Jakarta (ANTARA) - Anggota Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus menjawab persoalan mendasar dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

“Pembaruan ini harus menjawab persoalan mendasar dalam praktik peradilan pidana Indonesia yang selama ini rentan mengabaikan prinsip due process of law (proses hukum yang adil), presumption of innocence (praduga tak bersalah), dan perlindungan hak-hak kelompok rentan,” kata Atnike dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan salah satu rekomendasi Komnas HAM dalam kajian RUU KUHAP pada tahun 2023, yaitu perlunya kajian lebih mendalam untuk memperbaiki muatan RUU KUHAP. Pada tahun ini, Komnas HAM kembali melanjutkan kajian RUU tersebut dan berfokus pada perkembangan peraturan pidana.

Dalam kajian yang tengah disusun, kata Atnike, terdapat sejumlah pokok pengaturan peradilan pidana yang menjadi atensi dan diusulkan untuk diubah, yakni penyelidikan, penyidikan, upaya paksa, dan praperadilan.

Kemudian, keadilan restoratif, hak-hak tersangka, terdakwa, saksi, ahli, dan korban, hak-hak kelompok disabilitas, perempuan, dan lansia, bantuan hukum, upaya hukum serta pembuktian dan konektivitas.

“Melalui kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan oleh DPR RI untuk mengidentifikasi berbagai tantangan serta merumuskan rekomendasi yang konstruktif dalam pembaruan hukum acara pidana berbasis HAM,” ucap Atnike.

Komnas HAM menyambut baik langkah DPR RI untuk membahas KUHAP baru secara tidak tergesa-gesa. Langkah ini dinilai sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis, sekaligus menjadi bagian penting dari upaya demokratisasi hukum dan penguatan sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi prinsip HAM.

KUHAP Tahun 1981 yang berlaku saat ini masih berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Penyesuaian dinilai perlu dilakukan mengingat telah disahkannya KUHP baru pada 2023, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Diperlukan penyesuaian agar aturan prosedural dalam KUHAP selaras dengan substansi dalam KUHP baru. Terlebih, KUHAP 1981 dirasa tidak dapat lagi mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis karena perkembangan dan pengaruh teknologi,” kata Atnike.

Komnas HAM juga menilai pembaruan KUHAP merupakan momentum untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil, akuntabel, transparan, dan humanis, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

“Hukum acara pidana yang baru harus dapat menjamin hak semua pihak dalam proses pidana, baik tersangka, terdakwa, korban, saksi, maupun kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia,” katanya.

Oleh sebab itu, Komnas HAM berkomitmen memberikan kontribusi berbasis data, analisis hukum, dan prinsip-prinsip HAM agar RUU KUHAP dapat menjadi instrumen hukum yang tidak hanya prosedural, tetapi juga transformatif.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Sari Yuliati menjadi salah satu nominator dalam Sekar Agni Negeri. Anggota DPR RI ini mempunyai perhatian khusus pada pendampingan hukum untuk kaum rentan.

Sari Yuliati merupakan politikus dari Partai Golkar yang saat ini berstatus sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI 2024-2029 dan bendahara umum DPP Partai Golkar. Pada pemilihan legislatif 2024 Sari maju dari daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) II yang meliputi Lombok Tengah, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Sebelumnya ia juga tercatat duduk di Komisi III DPR RI untuk periode 2019-2024.

Sari Yuliati telah dua periode bertugas di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat, Sari aktif mengadvokasi penanganan kasus hukum yang terjadi di Dapilnya maupun dalam skala nasional. Misalnya saat Sari menyoroti kasus bunuh diri seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kayangan, Lombok Utara. Ia mendesak Polda NTB melakukan investigasi secara transparan karena adanya dugaan oknum kepolisian yang melakukan intimidasi dan pelanggaran prosedur kepada korban.

Sari juga dikenal aktif dalam mengawal proses reformasi hukum dan peradilan. Misalnya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Ia menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan tersangka, korban, serta efektivitas dalam penegakan hukum. Selain itu Sari juga terlibat dalam diskusi terkait penerapan restorative justice, termasuk terlibat dalam diskusi dengan Duta Besar Inggris Dominic Jermey terkait penerapan restorative justice di inggris. Pertemuan ini menjadi bagian dari referensi penyusunan RUU KUHAP.

Selain itu ia juga dikenal dengan perhatiannya pada perlindungan hukum perempuan dan anak. Contohnya pada kasus pemerkosaan kakak adik di Purworejo (2024), di mana dia menyatakan bahwa kasus kasus kekerasan seksual kepada anak tidak boleh diselesaikan diluar jalur pidana. Ia juga meminta semua pihak proaktif dalam mengutamakan hak dan keadlian bagi korban. Berkat kiprahnya ini, ia pun menjadi nominator Sekar Agni Negeri.

Sekar Agni Negeri merupakan ajang penghargaan yang diinisiasi detikcom untuk menghargai kontribusi perempuan Indonesia sekaligus sebagai pengingat akan perjuangan Raden Ayu Kartini. Ajang ini juga sebagai bentuk nyata dari semangat yang diwariskan Kartini serta upaya detikcom untuk terus mendukung pemberdayaan perempuan dan menyoroti peran mereka dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.

Kategori Sekar Agni menggambarkan beragam kontribusi perempuan dalam memperkuat berbagai sektor kehidupan, mulai dari politik, seni, budaya, hingga dunia pendidikan dan bisnis. Sekar Agni terdiri dari enam kategori penghargaan di antaranya:

1. Perempuan Wakil Rakyat Inspirasi Negeri
2. Perempuan Inspirasi Negeri
3. Perempuan Pelindung Seni Budaya
4. Perempuan Pemimpin Daerah
5. Perempuan Inspirator Bisnis
6. Perempuan Pejuang Pendidikan

Dengan adanya program ini, diharapkan para perempuan yang menjadi penerima penghargaan dapat semakin bersemangat untuk memberikan kontribusi terbaik mereka bagi negeri ini.

