Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI dan Koordinator Nasional untuk Penanggulangan Terorisme dan Keamanan Belanda (National Coordinator for Counterterrorism and Security/NCTV) memperkuat pencegahan terorisme di ruang siber melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Jakarta (10/3).

Kepala BNPT RI Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan kolaborasi tersebut akan lebih menitikberatkan pada pencegahan penyebaran paham radikal terorisme di dunia maya.

"BNPT berharap dengan MoU ini, ke depannya, kami dengan pemerintahan Belanda lebih efektif dan fokus kepada pencegahan terhadap tindak pidana terorisme, khususnya penyebaran paham radikal terorisme di ruang siber," ungkap Eddy.

Dia menjelaskan bahwa ruang siber menjadi tempat yang rawan digunakan oleh kelompok teroris untuk berbagai aktivitas seperti propaganda, rekrutmen, maupun penyaluran pendanaan bagi kelompok kelompok terorisme.

Oleh sebab itu, kata dia, kemungkinan ke depannya kedua belah pihak akan lebih fokus berbagi informasi tentang analisis di ruang siber serta meningkatkan kerja sama dalam rangka peningkatan kemampuan untuk analisis.

Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN Marc Gerritsen turut menekankan pentingnya perhatian yang terus-menerus dalam menghadapi ancaman terorisme yang juga dipengaruhi kondisi global.

Dia menyebutkan hal yang sama berlaku di Belanda karena selalu ada masalah risiko serta perkembangan yang berbeda.

"Perhatian terus-menerus kami di bidang radikalisasi dan apa yang kami lihat, yaitu radikalisasi di Belanda dan mungkin juga di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh perkembangan dari luar negeri," ujar Gerritsen.

Untuk itu, ia menilai isu terorisme membutuhkan perhatian terus-menerus, sehingga fakta bahwa dalam dua tahun terakhir tidak ada serangan terbuka di Indonesia merupakan hal baik, namun hal tersebut tidak boleh menurunkan tingkat kewaspadaan.

Gerritsen pun berharap kerja sama kali ini dapat memperkuat strategi pencegahan terorisme di kedua negara, terutama melalui pertukaran informasi, peningkatan kapasitas analisis, serta penguatan berbagai langkah kontra-radikalisasi di dunia digital.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

“Meningkatnya propaganda terorisme di dunia maya setiap tahun beradaptasi dengan peristiwa nasional atau masalah global,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menegaskan pentingnya menanggulangi penyalahgunaan ruang siber untuk aktivitas terorisme.

Saat menerima kunjungan delegasi Persatuan Emirat Arab di Kantor BNPT RI, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/2), Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto mengatakan hal tersebut mengingat kelompok teroris semakin pintar dalam memanfaatkan peristiwa besar atau isu global untuk menyebarkan propaganda mereka.

“Meningkatnya propaganda terorisme di dunia maya setiap tahun beradaptasi dengan peristiwa nasional atau masalah global," ucap Andhika, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dirinya menjelaskan bahwa berdasarkan I-Khub Outlook 2024, internet dan media sosial merupakan saluran utama untuk menyebarkan ekstremisme, di mana terdapat 721 kasus (2013-2022), dengan 360 pelaku yang terlibat secara daring atau online.

Menurut dia, risiko tersebut dapat terus tumbuh jika tidak dikendalikan.

Sementara itu, pihak Pimpinan Delegasi Persatuan Emirat Arab Janardhan menyatakan siap untuk meningkatkan kerja sama dengan BNPT RI dalam penanggulangan terorisme melalui dua institusi milik Persatuan Emirat Arab, yaitu Hedayah Center dan Sawab Center, yang memiliki pengalaman dalam memerangi propaganda terorisme di ranah digital.

“Kami akan siap berbagi secara detail tentang institusi Hedayah Center dan Sawab Center tersebut agar BNPT bisa berkolaborasi," tutur Janardhan.

Dia menyebutkan pihaknya akan memperkenalkan jajaran BNPT RI kepada orang-orang di Sawab Center agar dapat bekerja sama dan melakukan penelitian bersama-sama.

Dengan kolaborasi antara BNPT, Hedayah Center, dan Sawab Center, Janardhan berharap upaya Indonesia dalam menangani terorisme dapat diperkuat dengan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis pada pencegahan.

