Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan pendampingan terhadap 3 korban pemerkosaan oknum Residen Anestesi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Unpad, Dokter Priguna Anugerah P di RSHS Bandung. Ketiganya dapat perlindungan LPSK.

Dilansir detikJabar, Senin (12/5/2025), keputusan ini dikeluarkan berdasarkan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada Senin, 5 Mei 2025 lalu. Dalam kasus ini, seluruh terlindung mendapatkan perlindungan Pemenuhan Hak Prosedural berupa pendampingan di persidangan.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan bagi tiga terlindung yakni tiga orang berstatus hukum sebagai saksi korban. Bentuk perlindungan berbeda-beda sesuai dengan permohonan yang mereka ajukan.

"Selain mendapat pemenuhan hak prosedural, korban FH juga mendapat layanan perhitungan restitusi, korban N mendapat pemenuhan hak atas informasi berupa perkembangan penanganan kasus dan korban F mendapat rehabilitasi psikologis dan hak atas informasi," kata Nurherwati dalam keterangan tertulis yang diterima detikJabar, Minggu (11/5).

Dalam penanganan kasus ini, LPSK telah melakukan langkah proaktif dengan melakukan penjangkauan korban pada 10 April 2025. LPSK turun ke lapangan menjangkau saksi dan korban dan melakukan penelaahan serta berkoordinasi dengan Kanit PPA Polda Jabar, Penyidik PPA Polda Jabar, dan UPTD PPA Kota Bandung.

Dia mengungkap kekerasan seksual yang terjadi dalam kasus ini masuk dalam kategori relasi kuasa yang membuat korban tidak berdaya. Menurutnya, hukuman terhadap tersangka lebih berat karena profesinya yang seharusnya menjadi pemberi layanan hak dasar warga negara atas kesehatan dan ditambah dilakukan kepada lebih dari satu orang.

Simak selengkapnya di sini.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Tiga orang korban pemerkosaan oknum Residen Anestesi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) Dokter Priguna Anugerah P alias PAP di RSHS Bandung mendapatkan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

LPSK juga memberikan pendampingan terhadap empat saksi dalam kasus ini. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada Senin, 5 Mei 2025 lalu.

Dalam kasus ini, seluruh terlindung mendapatkan perlindungan Pemenuhan Hak Prosedural berupa pendampingan di persidangan.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan, bagi tiga terlindung yakni tiga orang berstatus hukum sebagai saksi korban. Bentuk perlindungan berbeda-beda sesuai dengan permohonan yang mereka ajukan.

"Selain mendapat pemenuhan hak prosedural, korban FH juga mendapat layanan perhitungan restitusi, korban N mendapat pemenuhan hak atas Informasi berupa perkembangan penanganan kasus dan korban F mendapat rehabilitasi psikologis dan hak atas informasi," kata Nurherwati dalam keterangan tertulis yang diterima detikJabar, Minggu (11/5/2025).

Dalam penanganan kasus ini, LPSK telah melakukan langkah proaktif dengan melakukan penjangkauan korban pada 10 April 2025. LPSK turun ke lapangan menjangkau saksi dan korban dan melakukan penelaahan serta berkoordinasi dengan Kanit PPA Polda Jabar, Penyidik PPA Polda Jabar, dan UPTD PPA Kota Bandung.

Dia mengungkapkan, kekerasan seksual yang terjadi dalam kasus ini masuk dalam kategori relasi kuasa yang membuat korban tidak berdaya.

"Relasi kuasa yang terjadi dunia medis menyangkut pengetahuan, profesi dokter dimana masyarakat memahami dokter tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual," ungkapnya.

Nurherwati menerangkan, hukuman terhadap tersangka lebih berat karena profesinya yang seharusnya menjadi pemberi layanan hak dasar warga negara atas kesehatan dan ditambah dilakukan kepada lebih dari satu orang. Dia juga menegaskan, perlunya setiap instansi menghadirkan standar operasional pencegahan tindak pidana kekerasan seksual saat merekrut pegawai.

