham Imipas bertanggung jawab dalam memastikan RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara rampung tepat waktu.

Dengan langkah koordinatif yang terus diperkuat, ia berharap penyusunan RUU itu dapat segera dituntaskan sesuai target.

Kemenko Kumham Imipas juga berharap kehadiran regulasi tersebut mampu memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama hukum internasional, khususnya dalam pemindahan narapidana antarnegara, yang menjunjung asas keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum.

Rapat koordinasi dalam rangka persiapan penyusunan RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Hukum secara langsung.

Beberapa isu strategis dibahas dalam rapat, antara lain penggunaan naskah akademik tahun 2024 yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan draf RUU tahun 2017 versi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang akan diperbaiki.

Aspek selektif dan resiprokal dalam kerja sama antarnegara menjadi sorotan penting, termasuk penentuan negara-negara prioritas dengan kriteria yang terukur. Perubahan nomenklatur kementerian yang berdampak pada struktur organisasi turut menjadi perhatian.

Dari rapat disepakati beberapa hal, di antaranya penyelarasan naskah akademik dan pembaruan draf RUU akan dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hasil penyusunan akan dikirimkan ke Panitia Antar-Kementerian (PAK) untuk proses lebih lanjut.

Kemenko Kumham Imipas juga akan menjadwalkan rapat lanjutan guna memastikan konsistensi dan sinkronisasi substansi dalam dokumen yang disusun.

Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antarlembaga Cahyani Suryandari, dalam kesempatan tersebut, menegaskan pentingnya penyamaan persepsi antarkementerian dalam penetapan konsep RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara.

"Rapat konsepsi sangat penting agar penyusunan RUU dapat mencerminkan kepentingan nasional secara utuh dan menyeluruh," ujar Cahyani dalam kesempatan sama.

Turut hadir dalam rapat Staf Ahli Menko Kumham Imipas Bidang Reformasi Hukum Fitra Arsil, Staf Khusus Menko Kumham Imipas Bidang Isu Strategis Karjono, serta sekretaris dan para asisten deputi terkait.

Perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga turut ambil bagian dalam pembahasan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan bahwa inisiatif pemerintah menyiapkan naskah akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara tepat sebab sepatutnya dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

"Inisiatif yang diambil oleh pemerintah ini tepat, bahkan seharusnya sudah sejak beberapa waktu yang lalu," kata Andreas kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Sebab, kata dia, pemerintah telah melakukan transfer sejumlah narapidana warga negara asing (WNA) yang terjerat kasus hukum di tanah air ke negara asalnya beberapa waktu lalu.

Dia lantas mencontohkan salah satu narapidana internasional yang dikembalikan ke negara asalnya ialah terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, yang dipulangkan pemerintah Indonesia ke Filipina.

"Juga beberapa terpidana mati yang dipindahkan ke negara-negara asalnya," ucapnya.

Untuk itu, dia menggarisbawahi bahwa pemindahan narapidana-narapidana tersebut tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, apabila tidak diatur dengan dengan UU Pemindahan Narapidana Antarnegara.

Dia pun mengatakan pemindahan narapidana antarnegara tersebut merupakan mandat dari Undang-Undang Lapas Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang termaktub pada Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU Permasyarakatan.

"Ayat (1), dalam hal tertentu, narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian; Ayat (2), ketentuan mengenai pemindahan narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan UU," ujarnya.

Bahkan, kata dia, kehadiran RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara sudah diingatkan pihaknya sebagai catatan rapat Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) beberapa waktu lalu.

Untuk itu, dia menegaskan dukungan terhadap penyusunan RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara segera rampung sehingga transfer narapidana yang dilakukan Kemenimipas memiliki payung hukum yang jelas.

"Kita mendukung agar inisiatif Kemenimipas ini segera dilaksanakan agar Kemenimipas yang menjadi leading sektor pelaksanaan pemindahan narapidana ini bisa melaksanakan tugas atas dasar regulasi hukum positif yang jelas," tuturnya.

Sebelumnya, Senin (10/3), Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Undang-Undang (UU) Pemindahan Narapidana dirancang agar pertukaran dan pemindahan narapidana mempunyai landasan hukum yang kuat, bukan sekadar diskresi Presiden.

"Pemindahan dan pertukaran narapidana ini bermanfaat bagi perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, kemanusiaan, dan hak asasi manusia, serta menjaga hubungan baik antarnegara," kata Yusril saat dihubungi di Jakarta.