Sebelumnya, BNPT RI mengungkapkan internet dan media sosial (medsos) merupakan saluran penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tertinggi kedua dalam seluruh kasus tindak pidana terorisme di Indonesia setelah komunitas pada peringkat pertama.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa temuan tersebut merupakan hasil dari riset BNPT yang dikemas dalam dokumen I-KHub BNPT Counter Terrorism (CT) and Violent Extremism (VE) Outlook Tahun 2024 dengan judul Penyalahgunaan Ruang Siber untuk Aktivitas Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

"Sejak 2013 hingga 2022, dari 721 berkas putusan yang dianalisis terdapat 360 kasus pelaku tindak pidana terorisme yang terpapar melalui platform digital," ungkap Eddy dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Untuk itu, dia berharap berbagai upaya yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga negara dan unsur masyarakat ke depan perlu dilaksanakan secara lebih terkoordinasi guna optimalisasi sumber daya dan mencapai hasil yang lebih maksimal.

Berbagai upaya dimaksud, yakni mulai dari pengendalian konten, pengawasan dan patroli siber, pemblokiran, kontrak propaganda, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan literasi digital.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Semua langkah pencegahan ini sudah berjalan supaya jauh-jauh hari bisa dilakukan antisipasi.

Karanganyar (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memantau ruang siber dan melakukan sterilisasi rumah-rumah ibadah menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 untuk mencegah terjadinya terorisme.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono berharap berbagai pencegahan tersebut agar perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 bisa berjalan dengan baik dan aman.

"Semua langkah pencegahan ini sudah berjalan supaya jauh-jauh hari bisa dilakukan antisipasi," kata Komjen Pol. Eddy saat ditemui usai acara Dialog Kebangsaan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu.

Di ruang siber, kata dia, BNPT memantau penyebaran berbagai paham radikal terorisme secara terus-menerus, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Apabila ditemukan konten atau narasi yang menyerukan haram demokrasi hingga anti-NKRI, Komjen Pol. Eddy mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemutusan akses supaya penyebarannya bisa direduksi.

"Kalau bahasa kerennya takedown, ini kami koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)," ucap dia.

Di permukaan, dia menuturkan bahwa sterilisasi berbagai rumah ibadah yang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, aparat keamanan, Polri, dan TNI.

Kegiatan itu, sambung dia, memang sudah rutin setiap tahun oleh aparat keamanan.

Selain itu, Komjen Pol. Eddy mengungkapkan bahwa BNPT juga terus menelusuri potensi adanya berbagai kelompok jaringan terorisme bersama dengan aparat intelijen yang lainnya.

"Dengan demikian, insyaallah semua pelaksanaan Natal dan Tahun Baru dalam keadaan aman dan damai," tutur mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror tersebut.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebutkan sebanyak 141.443 personel akan disiagakan untuk menjaga perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Dalam siaran pers resmi yang disiarkan di Jakarta, Sabtu (23/11), dijelaskan bahwa pengerahan pasukan itu dilakukan untuk menjaga lonjakan aktivitas yang akan terjadi saat momentum Nataru.

"Apakah itu kegiatan wisata, apakah itu kegiatan mudik, baik antarprovinsi atau di dalam provinsi kepergian," kata Listyo.

Kapolri menjelaskan bahwa 141.443 personel itu merupakan gabungan antara TNI dan Polri. Mereka akan ditempatkan di 2.794 posko operasi lilin yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tidak hanya melakukan penjagaan di posko, Jenderal Pol. Listyo memastikan personelnya juga akan berpatroli ke beberapa titik keramaian untuk mengantisipasi adanya tindak kriminal.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Semua langkah pencegahan ini sudah berjalan supaya jauh-jauh hari bisa dilakukan antisipasi.

Karanganyar (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memantau ruang siber dan melakukan sterilisasi rumah-rumah ibadah menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 untuk mencegah terjadinya terorisme.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono berharap berbagai pencegahan tersebut agar perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 bisa berjalan dengan baik dan aman.

"Semua langkah pencegahan ini sudah berjalan supaya jauh-jauh hari bisa dilakukan antisipasi," kata Komjen Pol. Eddy saat ditemui usai acara Dialog Kebangsaan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu.