Nantinya, para Sekar Agni akan membagikan kisah melalui segmen spesial detikPagi dan detikSore. detikers bisa menontonnya secara live streaming di detikcom. Catat tanggalnya ya, acara ini akan tayang pada 7-9 Mei 2025 mendatang!

Simak juga "Selvi Ananda Beri Pesan untuk Perempuan: Saling Menopang-Mendukung" di sini:

(rdp/dhn)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Moh Rano Alfath menyampaikan pandangannya mengenai urgensi revisi KUHAP . Pembaruan ini bukan sekadar pembaruan teknis peraturan, tapi tonggak penting dalam upaya menghadirkan sistem hukum pidana yang lebih adil, humanis, dan kontekstual dengan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini.

Berbicara dalam forum rapat kerja Komisi III DPR bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Rano mengatakan, pembaruan KUHAP dan Undang-Undang Pemasyarakatan perlu segera dilakukan.

Menurut dia, kedua regulasi tersebut telah lama mengalami ketertinggalan dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial-politik serta semangat hukum modern di Indonesia.

?Saya rasa revisi atas kedua regulasi ini sudah mendesak,? ujar Rano, Selasa (6/5/2025).

Selain itu, dia menyoroti secara spesifik salah satu poin krusial dalam Rancangan KUHAP yakni Pasal 100 yang mengatur mengenai pidana mati. Dalam pasal tersebut sebelumnya terdapat frasa ?dapat? yang membuka kemungkinan pemberian pidana mati bersifat opsional atau alternatif.

Rano bersama sejumlah anggota Komisi III DPR dari fraksi lain mendorong agar frasa tersebut dihapus demi mempertegas substansi pasal dan menghindari multitafsir.

Menurut dia, penghapusan frasa tersebut merupakan bagian dari upaya legislatif untuk membangun fondasi hukum pidana yang tegas namun tetap mempertimbangkan keadilan substantif.

Dia menilai proses perumusan dan revisi KUHAP telah melewati jalur panjang dengan melibatkan banyak diskusi, dialog publik, serta masukan dari berbagai unsur masyarakat.

?Jadi kalau sekarang ribut-ribut kita memang memahami, karena tidak semua masyarakat puas,? ucap Rano.

Dia menyadari perbedaan pandangan terhadap beberapa pasal merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.

Namun, dia berharap bahwa hasil akhir revisi KUHAP ini dapat menjadi instrumen hukum yang lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus sejalan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM).

Ia menyebut rancangan ini masih menyimpan banyak persoalan, meski ada beberapa perbaikan dibanding KUHAP lama.

"KUHAP itu nafasnya juga harus nafas hak asasi manusia," ujar Anam di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (2/5).

Ia menegaskan, hukum acara seharusnya menjamin perlindungan terhadap semua pihak dalam proses hukum, baik korban, saksi, maupun tersangka, sekaligus mengontrol penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Anam mencatat sejumlah poin positif dalam draf RUU KUHAP. Di antaranya adalah adanya pengaturan perlakuan terhadap perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia dalam proses hukum, yang sebelumnya tak diatur secara eksplisit dalam KUHAP lama.

"Itu juga lumayan walaupun tidak rigid," kata Anam.

Selain itu, ia menilai pengaturan gelar perkara yang melibatkan jaksa pengawas juga merupakan langkah maju. Gelar perkara yang dilakukan lebih awal diyakini dapat mempercepat proses penanganan perkara sehingga tidak menghambat hak kebebasan seseorang.

"Prinsip utama di pidana itu cepat. Karena itu bersinggungan dengan hak orang, kebebasan orang, kemerdekaan orang. Sekali beleset, orang akan ditahan lama. Sekali beleset, dia kena status tersangka, tidak jelas-jelas apa prosesnya, reputasi dia juga hancur," kata Anam.

Anam juga mengkritisi pengaturan baru soal rencana penyelidikan yang kini mulai diatur dalam RUU KUHAP. Menurutnya, ketentuan ini positif sebagai bentuk transparansi, namun belum jelas siapa yang berwenang mengontrol pelaksanaannya.

Ia juga menyoroti kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh penyelidik jika rencana penyelidikan ini tak diawasi dengan ketat.

"Menangkap orang ya jangan penyelidik, tapi penyidik. Karena dengan penyidik itu statusnya jauh lebih jelas daripada penyelidik. Penyelidik itu kan belum jelas nih," katanya.

Ia menduga sejumlah ketentuan dalam draf RUU KUHAP ini dibuat dengan pendekatan penanganan terorisme dan keamanan negara.

Hal ini menurutnya bermasalah jika diterapkan secara umum, terutama karena bisa mengikis prinsip-prinsip dasar HAM dalam proses peradilan.

Anam turut menyoroti pasal yang memungkinkan pembicaraan antara advokat dan klien dalam kasus tertentu, khususnya yang menyangkut keamanan negara, bisa disadap aparat penegak hukum. Menurut Anam hal itu tidak bisa dibenarkan.

"Yang problem paling serius adalah pembicaraan advokat dengan klien yang dalam konteks keamanan negara itu bisa didengarkan oleh penegak hukum, oleh polisi maupun oleh jaksa. Itu nggak boleh," ujarnya.

Ia menekankan bahwa dalam sistem peradilan pidana yang menjunjung HAM, advokat adalah pihak yang harus diberi ruang untuk mengontrol prosedur dan substansi.

"Kalau di level pembicaraan dan advokat sama klien, harusnya memang itu tertutup, apapun masalahnya," kata Anam.