Adapun Rabu (23/4), Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Imipas) menjadwalkan proses harmonisasi dan penyelarasan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Narapidana Antarnegara selesai sebelum pelaksanaan evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Dalam rapat pembahasan RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara di Jakarta, Rabu, Staf Khusus Menteri Koordinator (Menko) Kumham Imipas Bidang Isu Strategis Karjono Atmoharsono mengatakan para peserta rapat sepakat untuk mendorong agar RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 serta mempercepat pembentukan Panitia Antarkementerian (PAK) dan finalisasi dokumen pendukung.

“Ini adalah momen penting untuk memastikan keadilan hukum lintas negara dan menegaskan posisi Indonesia dalam kerja sama internasional,” ucap Karjono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Imipas) menjadwalkan proses harmonisasi dan penyelarasan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Narapidana Antarnegara selesai sebelum pelaksanaan evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Dalam rapat pembahasan RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara di Jakarta, Rabu, Staf Khusus Menteri Koordinator (Menko) Kumham Imipas Bidang Isu Strategis Karjono Atmoharsono mengatakan para peserta rapat sepakat untuk mendorong agar RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 serta mempercepat pembentukan Panitia Antarkementerian (PAK) dan finalisasi dokumen pendukung.

“Ini adalah momen penting untuk memastikan keadilan hukum lintas negara dan menegaskan posisi Indonesia dalam kerja sama internasional,” ucap Karjono, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi pada Rabu di Jakarta.

Adapun evaluasi prolegnas dilakukan setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan prolegnas prioritas tahunan.

Karjono menegaskan bahwa RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat dasar hukum pemindahan narapidana seperti kasus Bali Nine, Mary Jane, maupun Serge Atlaoui.

Dengan demikian, dirinya menekankan bahwa RUU tersebut bukan hanya soal kerja sama internasional, tetapi juga perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia di luar negeri.

Selain mengenai harmonisasi dan penyelarasan naskah akademik, rapat turut membahas sejumlah tahapan penting lainnya dalam proses penyusunan, termasuk penambahan materi mengenai pertukaran narapidana serta pembentukan PAK.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menko Kumham Imipas Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antarlembaga Cahyani Suryandari berpendapat tim lintas kementerian diperlukan agar pembahasan berjalan komprehensif dan konsisten dengan hukum internasional.

Untuk itu dalam forum tersebut, disepakati bahwa surat keputusan pembentukan PAK akan segera ditetapkan. Anggota PAK akan terdiri atas Kemenko Kumham Imipas, Kemenko Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Hukum (Kemenkum), serta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Selain itu, akan meliputi pula beberapa lembaga seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Rapat tersebut merupakan bagian dari mandat Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dalam upaya memperkuat kerangka hukum terkait pemindahan narapidana antarnegara.

Rapat lanjutan itu dipimpin oleh Staf Khusus Bidang Isu Strategis Kemenko Kumham Imipas serta dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kemenkum, Kemensetneg, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), serta jajaran deputi dan staf ahli di lingkungan Kemenko Kumham Imipas.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Undang-Undang (UU) Pemindahan Narapidana dirancang agar pertukaran dan pemindahan narapidana mempunyai landasan hukum yang kuat, bukan sekadar diskresi Presiden.

"Pemindahan dan pertukaran narapidana ini bermanfaat bagi perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, kemanusiaan, dan hak asasi manusia, serta menjaga hubungan baik antarnegara," kata Yusril saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan dua draf Rancangan UU (RUU) tentang Pemindahan dan Pertukaran Narapidana, termasuk naskah akademiknya, sebenarnya sudah ada sejak dua tahun lalu, yang dipersiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kala itu.

Tetapi, sambung dia, kedua draf tersebut belum sempat difinalisasi untuk diajukan sebagai RUU ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Saat ini, Yusril menuturkan draf yang sudah ada tersebut sedang ditelaah lebih lanjut oleh pihaknya untuk disempurnakan dengan mempertimbangkan perkembangan diplomasi dan hukum mutakhir.

Ia pun mencontohkan dalam draf yang ada sekarang, seorang narapidana warga negara asing (WNA) yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh ditransfer ke negara asal.

Sementara dalam praktiknya, pemerintah Indonesia telah memindahkan terpidana kasus narkoba Mary Jane ke Filipina dan terpidana kasus narkoba Serge Atloui ke Prancis, yang keduanya dijatuhkan hukuman mati oleh Indonesia.