Di ruang siber, kata dia, BNPT memantau penyebaran berbagai paham radikal terorisme secara terus-menerus, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Apabila ditemukan konten atau narasi yang menyerukan haram demokrasi hingga anti-NKRI, Komjen Pol. Eddy mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemutusan akses supaya penyebarannya bisa direduksi.

"Kalau bahasa kerennya takedown, ini kami koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)," ucap dia.

Di permukaan, dia menuturkan bahwa sterilisasi berbagai rumah ibadah yang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, aparat keamanan, Polri, dan TNI.

Kegiatan itu, sambung dia, memang sudah rutin setiap tahun oleh aparat keamanan.

Selain itu, Komjen Pol. Eddy mengungkapkan bahwa BNPT juga terus menelusuri potensi adanya berbagai kelompok jaringan terorisme bersama dengan aparat intelijen yang lainnya.

"Dengan demikian, insyaallah semua pelaksanaan Natal dan Tahun Baru dalam keadaan aman dan damai," tutur mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror tersebut.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebutkan sebanyak 141.443 personel akan disiagakan untuk menjaga perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Dalam siaran pers resmi yang disiarkan di Jakarta, Sabtu (23/11), dijelaskan bahwa pengerahan pasukan itu dilakukan untuk menjaga lonjakan aktivitas yang akan terjadi saat momentum Nataru.

"Apakah itu kegiatan wisata, apakah itu kegiatan mudik, baik antarprovinsi atau di dalam provinsi kepergian," kata Listyo.

Kapolri menjelaskan bahwa 141.443 personel itu merupakan gabungan antara TNI dan Polri. Mereka akan ditempatkan di 2.794 posko operasi lilin yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tidak hanya melakukan penjagaan di posko, Jenderal Pol. Listyo memastikan personelnya juga akan berpatroli ke beberapa titik keramaian untuk mengantisipasi adanya tindak kriminal.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Penyalahgunaan teknologi oleh kelompok teroris Indonesia pun terus berkembang, termasuk menggunakan kecerdasan buatan (AI) .

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan internet dan media sosial (medsos) merupakan saluran penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tertinggi kedua dalam seluruh kasus tindak pidana terorisme di Indonesia setelah komunitas pada peringkat pertama.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa temuan tersebut merupakan hasil dari riset BNPY yang dikemas dalam dokumen I-KHub BNPT Counter Terrorism (CT) and Violent Extremism (VE) Outlook Tahun 2024 dengan judul Penyalahgunaan Ruang Siber untuk Aktivitas Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

"Sejak 2013 hingga 2022, dari 721 berkas putusan yang dianalisis terdapat 360 kasus pelaku tindak pidana terorisme yang terpapar melalui platform digital," ungkap Eddy dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa.

Untuk itu, dia berharap berbagai upaya yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga negara dan unsur masyarakat ke depan perlu dilaksanakan secara lebih terkoordinasi guna optimalisasi sumber daya dan mencapai hasil yang lebih maksimal.

Berbagai upaya dimaksud, yakni mulai dari pengendalian konten, pengawasan dan patroli siber, pemblokiran, kontrak propaganda, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan literasi digital.

Selain itu, menurut dia, koordinasi antarkementerian dan lembaga dengan tugas dan fungsi terkait serta pencegahan ekstremisme kekerasan dan terorisme di ruang siber perlu dioptimalisasi melalui penyamaan paradigma guna memaksimalkan informasi yang diperoleh, sumber daya, serta program pencegahan.

Komjen Pol. Eddy mengungkapkan terjadi peningkatan aktivitas propaganda kelompok teroris dan simpatisannya di ruang siber secara signifikan yang terdeteksi dari tahun ke tahun, termasuk menyalahgunakan peristiwa internasional terkait dengan isu keagamaan dan identitas.

Peningkatan aktivitas propaganda tersebut, sambung dia, termanifestasi ke dalam dua kali serangan teroris di Indonesia, yang sepenuhnya dipengaruhi oleh radikalisasi melalui internet.

"Kedua serangan itu, yakni serangan tunggal pada tahun 2017 di Banyumas dan pada tahun 2022 di Jakarta. Keduanya menargetkan polisi dan dipengaruhi oleh ideologi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang disebarkan melalui internet," ucap dia.

