Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima akan menempuh jalur hukum buntut pengadangan dan perusakan mobil dinas Wakil Bupati (Wabup) Irfan Zubaidy oleh sejumlah mahasiswa. Kabag Prokopim Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bima, Suryadin, mengatakan insiden tersebut tergolong tindakan kriminal yang mengancam keselamatan.

"Akan ada upaya tempuh jalur hukum. Tujuannya memberikan efek jera sehingga tindakan-tindakan seperti ini tak terulang lagi," tegas Suryadin, Senin (21/4/2025).

Suryatin mengatakan Pemkab Bima prihatin dan menyayangkan peristiwa itu. Sebab, mobil dinas adalah aset negara.

"Seharusnya aset negara yang dibeli dari uang rakyat ini dijaga bersama-sama," ucap Suryadin.

Menurut Suryadin, Pemkab Bima menghormati dan menghargai kebebasan pendapat serta aspirasi yang disampaikan oleh elemen mahasiswa maupun masyarakat. Namun, dia berharap penyampaian aspirasi ditempuh dengan cara-cara dialogis, bukan anarkistis.

"Kami imbau aspirasi yang disampaikan bukan dengan cara anarkistis yang berdampak buruk dan membawa citra kurang baik bagi daerah," kata pejabat yang akrab disapa Yan itu.

Suryadin mengungkapkan Wabup Irfan saat ini dalam kondisi baik, meski mobil dinas yang ditumpanginya mengalami kerusakan.

"Wakil Bupati baik-baik saja, mobil dinasnya alami kerusakan bagian depan," ungkao Suryadin.

Suryadin mengatakan mobil dinas jenis Fortuner dengan pelat nomor merah EA 2 Y itu ditumpangi oleh Wabup Bima bersama ajudannya. Namun, saat melintas di ruas jalan negara lintas Bima-Sumbawa, tepatnya di depan kampus STKIP Taman Siswa Padolo, Kecamatan Palibelo, tiba-tiba diadang oleh sejumlah mahasiswa.

"Diadang saat Wakil Bupati dari kediamannya menuju kantor untuk dinas (bekerja)," tandas dia.

Video: Dedi Mulyadi Panggil Walkot Depok soal Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas

Video: Dedi Mulyadi Panggil Walkot Depok soal Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas

KLATEN, KOMPAS.com - Pengguna jalan tol bisa meminta ganti rugi kepada pihak pengelola, jika mengalami kerusakan kendaraan atau kecelakaan akibat kondisi jalan, seperti adanya lubang atau faktor lain.

Pemerhati masalah transportasi Budiyanto mengatakan, klaim ganti rugi harus dibarengi atau dibuktikan dengan sikap dan perilaku pengemudi yang baik dan mentaati peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Melansir dari Kompas.com, Senin (27/1/2025), menurut Budiyanto, kerusakan mobil karena jalan rusak, faktor alam seperti longsor, yang tidak diakibatkan oleh kesalahan pengendara, menjadi tanggung jawab pengelola jalan tol.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), pada Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa:

1. Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
2. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Budiyanto menambahkan, berkaitan dengan pengguna jalan tol yang merasa dirugikan karena kondisi jalan berhak menuntut ganti kerugian kepada badan usaha pengelola jalan tol. Ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Pasal 87.

instagram.com/im.jakarta_ Video mobil alami pecah ban di Tol Cipali

Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa pengguna jalan berhak menuntut ganti rugi kepada badan usaha atas kerugian yang merupakan akibat kesalahan dari badan usaha dalam pengusahaan jalan tol.

“Setiap pengguna jalan tol yang merasa dirugikan oleh kondisi jalan rusak, atau adanya longsor di pinggir jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, tidak diakibatkan oleh antar pengendara, menjadi tanggung jawab pengelola jalan tol,” ucap Budiyanto.

Selain itu, menurut Budiyanto, perlu membangun keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, baik pengguna maupun badan pengelola jalan tol untuk meningkatkan pelayanan, dan kualitas tanggung jawab dalam menciptakan Kamseltibcar Lantas yang dinamis dan kondusif, terutama di jalan tol.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Raja Faisal Manganju Sitorus, mendapati alat body scanner dan X-Ray Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang tidak berfungsi. Pihak Kanwil Kemkumham Jateng berjanji menjadikan perbaikan alat itu sebagai prioritas pada Januari 2025.

