SURABAYA - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur memberikan Remisi Khusus (RK) Waisak kepada 24 orang narapidana beragama Buddha yang tersebar di berbagai Lapas dan Rutan se-Jawa Timur (Jatim)

Remisi ini diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor: PAS-708.PK.05.04, PAS-709.PK.05.04, dan PAS-710.PK.05.04 Tahun 2025. Seluruh narapidana penerima remisi mendapatkan Remisi Khusus I (RK I), yaitu pengurangan masa pidana sebagian. Tidak terdapat narapidana yang memperoleh Remisi Khusus II (RK II) atau langsung bebas pada momen Waisak tahun ini.

"Remisi ini adalah bentuk penghormatan negara terhadap hak beragama narapidana, serta apresiasi atas perilaku baik dan kesungguhan mereka dalam menjalani pembinaan," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jatim, Kadiyono, Senin (12/5/2025).

Para penerima remisi tersebar di sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan, antara lain, Lapas Kelas I Surabaya (5 orang), Lapas Kelas I Malang (4 orang), Rutan Kelas I Surabaya (3 orang), Lapas Perempuan Kelas IIA Malang (3 orang), Lapas Banyuwangi (3 orang) Lapas Pemuda Madiun (2 orang) dan beberapa UPT lainnya masing-masing 1 orang

Remisi Keagamaan diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif, seperti berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin. ?Pemberian remisi ini juga mencerminkan komitmen kami dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif dan sistem pemasyarakatan yang humanis,? tambah Kadiyono.

Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Keagamaan merupakan salah satu hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Remisi ini rutin diberikan dalam peringatan hari besar keagamaan seperti Idulfitri, Natal, Nyepi, dan Waisak.

Lampung Utara -

Pihak Rutan Kotabumi, Lampung Utara angkat bicara ihwal tertangkapnya 3 narapidana yang melakukan pemerasan dan penipuan terhadap seorang wanita. Pihak rutan mengakui adanya kelalaian sehingga narapidana bisa memiliki handphone.

Kepala Rutan Kotabumi, Budi mengatakan handphone yang dimiliki para pelaku adalah ilegal.

"Iya, itu saya akui kita kecolongan benar, saya sudah berupa maksimal, setiap hari saya kontrol pagi, siang, malam," katanya, Rabu (30/4/2025).

Ke depan, kata Budi, pihaknya akan secara rutin akan melakukan razia dan memperketat pengawasan terhadap para pengunjung.

"Kita sudah amankan semuanya, barang bukti dan pelaku kini ditangani oleh Polda dan kita terus mensosialisasikan kondisi Lapas kita ini tidak ada toleransi adanya handphone di dalam," ungkapnya.

"Kita sudah melakukan razia rutin mengupayakan pemberantasan peredaran handphone maupun narkoba di dalam, kita berupaya untuk bisa melakukan tindakan itu dengan kegiatan-kegiatan razia secara rutin. Bahkan saya memerintah petugas jaga untuk melakukan tindakan penggeledahan," lanjut Budi.

Secara tegas, dia juga menyampaikan ke depannya akan mengawasi juga anggotanya untuk mengantisipasi adanya oknum-oknum yang nakal dalam membantu para narapidana memiliki handphone.

"Kalau ada pelanggaran-pelanggaran kita tindak sesuai prosedur, termasuk keterlibatan oknum kita tindak," tandas Budi.

Sebelumnya, tiga narapidana Rutan Kotabumi, Lampung Utara diamankan Polda Lampung. Ketiganya melakukan penipuan dan pemerasan yang membuat korban mengalami kerugian sebesar Rp 150 juta.

Ketiga narapidana tersebut yakni Armal Adi Putra, Elwani dan Fernanda. Direktur Ditreskrimsus Polda Lampung, Kombes Dery Agung Wijaya mengatakan ketiganya diamankan tim Subdit V Cybercrime setelah korban melapor.

"Ketiganya yakni A, E dan F ini merupakan narapidana yang ada di Lampung. Ketiganya melakukan pemerasan dan penipuan terhadap korban dengan kerugian mencapai Rp 150 juta," katanya, Rabu (30/4/2025).