Sementara itu Ketua Komisi Kejaksaan RI Pujiyono juga menyoroti pentingnya revisi KUHAP yang menurutnya sudah sangat tertinggal.

Ia menekankan revisi KUHAP harus mencerminkan perubahan sistem, bukan sekadar tambal sulam pasal.

"Revisi KUHAP itu adalah perubahan sistem. Tambal sulam pasal bisa jadi menjawab persoalan-persoalan taktis, tapi kalau tidak ada perubahan sistem, maka itu sama saja menurut saya omong kosong," ujarnya.

Pujiyono mengkritik DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang telah disusun DPR maupun pemerintah karena belum mencerminkan perubahan sistemik.

Ia pun menyoroti pasal larangan advokat berbicara di luar sidang sebagai salah satu contoh ketidaksesuaian dengan prinsip perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Pujiyono menutup dengan analogi pentingnya KUHAP sebagai ruh dari sistem hukum pidana.

"KUHP ibaratnya adalah bodinya, hukum materiil, tubuhnya. Tubuh tanpa ruh, tubuh tanpa jiwa, mati," pungkasnya.

Pembahasan RUU KUHAP ditargetkan rampung dalam waktu yang tidak lama dan akan menyesuaikan bersama KUHP yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Meski begitu, pembahasan RUU KUHAP kini tengah memicu polemik karena menyangkut perubahan sistem peradilan pidana yang berdampak pada perlindungan hak-hak tersangka, korban, hingga kebebasan pers.

Sejumlah pasal dinilai berpotensi mengancam keadilan proses hukum dan menimbulkan ketimpangan kewenangan antar lembaga penegak hukum.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Prof. Mompang Panggabean berharap sosialisasi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) bisa melibatkan masyarakat.

Sebab, kata dia partisipasi aktif masyarakat merupakan keniscayaan dalam pembuatan suatu produk hukum sesuai UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3), sehingga dapat menghasilkan kajian akademik yang mendalam dan komprehensif sebagai upaya membuat KUHAP baru, yang dapat berdiri sejajar dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

"Penerapan KUHAP butuh kehati-hatian, juga melibatkan masyarakat," ucap Prof. Mompang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Saat kelahirannya, ia menyebutkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dipandang sebagai karya agung karena mendahului pembaruan integral dalam kodifikasi hukum pidana materiil (materiel), sehingga tidak lagi memakai Herzien Inlandsch Reglement yang memuat ketentuan hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

Untuk itu, kata dia, pembaruan sistem hukum pidana harus dilakukan secara integral terhadap hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana.

Upaya pembaruan hukum acara pidana, menurut Mompang, tidak luput dari upaya melakukan re-orientasi dan reformasi hukum acara pidana sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural bangsa masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Dengan demikian, perkembangan hukum acara pidana di Indonesia dengan adanya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah pasal tertentu di dalam KUHAP, semakin diperkuat berbagai prinsip hukum acara pidana yang diakui secara internasional, terutama due process of law (proses hukum yang adil).

Dia menjelaskan bahwa berbagai instrumen hukum internasional telah banyak diadopsi ke dalam sistem hukum di Indonesia, mulai dari pendayagunaan keadilan restoratif (restorative justice), kelompok rentan, serta perlindungan terhadap advokat, yang selaras dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

"Untuk itu, pembaruan hukum acara pidana secara menyeluruh sebagai ius constituendum merupakan kebutuhan mendesak," tuturnya.

Lebih jauh, Mompang menguraikan bahwa dalam sistem peradilan pidana, hukum acara Indonesia selama ini memperlihatkan ketidakseimbangan karena korban kejahatan kerap diabaikan, sementara pelaku tindak pidana sangat banyak diatur.

Disebutkan bahwa terlalu banyaknya hak yang diberikan bagi tersangka dapat memperumit proses pidana dan menciptakan ketimpangan, sedangkan dalam KUHP hak-hak korban kejahatan telah diatur lebih perinci.

Di sisi lain, dirinya turut menegaskan bahwa diperlukan pencegahan disparitas pemidanaan dalam sistem peradilan sehingga aparat penegak hukum tidak semena-mena.

Salah satu upaya pengurangan disparitas pemidanaan, lanjut dia, yakni melalui rekrutmen hakim yang memiliki integritas dan kapasitas mumpuni dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, meningkatkan keberanian hakim, dan penguatan sistem informasi penelusuran perkara sebagai dokumentasi bagi hakim untuk menerapkan sanksi pidana sesuai ide individualisasi pidana yang dianut dalam KUHP baru.

Sebelumnya, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Rudianto Lallo mengatakan saat ini pihaknya masih fokus membahas RUU KUHAP dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak karena RUU tersebut sangat urgen untuk tuntas pada tahun 2025.

"RUU KUHAP harus tuntas pada tahun 2025 untuk mengejar RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mulai diberlakukan pada tahun 2026," kata Rudianto saat dihubungi di Jakarta, Selasa (22/4).

Selain itu, menurut dia, UU KUHAP yang masih berlaku sudah ada sejak tahun 1981. Selama itu, sudah banyak norma-norma KUHAP yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Dengan demikian, RUU KUHAP dinilai penting selesai pada tahun ini agar bisa menjadi pasangan yang beriringan dengan KUHP, yang akan berlaku pada 2 Januari 2026.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

KUHAP baru mencegah semaksimal mungkin terjadinya kekerasan atau penyiksaan dalam pemeriksaan.

Jakarta (ANTARA) - Kehadiran RUU KUHAP adalah sebuah langkah besar yang dinantikan oleh seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap proses penegakan hukum.

RUU KUHAP ini mengatur secara lebih rinci hak-hak tersangka dan terdakwa dalam kerangka criminal justice system dengan tetap mempertahankan kewenangan politik dan jaksa sebagaimana juga diatur dalam KUHAP 1981.

