Jakarta (ANTARA) - Guru besar Universitas Indonesia (UI) menyebut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat (MHA) mengatakan diperlukan untuk mengatur interaksi antara hukum adat dan hukum negara.

"Pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi penting sebagai payung besar untuk mengatur keruwetan interaksi hukum adat dan hukum negara di ruang sosial," kata Guru Besar Bidang Sosiologi Hukum Fakultas Hukum UI Prof Ratih Lestarini dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Hukum harus bisa menyeimbangkan kepentingan para pihak dan seharusnya memberikan perlindungan hak adat, sekaligus juga memberikan kepastian hukum bagi investasi.

Keberadaan RUU Masyarakat Hukum Adat sangat penting untuk memberikan dan memastikan pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat yang selama ini kerap termarginalkan.

Untuk itu, dukungan dari berbagai elemen, terutama dari kalangan universitas, akademisi dan mahasiswa, menjadi krusial dalam memperkuat tekanan terhadap proses legislasi itu.

Dalam pernyataan yang sama Dosen Bidang Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum UI Ismala Dewi mengatakan memerlukan perlindungan dan pengakuan hak-haknya atas keberadaan wilayah adat, termasuk sumber daya alamnya.

"Kita perlu mendukung penerapan hukum adat dalam menjaga lingkungan hidupnya tersebut. Sehingga, tercipta keberlangsungan ketersediaan air dan lingkungan hidup yang berkelanjutan bagi masyarakat adat," kata Ismala.

Untuk itu, lanjutnya, RUU Masyarakat Adat perlu segera disahkan untuk mengakomodasi pemenuhan hak masyarakat adat atas sumber daya alamnya secara berkeadilan.

Dalam diskusi yang dilaksanakan di UI pada Selasa (22/4), perspektif kebudayaan juga turut disuarakan sebagai bagian penting dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat.

Sebab, pengakuan terhadap Masyarakat Adat bukan hanya soal hak atas tanah atau wilayah, melainkan juga tentang penghormatan terhadap nilai-nilai hidup, tradisi, serta cara pandang dunia yang diwariskan secara turun-temurun.

Sementara itu, budayawan sekaligus dosen filsafat dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI Dr Luh Gede Saraswati Putri menyebut pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi krusial, karena masyarakat adat adalah penjaga dan pelestarian lingkungan hidup.

"Dengan kearifan lokal yang mampu merawat alam secara berkelanjutan. Komunitas Adat memiliki nilai-nilai budaya yang lestari sebagai identitas bangsa," ujarnya.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arzeti Bilbina mendorong agar Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat segera disahkan. Ia menilai RUU tersebut penting untuk menjamin hak-hak masyarakat adat yang selama ini terabaikan.

"Menjamin hak-hak masyarakat adat merupakan kewajiban Negara. Maka kami mendorong agar RUU Masyarakat Hukum Adat masuk dalam Proglenas prioritas sehingga bisa segera disahkan," kata Arzeti, Sabtu (23/11/2024).

RUU Masyarakat Hukum Adat sendiri telah diusulkan sejak tahun 2003 dan dirumuskan naskah akademiknya pada tahun 2010. Meski sudah lama masuk Prolegnas DPR, namun RUU yang menyangkut kemaslahatan orang banyak itu belum juga disahkan.

Berbagai lembaga, termasuk organisasi non-pemerintah dan komunitas adat secara aktif mengadvokasi pengakuan hak-hak masyarakat adat, serta perlindungan terhadap budaya dan lingkungan mereka.

Arzeti menilai RUU MHA harus segera disahkan guna memberi pengakuan resmi terhadap hukum adat dan hak-hak masyarakat adat. Seperti hak atas tanah, sumber daya alam, dan hak untuk mempertahankan budaya.

"Dengan adanya beleid khusus terkait masyarakat adat, kita berharap Pemerintah lebih memperhatikan adat budaya yang ada di Indonesia. Apalagi zaman sekarang sudah digempur oleh budaya luar yang sangat masif," ungkap Arzeti.

Lewat RUU MHA, negara pun dapat memberikan perlindungan budaya dan tradisi masyarakat adat yang telah diwariskan sejak zaman leluhur mereka. Menurutnya, RUU MHA dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan mendorong pembangunan lebih inklusif dan berkelanjutan.

"Kan juga bisa memberikan kepentingan jangka panjang untuk masyarakat dan Pemerintah bisa menjaga adat budaya masyarakat kita," ujarnya.

"RUU Masyarakat Adat akan memastikan budaya orisinil kita tetap terjaga. Banyak adat budaya kita yang mulai hilang karena tergerus arus kemajuan zaman, seperti bahasa daerah kita yang sudah mulai tidak terpakai dan tidak digunakan masyarakat setempat," lanjut Arzeti.

Politisi PKB ini lalu menyinggung bagaimana Korea Selatan berhasil membumikan budaya mereka di berbagai belahan dunia seperti keberhasilan pada K-Pop dan K-Drama yang memang tak lepas dari dukungan pemerintahnya sendiri.

"Dengan menjadikan pelestarian budaya sebagai hal prioritas, Korea Selatan berhasil membawa budaya Korea menjadi mendunia Kita lihat bagaimana keberhasilan K-Pop dan K-Drama terhadap perekonomian Korea Selatan," ungkapnya.

"Indonesia harus seperti itu agar bahasa dan budaya kita dikenal di kancah global. Betapa bangganya kita kalau musik-musik asli Indonesia seperti Gambang Kromong, Karawitan, Gamelan, Kombi dari Papua, Kolintang, Gambus dan lain-lain bisa seperti K-Pop," tambah Arzeti.

Selain itu, Arzeti menyinggung mengenai hukum adat yang sudah mulai ditinggalkan oleh generasi muda saat ini bisa. Alhasil, banyak masyarakat yang lebih mengutamakan arus globalisasi.

"Untuk itu, saya mengajak Pemerintah dan teman-teman di DPR didukung oleh seluruh elemen bangsa untuk kita memperjuangkan RUU Masyarakat Adat. Tentunya ini semua demi kepentingan masyarakat," ujarnya Arzeti.