Pemeriksaan dan penipuan ini, kata Dery, dilakukan berawal dari salah satu pelaku mengajak korban berkenalan melalui media sosial.

"Awalnya tersangka E berkenalan dengan korban melalui media sosial, kemudian berlanjut bertukar nomor handphone dan terus berkomunikasi. E ini mengaku sebagai anggota polisi," jelasnya.

"Komunikasi intens ini berujung terjadinya pemberian data konteks seksual disertai ancam pelaku untuk disebarluaskan," lanjut Dery.

(dai/dai)

Buru Selatan -

Informasi dalam artikel ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Bagi Anda yang merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan ke pihak-pihak yang dapat membantu, seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental.

Pria berinisial EH (50) ditemukan tewas tergantung di Rumah Tahanan (Rutan) Polsek Namrole di Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Tahanan kasus pencabulan terhadap dua cucunya itu diduga nekat mengakhiri hidupnya karena malu.

"Pria 50 tahun ini diduga mengakhiri hidupnya sendiri karena malu atas perbuatannya kepada kedua cucu sendiri," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Areis Aminulla dalam keterangannya, Senin (21/4/2024).

Tersangka ditemukan tewas tergantung di kamar mandi Rutan Polsek Namrole, Kecamatan Kota Namrole, Minggu (20/4). Tersangka EH awalnya ditemukan oleh seorang tahanan inisial HK.

"Saksi HK melihat EH dalam kondisi (tewas) tergantung di kamar mandi dengan posisi menghadap ke tembok," jelasnya.

Saksi HK kemudian memanggil tahanan lain yang bersebelahan bilik. Tahanan lalu memanggil piket jaga.

"Setelah melihat kondisi korban, kemudian para tahanan memberitahukan kepada piket jaga Briptu Saptar Buton," jelasnya.

Areis menuturkan personel piket jaga tahanan dan piket jaga Polsek Namrole kemudian membuka ruang tahanan. Pihaknya lalu melakukan pengecekan langsung.

"Usai melakukan pengecekan langsung terhadap EH. Tak lama kemudian tim identifikasi Polres Buru Selatan melakukan oleh tempat kejadian perkara (TKP)," bebernya.

Areis menjelaskan, EH ditahan sejak 4 April 2024 atas kasus pencabulan dua cucunya. Jasad EH telah dievakuasi dari tahanan.

"Diduga kuat korban merasa tertekan dan malu atas perbuatannya yang melakukan kekerasan seksual terhadap dua orang cucunya," imbuhnya.

(sar/asm)

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Permasyarakatan Provinsi Riau membebastugaskan Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Kelas I Pekanbaru atau Sialang Bungkuk serta kepala pengamanan rutan (KPR) terkait video dugaan narapidana dugem dan pesta narkoba di dalam sel tahanan.

Kepala Kanwil Ditjen PAS Riau, Maizar di Pekanbaru, Kamis mengatakan yang bersangkutan dibebastugaskan untuk diperiksa. Selanjutnya pelaksana harian (Plh) yang ditunjuk menggantikan yakni Kepala Bidang Pengamanan Kanwil Kemenkumham Riau, Nimrot Sihotang.

"Kami sudah tarik sementara kepala rutan dan KPR-nya untuk diperiksa lebih lanjut di kantor wilayah," katanya.

Ia mengatakan pihaknya juga telah melakukan razia ke sejumlah sel sebagai tindak lanjut dari peristiwa yang diduga terjadi pada Senin malam (14/4) tersebut. Narapidana yang terbukti bersalah akan diberi sanksi tegas mulai dari tidak mendapat remisi hingga pidana tambahan.

"Petugas pun akan diberi sanksi sesuai ketentuan jika terbukti terlibat," tegas Maizar.

Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan sejumlah pria diduga tahanan asyik dugem diiringi musik keras viral di media sosial dan diduga terjadi di Rutan Kelas I Pekanbaru.

Dalam video berdurasi singkat itu, terlihat beberapa orang berjoget sambil berdiri maupun duduk. Itu dengan latar suara musik keras dan beberapa botol minuman di depan mereka.