KUHAP sejatinya menjadi instrumen keabsahan seluruh proses hukum acara pidana. Sangat fundamental bahwa KUHAP menjadi tolak ukur sah dan tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. KUHAP 2025 akan lebih memberi jaminan keadilan bagi setiap pihak dalam proses criminal justice system.

KUHAP 2025 bersama KUHP nasional ini menjadi satu rangkaian pengaturan hukum pidana dan hukum acara pidana. KUHAP 2025 menjadi legacy bagi Pemerintahan Presiden Prabowo dan DPR RI 2024-2029, terutama Komisi III DPR RI.

KUHAP baru ini nantinya menjadi pilar penguatan penegakan hukum untuk mewujudkan kebenaran materiel dan formal dalam rangka pencapaian keadilan dalam criminal justice system. KUHAP baru ini diharapkan akan melahirkan prinsip keseimbangan dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). KUHAP adalah hukum formal yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiel.

Komisi III DPR RI menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. Penyusunan draf dan naskah akademik diharapkan segera selesai dan KUHAP baru nanti dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya KUHP Nasional pada 1 Januari 2026.

RUU KUHAP ini dinilai telah mengakomodir aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. Dari perspektif perubahannya adalah perlindungan hak asasi manusianya baik untuk tersangka, terdakwa, saksi dan korban.

Konsep ini sejalan dengan spirit konstitusi sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, karena bersandarkan pada hukum (rechstaats) bukan bersandarkan semata pada kekuasaan (machstaats).

Warna lain dari KUHAP 2025 nantinya adalah pengaturan tentang mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice yang diatur secara detail dalam satu bab khusus. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak sekadar berorientasi penjatuhan hukuman semata, tetapi bagaimana memulihkan hak korban tindak pidana.

Dalam RUU KUHAP, restorative justice akan dikedepankan selama proses hukum. Jadi mulai penyidikan, penuntutan sampai persidangan bisa di-restorative justice-kan. Intinya, dengan restorative justice penyelesaian perkara dilakukan dengan orientasi pemulihan kerugian korban. Bukan semata-mata menghukum si pelaku dengan melibatkan korban dan pelaku.

Penguatan Peran Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tahun 1981 merupakan tonggak lahirnya reformasi hukum acara dalam peradilan pidana.

Pada perkembangannya, KUHAP bagi beberapa pihak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini. Berbagai kejadian dalam rangka penegakan hukum telah membuktikan KUHAP memiliki banyak kelemahan yang berakibat fatal.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat peraturan yang cukup rinci tentang hak-hak tersangka dan terdakwa, seperti hak atas pendampingan penasihat hukum, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas peradilan yang adil, hal yang sama tidak ditemukan dalam peraturan hak saksi.

Keberadaan Saksi dalam konteks hak perlindungannya tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menerima perlindungan yang memadai, baik fisik, psikologis, maupun hukum seperti hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.

Fakta ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam sistem peradilan pidana, di mana posisi saksi yang menghadapi ancaman, tekanan, atau intimidasi sering diabaikan. Akibatnya, saksi enggan bersaksi atau tidak dapat berbicara dengan jujur dan bebas, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas persidangan itu sendiri.

Meskipun tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang melarang saksi untuk didampingi oleh penasihat hukum, dalam praktiknya sangat bergantung kepada kebijakan izin dari penyidik. Terkadang saksi diperbolehkan didampingi oleh penasihat hukumnya terkadang tidak. Dalam praktiknya tidak semua penyidik memperbolehkan saksi didampingi oleh penasihat hukum.

Tindakan penyidik yang tidak memperbolehkan seorang saksi didampingi oleh penasihat hukum, selain merupakan pelanggaran hak asasi seseorang saksi juga merupakan bentuk pencabutan hak keperdataan seorang untuk dapat mengikat perjanjian (pemberian kuasa) kepada seorang penasihat hukum.

Penyidik terkadang lupa bahwa seorang saksi mempunyai hak keperdataan. Suatu pemberian kuasa dari seorang subjek hukum kepada penasihat hukum adalah suatu perjanjian perdata, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Selain itu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik seringkali sangat teknis dan bersifat menyiksa emosi saksi sehingga kehadiran penasihat hukum diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan oleh penyidik. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan bagi seorang saksi pada gilirannya ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana, baik sebagai pelaku utama, pelaku penyerta atau uitlokker.

Menyadari pentingnya pengaturan yang memungkinkan saksi untuk menerima bantuan hukum, mendapat pendampingan penasihat hukum dalam pemeriksaan perkara pidana merupakan aspek penting dalam upaya memastikan keadilan dan kesetaraan hak bagi semua individu, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan dalam sistem peradilan.

Dalam situasi ini, penting untuk mempertimbangkan pentingnya dan perlunya peraturan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang telah dibahas oleh para ahli hukum dan filsuf. Perspektif mereka memberikan wawasan berharga tentang cara terbaik untuk mewujudkan keadilan dalam implementasi dan pembentukan norma hukum berkaitan mengenai nilai-nilai hak-hak saksi pada khususnya.

KUHAP baru ini akan memperkuat peran advokat. Advokat nantinya dapat mendampingi saksi dan korban dari sebelumnya hanya mendampingi tersangka.

Jika di KUHAP 1981 advokat hanya bisa mendengar dan melihat pemeriksaan, maka KUHAP baru mengatur advokat bisa melakukan keberatan jika terjadi intimidasi terhadap klien yang didampingi. Pada KUHAP baru ini nantinya tugas advokat tidak lagi terbatas hanya mencatat dan mendengarkan saat pemeriksaan.