"Salah satu yang dapat dilakukan dengan menelusuri seseorang apakah pernah menjadi pelaku kekerasan seksual atau tidak," pungkasnya.

Video Polisi Olah TKP Ruangan Tempat Dokter Priguna Lakukan Aksi Bejatnya

Video Polisi Olah TKP Ruangan Tempat Dokter Priguna Lakukan Aksi Bejatnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada tiga korban dan empat saksi dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan, kekerasan seksual yang terjadi dalam kasus ini masuk dalam kategori relasi kuasa yang membuat korban tidak berdaya.

“Relasi kuasa yang terjadi dunia medis menyangkut pengetahuan, profesi dokter dimana masyarakat memahami dokter tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual,” kata Nurherwati dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5/2025).

Keputusan diterimanya permohonan berdasarkan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada Senin, 5 Mei 2025.

Seluruh terlindung mendapatkan perlindungan Pemenuhan Hak Prosedural berupa pendampingan di persidangan.

Kemudian, bagi tiga terlindung yang berstatus hukum sebagai saksi korban, bentuk perlindungan berbeda-beda sesuai dengan permohonan yang mereka ajukan.

Selain mendapat pemenuhan hak prosedural, korban berusia 21 tahun juga mendapat layanan perhitungan restitusi, Korban usia 24 tahun mendapat pemenuhan hak atas informasi berupa perkembangan penanganan kasus, dan korban usia 31 tahun mendapat rehabilitasi psikologis dan hak atas informasi.

Nurherwati lantas berharap agar hukuman terhadap tersangka lebih berat karena profesinya yang seharusnya menjadi pemberi layanan hak dasar warga negara atas kesehatan dan ditambah dilakukan kepada lebih dari satu orang.

Dia juga menegaskan, perlunya setiap instansi menghadirkan standar operasional pencegahan tindak pidana kekerasan seksual saat merekrut pegawai.

“Salah satu yang dapat dilakukan dengan menelusuri seseorang apakah pernah menjadi pelaku kekerasan seksual atau tidak,” ujarnya.

Sebelumnya, LPSK melakukan langkah proaktif menjangkau korban pada 10 April 2025.

LPSK turun ke lapangan menjangkau saksi dan korban dan melakukan penelaahan serta berkoordinasi dengan Kanit PPA Polda Jabar, Penyidik PPA Polda Jabar, dan UPTD PPA Kota Bandung.

Sebagai informasi, hingga April 2025, untuk perkara kekerasan seksual LPSK sudah melakukan langkah proaktif sebanyak 26 kasus dan perlindungan darurat sebanyak 55 kasus. Sementara itu, jumlah terlindung dari tindak pidana kekerasan seksual pada triwulan I tahun 2025 sebanyak 1.173 orang.

Data permohonan perlindungan LPSK 2024 terkait kasus kekerasan seksual tertinggi datang dari wilayah Jawa Barat, baik terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada dewasa maupun anak.

Dalam kategori kekerasan seksual terhadap anak, tercatat 172 kasus berdasarkan wilayah hukum dan 159 kasus berdasarkan domisili.

Pada kategori kekerasan seksual dewasa, Jawa Barat kembali mencatat angka tertinggi, yakni 56 kasus berdasarkan wilayah domisili dan 65 kasus di berdasarkan wilayah hukum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada tiga korban dan empat saksi dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan, kekerasan seksual yang terjadi dalam kasus ini masuk dalam kategori relasi kuasa yang membuat korban tidak berdaya.

“Relasi kuasa yang terjadi dunia medis menyangkut pengetahuan, profesi dokter dimana masyarakat memahami dokter tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual,” kata Nurherwati dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5/2025).

Keputusan diterimanya permohonan berdasarkan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada Senin, 5 Mei 2025.

Seluruh terlindung mendapatkan perlindungan Pemenuhan Hak Prosedural berupa pendampingan di persidangan.