Tampak pula sebuah botol bekas yang dipasangi sedotan berwarna putih, menyerupai bong atau alat hisap sabu. Ada juga seorang pria yang duduk di sudut ruangan sambil memegang handphone di telinganya.

Sebanyak 14 narapidana telah diperiksa terkait video tersebut, sementara penyelidikan masih terus berlanjut.

JAKARTA - Kepala Rutan (Karutan) Sialang Bungkuk Pekanbaru diganti. Hal ini buntut dari viralnya video dugem dan dugaan pesta narkoba dan minuman keras para tahanan di dalam sel.

Terkait pencopotan Kepala Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau Maizar tidak menyangkal. Saat ini jabatan yang sebelumnya dipegang Bastian Manalu dipegang sementara oleh Kanwil Riau.

"Penggantinya Nimrot Sihotang, Kabid Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau," kata Maizar Rabu (16/4/2025).

Maizar memerintahkan seluruh Lapas dan Rutan di Riau dirazia. Selain dengan intelnya, Kakanwil minta razia dilakukan dengan instansi lain.

"Memerintahkan kepada seluruh kepala Lapas dan Rutan se Riau untuk melakukan razia gabungan dengan berkoordinasi dengan TNI dan kepolisian setempat,"tukasnya.

Seperti diketahui, salah satu sel tahanan di Pekanbaru dijadikan tempat dugem para tahanan. Mereka larut dalam dentuman musik keras sambal bergoyang. Para tahanan juga ada yang memegang smartphone, menghisap rokok elektrik dan teleponan.

Terlihat juga ada benda mirip seperti bong (ala hisap sabu) dan botol minuman. Aksi dugem para tahanan viral di media sosial.

SEMARANG, iNews.id – Polda Jawa Tengah masih menyelidiki kasus dugaan jual beli fasilitas mewah di rumah tahanan (Rutan). Kasus itu mencuat setelah video seorang tahanan membongkar dugaan praktik jual beli fasilitas selama menghuni di sel rutan diunggah hingga viral di media sosial. 

Video yang diunggah akun X @masbro ini telah mendapat lebih dari 3.000 ribu like dan ratusan komentar. Dalam narasinya disebutkan bahwa para tahanan dikenai biaya untuk berbagai hal mulai dari uang kamar sebesar Rp1 juta, sewa handphone per jam hingga ratusan ribu rupiah dan biaya keluar sel tahanan untuk sekedar mencari angin.

Video tersebut juga menampilkan kesaksian seorang tahanan yang menyebut sejak pertama ditahan pada Agustus 2024 lalu, dirinya sudah harus membayar sejumlah uang kepada oknum petugas untuk mendapatkan fasilitas tertentu. 

Tahanan itu juga masih mengeluarkan uang pungutan liar lainnya yang terjadi di dalam rumah tahanan. Ada pula layanan bukaan blok atau membuka akses ke kamar tertentu saat apel dengan tarif Rp2 juta rupiah.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto ketika dikonfirmasi terkait hal itu tidak membantahnya. “Namun, untuk kebenaran informasi yang disampaikan oleh salah seorang narapidana tersebut sedang diselidiki lebih lanjut,” katanya, Minggu (13/4/2025).

Dia mengatakan, penyelidikan dilakukan oleh petugas Divisi Propam Polda Jawa Tengah. Jika ditemukan dugaan pelanggaran oleh oknum anggota, tidak segan-segan untuk memberi sanksi tegas

Editor: Kastolani Marzuki

SEMARANG, iNews.id – Video seorang tahananPolda Jawa Tengah membongkar dugaan praktik jual beli fasilitas selama menghuni di sel rumah tahanan (rutan) viral di media sosial. Terkait kasus tersebut, Polda Jawa Tengah masih menyelidiki lebih lanjut. 

Video yang diunggah akun X @masbro ini telah mendapat lebih dari 3.000 ribu like dan ratusan komentar. Dalam narasinya disebutkan bahwa para tahanan dikenai biaya untuk berbagai hal mulai dari uang kamar sebesar Rp1 juta, sewa handphone per jam hingga ratusan ribu rupiah dan biaya keluar sel tahanan untuk sekedar mencari angin.

