JAKARTA, KOMPAS.com - Menyikapi maraknya rokok ilegal, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan pentingnya pemberantasan rokok ilegal di Indonesia.

Pasalnya, menurut Misbakhun, peredaran rokok ilegal dapat merusak penerimaan negara dari cukai.

"Rokok ilegal merupakan tantangan serius yang harus segera diatasi oleh Bea Cukai. Rokok ilegal jelas merusak penerimaan negara. Kita perlu mempelajari secara mendalam penyebabnya," ujar Misbakhun dalam keterangannya, Rabu (16/4/2025).

Misbakhun menuturkan, rokok ilegal muncul karena tingginya tarif cukai dan aturan harga jual eceran (HJE) yang menekan kelas rokok tertentu, sehingga mendorong praktik ilegal.

Dengan demikian, persoalan rokok ilegal tidak bisa dianggap sepele. Karena banyak pelaku yang tidak bertanggung jawab memanipulasi klasifikasi produk. Bahkan ada yang menjual rokok polos tanpa pita cukai. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus pikirkan strategi keluar (exit strategy) yang tepat.

"Tarif cukai yang terus meningkat dan aturan HJE yang sangat ketat, justru mendorong pelaku industri kecil melakukan praktik-praktik ilegal, mulai dari penggunaan pita cukai palsu, pengklasifikasian produk yang tidak sesuai, hingga produksi rokok polos," jelasnya.

Ia menegaskan, fenomena ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, dan tidak boleh mengabaikan akar masalahnya. Cukai adalah tulang punggung penerimaan negara dengan kontribusi lebih dari Rp 200 triliun setiap tahun.

"Maka, pengawasan dan kebijakan yang adil sangat diperlukan agar sektor ini tetap sehat dan berkelanjutan," ujarnya.

Misbakhun juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintah, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama mencari solusi. Para pelaku rokok ilegal perlu dibina agar tertib, karena bagaimanapun juga mereka turut menyerap tenaga kerja dan menyediakan alat produksi tembakau.

"Jika tidak disertai dengan kebijakan yang adil, maka industri kecil akan semakin terdesak dan berpotensi masuk dalam kategori ilegal. Ini tentu tidak kita harapkan," katanya.

Anggota Komisi XI DPR Muhidin Mohamad Said, turut menyuarakan kekhawatirannya terhadap penurunan pendapatan industri rokok nasional yang terus terjadi dari tahun ke tahun.

Penurunan ini tidak hanya berdampak pada sisi produksi dan profitabilitas, tetapi juga mengancam ekosistem tenaga kerja yang bergantung pada industri tembakau.

Muhidin mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kampanye kesehatan dan perlindungan terhadap industri rokok yang legal dan mematuhi peraturan.

“Kementerian Kesehatan terus mengampanyekan larangan merokok, tapi di sisi lain, industri rokok memberikan dampak ekonomi besar. Dari petani tembakau hingga pekerja pabrik, semua bergantung pada sektor ini. Jadi, tidak bisa hanya dilihat dari aspek kesehatan saja,” ujarnya.

Muhidin menegaskan bahwa negara juga sangat bergantung pada penerimaan dari sektor cukai. Maka itu, perlunya koordinasi lintas kementerian dalam merumuskan kebijakan terkait industri tembakau.

“Kebijakan jangan dibuat sektoral. Harus ada sinergi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan kementerian lainnya. Jangan sampai kampanye kesehatan yang terlalu agresif justru mematikan industri tembakau yang legal dan patuh,” kata dia.

Adapun anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto menanggapi persoalan turunnya penjualan rokok. Komisi XI, imbuhnya, akan menyerap masukan dari para pengusaha dan mitra kerja lainnya terkait keluhan-keluhan mengenai turunnya penjualan rokok.

Pasalnya, sektor ini sangat erat kaitannya dengan penerimaan negara melalui cukai.

Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Menurutnya, langkah tegas sangat diperlukan untuk menjaga iklim usaha yang sehat dan adil.

“Harus ada ketegasan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap rokok ilegal. Kita harus melihat seberapa besar pengaruh rokok ilegal terhadap penurunan jumlah pengguna rokok. Bahkan, bisa jadi ada produk sejenis yang turut memengaruhi pasar. Semua ini akan kita dalami,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan hasil pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal selama ini yang menyebutkan bahwa rokok polos mendominasi rokok tanpa pita cukai.

Hal itu disampaikan Askolani saat mendampingi kunker Komisi XI DPR RI di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (15/4/2025).