Raja menyayangkan alat pemindai itu tidak berfungsi. Hal ini karena menurutnya kondisi ini rawan jika ada penyelundupan barang terlarang hingga narkoba ke dalam Lapas. Ia berharap filter pertama di lapas itu segera diperbaiki.

"Saya sangat menyayangkan tidak berfungsinya mesin body scanner dan X-Ray, ini bisa memungkinkan barang terlarang, seperti narkoba, senjata tajam itu bisa diselundupkan di lapas," kata Raja dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (19/12/2024).

"Jadi saya minta segera diperbaiki, kalau bisa diperbaiki. Kalau tidak bisa, segera ajukan mesin yang baru," imbuhnya.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jateng, Kadiyono, mengatakan segera menindaklanjuti hal tersebut. Perbaikan alat tersebut akan menjadi prioritas.

"Mudah-mudahan segera diperbaiki dan berfungsi, sehingga nantinya bisa dijalankan lebih baik lagi. Tadi kami langsung menelepon PPL di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, awal tahun 2025 itu nanti masuk prioritas untuk perbaikan," kata Kadiyono.

Dalam kegiatan hari ini, Fajar meninjau sejumlah fasilitas lain di sana, seperti dapur, blok hunian, sarana asimilasi dan edukasi (SAE). Selain itu ada juga konsultasi hukum gratis bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang berkolaborasi dengan kantor hukum Abdurrahman & Co.

"Tujuan kami memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum sehingga masyarakat dapat hidup dengan kesadaran hukum yang lebih tinggi," kata pimpinan Abdurrahman &Co, Alif Abdurrahman.

Video: Truk Trailer Ringsek Tergencet Besi 52 Ton di Pantura Rembang

Video: Truk Trailer Ringsek Tergencet Besi 52 Ton di Pantura Rembang

Anggota komisi XIII FPKB DPR RI Prana Putra Sohe menyoroti kondisi alat metal detector dan X-Ray di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) di Sumatera Selatan yang kondisinya banyak rusak. Hal ini diungkapkannya usai melakukan kunjungan kerja (kunker) di lapas Sumsel.

"Saya kemarin menyoroti bahwa pertama, hampir setiap semua lapas ternyata tidak hanya Lubuklinggau dan Muara Beliti, itu alat detektor dan metal detector-nya rusak," katanya saat ditemui detikSumbagsel, Jumat (13/12/2024).

Prana mengatakan jika vendor yang mengurus alat detektor di seluruh lapas Indonesia sama dengan yang di Sumatera Selatan, maka diperkirakan hampir seluruh mesin detektor di seluruh lapas yang ada di Indonesia rusak.

"Kunjungan saya tidak hanya di Lubuklinggau dan Musi Rawas, tapi di semua lapas Sumsel dan kemungkinan se-Indonesia. Jadi se-Indonesia alat elektronik atau alat metal detector dan X-Ray daripada lapas itu saya pikir hampir seluruh Indonesia saya tidak tahu, tapi kalau Sumatera Selatan jelas (rusak). Tapi kalau vendornya sama, artinya se-Indonesia itu rusak," ungkapnya.

Karena hal tersebut, ia berharap kepada kementerian agar kondisi miris ini segera dicarikan penyelesaiannya agar masalah penyelundupan barang ilegal ke dalam lapas bisa segera diatasi.

"Cuma itu tadi sangat miris, kita ingin melakukan pengamanan berkaitan dengan narkoba dan handphone di dalam lapas, tapi alat X-Ray dan metal detector-nya rusak. Maka dengan itu kita minta itu segera mungkin dibenahi," ujarnya.

Prana menambahkan permasalahan alat detektor ini juga termasuk 13 program prioritas sehingga meminta Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan) untuk segera membenahi permasalahan ini.

"Memang kita sangat berharap banyak terhadap kehadiran Kementerian Imipas. Kita harapkan yang menjadi keluhan-keluhan selama ini akan menjadi pemecahannya nanti ke depan di kementerian yang baru ini," tuturnya.