Kemudian, bagi tiga terlindung yang berstatus hukum sebagai saksi korban, bentuk perlindungan berbeda-beda sesuai dengan permohonan yang mereka ajukan.

Selain mendapat pemenuhan hak prosedural, korban berusia 21 tahun juga mendapat layanan perhitungan restitusi, Korban usia 24 tahun mendapat pemenuhan hak atas informasi berupa perkembangan penanganan kasus, dan korban usia 31 tahun mendapat rehabilitasi psikologis dan hak atas informasi.

Nurherwati lantas berharap agar hukuman terhadap tersangka lebih berat karena profesinya yang seharusnya menjadi pemberi layanan hak dasar warga negara atas kesehatan dan ditambah dilakukan kepada lebih dari satu orang.

Dia juga menegaskan, perlunya setiap instansi menghadirkan standar operasional pencegahan tindak pidana kekerasan seksual saat merekrut pegawai.

“Salah satu yang dapat dilakukan dengan menelusuri seseorang apakah pernah menjadi pelaku kekerasan seksual atau tidak,” ujarnya.

Sebelumnya, LPSK melakukan langkah proaktif menjangkau korban pada 10 April 2025.

LPSK turun ke lapangan menjangkau saksi dan korban dan melakukan penelaahan serta berkoordinasi dengan Kanit PPA Polda Jabar, Penyidik PPA Polda Jabar, dan UPTD PPA Kota Bandung.

Sebagai informasi, hingga April 2025, untuk perkara kekerasan seksual LPSK sudah melakukan langkah proaktif sebanyak 26 kasus dan perlindungan darurat sebanyak 55 kasus. Sementara itu, jumlah terlindung dari tindak pidana kekerasan seksual pada triwulan I tahun 2025 sebanyak 1.173 orang.

Data permohonan perlindungan LPSK 2024 terkait kasus kekerasan seksual tertinggi datang dari wilayah Jawa Barat, baik terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada dewasa maupun anak.

Dalam kategori kekerasan seksual terhadap anak, tercatat 172 kasus berdasarkan wilayah hukum dan 159 kasus berdasarkan domisili.

Pada kategori kekerasan seksual dewasa, Jawa Barat kembali mencatat angka tertinggi, yakni 56 kasus berdasarkan wilayah domisili dan 65 kasus di berdasarkan wilayah hukum.

BANDUNG, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Barat mengunjungi Polda Jabar, Rabu (23/4/2025), untuk mengawal penanganan kasus pelecehan seksual yang melibatkan Priguna Anugerah (31), mantan dokter residen anastesi.

Selain memastikan proses hukum berjalan profesional dan menyeluruh, mereka juga memastikan hak-hak tersangka tetap terpenuhi.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar, Hasbullah Fudail, mengatakan pengawalan ini dilakukan atas instruksi langsung Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai.

Menurut dia, pendekatan dalam kasus ini tak hanya pada aspek hukum, tetapi juga menyasar perbaikan sistem yang lebih luas.

"Kita tak hanya melihat dari apa yang terjadi, tetapi juga ingin melihat sistem yang lebih besar. Karena (kasus pelecehan seksual) ini terjadi dalam waktu bersamaan kan tiba-tiba Malang, Garut, Depok. Ini kan fenomena luar biasa. Sehingga kita ingin tak melihat dari satu sisi saja," ujarnya di Mapolda Jabar.

Hasbullah menilai maraknya kasus serupa di berbagai daerah menunjukkan adanya persoalan sistemik yang perlu ditangani secara serius. Ia menekankan pentingnya menjaga profesi dokter sebagai profesi mulia yang tak boleh tercoreng karena perilaku individu.

"Jangan sampai ini terus terulang, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Profesi dokter adalah profesi yang sangat mulia, dan sehingga kita tidak bisa melihat ini dari satu sisi saja," ucapnya.