KUHAP didisain untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam pemeriksaan, karena kamera pengawas bakal ditempatkan dalam setiap pemeriksaan. KUHAP baru mencegah semaksimal mungkin terjadinya kekerasan atau penyiksaan dalam pemeriksaan.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi merupakan bagian penting dari sistem peradilan yang adil. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang-orang yang memberikan kesaksian atau informasi penting dalam perkara hukum tidak menjadi korban ancaman, intimidasi atau perlakuan sewenang-wenang yang dapat menghambat proses pemeriksaan peradilan.

Dalam konteks hukum, perlindungan saksi tidak hanya memastikan keselamatan fisik dan psikologis saksi, tetapi juga memastikan bahwa proses peradilan berjalan lancar dan keadilan tercapai bagi semua pihak yang terlibat.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi adalah elemen penting dalam sistem peradilan yang berkeadilan. Dengan memastikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut, sistem hukum tidak hanya menghormati hak asasi manusia, tetapi juga memperkuat integritas dan kredibilitas proses peradilan.

Pada praktik penegakan hukum sering kali khususnya pemeriksaan perkara pidana diwarnai dengan hal-hal yang bertentang dengan prinsip negara hukum rechtsstaat berdasarkan equaly before the law. Misalnya tidak segan-segan melakukan perbuatan yang tercela seperti adanya intimidasi dan penganiayaan terhadap saksi atau tersangka untuk mengejar pengakuan pada proses pemeriksaan.

Selain itu juga dari pihak-pihak yang sedang menghadapi proses hukum terdapat pengabaian hak-haknya meliputi perlindungan harkat dan martabat sebagai individu yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan berdasarkan konsep negara hukum.

Negara hukum dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” (vide Pasal 1 Ayat (2) dan (3) dan Pasal 28 ayat I ayat (5) UUD 1945).

Karakteristik negara hukum yang demokratis menjelma kehidupan bernegara yang memiliki komitmen terhadap tampilnya hukum sebagai pemegang kendali dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Konsekuensi dari “spirit dari rechstaats itu” adalah bahwa tindakan pemerintah selalu harus berdasarkan hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara termasuk hak-hak dalam proses hukum.

Keseimbangan peran penegak hukum

Sebagai catatan akhir bahwa RUU KUHAP ini juga tetap menjaga kewenangan dari masing-masing lembaga penegak hukum dalam proses peradilan hukum pidana. KUHAP baru ini dapat dimulai dengan semangat kolaborasi antarsubsistem agar tercipta sistem peradilan pidana terpadu, baik antara penyidik, jaksa, pengadilan, maupun lembaga pemasyarakatan.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bahwa fungsi aparat penegak hukum (APH) tak akan berubah. Secara garis besar KUHAP baru tidak mengubah kewenangan, tugas pokok, dan fungsi institusi aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses acara pidana.

Menuntaskan pembahasan KUHAP yang merupakan lex generalis agar terjadi harmonisasi dengan undang-undang sektoral lainnya seperti Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kehakiman, dan Advokat bisa berjalan selaras.

Setelah selesai RUU KUHAP ini, maka langkah berikutnya membahas lex spesialis lainnya seperti Undang-Undang Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat.

Sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI bahwa tetap dipertahankan diferensiasi fungsional yang jelas antara tugas penyidikan oleh kepolisian dan tugas penuntutan oleh kejaksaan. Pemisahan fungsional ini untuk bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di satu Lembaga sejalan dengan Putusan MK Nomor 28/PUU-V/2007.

*) Prof Dr Andi M Asrun SH MH adalah Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi UNPAK

Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah selayaknya dilakukan karena KUHAP yang ada sudah tidak relevan karena sudah hampir setengah abad digunakan.

Oleh karena itu, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) KUHAP oleh Komisi III DPR perlu dilakukan terutama untuk merevisi atas hukum pidana formil setelah setengah abad kita gunakan.


"Karena ada banyak problematika serius, seperti adanya praktik intimidasi dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan hingga perlakuan diskriminatif oleh aparat penegak hukum," ujar Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI) Abdul Chair Ramadhan dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Abdul Chair mengatakan bahwa pembahasan RUU KUHAP yang baru dipandang cukup relevan dilakukan karena adanya urgensitas bagi kepentingan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa.



"Sejatinya, hukum pidana formil dimaksudkan tak hanya memastikan orang yang bersalah dihukum, namun juga harus melindungi orang yang tidak bersalah dari ancaman hukuman,? ujarnya.

Di sisi lain, tambah Abdul Chair, hukum pidana formil juga harus mampu mengoptimalkan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Keadilan prosedural dan keadilan substansial harus dapat dijelmakan dalam setiap jenjang proses hukum.


"Dua keadilan tersebut adalah pilar bagi kepastian hukum. Tak dapat dikatakan ada kepastian hukum, jika tidak ada keadilan prosedural dan keadilan substansial. Dengan demikian RUU KUHAP menekankan pada pelaksanaan penerapan hukum pidana secara terarah dengan parameter yang jelas dan tegas. Peranan kontrol juga jadi bagian penting dalam RUU KUHAP," ungkapnya.

Dia menyatakan ada titik taut antara penyelidikan dan penyidikan dengan penuntutan, dimana pertalian tersebut tak dapat dipisahkan.

Dalam RUU KUHAP ini lanjutnya sudah ada usaha mengantisipasi adanya rekayasa dalam pemenuhan alat bukti dan dengan unsur-unsur delik yang disesuaikan. Padahal, selama ini hak-hak tersangka sangat minimalis, namun kini hak-hak para tersangka telah diatur dengan terperinci seperti hak mendapatkan pendampingan dari advokad sejak awal pemeriksaan.

Termasuk adanya rekaman pemeriksaan untuk kepentingan keterbukaan (transparansi), dan juga hak untuk mengakses berkas-berkas pemeriksaan.