Kepala BNPT menyebutkan terdapat beberapa model kerentanan terhadap radikalisasi dan keterpaparan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di ruang siber, di antaranya minim literasi digital, terpapar konflik sosial, serta terasing dari akar komunitas dan budaya.

Sementara itu, kata dia, terpantau pula adanya perkembangan aktivitas pendanaan terorisme di ruang siber Indonesia, mulai dari penggalangan dana secara tradisional hingga penggunaan teknologi keuangan.

Ia berpendapat bahwa pembentukan identitas dan jaringan kelompok teroris serta simpatisan di internet telah terbukti dapat membentuk identitas dan ketokohan yang dapat menggerakkan aksi terorisme, menggalang dana, serta mengatur dan mengorganisasikan jaringan.

"Penyalahgunaan teknologi oleh kelompok teroris Indonesia pun terus berkembang, termasuk menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam membuat konten propaganda serta terindikasi memiliki bahan-bahan pelatihan terkait hacking serta penyalahgunaan teknologi dan game online," tutur Komjen Pol. Eddy.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Meskipun saat ini seolah-olah sel teror itu sedang tidur, namun dari hasil pengalaman saya berdinas di dunia intelijen, terorisme kini semakin bermetamorfosis

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan mengingatkan bahwa saat ini ancaman terorisme bermetamorfosis lebih canggih dengan memanfaatkan berbagai ruang siber untuk menyebarkan pahamnya secara global.

"Meskipun saat ini seolah-olah sel teror itu sedang tidur, namun dari hasil pengalaman saya berdinas di dunia intelijen, terorisme kini semakin bermetamorfosis," kata Budi dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, para kelompok teror tersebut menggunakan ruang siber yang sulit dideteksi, seperti menggunakan Dark Web untuk melakukan berbagai propaganda dan serangan mereka serta menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) guna mengecoh pengawasan dari aparat penegak hukum.

Menko menyebutkan hal itu sudah diprediksi sejak tahun 1997. Pada saat itu, salah satu Direktur Badan Intelijen Pusat atau Central Intelligence Agency (CIA) mengatakan bahwa ancaman ruang siber merupakan senjata pemusnah massal yang sama bahayanya dengan serangan bom nuklir.

Oleh karenanya, dia sangat mengapresiasi dan menyambut baik inisiatif Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atas peluncuran riset tahunan yang berfokus pada penilaian risiko penyalahgunaan ruang siber untuk aktivitas ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme serta Peta Jalan Komunikasi Strategis Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Komstra PE).

Peluncuran tersebut, kata Budi, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus-menerus melindungi masyarakat dari ancaman terorisme, khususnya di dunia maya.

"Saya sekali lagi sangat mengapresiasi konsistensi BNPT bersama seluruh stakeholder terkait untuk terus memperbaharui riset ini yang sebelumnya pernah diluncurkan pada tahun 2023 dan tentunya berkelanjutan terus," ucap dia.

Agar terus relevan, dirinya berharap substansi substansi riset itu perlu diperbaharui secara terus-menerus dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dan visualisasi agar menarik dan memudahkan pemangku kepentingan dalam memahami pengalaman BNPT di lapangan.

Kehadiran hasil riset tersebut, menurutnya, menjadi pedoman dan referensi yang sangat penting bagi BNPT serta seluruh kementerian/ lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dalam menghadapi ancaman terorisme di ruang siber secara bersama-sama.

Namun demikian, Budi tetap meminta kepada seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi guna mencegah penyalahgunaan ruang siber dari ancaman terorisme serta memperkuat kapasitas seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional.

Selain itu, ia juga berharap berbagai narasi kontra propaganda dan kontra narasi yang berbasis teknologi kreatif bisa terus diintensifkan, mengadopsi dan mengimplementasikan peta jalan Komstra PE, serta seluruh kementerian/lembaga yang terlibat dalam upaya penanggulangan terorisme bisa terus hadir guna memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat, baik di ruang nyata maupun di ruang siber.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman ekstremisme saat ini masuk pada masa inkubasi yang menuntut kesiapsiagaan seluruh pihak.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat 1.703 orang terduga teroris ditangkap sepanjang tahun 2018 hingga Oktober 2024 serta terdapat peningkatan aktivitas siber terkait dengan ekstremisme kekerasan sebanyak 43.204 konten dalam kurun waktu yang sama.

