BENGKULU, KOMPAS.com – Mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Malabero, Kota Bengkulu, usai dilimpahkan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (14/4/2025).

Rohidin tiba di Bengkulu sekitar pukul 14.40 WIB melalui Bandara Fatmawati dan langsung dibawa ke Rutan Malabero menggunakan mobil tahanan kejaksaan. Ia tampak mengenakan rompi oranye dan diborgol, dengan pengawalan ketat oleh aparat bersenjata lengkap.

Selain Rohidin, dua tersangka lain dalam kasus yang sama, yakni mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Isnan Fajri dan mantan ajudan Evriansyah alias Anca, ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bentiring.

“Asintel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, David P Duarsa, menyatakan bahwa pihaknya hanya mengawal proses pelimpahan tahanan.

"Untuk para tersangka dibagi dua tempat, untuk RM dilakukan penahanan di Rutan sedangkan dua tersangka lainnya di Lapas Bentiring. Untuk detailnya silakan ke pihak KPK," ujar David.

Sebelumnya, berkas perkara ketiga tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, termasuk Rohidin Mersyah, telah dinyatakan lengkap atau P21 pada 21 Maret 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar tengah mengkaji pemberian bantuan hukum kepada calon gubernur (calon) Bengkulu petahana, Rohidin Mersyah, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, bidang hukum di partainya juga sedang melakukan kajian soal peristiwa hukum tersebut.

"Akan mengkaji betul-betul itu dari sisi mana yang perlu di bantu, ke depan ini. Untuk apa? Tetap dua hal itu, untuk memastikan apa? Untuk memastikan bahwa proses hukum ini berjalan secara profesional tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain, kemudian, yang kedua (asas) praduga tidak bersalah," ujar Idrus di Kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Idrus mengatakan pihaknya juga sedang mengkaji peluang pengajuan gugatan praperadilan untuk Rohidin.

"Nanti setelah itu baru dilakukan kajian kan masih ada waktu untuk itu," ucap Idrus saat ditanya soal peluang Partai Golkar mengajukan praperadilan terkait kasus itu.

Dalam kesempatan ini, Idrus mengatakan partainya juga sudah meminta Rohidin untuk mengikuti proses hukum yang berjalan.

"Kita minta Pak Rohidin untuk mengikuti proses hukum yang ada, karena Golkar ini adalah partai yang taat asas, Indonesia adalah negara hukum maka kita harus ikuti itu," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bengkulu, Minggu (24/11/2024).

Selain Gubernur, KPK menetapkan 3 tersangka lainnya yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF), dan Ajudan Gubernur, Evriansyah (E) alias Anca.

"KPK selanjutnya menetapkan sebagai tersangka, yaitu, RM (Rohidin Mersyah), Gubernur Bengkulu," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu.

KPK juga melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 24 November 2024 sampai dengan 13 Desember 2024.