Video tersebut juga menampilkan kesaksian seorang tahanan yang menyebut sejak pertama ditahan pada Agustus 2024 lalu, dirinya sudah harus membayar sejumlah uang kepada oknum petugas untuk mendapatkan fasilitas tertentu. 

Tahanan itu juga masih mengeluarkan uang pungutan liar lainnya yang terjadi di dalam rumah tahanan. Ada pula layanan bukaan blok atau membuka akses ke kamar tertentu saat apel dengan tarif Rp2 juta rupiah.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto ketika dikonfirmasi terkait hal itu tidak membantahnya. “Namun, untuk kebenaran informasi yang disampaikan oleh salah seorang narapidana tersebut sedang diselidiki lebih lanjut,” katanya, Minggu (13/4/2025).

Dia mengatakan, penyelidikan dilakukan oleh petugas Divisi Propam Polda Jawa Tengah. Jika ditemukan dugaan pelanggaran oleh oknum anggota, tidak segan-segan untuk memberi sanksi tegas.

Editor: Kastolani Marzuki

Makassar (ANTARA) - Pengelola UPT Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar menerapkan program bertajuk 'Menggali Potensi Kognitif Warga Binaan dalam Menghafal Al Quran melalui Metode One Day One Ayat' yang bertujuan mencetak tahfidz dari warga binaan pemasyarakatan.

"Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi mereka. Setidaknya, setelah keluar nanti ada perubahan dalam diri mereka, dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu," tutur Kepala Rutan Kelas I Makassar Jayadikusumah, di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.

Program ini berjalan atas kerja sama mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar (UNM) yang dirancang untuk menggali potensi kognitif warga binaan, memanfaatkan daya ingat dan daya pikir mereka dalam menghafal Alquran.

Dalam program ini, sebanyak 20 warga binaan yang merupakan pengurus Masjid Nurul Iman Rutan Kelas I Makassar dilibatkan secara langsung. Mereka, kata Jayadi, juga berperan sebagai pengajar Dirosa bagi warga binaan lain pada setiap blok yang belum bisa membaca dan menulis Al Quran.

"Insya Allah, kegiatan ini berkelanjutan, karena mahasiswa magang dari Fakultas Psikologi UNM akan berada di sini selama enam bulan. Kami akan terus merekrut warga binaan lain untuk ikut serta," ujar dia.

Jayadi berharap, program tersebut mampu membawa dampak positif dan menjadi bekal berharga bagi warga binaan ketika bebas nanti karena telah memiliki keterampilan serta menjalankan siar agama.

Selain One Day One ayat atau satu hari satu ayat, warga binaan sudah lebih dulu mengikuti program Pendidikan Al Quran Orang Dewasa atau Dirosa. Khusus Ramadhan, Rutan Kelas I Makassar juga mengadakan berbagai kegiatan seperti pesantren kilat, kajian Ramadan, tadarus, dan Dirosa.

Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan Rutan Makassar Abd Jalil menambahkan, bahkan setiap pelaksanaan shalat tarawih berjamaah, beberapa warga binaan bertindak sebagai imam saat tidak ada ustaz yang datang,

"Untuk program tahfidz one day one ayat ini rutin dilakukan setiap hari jelang berbuka puasa," papanrya menuturkan .

Salah satu perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi UNM Nur Lathifah Dzakiyyah Aqilah, mengemukakan, metode yang digunakan dalam program hafalan Al Quran ada dua trik utama diterapkan, yakni melalui suara dan penglihatan.

"Warga binaan diperdengarkan ayat terakhir Surah Al-Baqarah, diputar sebanyak tiga kali. Selanjutnya, ayat tersebut ditulis di atas kertas dan dibaca berulang sebanyak 10-20 kali. Dari situ, kami bisa mengidentifikasi apakah mereka lebih mudah menghafal lewat pendengaran atau penglihatan," katanya menjelaskan.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Makassar (ANTARA) - Pengelola UPT Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar menerapkan program bertajuk 'Menggali Potensi Kognitif Warga Binaan dalam Menghafal Al Quran melalui Metode One Day One Ayat' yang bertujuan mencetak tahfidz dari warga binaan pemasyarakatan.

"Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi mereka. Setidaknya, setelah keluar nanti ada perubahan dalam diri mereka, dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu," tutur Kepala Rutan Kelas I Makassar Jayadikusumah, di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.

Program ini berjalan atas kerja sama mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar (UNM) yang dirancang untuk menggali potensi kognitif warga binaan, memanfaatkan daya ingat dan daya pikir mereka dalam menghafal Alquran.

Dalam program ini, sebanyak 20 warga binaan yang merupakan pengurus Masjid Nurul Iman Rutan Kelas I Makassar dilibatkan secara langsung. Mereka, kata Jayadi, juga berperan sebagai pengajar Dirosa bagi warga binaan lain pada setiap blok yang belum bisa membaca dan menulis Al Quran.

"Insya Allah, kegiatan ini berkelanjutan, karena mahasiswa magang dari Fakultas Psikologi UNM akan berada di sini selama enam bulan. Kami akan terus merekrut warga binaan lain untuk ikut serta," ujar dia.

Jayadi berharap, program tersebut mampu membawa dampak positif dan menjadi bekal berharga bagi warga binaan ketika bebas nanti karena telah memiliki keterampilan serta menjalankan siar agama.

Selain One Day One ayat atau satu hari satu ayat, warga binaan sudah lebih dulu mengikuti program Pendidikan Al Quran Orang Dewasa atau Dirosa. Khusus Ramadhan, Rutan Kelas I Makassar juga mengadakan berbagai kegiatan seperti pesantren kilat, kajian Ramadan, tadarus, dan Dirosa.

Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan Rutan Makassar Abd Jalil menambahkan, bahkan setiap pelaksanaan shalat tarawih berjamaah, beberapa warga binaan bertindak sebagai imam saat tidak ada ustaz yang datang,

"Untuk program tahfidz one day one ayat ini rutin dilakukan setiap hari jelang berbuka puasa," papanrya menuturkan .

Salah satu perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi UNM Nur Lathifah Dzakiyyah Aqilah, mengemukakan, metode yang digunakan dalam program hafalan Al Quran ada dua trik utama diterapkan, yakni melalui suara dan penglihatan.

"Warga binaan diperdengarkan ayat terakhir Surah Al-Baqarah, diputar sebanyak tiga kali. Selanjutnya, ayat tersebut ditulis di atas kertas dan dibaca berulang sebanyak 10-20 kali. Dari situ, kami bisa mengidentifikasi apakah mereka lebih mudah menghafal lewat pendengaran atau penglihatan," katanya menjelaskan.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta agar penahanannya dipindah dari Rumah Tahanan (Rutan) Gedung Merah Putih KPK. Hasto meminta dipindah ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, ke majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (21/3/2025).

"Menjadi ke Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat, Salemba?" tanya ketua majelis hakim Rios Rahmanto.

"Betul," jawab Ronny.

Tim hukum Hasto juga mengajukan perubahan pembatasan izin kunjungan. Dia mengatakan banyak kolega Hasto yang ingin memberikan semangat, tapi tak bisa karena pembatasan kunjungan tersebut.

"Hanya dibatasi pengacara dan keluarga, sedangkan mohon izin, Yang Mulia, bahwa Pak Hasto Kristiyanto banyak kolega atau sahabat yang ingin juga memberi semangat," kata Ronny.

Hakim meminta agar permohonan itu diajukan dengan lampiran tanggal dan nama orang yang ingin mengunjungi Hasto secara spesifik. Hakim berpendapat tak semua orang dapat mengunjungi Hasto karena alasan keamanan.

"Kalau memang terkait dengan hak kunjung karena sudah menjadi tahanan oleh majelis, silakan ajukan tapi dengan menunjuk pada tanggal yang jelas dan siapa orang-orangnya. Artinya, mungkin tidak semuanya, kalau semuanya dibiarkan nanti otomatis dari aspek keamanan perlu dipertimbangkan ya, kalau memang jelas siapa yang mengajukan mungkin bisa majelis pertimbangan. Kalau hanya terkait itu ya, Pak," ujar hakim.