Video: Polisi Bongkar Kafe Tempat Pesta Narkoba di Musi Rawas, 13 Orang Diamankan

Video: Polisi Bongkar Kafe Tempat Pesta Narkoba di Musi Rawas, 13 Orang Diamankan

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni akan menggunakan hukum adat untuk memberikan sanksi bagi para pelaku perusakan hutan. Menurutnya, hukuman penjara tidak memberikan efek jera terhadap pelaku perusakan hutan.

"Masing-masing desa pasti punya aturan adat yang dapat mengatur masyarakat yang ada di wilayah tersebut, apa saja yang boleh dilakukan dan tidak," kata Raja Juli di Samsara Living Museum, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Karangasem, Bali, Jumat (6/12/2024).

Raja Juli mengatakan aturan adat berbeda dengan hukum legal formal dari negara. Sebab, masing-masing aturan adat berangkat dari kesepakatan warga yang ada di wilayah masing-masing. Sehingga, sanksi bagi pelanggar aturan itu juga berbeda-beda.

"Jadi jika ada masyarakat yang melakukan perusakan hutan, maka akan mendapat sanksi sosial. Saya rasa hal tersebut sangat efektif karena masyarakat biasanya sangat patuh dengan aturan adat," imbuh politikus PSI itu.

Raja Juli meyakini masyarakat akan lebih patuh untuk menjaga hutan dan lingkungan jika diatur menggunakan hukum adat. Dengan begitu, dia melanjutkan, upaya untuk mencapai FOLU Net Sink 2030 lebih mudah dicapai.

Untuk diketahui, FOLU Net Sink 2030 merupakan kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan. Target dari kondisi tersebut adalah menjadikan tingkat serapan lebih tinggi dari tingkat emisi pada 2030.

Video: Raja Juli Nilai Transformasi Digital Jadi Kunci Penataan Kawasan Sawit

Video: Raja Juli Nilai Transformasi Digital Jadi Kunci Penataan Kawasan Sawit

KOMPAS.com - Paspor merupakan dokumen penting yang menjadi syarat untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.

Oleh karena itu, paspor perlu dijaga dan dirawat dengan baik. Namun, ada kalanya paspor tidak sengaja lecet saat melalui proses imigrasi.

Hal ini seperti yang dialami oleh salah satu pengguna Thread @din***. Melalui unggahannya, Senin (18/11/2204), dia membagikan foto halaman paspor yang tampak berlubang kecil akibat bekas dari penjepit kertas.

"Ini termasuk kategori paspor rusak ngga ya? Harus diganti atau aman saja kalau dibawa pergi. Bekas penjepit kertas untuk berkas buat visa kemarin," tulis pengunggah.

Sebagian warganet berpendapat, kondisi tersebut tidak dikategorikan rusak. Namun, ada juga yang mengatakan paspor tersebut perlu diganti.

Lantas, apakah halaman paspor yang berlubang harus diganti?

Halaman paspor berlubang kecil

Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh mengatakan, selama bekas dari penjepit kertas tersebut tidak melubangi kertas, paspor tidak perlu diganti dan dapat digunakan seperti biasa.

Sebaliknya, apabila halaman sampai berlubang, paspor termasuk ke dalam kategori rusak dan perlu diganti.

"Asalkan tidak mengubah bentuk maka tidak dikategorikan rusak. (Halaman berlubang) bentuknya berubah," jelasnya, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/11/2024).

Achmad menerangkan, paspor dikatakan rusak ketika kondisinya membuat tulisan pada halaman tidak terbaca dan memeberikan kesan tidak layak sebagai dokumen resmi.

Sebagai contoh, paspor yang terkena air dan menimbulkan bercak rembesan air hingga tinta pada halaman paspor luntur, sehingga harus diganti.

Selain itu, dikutip dari laman SIPPN Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Menpan RB), ciri-ciri paspor rusak, antara lain:

• Halaman sobek, terlipat atau berlubang

Kerusakan fisik pada halaman paspor seperti yang disebutkan dapat membuat paspor menjadi tidak valid.