Pastikan Hak Tersangka Terpenuhi

Dalam kunjungannya, Kanwil HAM juga ingin memastikan hak-hak Priguna sebagai tersangka terpenuhi selama proses hukum berjalan. Hasbullah menegaskan bahwa setiap tersangka tetap memiliki hak dasar yang harus dijaga.

"Artinya, ada standar perlakuan yang harus tetap dijaga. Seorang tersangka tetap harus dilindungi hak-haknya. Tidak boleh ada kekerasan, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, dan proses hukum yang cepat dan adil," kata Hasbullah.

Ia pun mengapresiasi profesionalisme penyidik kepolisian dalam menangani kasus ini.

Selain berdiskusi dengan pihak kepolisian, Hasbullah juga menyempatkan diri berbincang dengan tersangka dan keluarganya. Selama sekitar dua jam, mereka membahas berbagai hal, termasuk kondisi di lingkungan rumah sakit dan sistem pendidikan tempat tersangka pernah berpraktik.

"Dia (Priguna) mengungkapkan semua persoalan yang ada, ya baik secara pribadi maupun secara sistem, apa yang terjadi sebenarnya di sistem pendidikan dan RS, kita gali kenapa ini terjadi," ujarnya.

Tersangka Tunjukkan Penyesalan

Dalam pertemuan itu, Priguna menyampaikan penyesalannya dan menyatakan siap menjalani proses hukum. Ia juga berharap agar keluarganya tidak menjadi korban sosial, dan profesi medis tetap dihormati masyarakat.

"Dia (tersangka) siap menjalani (hukuman), harapannya jangan sampai keluarga jadi korban dan profesi medis tetap dihargai masyarakat," kata Hasbullah.

Ia menambahkan, tersangka menunjukkan penyesalan yang mendalam bahkan hingga menangis saat berbincang. *"Kami berbagi keimanan, dia (Priguna) dan istrinya sampai menangis juga saat disentuh dengan keimanan,"* katanya.

Fenomena Gunung Es

Hasbullah menilai kasus ini sebagai bagian dari fenomena gunung es yang dapat terjadi di berbagai sektor, bukan hanya di bidang medis.

"Iya terjadi kan, ini menjadi fenomena hari ini. Tadi kami juga tanyakan ke Ibu Kanitnya bahwa ada kecenderungan pelecehan seksual itu meningkat. Ini juga kan menjadi pembelajaran buat semua," tuturnya.

Ia menyebut bahwa kasus serupa juga pernah ditemukan di lingkungan pesantren, institusi pendidikan, hingga lembaga negara. Oleh karena itu, pihaknya akan menyiapkan telaahan sistemik sebagai bahan rekomendasi perbaikan ke depan.

"Kanwil HAM Jabar tentu ingin masuk untuk bisa memberi rekomendasi telaahan yang bisa dijadikan referensi, apa sih yang bisa dijadikan perbaikan," kata Hasbullah.

Kementerian HAM, lanjut dia, akan terus memantau dan mendampingi kasus ini hingga tuntas, serta menyusun rekomendasi yang dapat dijadikan rujukan sistemik agar kejadian serupa tidak terulang.

Rombongan Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Jawa Barat berkunjung ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PP) Ditreskrimum Polda Jabar untuk mengecek kondisi kesehatan tersangka pemerkosaan Priguna Anugerah P.

Kepala Kanwil Kementerian HAM Jabar Hasbullah mengatakan, selain untuk mengecek kondisi kesehatan Priguna, kedatangannya ke Mapolda Jabar untuk memastikan hak-hak Priguna sebagai tersangka.

"Menurut kami, dari aspek hak asasi manusianya, ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, bagaimana perlakuan yang diterima oleh pihak yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kita ingin memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap dipenuhi dalam proses penegakan hukum," kata Hasbullah kepada awak media, Rabu (23/4/2025).

Menurut Hasbullah, tak hanya di Bandung, kejadian serupa juga terjadi di Garut, Depok hingga Malang dan hal ini menjadi fenomena yang cukup menyedot perhatian publik karena dilakukan oleh dokter.