Sebagai informasi, Hasto telah ditahan sejak 20 Februari 2025 di rutan yang berada di bagian belakang Gedung Merah Putih KPK. Hasto masih berada di rutan tersebut saat proses persidangan.

Dia didakwa merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang sudah buron sejak 2020.

Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku merendam handphone agar tak terlacak KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. Hasto juga disebut memerintahkan Harun Masiku standby di kantor DPP PDIP agar tak terlacak KPK.

Jaksa juga menyebutkan Hasto memerintahkan anak buahnya menenggelamkan ponselnya jelang diperiksa KPK. Perbuatan Hasto itu disebut membuat Harun Masiku belum tertangkap hingga saat ini.

Hasto juga didakwa menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

(mib/haf)

Sidoarjo -

Polresta Sidoarjo terus menggelar aksi berbagi selama bulan Ramadan. Salah satunya dengan membagikan ratusan paket takjil dan makanan untuk berbuka puasa.

Tak hanya bagi pengguna jalan, makanan juga diberikan kepada para tahanan yang sedang menjalani proses hukum di rumah tahanan Polresta Sidoarjo.

Setiap sore, puluhan anggota kepolisian turun ke jalan untuk membagikan takjil gratis kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan di beberapa titik keramaian yang sering mengalami kepadatan lalu lintas.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing menyatakan, kegiatan ini adalah bentuk kepedulian dan berbagi kasih dari kepolisian kepada masyarakat.

"Setiap hari kami membagikan sekitar 500 paket takjil gratis kepada pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Ini merupakan wujud kepedulian kami dalam berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan," ujarnya, Jumat (14/3/2025).

Selain untuk pengendara, polisi juga menyalurkan paket makanan berbuka puasa bagi ratusan tahanan di rumah tahanan Polresta Sidoarjo. Setiap hari, tak kurang dari 200 paket makanan dan minuman dibagikan kepada para tahanan tanpa membeda-bedakan status mereka.

Menurut Christian Tobing, kegiatan ini bertujuan agar para tahanan tetap bisa merasakan suasana Ramadan meskipun berada di balik jeruji besi.

"Kami ingin menunjukkan bahwa kepedulian dan nilai-nilai kemanusiaan tetap kami junjung tinggi, tanpa melihat status seseorang. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi mereka yang sedang menjalani masa tahanan," tambahnya.

Kegiatan berbagi takjil dan makanan ini tidak hanya dilakukan di pusat kota Sidoarjo, tetapi juga di wilayah pinggiran melalui jajaran 18 Polsek di bawah Polresta Sidoarjo. Setiap hari, anggota kepolisian terjun langsung ke masyarakat untuk menyalurkan bantuan selama bulan Ramadan.

Aksi ini mendapat respons positif dari warga, terutama pengendara yang sedang dalam perjalanan menjelang waktu berbuka puasa. Begitu pula dengan para tahanan yang tampak senang menerima makanan dari petugas.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semangat berbagi dan kebersamaan di bulan Ramadan semakin terasa, baik bagi masyarakat umum maupun mereka yang tengah menghadapi proses hukum.

(irb/hil)

Boyolali -

Terpidana kasus tindak pidana korupsi, Maryoto (55), langsung dieksekusi ke Rumah Tahanan (Rutan) Boyolali untuk menjalani hukuman. Mantan Kepala Desa Teras itu ditangkap tim Kejaksaan Negeri Boyolali, setelah menjadi buron selama 16 tahun.

"Pada hari Rabu (5/3) kemarin kami lakukan pengamanan, kemudian kami terbangkan ke Boyolali tadi pagi, hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 dengan menggunakan pesawat udara. Sekitar pukul 10.00 WIB tadi mendarat (di bandara Adi Soemarmo). Selanjutnya dilakukan eksekusi di Rutan Boyolali," ujar Kasi Intel Kejari Boyolali, Emanuel Yogi Budi Aryanto, di kantor Kejari Boyolali, Kamis (6/3/2025).