Data Kementerian Keuangan menyebutkan, dugaan pelanggaran rokok ilegal sepanjang tahun 2024 ditemukan bahwa rokok polos (tanpa pita cukai) menempati posisi teratas sebesar 95,44 persen, disusul rokok palsu sebesar 1,95 persen, salah peruntukan (saltuk) 1,13 persen, bekas 0,51 persen, dan salah personalisasi (salson) 0,37 persen.

Potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 97,81 triliun.

Tebo -

Seorang ibu rumah tangga berinisial YT (44), diamankan petugas piket penjagaan Polres Tebo. Emak-emak tersebut ditangkap karena kedapatan hendak menyelundupkan satu paket sabu ke tahanan di Rutan Polres Tebo.

Pelaku ditangkap saat hendak mengantar baju ke tahanan, pada Kamis (3/4/2025) sekitar pukul 10.00 WIB. Pengungkapan ini bermula saat personel piket melakukan pemeriksaan barang bawaan pengunjung yang hendak membesuk tahanan.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas bernama Bripda Jonatan menemukan satu paket kecil sabu yang diselipkan di dalam baju yang akan diantar.

"Petugas berhasil menyita satu paket kecil sabu dengan bruto 0,35 gram," kata Paur Penum Bidang Humas Polda Jambi, Ipda Maulana, Selasa (8/4/2025).

Saat diinterogasi, lanjut Maulana, YT mengaku bahwa sabu tersebut akan diberikan kepada seorang tahanan bernama BA yang berada di sel tahanan Polres Tebo.

"Kasus ini kemudian ditindaklanjuti oleh Satresnarkoba Polres Tebo," ujarnya.

Selain barang bukti sabu, petugas juga menyita barang bawaan lain dari pelaku di antaranya, plastik klip bekas, kotak rokok, tisu bekas, satu unit handphone, sepeda motor Mio Soul GT warna biru hitam, serta pakaian yang digunakan untuk menyembunyikan sabu. Barang bukti tersebut saat ini diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

Maulana menyebut bahwa Polres Tebo saat ini tengah melakukan penyidikan lebih lanjut dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan saksi. Pihaknya juga melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti, serta gelar perkara.

"Satrenarkoba Polres Tebo juga telah memeriksa dua orang saksi, yaitu M dan ES, yang diduga mengetahui aktivitas pelaku" ungkapnya.

Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(csb/csb)

Bima -

Anggota Polres Bima Kota menangkap dua pria yang ketahuan membawa sabu saat menjenguk tahanan. Barang haram itu disimpan di dalam bungkus rokok, Sabtu (8/2/2025) malam.

"Dua pria yang diamankan berinisial AH alias MN (25) dan EF alias KN (24)," kata Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, Minggu (9/2/2025).

Didik mengungkapkan AH dan EF ditangkap karena hendak menyelundupkan sabu di area Mapolres Bima Kota. Mereka berpura-pura membesuk seorang tahanan narkoba pada Sabtu malam.

"Keduanya dicurigai menyelundupkan sabu saat hendak menjenguk tahanan," ungkapnya.

Didik mengatakan AH dan EF ketahuan membawa sabu setelah personel jaga Mapolres Bima Kota menggeledah tubuh mereka. Ditemukan sebungkus klip sabu dengan berat 1,02 gram.

"Barang bukti sabu disembunyikan dalam bungkusan rokok di kantong AH," ujarnya.

Kedua pembesuk tahanan beserta barang bukti sabu saat ini diamankan di Mapolres Bima Kota untuk diproses hukum lebih lanjut.

"Kasusnya juga akan dilakukan pengembangan lebih lanjut," tandas Didik.

(hsa/gsp)

KUALA LUMPUR - Menteri Kesehatan Malaysia Datuk Seri Dzulkefly Ahmad telah mengonfirmasi bahwa petugas dari Kantor Kesehatan Distrik Seremban (PKD) akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan untuk mengeluarkan pemberitahuan pelanggaran dan mengenakan denda.

Dzulkefly mengumumkan pada X bahwa kantor menteri luar negeri telah diberitahu tentang situasi tersebut.

Ia menambahkan bahwa Mohamad secara pribadi telah meminta Kementerian Kesehatan (KKM) untuk mengeluarkan denda dan mengonfirmasi bahwa pembayaran akan dilakukan.

Dzulkefly menekankan bahwa tidak seorang pun dikecualikan dari Undang-Undang Pengendalian Tembakau untuk Kesehatan Masyarakat 2024 (Undang-Undang 852), yang melarang merokok di restoran.