Berbagai aktivitas tersebut, kata dia, terjadi di tengah fenomena penurunan serangan teroris di Indonesia hingga mencapai nol kasus penyerangan teroris atau zero terrorist attack sepanjang tahun 2023 sampai 2024.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman ekstremisme saat ini masuk pada masa inkubasi yang menuntut kesiapsiagaan seluruh pihak," kata Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa.

Maka dari itu, BNPT menginisiasi Peta Jalan Komunikasi Strategis Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Komstra PE) untuk membangun peranan kementerian dan lembaga dalam konteks komunikasi strategis pencegahan dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing.

Komjen Pol. Eddy mengatakan bahwa upaya itu untuk memastikan respons cepat, tepat, dan akurat dalam merespons segala isu serta mengomunikasikan segala kebijakan strategis pemerintah terkait dengan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kerasan yang mengarah pada terorisme.

Merespons berbagai ancaman risiko ke depan, dia berpendapat bahwa perlu perubahan paradigma yang berfokus pada upaya pencegahan dan keamanan insani sehingga pencegahan terorisme ke depan cenderung melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok rentan serta terdampak.

Hal tersebut, sambung Komjen Pol. Eddy, akan pula secara langsung berkontribusi pada pembangunan manusia dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang tergambar dalam rancangan Peraturan Presiden pada Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) fase kedua.

Kepala BNPT mengajak seluruh komponen negara untuk meningkatkan komitmen dan menyamakan paradigma terhadap urgensi ancaman penyalahgunaan ruang siber untuk ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme serta memaksimalkan koordinasi antarlembaga.

Ia berharap komponen negara bisa mengoptimalkan pemutusan akses atau takedown terhadap berbagai konten yang mengarah pada pencobaan paham radikal terorisme, aktif berkolaborasi dan memberdayakan masyarakat melalui literasi dalam program pencegahan, serta menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan penyedia jasa platform digital.

"Ini semua untuk mewujudkan ruang siber yang bebas dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme," ucap dia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman ekstremisme saat ini masuk pada masa inkubasi yang menuntut kesiapsiagaan seluruh pihak.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat 1.703 orang terduga teroris ditangkap sepanjang tahun 2018 hingga Oktober 2024 serta terdapat peningkatan aktivitas siber terkait dengan ekstremisme kekerasan sebanyak 43.204 konten dalam kurun waktu yang sama.

Berbagai aktivitas tersebut, kata dia, terjadi di tengah fenomena penurunan serangan teroris di Indonesia hingga mencapai nol kasus penyerangan teroris atau zero terrorist attack sepanjang tahun 2023 sampai 2024.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman ekstremisme saat ini masuk pada masa inkubasi yang menuntut kesiapsiagaan seluruh pihak," kata Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa.

Maka dari itu, BNPT menginisiasi Peta Jalan Komunikasi Strategis Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Komstra PE) untuk membangun peranan kementerian dan lembaga dalam konteks komunikasi strategis pencegahan dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing.

Komjen Pol. Eddy mengatakan bahwa upaya itu untuk memastikan respons cepat, tepat, dan akurat dalam merespons segala isu serta mengomunikasikan segala kebijakan strategis pemerintah terkait dengan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kerasan yang mengarah pada terorisme.

Merespons berbagai ancaman risiko ke depan, dia berpendapat bahwa perlu perubahan paradigma yang berfokus pada upaya pencegahan dan keamanan insani sehingga pencegahan terorisme ke depan cenderung melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok rentan serta terdampak.

Hal tersebut, sambung Komjen Pol. Eddy, akan pula secara langsung berkontribusi pada pembangunan manusia dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang tergambar dalam rancangan Peraturan Presiden pada Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) fase kedua.

Kepala BNPT mengajak seluruh komponen negara untuk meningkatkan komitmen dan menyamakan paradigma terhadap urgensi ancaman penyalahgunaan ruang siber untuk ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme serta memaksimalkan koordinasi antarlembaga.