"Kami dari Kementerian HAM, sesuai arahan Pak Menteri, Pak Natalius, diperintahkan untuk ikut mengawal kasus ini agar bisa menghasilkan rekomendasi perbaikan. Jangan sampai ini terus terulang, karena ini menyangkut kehidupan banyak orang. Profesi dokter adalah profesi yang sangat mulia, dan karena itu kita tidak bisa melihat ini dari satu sisi saja," ungkap Hasbullah.

Hasbullah menuturkan, kedatangannya ke Mapolda Jabar untuk memastikan jika Priguna tidak mendapatkan kekerasan selama di tahanan.

"Ada standar perlakuan yang harus tetap dijaga. Seorang tersangka tetap harus dilindungi hak-haknya. Misalnya, tidak boleh ada kekerasan, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, hak untuk didampingi kuasa hukum, dan proses hukum yang cepat dan adil," tuturnya.

Hasbullah memastikan kesehatan Priguna selama ditahan baik, dan pihaknya juga sudah leluasa berbincang dengan Priguna.

"Saya juga sudah berkomunikasi dengan keluarganya. Alhamdulillah, menurut informasi yang kami terima, pihak kepolisian sudah melakukan tindakan secara profesional sejauh ini. Itu yang penting untuk dipastikan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur terhadap tersangka," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, aksi pemerkosaan yang dilakukan pelaku terjadi pada Tanggal 10, 16 Maret di waktu sore hari dan Tanggal 18 Maret di waktu malam hari. Lokasi kejadian seluruhnya dilakukan di satu ruangan yang sama di Lantai 7 Gedung MCHC, RSHS Bandung.

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat (Jabar) memperpanjang masa tahanan terhadap Priguna Anugerah Pratama, dokter PPDS yang diduga melakukan pemerkosaan di RSHS Bandung.

Perpanjangan penahanan itu dilakukan karena proses penyidikan belum lengkap.

"Kita perpanjangan penahanan," kata Dirreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan, Selasa (22/4).

Surawan mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan psikologi forensik yang belum keluar.

"Masih proses penyidikan, itu kan tes nya tidak hanya satu kali," terang dia.

Tersangka Priguna Anugerah Pratama ditahan polisi sejak 23 Maret 2025. Dia ditahan setelah dilaporkan keluarga korban. Dugaan pemerkosaan ini dilakukan tersangka pada 10 Maret, 13 Maret dan 18 Maret 2025.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, kronologi kejadian berawal saat korban FH menemani ayahnya yang sedang sakit keras dan butuh transfusi darah. Kemudian, tersangka membawa korban ke ruangan di lantai 7 Gedung MCHC RSHS Bandung pada 18 Maret 2025 sekitar pukul 00.30 WIB.

"(Tersangka) Meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya," ungkap Hendra, di Polda Jabar, Rabu (9/4).

Setelah berada di lantai 7, korban diminta untuk berganti pakaian menggunakan operasi. Setelah itu, tersangka melakukan tindakan pembiusan terhadap korban. Tak lama setelah penindakan dengan cara penyuntikan, korban tak sadarkan diri.

Beberapa lama kemudian, tepatnya pada pukul 04.00 WIB, korban pun sadar. Ia kembali ke IGD RSHS. Namun saat korban hendak buang air kecil, ia merasakan sakit pada alat vitalnya.

Korban pun menceritakan tindakan yang dilakukan tersangka sebelum ia tak sadarkan diri, kepada ibunya. Keluarga korban pun, merasa ada janggal dari rasa sakit yang dirasakan FH. Mereka akhirnya melaporkan apa yang menimpa anaknya itu kepada pihak kepolisian.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan mendalam, akhirnya pada 23 Maret 2024, polisi mengamankan tersangka PAP.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto menyebut, pihaknya telah menurunkan tim terkait kasus pemerkosaan oleh dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Tim yang diturunkan dari Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat. Pihaknya tidak menjelaskan secara detail temuan dari tim tersebut.