Pernyataan Dzulkefly menyusul klaim pada X bahwa Mohamad terlihat merokok di sebuah restoran.

Sebagai tanggapan, Dzulkefly menegaskan kembali komitmennya untuk menegakkan Undang-Undang 852, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober, dengan menyatakan, "Tidak seorang pun kebal hukum."

Klaim tersebut disertai dengan sebuah foto, yang memperlihatkan seorang individu yang diyakini sebagai Mohamad memegang rokok bersama sekelompok pria di sebuah restoran saat berkunjung ke daerah pemilihannya.

Sementara itu, seperti dilansir Netizen News, Mohamad, yang dikenal dengan nama Tok Mat, telah meminta maaf atas tindakannya merokok di area terlarang, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media, dan mengonfirmasi bahwa ia telah menerima surat pemberitahuan dari Kantor Kesehatan Kabupaten Seremban.

?Jika hal ini telah menjadi perhatian dan isu di tengah masyarakat, saya dengan tulus meminta maaf,? katanya dalam jumpa pers di Wisma Putra.

?Saya akan membayar denda, dan saya harap dendanya tidak terlalu tinggi,? imbuh Tok Mat.

Menteri Kesehatan Malaysia Datuk Seri Dzulkefly Ahmad telah mengonfirmasi bahwa petugas dari Kantor Kesehatan Distrik Seremban (PKD) akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan untuk mengeluarkan pemberitahuan pelanggaran dan mengenakan denda.

Menteri Kesehatan Malaysia Datuk Seri Dzulkefly Ahmad telah mengonfirmasi bahwa petugas dari Kantor Kesehatan Distrik Seremban (PKD) akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan untuk mengeluarkan pemberitahuan pelanggaran dan mengenakan denda.

Jakarta -

Mantan Koordinator Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK, Hengki, mengungkap gambar sapi, hujan, hingga banjir menjadi kode info sidak ke para tahanan. Hengki mengatakan petugas rutan yang melakukan sidak mendapat jatah rokok hingga duit.

Hengki, yang juga terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK, diperiksa dalam kapasistasnya sebagai saksi untuk terdakwa Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ramadhan Ubaidillah. Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (15/11/2024).

"Apa ada kode khusus?" tanya jaksa.

"Untuk kode khusus kalau dari Pak Sopian Hadi ke Pak Deden saya pernah di informasikan oleh Pak Deden, dan dikasih tunjuk chatting-annya. Itu kodenya gambar sapi, setelah gambar sapi kemudian berubah lagi Pak Deden menginformasikan itu hujan, kemudian berubah lagi menginformasikan itu banjir," jawab Hengki.

Hengki mengatakan info sidak sengaja dibocorkan petugas rutan ke para tahanan. Imbalannya, menurut Hengki, para petugas rutan yang melakukan sidak mendapat rokok hingga duit.

"Setelah dilakukan sidak nihil gitu, apakah ada para yang melalui sidak itu menerima sesuatu lagi dari para tahanan?" tanya jaksa

"Benar," jawab Hengki.

"Menerima apa?" tanya jaksa.

"Rokok ada juga uang," jawab Hengki.

Hengki mengatakan rokok dan duit itu diterima satu pintu melalui terdakwa Sopian Hadi. Kemudian, rokok dan uang itu akan dibagi ke semua petugas rutan yang melakukan sidak.

"Dibagi pada seluruh petugas yang melakukan sidak?" tanya jaksa.

"Teknisnya satu pintu ke Pak Sopian," jawab Hengki.

Dia mengatakan sidak dilakukan rutin setiap bulan. Dia menuturkan teknis pembagian jatah rokok hingga duit terkait sidak dilakukan oleh Sopian Hadi.

"Kalau rokok berapa slot? Mohon maaf untuk berapa banyak rokok. Itu yang diminta?" tanya jaksa.

"Saya hanya lihat hitungannya sudah dipecah per bungkus, bungkus, tidak slot, slot," jawab Hengki.

"Kalau uang berapa nilai untuk para petugas yang melakukan sidak?" tanya jaksa.

"Pak Sopian sendiri Rp 2-3 juta," jawab Hengki.

"Terus anggota yang lain berapa?" tanya jaksa.

"Nah, itu dari Pak Sopian sendiri teknisnya Pak Sopian yang bagi-bagi ke mereka," jawab Hengki.

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Lihat juga video: KPK Vs Paman Birin, Bukti Lunglainya KPK

[Gambas:Video 20detik]

(mib/ygs)