Ia berharap komponen negara bisa mengoptimalkan pemutusan akses atau takedown terhadap berbagai konten yang mengarah pada pencobaan paham radikal terorisme, aktif berkolaborasi dan memberdayakan masyarakat melalui literasi dalam program pencegahan, serta menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan penyedia jasa platform digital.

"Ini semua untuk mewujudkan ruang siber yang bebas dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme," ucap dia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui pusat informasi dan kolaborasi Indonesia Knowledge Hub (I-KHub BNPT) pada 2024 mempublikasikan riset tahunan yang berfokus pada penilaian risiko penyalahgunaan ruang siber untuk aktivitas ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Publikasi dilakukan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan bersama Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono di Jakarta, Selasa.

"Kegiatan hari ini merupakan bentuk konkret manifestasi dan mandat dari negara kepada BNPT untuk mengembangkan kajian terorisme dan menyediakan analisis strategis guna mendukung pengembangan kebijakan ke depan serta peningkatan komunikasi strategis," kata Kepala BNPT.

Dalam riset tersebut, Eddy mengungkapkan I-KHub menemukan tiga aktivitas utama yang terus dilakukan oleh kelompok ekstremisme berbasis kekerasan di ruang siber, yaitu propaganda, perekrutan, dan penggalangan dana secara terselubung.

Meskipun sejak tahun 2023 hingga saat ini Indonesia berhasil mencapai angka nol dalam penyerangan teroris atau zero terrorist attack, ia menjelaskan perumusan riset tersebut sejalan dengan upaya BNPT membangun kewaspadaan nasional di tengah masih tingginya jumlah penangkapan terduga teroris sebanyak 1.703 orang, serta temuan 43.204 konten teroris di ruang siber yang terdeteksi selama tahun 2018-2024.

Melalui publikasi riset I-KHub yang dilakukan setiap tahun, BNPT sebagai koordinator penanggulangan terorisme berkomitmen untuk memproduksi analisis strategis dan mengembangkan kajian terorisme berbasis riset guna menunjang kebijakan dan program penanggulangan terorisme yang tepat sasaran, berdampak, dan berkelanjutan.

Menurut dia, hal tersebut ditujukan bagi seluruh komponen negara, baik pusat maupun daerah, serta unsur masyarakat sipil yang aktif mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme, sejalan dengan mandat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ada ungkapan yang akrab di telinga masyarakat bahwa buku adalah jendela dunia. Di era transformasi digital masa kini, tidak dipungkiri peran jendela dunia itu juga tergeser oleh hadirnya ruang digital yang dipicu oleh konektivitas internet.

Perkembangan digital itu, membawa sebuah akses baru yang dikenal juga sebagai dunia dalam jaringan (daring), dunia yang semua serba terkoneksi, dan tentunya membuat banyak hal bisa dieksplorasi.

Semua kalangan, tidak terbatas status sosial, latar belakang pendidikan maupun usia, kini dapat dengan mudah membuka jendela dunia baru tersebut.

Banyak dampak positif yang dirasakan dari terbukanya jendela dunia itu, seperti kemudahan komunikasi, akses keuangan yang inklusif, hingga sumber edukasi bervariasi. Semua itu bisa dijangkau hanya dengan gawai terkini, bertenaga koneksi.

Meski begitu, layaknya jendela di dunia nyata yang terbuka lebar, maka terbukanya jendela informasi itu berpotensi mendatangkan masalah apabila tidak memiliki lapisan pelindung. Jendela dunia dalam jaringan itu pun dapat mengalami tantangan serupa dengan jendela rumah.

Tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga banyak dampak buruk dengan beragam kemungkinan yang bisa terjadi di ruang digital yang jendelanya terbuka lebar.

Pencurian data, pemerasan daring, perundungan digital, penipuan, hingga jeratan judi online menjadi beberapa dampak buruk yang telah ramai diperbincangkan, bahkan dialami oleh masyarakat Indonesia akibat jendela dunia digital tidak memiliki pembatasan yang jelas.

Salah satu kelompok yang rentan atas semua dampak buruk di ruang digital ini adalah anak-anak. Hal ini juga dibuktikan dengan beragam data temuan yang menunjukkan dampak buruk dari ruang digital yang tidak ramah anak itu telah memakan korban lewat beragam kejadian, seperti pornografi, bahkan judi dalam jaringan.