Di Indonesia, lanjut dia, pelaksanaan hukuman mati juga telah mengalami perubahan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Dalam beleid itu, narapidana yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh langsung dieksekusi, tetapi ada masa percobaan selama 10 tahun di penjara.

Apabila dalam waktu 10 tahun itu narapidana tersebut menunjukkan penyesalan yang dalam atas perbuatannya, Menko menyebutkan bahwa hukuman matinya bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup.

"Beberapa negara bahkan telah menghapus pidana mati. Jadi kemungkinan besar narapidana hukuman mati pun bisa dipindahkan ke negara asal," tuturnya.

Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa kedua RUU tetap menekankan prinsip pengakuan atas putusan pengadilan masing-masing negara, sehingga jika dipindahkan, maka sisa hukuman narapidana harus dijalani di negara asal.

Selanjutnya, kewenangan melakukan pembinaan terhadap narapidana, termasuk memberikan remisi, grasi, hingga pembebasan bersyarat dilimpahkan kepada negara asal.

Dia menambahkan, terdapat pula prinsip lain yang akan ditekankan dalam kedua RUU tersebut, yakni pemindahan atau pertukaran narapidana bersifat resiprokal, artinya berlaku timbal balik antara Indonesia dengan negara lain.

"Pelaksanaan dari kedua UU ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk perjanjian, kesepakatan, atau bilateral technical arrangement," ucap Yusril menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Undang-Undang (UU) Pemindahan Narapidana dirancang agar pertukaran dan pemindahan narapidana mempunyai landasan hukum yang kuat, bukan sekadar diskresi Presiden.

"Pemindahan dan pertukaran narapidana ini bermanfaat bagi perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, kemanusiaan, dan hak asasi manusia, serta menjaga hubungan baik antarnegara," kata Yusril saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan dua draf Rancangan UU (RUU) tentang Pemindahan dan Pertukaran Narapidana, termasuk naskah akademiknya, sebenarnya sudah ada sejak dua tahun lalu, yang dipersiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kala itu.

Tetapi, sambung dia, kedua draf tersebut belum sempat difinalisasi untuk diajukan sebagai RUU ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Saat ini, Yusril menuturkan draf yang sudah ada tersebut sedang ditelaah lebih lanjut oleh pihaknya untuk disempurnakan dengan mempertimbangkan perkembangan diplomasi dan hukum mutakhir.

Ia pun mencontohkan dalam draf yang ada sekarang, seorang narapidana warga negara asing (WNA) yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh ditransfer ke negara asal.

Sementara dalam praktiknya, pemerintah Indonesia telah memindahkan terpidana kasus narkoba Mary Jane ke Filipina dan terpidana kasus narkoba Serge Atloui ke Prancis, yang keduanya dijatuhkan hukuman mati oleh Indonesia.

Di Indonesia, lanjut dia, pelaksanaan hukuman mati juga telah mengalami perubahan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Dalam beleid itu, narapidana yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh langsung dieksekusi, tetapi ada masa percobaan selama 10 tahun di penjara.

Apabila dalam waktu 10 tahun itu narapidana tersebut menunjukkan penyesalan yang dalam atas perbuatannya, Menko menyebutkan bahwa hukuman matinya bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup.

"Beberapa negara bahkan telah menghapus pidana mati. Jadi kemungkinan besar narapidana hukuman mati pun bisa dipindahkan ke negara asal," tuturnya.

Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa kedua RUU tetap menekankan prinsip pengakuan atas putusan pengadilan masing-masing negara, sehingga jika dipindahkan, maka sisa hukuman narapidana harus dijalani di negara asal.

Selanjutnya, kewenangan melakukan pembinaan terhadap narapidana, termasuk memberikan remisi, grasi, hingga pembebasan bersyarat dilimpahkan kepada negara asal.

Dia menambahkan, terdapat pula prinsip lain yang akan ditekankan dalam kedua RUU tersebut, yakni pemindahan atau pertukaran narapidana bersifat resiprokal, artinya berlaku timbal balik antara Indonesia dengan negara lain.

"Pelaksanaan dari kedua UU ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk perjanjian, kesepakatan, atau bilateral technical arrangement," ucap Yusril menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan saat ini pemerintah berupaya merancang undang-undang (RUU) yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal atau transfer of prisoners. Aturan ini diperlukan lantaran hingga saat ini belum ada UU yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal.

"Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan. Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan," kata Yusril saat berbicara dalam Seminar Nasional Pemulangan Narapidana dalam Kajian Hukum Internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Ubaya secara virtual dilansir Antara, Sabtu (8/3/2025).

Menurut Yusril, pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting, yakni hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Selain itu, pemulangan narapidana ke negara asal juga dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara. Sejumlah syarat yang diatur yakni negara asal terpidana harus mengakui hukuman yang dijatuhkan oleh Indonesia, dan menerima sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Walau demikian, Yusril tidak memungkiri adanya celah hukum yang muncul dari sistem pemulangan narapidana. Celah hukum itu berpotensi meringankan beban hukuman kepada narapidana ketika sudah sampai di negara asal.

Oleh sebab itu diperlukan adanya kerja sama antarnegara untuk memastikan proses hukum dijalani narapidana sesuai dengan yang telah disepakati.

"Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya," ujar Yusril.

Yusril kembali menekankan pemulangan narapidana adalah hal yang layak untuk dilakukan karena merupakan bagian penting dari diplomasi internasional Indonesia.

"Kami akan terus memperjuangkan kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan tetap mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan," tutupnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang belakangan ini kerap mengeluarkan kebijakan pemindahan narapidana (napi) asing ke negara asalnya atau transfer of prisoner cukupmenyita perhatian publik.

Diawali dengan pemindahan Mary Jane Veloso, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, kemudian lima terpidana kasus penyelundupan narkotika anggota Bali Nine asal Australia, pada pertengahan Desember 2024, dan kebijakan tersebut kini masih berlanjut.

Terbaru, ada rencana pemulangan terpidana mati kasus narkotika dari Prancis, Serge Areski Atlaoui pada awal Februari 2025.

Meski mengundang kontroversi dari berbagai pihak, namun tak banyak yang tahu bahwa kebijakan pemulangan napi asing memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia, seperti mengurangi biaya negara, meningkatkan kerja sama internasional maupun mengurangi beban lembaga pemasyarakatan.

Dalam kebijakan pemindahan napi asing, Pemerintah menggunakan perjanjian bilateral dalam bentuk Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Dengan demikian, jika nantinya Indonesia memiliki permintaan untuk memulangkan napi Indonesia dari Filipina, Australia, maupun Prancis, maka ketiga negara itu wajib memenuhi permohonan Indonesia.

Tak hanya bagi ketiga negara, kebijakan pemulangan napi oleh Indonesia ke negara asalnya tersebut, diyakini akan menjadi perhatian negara lain, khususnya beberapa negara yang merupakan tempat warga negara Indonesia (WNI) banyak dijatuhi hukuman mati, seperti Malaysia dan Arab Saudi.

"Mudah-mudahan setelah kita berbaik-baik dengan yang lain, pemerintah Malaysia maupun pemerintah Arab Saudi juga bisa kami ajak negosiasi untuk menyelesaikan kasus-kasus warga negara kita di luar negeri,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra pada pertengahan Januari 2025.

Pemulangan napi asing, salah satunya berfokus untuk mementingkan unsur kemanusiaan karena para napi yang dipulangkan berstatus terpidana mati.

Implikasinya, kebijakan pemindahan napi Indonesia bahkan telah mendapatkan atensi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Usai kebijakan pemerintah Indonesia memulangkan Mary Jane dan lima napi Bali Nine, PBB mengubah hasil predikatnya untuk Indonesia dari "negatif" menjadi "netral".

Perubahan predikat PBB itu menjadi capaian yang sangat memuaskan, mengingat Indonesia pernah berada pada titik terendah dalam penilaian PBB, yakni pada 2015, dengan kategoriunfair trial (persidangan yang tidak adil) di dunia.

Tak hanya itu, pemerintah Indonesia juga bisa mendapatkan keuntungan lain dari kebijakan pemindahan napi asing, yakni berkurangnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagaimana diketahui, sepanjang seorang napi masih ditahan dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), seluruh kebutuhan hidupnya akan ditanggung oleh negara. Pada 2023, dana APBN yang digelontorkan untuk kebutuhan makan para napi mencapai sekitar Rp2 triliun.

Anggaran tersebut belum termasuk dana untuk kebutuhan lainnya antara lain seperti perawatan, pendidikan, pengajaran, hingga kegiatan rekreasi. Maka dari itu dengan memulangkan napi asing, beban berbagai kebutuhan tersebut akan ditanggung oleh negara asalnya dan tidak lagi menjadi kewajiban pemerintah Indonesia.