“Dan tim kami dari Hak Asasi Manusia sudah turun lapangan itu dari teman-teman Kanwil itu aja,” kata Mugiyanto saat ditemui di Gedung Keuangan Negara, Kota Yogyakarta, Minggu (13/4/2025).

Pihaknya berharap, kejadian dokter memerkosa keluarga pasien tidak terulang lagi.

“Kalau dari Kementerian Hak Asasi Manusia saya pikir kita sudah bersikap, ya bahwa hal tersebut tidak boleh terjadi,” ujarnya.

Sebelumnya, Universitas Padjadjaran (Unpad) angkat bicara terkait kasus pemerkosaan oleh peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung.

Rektor Unpad Arief Sjamsulaksan Kartasasmita mengatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam dan segera menindaklanjuti kasus tersebut dengan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jalur pendidikan, tak terbatas pada lokasi kejadian.

"Unpad pun tentu tidak akan tinggal diam. Semua proses akan kita evaluasi. Jadi jangan sampai dihentikan (program PPDS) di Hasan Sadikin, tetapi proses yang berjalan tanpa kita evaluasi. Kita tetap evaluasi ke tempat lain," kata Arief dikutip dari Antara, Sabtu (12/4/2025).

Menurut Arief, langkah ini penting agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.

"Seluruh proses, harus diperbaiki dan harus dipastikan bahwa kejadian seperti kemarin tidak berulang kembali. Kami baru saja dua hari yang lalu mengirimkan surat instruksi kepada fakultas untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta hukum mengaku mendengar ada upaya perdamaian terkait kasus kekerasan seksual oleh dokter residen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjajaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, Jawa Barat. Ia pun meminta hukum tetap ditegakkan demi membangun kepercayaan.

"Saya dengar ada aspek-aspek yang bersifat perdamaian. Tapi intinya bukan itu. Intinya adalah kita harus membangun kembali kepercayaan atau trust yang tinggi terhadap perguruan tinggi dan dunia kedokteran. Sehingga hukumannya harus tegas," kata Dedi di Bandung, Sabtu (12/4/2025).

Dia menyampaikan hal tersebut terkait dengan pernyataan kuasa hukum pelaku yang menyebut telah ada perjanjian damai dengan pihak korban, Menurut Dedi, seharusnya kasus ini dipahami bukan hanya soal perdamaian, melainkan soal penciptaan kondisi agar hal serupa tidak terulang.

"Dalam kasus ini, bukan damai yang jadi inti persoalan. Intinya, kita harus memberikan hukuman tegas agar kejadian serupa tidak terulang. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi universitas dan rumah sakit harus dipulihkan," ujarnya.

Dedi menyebut dampak dari kasus tersebut dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap universitas tempat bernaung pelaku dan rumah sakit tempat praktiknya.

Menurutnya, saat ini kepercayaan terhadap kedua institusi itu sedang dipertaruhkan. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada tindakan tegas dan keputusan cepat.

"Jadi hukumannya harus tegas dan keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya harus segera diambil. Karena apa? Karena itu soal kepercayaan,” ucapnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya evaluasi dalam proses rekrutmen calon mahasiswa kedokteran. Ia secara terbuka mengkritisi sistem seleksi yang selama ini berjalan.

"Jujur saja, hari ini yang masuk kedokteran itu yang punya uang. Pintar saja tidak cukup," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat memastikan perlindungan untuk korban dalam kasus dugaan pelecehan seksual oleh dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran, PAP (31), di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

“Kanwil KemenHAM Jabar akan mengawal proses hukum dan memastikan perlindungan HAM bagi seluruh pihak, terutama korban dan masyarakat yang tengah menjalani pengobatan di RSHS Bandung,” kata Kepala Kanwil KemenHAM Jabar Hasbullah Fudail dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

Hasbullah mengatakan bahwa Kanwil KemenHAM Jabar selaku kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang HAM memiliki tugas dan fungsi untuk meminimalkan potensi pelanggaran HAM, termasuk bagi masyarakat dan keluarganya yang menjalani pengobatan di rumah sakit.

Hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 serta Pasal 8 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Di samping itu, konstitusi telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas rasa aman, hak perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat, hak untuk memperoleh keadilan hukum, serta hak atas pelayanan kesehatan yang baik.

“Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian HAM dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022 menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian HAM dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM,” terang Hasbullah.

Polda Jabar pada Minggu (23/3) telah menahan PAP (31), seorang dokter PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, atas dugaan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga pasien di RSHS Bandung.

Terkait kasus ini, Kanwil KemenHAM Jabar telah meminta keterangan dan informasi kepada pihak RSHS Bandung pada Kamis (10/4).

Direktur Utama RSHS dr. Rachim Dinata Marsidi mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan segala proses hukum kepada Polda Jawa Barat. Di samping itu, dia berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepada RSHS.

“Kami pastikan yang bersangkutan (PAP) sudah kami keluarkan,” kata Rachim saat audiensi dengan Kanwil KemenHAM Jabar.

Sebelumnya, Rektor Unpad Prof. Arief S. Kartasasmita juga memastikan pihaknya memberikan pendampingan terhadap korban. Arief pun menegaskan Unpad tidak menoleransi segala bentuk pelanggaran hukum maupun etika yang dilakukan oleh seluruh peserta PPDS.

“Kami akan melakukan pendampingan terhadap korban. Kami akan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga pihak kepolisian. Mudah-mudahan keadilan bisa ditegakkan bagi korban,” kata Arief di Bandung, Rabu (9/4).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

BANDUNG, KOMPAS.com - Keluarga dokter Priguna Anugerah Pratama (31), pelaku pemerkosaan terhadap FH (21), telah bertemu keluarga korban.

Dalam pertemuan itu, keluarga Priguna meminta maaf kepada keluarga FH atas perbuatan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung ini.

Keluarga korban menerima permintaan maaf, namun menegaskan bahwa proses hukum harus terus berjalan.

A, kakak ipar korban FH, membenarkan adanya pertemuan antara dua keluarga dan ada kesepakatan damai.

"Iya betul, beberapa hari setelah kejadian memang ada iktikad baik dari keluarga pelaku. Itu pun setelah kami mencari-cari untuk berhubungan dengan mereka. Akhirnya, keluarga pelaku bisa mengakses keluarga kami dan ada pertemuan," ungkap A, kakak ipar korban FH, melalui sambungan telepon.

A pun mengatakan, keluarga korban mengutuk perbuatan pelaku. Namun tetap memaafkan.

"Sebagai sesama manusia," tambahnya.

A menegaskan bahwa meskipun pihak keluarga korban telah memberikan maaf, mereka tetap ingin proses hukum dilanjutkan.

"Sebagai keluarga, kami sudah memaafkan, tetapi secara hukum kami ingin proses hukum tetap berlanjut. Kami serahkan kepada pihak terkait, Polda Jabar, dan pihak rumah sakit untuk menangani kasus ini," ucapnya.

Keluarga korban menuntut agar kasus ini diusut hingga tuntas agar kebenarannya terungkap.

"Usut sampai tuntas. Mudah-mudahan bisa terungkap seutuhnya, senetral, dan sebersih mungkin, supaya tidak ada korban lain. Hukum harus ditegakkan, dan semoga Polda bisa menegakkan hukum seadil-adilnya," tegas A.

Keluarga pelaku meminta maaf

Di sisi lain, penasihat hukum Priguna Anugerah Pratama, Ferdy Rizky Adilya, menjelaskan bahwa keluarga pelaku telah meminta maaf secara langsung kepada keluarga korban.

"Sebelum pemberitaan di media saat ini berkembang, klien kami melalui perwakilan keluarga telah bertemu dan menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan keluarganya. Akhirnya, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan," kata Ferdy.