Untuk pornografi anak, data National Center for Missing Exploited Children (NCMEC) menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir (2020-2024) terdapat 5.566.015 konten pornografi anak yang terungkap di Indonesia.

Data lainnya yang menunjukkan dampak buruk ruang digital yang tidak memiliki perlindungan pada anak dapat dilihat dari temuan terkait perundungan digital.

Riset bertajuk "Tren Digital pada Anak" yang dirilis oleh Indonesia Indicator mencatat dalam waktu satu semester di 2024, tepatnya 1 Januari-21 Juli saja, jumlah unggahan kekerasan digital pada anak di media sosial mencapai 24.876, dengan jumlah tanggapan atau engagement warganet mencapai 3.004.014.

Terbaru, dampak buruk dari ruang digital juga dapat dilihat dari jumlah pemain judi online yang berasal dari kalangan anak-anak.

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dirilis oleh pemerintah melalui Desk Penanganan Judi Online baru-baru ini mengungkap fakta miris bahwa ada 80.000 anak di bawah usia 10 tahun berstatus pemain dan terperangkap jeratan judi online.

Data-data tersebut menunjukkan sebuah urgensi yang jelas bagi Indonesia untuk bisa menghadirkan payung hukum yang kuat dan secara khusus mengatur keamanan anak di ruang digital yang begitu luas.

Negara lain

Urgensi hadirnya aturan khusus untuk melindungi anak-anak di ruang digital seharusnya tidak perlu dipertanyakan lagi.

Langkah serupa telah diambil oleh banyak negara-negara lain untuk menjaga generasi penerus bangsanya.

Bahkan, aturan-aturan tersebut terus diperbarui, mengikuti perkembangan pemanfaatan internet yang dari masa ke masa terus mengalami perubahan dinamis.

Sebagai contoh, negara yang sudah lama memiliki aturan untuk melindungi anak-anak di ruang digital ialah Amerika Serikat.

Negeri Paman Sam, saat ini memiliki cukup banyak aturan yang secara khusus mengatur pelindungan anak di ruang digital, beberapa di antaranya adalah Child Online Privacy Protection Act (COPPA) dan Child Internet Protection Act (CIPA).

Untuk COPPA, yang disahkan disahkan pada 1998, secara umum mengatur tata cara pengumpulan data oleh operator situs web untuk anak-anak di bawah usia 13 tahun.

Aturan ini tengah disegarkan sebagai Children and Teens Online Privacy Act yang dikenalkan pertama kali di kongres ke-118 pada 2023.

Hingga 2024 akan berakhir, upaya penyegaran aturan itu masih berjalan dan apabila diterima oleh badan legislatif AS, seharusnya batas usia perlindungan terhadap anak yang tadinya maksimal 13 tahun ditingkatkan menjadi 16 tahun. Selain itu, akan ada larangan bagi operator situs website menargetkan iklan kepada anak dan remaja.

Sementara untuk CIPA, secara umum mengatur peran sekolah dan fasilitas publik, seperti perpustakaan yang menghadirkan akses internet melakukan pembatasan akses terhadap paparan konten negatif, khususnya pornografi untuk pengguna di bawah 13 tahun.

Apabila AS terasa terlalu jauh untuk dijadikan bahan pembelajaran, maka Indonesia bisa belajar dari negara yang masih berada di Benua Asia, yaitu Korea Selatan.

Korea Selatan, secara khusus memfokuskan perlindungan privasi di ruang digital pada anak-anak dan remajanya yang berada di bawah usia 19 tahun.

Melalui aturan yang diterjemahkan dalam Bahasa Inggris menjadi Childrenand Youth Personal Information Protection Act, nantinya anak-anak yang berada di rentang usia tersebut bisa meminta kepada pengelola data pribadi, seperti platform digital, untuk menghapus pencarian informasi pribadinya secara daring, baik yang diunggah oleh mereka secara pribadi atau oleh pihak ketiga.

Aturan itu sudah berlaku di 2023, untuk memenuhi ketentuan "hak untuk dilupakan", satu kondisi individu dapat meminta data pribadinya dan jejaknya untuk dihapus dari ruang digital.