"Dengan adanya aturan demikian, maka proses penyidikan guna membuat terang perkara pidana dan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dapat dinilai sejak dini," tegasnya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam AS-Syafiiyah ini menyatakan peranan advokad juga lebih aktif. RUU KUHAP juga memberikan hak bagi advokad mengajukan keberatan atas penahanan tersangka yang jadi kliennya, selain melakukan permohonan praperadilan.

Dalam RUU KUHAP ini juga diatur tentang dimungkinkannya peralihan status tersangka menjadi ?saksi mahkota? untuk mengungkap keterlibatan pelaku lain.

Kepastian kedudukan saksi mahkota ini sangat penting dan stategis guna mengungkap delik penyertaan yang memang cukup sulit dalam pembuktiannya sehingga bisa ditentukan siapa yang jadi pelaku (pleger), siapa yang menyuruh (doenpleger), turut serta (medepleger), dan penganjur (uitloker) termasuk memastikan adanya kehendak dalam kesengajaan ganda (double opzet) dan permufakatan jahat (dolus premeditatus).

"Jadi, peranan saksi mahkota dalam mengungkap tindak pidana demikian diperlukan," papar Ketua Umum PEDPHI ini.

Abdul Chair menyatakan jika selama ini ada kecenderungan tindakan penahanan sangat subjektif dan berpotensi untuk diselewengkan. Dalam RUU KUHAP baru terdapat parameter yang jelas. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 93 Ayat (5), yakni dengan melihat kondisi-kondisi tertentu seperti: mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan; tidak bekerjasama dalam pemeriksaan; menghambat proses pemeriksaan; dan mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.

"Maka RUU KUHAP ini sengaja dirancang guna memastikan bekerjanya hukum pidana materil yang berkepastian hukum, berkeadilan dan mampu menghadirkan kemanfaatan. Jadi, peranan dari hukum pada ujungnya adalah kemanfaatan bagi kepentingan hukum itu sendiri. Dalam kaitan ini, RUU KUHAP telah mengakomodir kepentingan hukum dimaksud, utamanya bagi kepentingan hukum individu dalam hal penyelesaian perkara dengan jalan pemulihan guna perdamaian," tandasnya.

Penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice) juga diatur dalam RUU KUHAP baru ini. Jika selama ini restorative justice hanya dilakukan saat penyidikan, maka kini pengaturan keadilan restoratif tak lagi diatur secara parsial dalam peraturan masing-masing lembaga penegak hukum di setiap jenjang peradilan pidana.

Kehadiran penyelesaian perkara dengan adanya pemulihan jadi dasar keberlakuan keadilan restoratif sejalan dengan prinsip ultimum remedium. Penggunaan sanksi pidana seharusnya jadi ?langkah terakhir? (last resort)." tegasnya.

"Dengan adanya perdamaian melalui keadilan restoratif dalam KUHAP yang baru, maka perdamaian tersebut menghilangkan kesalahan sebagai unsur subjektif. Perbuatan memang ada, namun dengan adanya perdamaian melalui keadilan restoratif, pelaku tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana," tambahnya.

Abdul Chair juga mempertanyakan soal usulan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) untuk menggantikan praperadilan.

Keberadaan HPP dalam sistem peradilan pidana terpadu patut dipertanyakan karena justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai contoh, untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan status tersangka dan tindakan penyidik seperti penahanan, penyitaan dan lain sebagainya, jika harus ditentukan oleh HPP, maka itu bertentangan dengan prinsip diferensiasi fungsional dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan.

Di sisi lain, paradigma pemenuhan unsur-unsur delik oleh penyidik adalah berbeda dengan paradigma pembuktian yang dilakukan oleh hakim saat proses persidangan. Oleh karena itu, keberadaan HPP dalam sistem peradilan pidana terpadu bertentangan dengan aksiologi hukum yang kita anut, yakni ?kepastian hukum yang adil?.

Kehadiran HPP dengan kewenangan tersebut adalah memberikan kewenangan yang tidak proporsional. Padahal, masing-masing instansi dalam struktur hukum telah dibedakan dan termasuk masing-masingnya memiliki fungsi dan kewenangan tersendiri.

Prinsip diferensiasi fungsional pada dasarnya adalah membedakan dan bukan mengkompromikan, apalagi salah satunya (in casu HPP) dapat menegasikan fungsi dan kewenangan lembaga lain (in casu penyidik).

Secara teknis memasukkan HPP dalam RUU KUHAP sebagaimana dimaksudkan tidak dapat diaplikasikan. Selain usulan dimaksud hanyalah memindahkan masalah, bahkan akan menimbulkan masalah baru.

"Dalam penilaian status tersangka dan tindakan penahanan, bukanlah persoalan siapa yang paling berhak menentukan, akan tetapi kejelasan dan pengetatan persyaratan jadi hal utama. Jadi bukan dilihat siapa aktor penegak hukumnya, akan tetapi bagaimana sistem dan mekanisme pada institusi penegak hukum masing-masing," paparnya.

Doa menyebut jika HPP masuk ke hulu penegakan hukum dengan wewenang menilai atas fungsi dan kewenangan penyidikan tersebut, maka seakan ?menyamakan sesuatu yang berbeda?.

Tindakan penyamaan terhadap sesuatu yang berbeda adalah tidak adil dan sekaligus tidak benar. Perlu ditekankan, bahwa pembaharuan hukum yang tidak sejalan dengan asas/prinsip hukum akan melahirkan konflik norma (antinomy) yang dampaknya jauh lebih besar daripada penerapan hukum akibat adanya pemahaman teks hukum yang multitafsir.