• Foto tidak jelas atau tidak sesuai

Foto pada paspor harus jelas dan sama dengan wajah pemilik. Foto yang buram, tidak fokus atau tidak sesuai dengan penampilan terkini dapat menghambat pemeriksaan imigrasi.

• Informasi tidak terbaca

Data dan informasi pada halaman biodata harus terbaca dengan jelas. Jika tulisan buram, pudar atau hilang, paspor dianggap tidak valid.

• Tanda tangan tidak sesuai

Tanda tangan pada paspor harus identik dengan tanda tangan di dokumen resmi lainnya. Apabila berbeda, akan menimbulkan kecurigaan dan mengakibatkan penolakan paspor.

• Papor basah atau terbakar

Paspor yang basah atau terbakar dapat menyebabkan kerusakan pada data maupun fisiknya. Paspor dengan kondisi ini kemungkinan besar tidak akan diterima di negara tujuan.

Denda paspor rusak

Achmad mengimbau untuk selalu menjaga dan merawat paspor agar tidak rusak. Sebab, Imigrasi akan mengenakan denda sebesar Rp 500.000 untuk paspor yang rusak.

Denda ini wajib dilunasi saat mengurus pembuatan paspor baru.

Pengenaan denda paspor rusak telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Namun, ada pengecualian denda apabila paspor rusak karena keadaan kahar (force majure), seperti:

• Banjir
• Gempa bumi
• Kebakaran
• Huru-hara
• Bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh instansi berwenang.

Ada kalanya, paspor rusak karena kejadian tidak terduga, seperti ketumpahan air. Untuk itu, Achmad menyarankan agar paspor diberi perlindung anti air, sehingga lebih terjamin keamanannya.

KOMPAS.com - Paspor merupakan dokumen penting yang menjadi syarat untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.

Oleh karena itu, paspor perlu dijaga dan dirawat dengan baik. Namun, ada kalanya paspor tidak sengaja lecet saat melalui proses imigrasi.

Hal ini seperti yang dialami oleh salah satu pengguna Thread @din***. Melalui unggahannya, Senin (18/11/2204), dia membagikan foto halaman paspor yang tampak berlubang kecil akibat bekas dari penjepit kertas.

"Ini termasuk kategori paspor rusak ngga ya? Harus diganti atau aman saja kalau dibawa pergi. Bekas penjepit kertas untuk berkas buat visa kemarin," tulis pengunggah.

Sebagian warganet berpendapat, kondisi tersebut tidak dikategorikan rusak. Namun, ada juga yang mengatakan paspor tersebut perlu diganti.

Lantas, apakah halaman paspor yang berlubang harus diganti?

Halaman paspor berlubang kecil

Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh mengatakan, selama bekas dari penjepit kertas tersebut tidak melubangi kertas, paspor tidak perlu diganti dan dapat digunakan seperti biasa.

Sebaliknya, apabila halaman sampai berlubang, paspor termasuk ke dalam kategori rusak dan perlu diganti.

"Asalkan tidak mengubah bentuk maka tidak dikategorikan rusak. (Halaman berlubang) bentuknya berubah," jelasnya, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/11/2024).

Achmad menerangkan, paspor dikatakan rusak ketika kondisinya membuat tulisan pada halaman tidak terbaca dan memeberikan kesan tidak layak sebagai dokumen resmi.

Sebagai contoh, paspor yang terkena air dan menimbulkan bercak rembesan air hingga tinta pada halaman paspor luntur, sehingga harus diganti.

Selain itu, dikutip dari laman SIPPN Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Menpan RB), ciri-ciri paspor rusak, antara lain:

• Halaman sobek, terlipat atau berlubang

Kerusakan fisik pada halaman paspor seperti yang disebutkan dapat membuat paspor menjadi tidak valid.

• Foto tidak jelas atau tidak sesuai

Foto pada paspor harus jelas dan sama dengan wajah pemilik. Foto yang buram, tidak fokus atau tidak sesuai dengan penampilan terkini dapat menghambat pemeriksaan imigrasi.

• Informasi tidak terbaca

Data dan informasi pada halaman biodata harus terbaca dengan jelas. Jika tulisan buram, pudar atau hilang, paspor dianggap tidak valid.