Sebenarnya aturan serupa ada sejak 2011, namun hanya berlaku untuk anak di bawah 14 tahun. Mengikuti dinamika di ruang digital, maka otoritas Korea Selatan memutuskan meningkatkan batas usia menjadi 19 tahun untuk melindungi generasi mudanya.

Dalam regulasi itu, perusahaan penyedia layanan media sosial, operator situs web, hingga operator telekomunikasi diminta merumuskan ulang kebijakan informasi pribadi untuk anak-anak menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

Contoh terakhir adalah Australia, yang baru-baru ini menggodok aturan untuk melarang penggunaan media sosial bagi generasi mudanya di bawah usia 16 tahun sebagai cara menekan potensi buruk yang mungkin mengancam penerus bangsanya dari laju cepat arus informasi di ruang digital.

Hal itu disiapkan untuk melengkapi sederet aturan yang sebelumnya telah tersedia untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak di ruang digital.

Harapan

Sebenarnya, ada secercah harapan mengenai payung hukum yang mengatur secara khusus perlindungan bagi anak di ruang digital Indonesia.

Sejak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) direvisi yang kedua kalinya dan disahkan sebagai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024, seharusnya ada tambahan aturan yang menjadi perpanjangan untuk mengatur pelindungan bagi anak di ruang digital.

UU ITE terbaru itu menambahkan ketentuan yang mengatur agar penyelenggara sistem elektronik (PSE) harus menjaga layanannya agar ramah bagi anak dan hal itu tercantum detailnya di UU Nomor 1 tahun 2024 Pasal 16A ayat (1). Pasal itu berbunyi, "Penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan pelindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik".

Seharusnya ketentuan berupa peraturan pemerintah untuk menindaklanjuti ketentuan teknis soal pelindungan anak di ruang digital ini, dijanjikan rampung tahun 2024 ini.

Aturan yang digodok dengan nama Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (TKPAPSE) itu, pada Agustus 2024 sudah memasuki tahapan harmonisasi.

Akan tetapi, hingga saat ini, proses untuk membuat rancangan itu menjadi aturan berkekuatan hukum tampaknya masih berjalan dan belum terlihat akan disahkan dalam waktu dekat.

Meski terkesan belum ada kemajuan untuk aturan tersebut, hadirnya Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto bisa mempercepat langkah tantangan digitalisasi yang mengancam generasi muda ini.

Hal itu, karena adanya penyegaran nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.

Nama baru itu membawa harapan agar hal-hal yang berhubungan dengan digitalisasi bisa segara ditangani, sejalan dengan Visi Indonesia Digital (VID) 2045.

Dalam hal menjaga ruang digital yang ramah anak, sosok Meutya Hafid yang dipercaya menjadi Menteri Komunikasi dan Digital, bahkan menjanjikan di awal kepemimpinannya hal itu akan menjadi bagian dari program prioritas.

Tepat setelah dilantik menjadi Menteri, 21 Oktober 2024, dalam kunjungan perdananya ke Kantor Kementerian Komdigi, ia menyatakan fokus programnya, yakni bagaimana internet bisa ramah anak. Bagaimana anak-anak kita bisa terlindungi dari praktik perdagangan manusia, pornografi anak, dan kekerasan terhadap anak itu juga akan menjadi fokus dalam menggunakan ruang digital.

Janji dari komitmen pejabat publik serta proses dalam penciptaan ruang digital yang ramah itu tentu harus dikawal masyarakat agar segera digenapi sebagai bentuk keseriusan pemerintah menjaga generasi muda.

Apabila kepastian hukum bagi generasi penerus bangsa di ruang digital dipenuhi, nantinya setiap ancaman atau kejahatan yang menargetkan mereka bisa diadili di meja hijau dan memberi efek jera bagi para pelakunya.

Hadirnya payung hukum untuk melindungi anak di ruang digital juga penting untuk melengkapi upaya mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia melalui gerakan literasi digital.

Dengan demikian generasi muda bisa menggunakan ruang digital sebagai ruang publik yang aman dan dapat menjadi ruang tumbuh mengoptimalkan penggunaan konektivitas telekomunikasi secara bermakna, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Copyright © ANTARA 2024