Begitu pula dengan permasalahan kepadatan lapas yang selama ini dihadapi Indonesia, di mana kapasitas 531 lapas dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia tercatat sebanyak 140.424 orang.

Sementara itu, per September 2024, jumlah napi dan tahanan secara keseluruhan mencapai 273.390 orang, sehingga terjadi kelebihan jumlah tahanan dan napi dibandingkan lapas maupun rutan sebanyak 132.966 orang atau 94,68 persen.

Dengan demikian, kebijakan pemulangan napi asing sedikit banyak akan mengurangi kepadatan lapas karena berkurangnya penghuni penjara.

Dari segi hubungan diplomatik, proses hukum pemindahan napi antarnegara berpotensi membangun rasa saling percaya di antara kedua penyelenggara negara.

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menilai bagi negara yang demokratis dan lebih kaya, penyelenggara negaranya akan lebih diuntungkan dengan kebijakan itu karena desakan pertukaran napi dari dalam negeri mereka akan berkurang.

Oleh karenanya, keadaan tersebut memungkinkan negara yang lebih kaya bersikap lebih toleran atas berbagai problematika pembangunan dari negara sedang berkembang. Dengan begitu, sepanjang proses pemindahan napi dilakukan secara prosedural, maka kebijakan tersebut dapat dibenarkan.

Dasar hukum lebih rinci

Pemindahan napi sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta UU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Kendati demikian, pemindahan napi internasional belum diatur secara terperinci dalam dua beleid itu, yang membuat adanya urgensi pengaturan mekanisme pemindahan napi perlu dengan UU terbaru guna memberikan kepastian hukum serta menghindari keraguan pemberian kebijakan di masa mendatang.

Pemerintah telah berkomitmen segera membentuk UU terkait mekanisme pemindahan napi. Saat ini, draf RUU tersebut sudah ada di Kementerian Hukum (Kemenkum).

Dalam naskah akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana yang disusun Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum, telah diatur syarat dan prosedur pemindahan napi, mekanisme pengaturan permintaan pemindahan napi, prinsip double criminality, serta prosedur yang harus diikuti dalam proses pemindahan napi, baik ke dalam maupun ke luar wilayah Indonesia.

Syarat yang ditentukan dalam pemindahan napi terbagi atas dua bagian, yakni syarat untuk transfer napi dari Indonesia serta syarat untuk dapat ditransfer ke Indonesia.

Untuk syarat bagi yang akan ditransfer dari Indonesia, merupakan warga negara dari negara yang meminta dan menerima, mendapatkan persetujuan tertulis dari napi, serta mendapatkan persetujuan dari negara penghukum dan negara penerima.

Kemudian, menyertakan dokumen yang menunjukkan bukti kewarganegaraan dari napi tersebut, memberikan keterangan mengenai masa pidana yang sudah dijalani napi yang menunjukkan bahwa sisa pidana tidak kurang dari 6 bulan yang diterbitkan oleh pihak atau instansi berwenang di negara penghukum, serta menyertakan keterangan mengenai kesehatan fisik dan mental napi dari pejabat yang berwenang di negara yang menghukumnya.

Sementara syarat agar napi dapat ditransfer ke Indonesia meliputi napi merupakan warga negara Indonesia, memiliki persetujuan dari napi, negara penghukum, dan negara penerima, menyertakan dokumen yang menunjukkan bukti kewarganegaraan dari napi tersebut, serta menyertakan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Lalu, menyerahkan keterangan mengenai masa pidana yang sudah dijalani napi yang menunjukkan bahwa sisa pidana tidak kurang dari 6 bulan yang diterbitkan oleh pihak atau instansi berwenang di negara penghukum serta memberikan keterangan mengenai kesehatan fisik dan mental narapidana dari pejabat yang berwenang di negara yang menghukumnya.

Selain syarat dan prosedur yang lebih rinci, masih banyak mekanisme lainnya tentang pemindahan napi antarnegara yang telah disusun dalam naskah akademik sebagai acuan pembentukan RUU nantinya.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan bisa segera membahas aturan tersebut, karena dengan aturan yang lebih rinci mengenai kebijakan pemindahan napi antarnegara, kedudukan hukum di Indonesia tentunya akan bisa lebih terjamin dan Indonesia bisa tetap disegani di mata dunia.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025