Sebelum dijebloskan ke rutan, terpidana diperiksa kondisi kesehatannya lebih dulu. Setelah dinyatakan sehat, terpidana Maryoto lalu dibawa ke Rutan kelas II B Boyolali untuk menjalani hukuman sesuai putusan yang telah inkrah tersebut.

Maryoto ditangkap tim gabungan dari Kejaksaan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung, di rumahnya Jl. Pulau Madura No. 33B Lk. I, RT. 008. Kelurahan Way Halim, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung.

Pantauan detikJateng di Rutan kelas II B Boyolali, tim dari Kejaksaan Negeri Boyolali yang membawa Maryoto tiba di Rutan Boyolali sekitar pukul 11.00 WIB. Maryoto tampak mengenakan rompi warna merah bergaris hitam, di belakangnya bertulisan, 'Tahanan Kejaksaan Negeri Boyolali' dengan nomor 01. Setelah turun dari mobil, terpidana langsung dibawa masuk ke rutan di ruang serah terima narapidana.

Yogi menjelaskan, Maryoto dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan tanah kas desa Teras tahun 2003-2006. Kasus ini telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, setelah upaya hukum terpidana yakni kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung pada 2009 silam.

"Upaya terakhir di inkrah itu adalah putusan Mahkamah Agung," jelasnya.

Karena kasasinya ditolak, terpidana harus menjalani hukuman sesuai putusan di tingkat banding yakni Pengadilan Tinggi. Di tingkat Pengadilan Tinggi itu, Maryoto dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan dan membayar uang pengganti Rp 19.355.875 subsidair 1 bulan kurungan.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali menangkap buronan terpidana kasus tindak pidana korupsi pengelolaan tanah kas desa Teras tahun 2003-2006, Maryoto. Mantan Kepala Desa Teras itu ditangkap di tempat pelariannya di wilayah Kota Bandar Lampung.

Maryoto ditangkap petugas Kejaksaan pada Rabu (5/3) di wilayah Kota Bandar Lampung. Maryoto telah menjadi buronan dan masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Negeri Boyolali selama 16 tahun.

"16 tahun pelarian, akhirnya dipaksa pulang," kata Kasi Intel Kejari Boyolali, Emanuel Yogi Budi Aryanto, kemarin.

Yogi menjelaskan, Maryoto merupakan terpidana kasus tindak pidana korupsi pengelolaan tanah kas desa Teras tahun 2003 -2006. Terpidana saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Teras. Di tahun 2003 -2006, dia diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan tanah kas desa.

Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Boyolali, lanjut dia, menyatakan Maryoto terbukti bersalah melanggar Pasal 3 dan Pasal 10 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Majelis Hakim PN Boyolali menjatuhkan pidana kepada Maryoto pidana penjara 1 tahun 2 bulan, dan denda Rp 75 juta subsidair 2 bulan dan membayar uang pengganti Rp 37 juta.

"Tapi karena putusan ini, Maryoto mengajukan upaya hukum, banding. Kemudian di Pengadilan Tinggi (PT), diputus pada tanggal 20 Januari 2009, itu jadi putusannya naik menjadi 2 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan, kemudian uang penggantinya turun (menjadi) Rp 19.350.000 subsidair 1 bulan kurungan," paparnya.

Lebih lanjut disampaikan Yogi, atas putusan banding di Pengadilan Tinggi ini, Maryoto melakukan upaya hukum lagi yakni kasasi. Putusan kasasi turun di tahun 2009 dan Mahkamah Agung memutuskan menolak permintaan kasasi dari Maryoto.

"Sehingga yang dipakai putusan Pengadilan (Tinggi) itu yang kita laksanakan," imbuh dia.

Setelah adanya putusan kasasi itu, Kejaksaan Negeri Boyolali hendak melakukan eksekusi terhadap terpidana, yang sebelumnya tidak ditahan. Namun ternyata, terpidana tidak ada di rumahnya dan tidak diketahui keberadaannya. Hingga akhirnya terpidana diketahui berdomisili di Lampung dan ditangkap di sana.

(apl/ams)