"Kemudharatan yang terjadi juga lebih besar ketimbang kemashlahatan yang ingin diperoleh, jika HPP diterima dalam RUU KUHAP. Oleh karena itu, hendaknya kita mencermati dalil dalam kaidah fiqih, ?dar?ul mafasid muqaddamun `ala jalbil mashalih?, bahwa mencegah mudharat lebih baik daripada mendapatkan mashlahat," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Kementerian Hukum tengah menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) atas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk dibahas bersama DPR kelak.

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum akan meminta masukan dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Polri dalam penyusunan DIM revisi KUHAP.

"Kami lagi menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)-nya dulu. Jadi DIM-nya lagi, itu di Kementerian Hukum. Kami akan melakukan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, kemudian Mensesneg, kemudian Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk meminta masukan dalam rangka penyusunan," kata Supratman di kantornya, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman memastikan, revisi KUHAP tak akan mengubah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Kejaksaan dan Polri.

"Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan, dan juga Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir enggak ada," kata politikus Partai Gerindra tersebut

Menurut Supratman, revisi KUHAP akan mengatur soal perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pelanggar hukum, termasuk mekanisme restorative justice.

"Kalau saya lihat ya, dari aturan yang, draft yang dari DPR terkait KUHAP, itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan. Dalam hal ini adalah tersangka. Ini menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia yang lebih banyak," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR belum memulai secara resmi pembahasan revisi KUHAP karena DPR masih melakukan reses.

Puan menyebutkan, DPR juga belum menunjuk dan menetapkan alat kelengkapan dewan yang bakal membahas revisi KUHAP bersama pemerintah.

“Ya sekarang belum ada. Kami baru akan masuk dalam sidang yang akan datang nanti 17 April. Jadi sidangnya belum mulai, belum masuk masa sidang, semuanya masih dalam rangka libur, Lebaran, dan masa reses,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).

“Dan sampai saat ini kita belum melakukan apapun terkait dengan Revisi Undang-Undang KUHAP,” imbuh dia.

Politikus PDI Perjuangan ini juga memastikan, pertemuan antara Komisi III DPR dan sejumlah pihak terkait RUU KUHAP tak berarti proses revisi sudah berjalan.

Puan mengeklaim, pertemuan itu adalah bagian dari upaya DPR dalam menghimpun aspirasi publik.

“Kalaupun ada pertemuan itu dalam rangka untuk menerima masukan dari masyarakat. Jadi di Komisi III ataupun di AKD yang lain belum ada tindak lanjut dari apapun untuk merevisi hal tersebut,” kata dia.

Sementara itu, pimpinan DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) soal RUU KUHAP, tetapi belum menunjuk AKD yang akan membahas revisi UU tersebut.

Puan menyampaikan bahwa AKD yang ditugaskan membahas RUU KUHAP bakal diputuskan pada masa sidang berikutnya karena DPR RI memasuki masa reses mulai 26 Maret 2025 hingga 16 April 2025.

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut pihaknya masih menyusun daftar inventaris masalah (DIM) terkait revisi KUHAP. Supratman mengatakan akan melakukan rapat dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, hingga kepolisian membahas DIM tersebut.

"Kami lagi akan melakukan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, kemudian Mensesneg, kemudian Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk meminta masukkan dalam rangka penyusunan," kata Supratman di kantor Kemenkum, Selasa (15/4/2025).

Supratman menyebut revisi tersebut tidak mengubah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Kejaksaan dan Polri. "Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan dan juga Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir nggak ada," sebutnya.

Dia menjelaskan, dalam revisi itu, banyak diatur soal perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pelanggar hukum. Termasuk soal mekanisme restorative justice.

"Kalau saya lihat ya, dari aturan yang, draf yang dari DPR terkait KUHAP, itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan. Dalam hal ini adalah tersangka. Ini menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia yang lebih banyak," sebutnya.

Simak juga Video 'DPR Terima Surpres Penunjukan Wakil Pemerintah di RUU KUHAP':

(ial/ygs)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Kementerian Hukum tengah menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) atas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk dibahas bersama DPR kelak.

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum akan meminta masukan dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Polri dalam penyusunan DIM revisi KUHAP.

"Kami lagi menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)-nya dulu. Jadi DIM-nya lagi, itu di Kementerian Hukum. Kami akan melakukan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, kemudian Mensesneg, kemudian Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk meminta masukan dalam rangka penyusunan," kata Supratman di kantornya, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman memastikan, revisi KUHAP tak akan mengubah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Kejaksaan dan Polri.

"Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan, dan juga Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir enggak ada," kata politikus Partai Gerindra tersebut

Menurut Supratman, revisi KUHAP akan mengatur soal perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pelanggar hukum, termasuk mekanisme restorative justice.

"Kalau saya lihat ya, dari aturan yang, draft yang dari DPR terkait KUHAP, itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan. Dalam hal ini adalah tersangka. Ini menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia yang lebih banyak," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR belum memulai secara resmi pembahasan revisi KUHAP karena DPR masih melakukan reses.

Puan menyebutkan, DPR juga belum menunjuk dan menetapkan alat kelengkapan dewan yang bakal membahas revisi KUHAP bersama pemerintah.

“Ya sekarang belum ada. Kami baru akan masuk dalam sidang yang akan datang nanti 17 April. Jadi sidangnya belum mulai, belum masuk masa sidang, semuanya masih dalam rangka libur, Lebaran, dan masa reses,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).

“Dan sampai saat ini kita belum melakukan apapun terkait dengan Revisi Undang-Undang KUHAP,” imbuh dia.

Politikus PDI Perjuangan ini juga memastikan, pertemuan antara Komisi III DPR dan sejumlah pihak terkait RUU KUHAP tak berarti proses revisi sudah berjalan.

Puan mengeklaim, pertemuan itu adalah bagian dari upaya DPR dalam menghimpun aspirasi publik.

“Kalaupun ada pertemuan itu dalam rangka untuk menerima masukan dari masyarakat. Jadi di Komisi III ataupun di AKD yang lain belum ada tindak lanjut dari apapun untuk merevisi hal tersebut,” kata dia.