Ferdy menyatakan bahwa kliennya menyesali perbuatannya dan menitipkan pesan untuk meminta maaf kepada korban, keluarganya, serta seluruh masyarakat Indonesia terkait kasus pelecehan seksual tersebut.

"Kejadian ini akan menjadi pembelajaran berharga yang tidak akan terulang lagi oleh klien kami di kemudian hari," ucapnya.

Ferdy juga mengungkapkan bahwa pihak keluarga korban telah mencabut laporan pada tanggal 23 Maret 2025, dan ia memperlihatkan bukti pencabutan laporan tersebut.

Meski demikian, proses hukum tetap berlanjut.

Ferdy menambahkan bahwa kliennya siap menerima konsekuensi atas perbuatannya di depan hukum.

"Klien kami bersedia bertanggung jawab di depan hukum dan akan menerima konsekuensi atas perbuatannya, termasuk konsekuensi terburuk dalam hubungan rumah tangganya," tuturnya.

Terjadi pada Maret 2025

Peristiwa ini terjadi pada pertengahan Maret 2025 di salah satu ruangan lantai 7 gedung RSHS.

Korban saat itu sedang menjaga ayahnya yang dirawat dan membutuhkan transfusi darah.

Pelaku, yang diketahui merupakan mahasiswa semester dua PPDS, mendekati korban dengan dalih melakukan pemeriksaan crossmatch, yaitu kecocokan golongan darah untuk keperluan transfusi.

Dalam proses tersebut, PAP menyuntikkan cairan yang diduga mengandung obat bius jenis Midazolam hingga korban tak sadarkan diri.

Ketika siuman beberapa jam kemudian, korban mengaku merasa nyeri tidak hanya di bagian tangan bekas infus, tetapi juga di area kemaluan. Korban pun langsung menjalani visum dan hasilnya ada sperma di kemaluannya.

Priguna sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat Pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

(Penulis: Kontributor Bandung, Agie Permadi)

BANDUNG, KOMPAS.com – Penasihat hukum Priguna Anugerah Pratama (31) alias PAP, dokter residen yang menjadi tersangka kasus pelecehan seksual di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, meminta masyarakat tidak menyebarluaskan identitas istri dan keluarga kliennya di media sosial.

Ferdy Rizky Adilya, penasihat hukum tersangka, menyampaikan bahwa keluarga maupun istri Priguna tidak terlibat dalam kasus tersebut dan tidak seharusnya ikut menjadi sasaran amarah publik.

“Karena mereka tidak bersalah dan tidak turut serta dalam permasalahan yang sedang dihadapi klien kami ini,” kata Ferdy di Kota Bandung, Kamis (10/4/2025).

Diketahui, Priguna telah menikah namun belum memiliki anak. Menurut Ferdy, penyebaran identitas keluarga pelaku yang dilakukan sejumlah pihak di media sosial sangat disesalkan.

Ia menegaskan, tindakan menyebarkan informasi tidak benar dan tidak berdasar secara hukum dapat mencampuradukkan fakta dan opini, serta berisiko mempengaruhi jalannya proses hukum.

“Kami meminta agar semua pihak menghormati prinsip sub judice rule, di mana perkara yang sedang dalam proses peradilan tidak seharusnya dikomentari secara publik, dengan cara yang dapat mempengaruhi proses atau hasil peradilan tersebut,” ujarnya.

Ferdy menyatakan bahwa Priguna akan bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung.

“Karena kami percaya hal tersebut akan memperlancar proses hukum dan membantu mengungkap kebenaran yang sesungguhnya,” katanya.

Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah menetapkan Priguna Anugerah Pratama (31) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap FH (21), keluarga pasien di RSHS Bandung. Priguna merupakan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Penyidik telah memeriksa 13 saksi, termasuk korban, keluarga, perawat, dan ahli dalam kasus ini. Priguna dijerat dengan Pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun.