SERANG, KOMPAS.com - Penyebab terbakarnya ruangan di Gedung A Markas Kepolisian Daerah (Polda) Banten pada Minggu (9/3/2025) malam masih diselidiki.

Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab terbakarnya ruang rapat anggota.

"Kita tunggu hasil penyelidikan dari Puslabfor (untuk penyebabnya)," kata Kepala Bidang Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Heriyanto kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Senin (10/3/2025).

Didik menegaskan, tidak ada berkas penting yang rusak atau terbakar dari insiden kebakaran semalam.

Kebakaran juga, kata Didik, tidak berimbas kepada terganggunya pelayanan kepada masyarakat.

"Hanya ruang rapat untuk anggota, sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dan tidak ada berkas penting yang terbakar," ujar Didik.

Saat kejadian, lanjut Didik, tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Banten tidak dipindahkan karena jauh dari gedung yang terbakar.

"Untuk gedung tahanan terpisah. Jadi tidak ada permasalahan," tandas dia.

Pantauan Kompas.com, situasi Mapolda Banten tergolong normal, penjagaan di gerbang masuk masih dilakukan.

Masyarakat yang membutuhkan masih dilayani di ruang Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Banten yang berada di bagian depan.

Melihat ke lokasi kebakaran, dari tampak luar tidak ada kerusakan berarti dari kebakaran yang terjadi kurang lebih 1 jam.

Terlihat, Polda Banten sedang merenovasi bagian fasad depan Gedung A.

Namun, untuk menuju ke ruangan yang terbakar tidak diperbolehkan masuk.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menerima audiensi Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochammad Irfan Yusuf. Pertemuan ini memperkuat koordinasi terkait teknis penyelenggaraan haji.

Pertemuan itu berlangsung di Ruang Rapat Kementerian Imipas, Senin (20/1/2025). Agus Andrianto menyampaikan komitmen penuh Kementerian Imipas mendukung program-program BPH Indonesia.

"Sebagai Kementerian baru di bawah Kabinet Merah Putih, kami berharap kerja sama ini dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat, khususnya dalam mempercepat dan memperbaiki layanan haji," kata Agus dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan koordinasi dalam menghadapi tantangan teknis penyelenggaraan haji. Termasuk masalah penggunaan visa ziarah yang kerap mengganggu sistem resmi.

"Kami telah mencatat sekitar 20 ribu WNI yang menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan haji, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian akomodasi di Arab Saudi," jelasnya.

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah implementasi program Mecca Road yang dirancang untuk mempercepat proses keimigrasian bagi jamaah haji. Meski program ini telah berjalan, dibutuhkan landasan hukum dan penguatan kerja sama dengan Arab Saudi agar lebih optimal.

Selain itu, Kementerian Imipas juga berencana memperketat pengawasan visa ziarah dengan memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada calon jemaah.

Pertemuan ini juga mencatat keberhasilan program layanan imigrasi, seperti M-Paspor, Eazy Passport, dan layanan paspor simpatik yang memudahkan pengurusan dokumen perjalanan haji. Untuk mendukung upaya pemberantasan haji ilegal, disepakati bahwa pengajuan paspor calon jamaah akan dilengkapi surat rekomendasi dari BPH Indonesia.

Menutup pertemuan, Agus menegaskan pentingnya kerja sama diplomatik untuk memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kuota haji. Kolaborasi ini diharapkan penyelenggaraan haji di tahun mendatang berjalan lebih lancar dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.

"Kita harus terus menjalin komunikasi intensif dengan pihak Arab Saudi, termasuk mempertimbangkan asas resiprokal untuk mempercepat proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji," tutupnya.