Sementara itu, pimpinan DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) soal RUU KUHAP, tetapi belum menunjuk AKD yang akan membahas revisi UU tersebut.

Puan menyampaikan bahwa AKD yang ditugaskan membahas RUU KUHAP bakal diputuskan pada masa sidang berikutnya karena DPR RI memasuki masa reses mulai 26 Maret 2025 hingga 16 April 2025.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah sedang menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait dengan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Kata dia, Kementerian Hukum akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dalam melakukan pekerjaan tersebut.

"KUHAP Surpres-nya sudah, sementara kami lagi menyusun Daftar Inventarisasi Masalah-nya dulu. Itu di Kementerian Hukum, kami akan melakukan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, kemudian Mensesneg, Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk meminta masukkan dalam rangka penyusunan," ujar Supratman usai konferensi pers capaian kinerja triwulan I di Kantornya, Jakarta, Selasa (15/4).

Politikus Partai Gerindra ini menyatakan RUU KUHAP tidak mengubah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari lembaga penegak hukum.

Ia menuturkan perubahan lebih banyak terjadi seputar pemberian perlindungan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana (tersangka).

Termasuk di dalamnya akan dibahas juga mengenai keadilan restoratif atau restorative justice- pendekatan penyelesaian yang berfokus pada pemulihan bukan pembalasan.

"Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan dan juga Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir enggak ada," kata Supratman.

"Kalau saya lihat ya, dari aturan yang, draf yang dari DPR terkait KUHAP itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan dalam hal ini adalah tersangka. Ini menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia yang lebih banyak," katanya.

Sebelumnya, DPR resmi menerima Surat Presiden (Surpres) terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi KUHAP.

Penerimaan Surpres bernomor R-19/pres/03/2025 itu diumumkan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-6 penutupan masa persidangan II tahun 2024-2025.

"Pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yaitu R-19/pres/03/2025 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana," ucap Puan.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan RUU KUHAP tersebut akan menggantikan Undang-undang yang sudah berjalan selama 44 tahun.

Tak hanya itu, kata dia, RUU KUHAP juga akan menyesuaikan KUHP baru yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026 mendatang.

"Kalau hukum materielnya baru, logikanya hukum formil, hukum acaranya juga harus baru menyesuaikan nilai-nilainya," ucap Habiburokhman.

JAKARTA - Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Deding Ishak mengaku lega atau plong. Draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( RUU KUHAP ) tidak mengatur soal kewenangan masing-masing Aparat Penegak Hukum (APH).

Di UU Kejaksaan jelas disebutkan bahwa kejaksaan dapat melakukan penyidikan tindak pidana khusus, yaitu HAM berat dan korupsi. "Kekhawatiran sebelumnya adalah wajar namun sesuai penjelasan ketua Komisi III, draf terakhir KUHAP tidak mengatur kewenangan, tentu ini menjadi plong dan kita wajib mendorong sinergitas Kejaksaan dan KPK untuk bersinergi memberantas korupsi," kata Prof Deding, Minggu (6/4/2025).

Dia mengatakan, tentu sinergi antara kejaksaan dan KPK dilakukan dalam upaya mengimplementasikan komitmen dan politic will Presiden Prabowo Subianto yang demikian gemas kepada para koruptor. Bagi Prabowo, para koruptor telah membuat rakyat banyak menderita.

"Ini momentum yang baik dan kondusif untuk menjadikan penegakan hukum terhadap koruptor ini sebagai arus utama negara dan pemerintahan Presiden Prabowo jihad memerangi korupsi," tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, ulama dan umaro harus bekerja sama kemudian mulai membantu lewat upaya pencegahan lewat pendidikan anti korupsi di tingkat TK hingga perguruan tinggi lewat pendidikan agama dan budaya.

Dalam hal tindakan, Prof Deding meminta agar DPR dan pemerintah segera sahkan UU Perampasan Aset Koruptor. Sebelum hukuman mati bagi koruptor, coba dulu dengan hukuman memiskinkan koruptor dan perampasan harta aset koruptor.

Diketahui sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan bahwa draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang menyebut kewenangan jaksa hanya sebagai penyidik kasus pelanggaran HAM berat bukan hasil akhir.

Habiburokhman memberikan draf hasil akhir terkait 'penyidik tertentu' yang tidak mengatur kewenangan jaksa. "Saya melihat bahwa draf tersebut sepertinya bukan hasil yang terakhir, draf terakhir yang seharusnya terakhir tertulis penyidik tertentu misalnya penyidik KPK, penyidik kejaksaan atau penyidik OJK sebagaimana diatur dalam undang-undang," kata Habiburokhman.

Habiburokhman menegaskan dalam RUU KUHAP tidak ada mengatur kewenangan institusi dalam memeriksa dan menyelidiki kasus. Ia menekankan KUHAP akan menjadi pedoman dalam proses pidana bukan mengatur tentang kewenangan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP atau KUHAP.

"Draf RUU KUHAP juga tidak mencabut undang-undang di luar atau materiil manapun sepanjang tidak mengatur acara pidana yang diatur dalam KUHAP," ujarnya.

Habiburokhman mengatakan aturan penyidik Polri, PPNS, dan penyidik tertentu ini dibuat agar dalam pelaksanaannya masing-masing memiliki fungsi koordinasi dan pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang. "Kejaksaan dalam UU Tipikor maupun UU Kejaksaan telah memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana tertentu. Maka aturan dan kewenangan tersebut tetap berlaku," ujar Habiburokhman.

Habiburokhman mengungkapkan draf RUU KUHAP itu masih dalam penyempurnaan. Ia akan menerima masukan yang ada selama pembahasan berlangsung.