JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, pemerintah tak bisa berbuat banyak terhadap predator seksual, Reynhard Sinaga.

Sebab, berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Inggris, Reynhard baru bisa mengajukan keringanan penahanan setelah menjalani hukuman 30 tahun penjara.

"Karena berdasarkan hukum Inggris, dia baru boleh mengajukan keringanan (penahanan) setelah 30 tahun menjalani hukuman," kata Yusril, di kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan, pemerintah masih memantau perkembangan kasus Reynhard.

Namun, rencana pemulangannya masih terlalu jauh.

"Jadi, bahwa kita concern dan kita tahu persoalan itu dan kita pantau perkembangannya, tapi kalau untuk segera dilakukan exchange prisoner ataupun transfer prisoners, itu kiranya masih jauh," ujar dia.

Yusril menyatakan, pemulangan terpidana seumur hidup kasus predator seksual, Reynhard Sinaga, dari Inggris bukan prioritas pemerintah.

Ia mengatakan, kasus Reynhard lebih condong pada masalah pribadi.

"Seperti yang saya katakan, bahwa masalah Reynhard itu tidak menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia. Kasus Reynhard itu lebih banyak merupakan kasus pribadi," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia sedang mengupayakan pemulangan predator seksual, Reynhard Sinaga, dari Inggris.

Terpidana kasus pemerkosaan dengan hukuman seumur hidup di Inggris itu diupayakan pulang ke Tanah Air karena berbagai faktor, di antaranya permintaan orangtua.

Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Ahmad Usmarwi, menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha maksimal untuk membawa Reynhard kembali ke Indonesia.

"Kami akan sekuat tenaga untuk mengembalikan yang bersangkutan (Reynhard)," kata Usmarwi, dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

Usmarwi menjelaskan bahwa koordinasi antara pihaknya dengan pemerintah Inggris sedang berlangsung untuk merancang skema repatriasi Reynhard.

Bahkan, dalam waktu dekat akan ada negosiasi dengan Kedutaan Besar Inggris yang akan dilakukan untuk membahas rencana pemulangan tersebut.

"Mudah-mudahan kita bisa mengembalikan," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa rencana memlangkan terpidana seumur hidup kasus predator seksual, Reynhard Sinaga, dari Inggris bukan prioritas pemerintah.

Yusril mengatakan, kasus Reynhard lebih condong pada masalah pribadi.

"Seperti yang saya katakan, bahwa masalah Reynhard itu tidak menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia. Kasus Reynhard itu lebih banyak merupakan kasus pribadi," kata Yusril di kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Yusril juga mengatakan, pemerintah belum bisa berbuat banyak terhadap perkara Reynhard.

Sebab, berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Inggris, Reynhard baru bisa mengajukan keringanan penahanan setelah menjalani hukuman selama 30 tahun penjara.

"Jadi, bahwa kita concern dan kita tahu persoalan itu dan kita pantau perkembangannya, tapi kalau untuk segera dilakukan exchange prisoner ataupun transfer prisoners, itu kiranya masih jauh," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia sedang mengupayakan pemulangan predator seksual, Reynhard Sinaga, dari Inggris.

Terpidana kasus pemerkosaan dengan hukuman seumur hidup di Inggris itu diupayakan pulang ke Tanah Air karena berbagai faktor, di antaranya permintaan orang tua.

Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Ahmad Usmarwi, menegaskan, pihaknya akan berusaha maksimal untuk membawa Reynhard kembali ke Indonesia.

"Kami akan sekuat tenaga untuk mengembalikan yang bersangkutan (Reynhard)," kata Usmarwi, dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

Usmarwi menjelaskan bahwa koordinasi antara pihaknya dengan pemerintah Inggris sedang berlangsung untuk merancang skema repatriasi Reynhard.

Bahkan, dalam waktu dekat akan ada negosiasi dengan Kedutaan Besar Inggris yang akan dilakukan untuk membahas rencana pemulangan tersebut.

"Mudah-mudahan kita bisa mengembalikan," ujar dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menilai lebih bermanfaat jika pemerintah memulangkan narapidana warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang memiliki catatan baik.

“Saya rasa, lebih bermanfaat kita pulangkan yang baik saja, ya,” kata Agus di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta, Selasa, saat ditanya mengenai pemulangan terpidana kasus kekerasan seksual di Inggris, Reynhard Sinaga.

Menurut Agus, pemulangan WNI yang bermasalah hukum di luar negeri menjadi perhatian pemerintah. Terlebih, Indonesia sudah memiliki kesepakatan dengan beberapa negara setelah memulangkan narapidana asing ke negara asalnya, seperti Australia, Prancis, dan Filipina.

“Kemarin sudah ada kesepakatan bahwa harus resiprokal, apa yang mereka terima, ya, kita juga akan minta supaya mereka memperlakukan yang sama (terhadap) warga kita yang menjalani hukuman di sana,” kata Agus.

Di samping itu, Agus mengatakan bahwa belum ada perkembangan signifikan mengenai wacana pemulangan Reynhard Sinaga dari Inggris.

Menurut dia, Kementerian Imipas belum dilibatkan dalam pembahasan mengenai hal itu.

“Sampai sekarang belum ada pembahasan sedikitpun tentang itu. Jadi itu silakan ditanya kepada siapa yang menyampaikan, ya. Tapi sampai saat ini, kami dari Kementerian Imipas belum pernah diajak bicara, ya, terkait dengan pemulangan Sinaga itu,” katanya.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) sebelumnya mewacanakan Reynhard Sinaga dikembalikan ke Indonesia dari Inggris. Upaya pengembalian terhadap Reynhard dilakukan melalui negosiasi bilateral.

"Kami akan sekuat tenaga untuk mengembalikan yang bersangkutan, pihak Kedutaan Besar Inggris dalam waktu dekat akan bernegosiasi dengan kami, mudah-mudahan kita bisa mengembalikan," kata Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas Ahmad Usmarwi Kaffah di Tangerang, Selasa (4/2).

Namun, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memastikan pemulangan Reynhard Sinaga tidak menjadi prioritas pemerintah.

Menurut dia, pemerintah memfokuskan upaya diplomasi hukum untuk menyelamatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman mati.

“Reynhard Sinaga itu tidak menjadi prioritas bagi kami karena isu yang beliau itu sangat sensitif,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemulangan terpidana Reynhard Sinaga ke Indonesia bukan prioritas pemerintah. Yusril menyebutkan kasus Reynhard lebih banyak berkaitan dengan masalah pribadi.

"Kasus Reynhard itu lebih banyak merupakan kasus pribadi," kata Yusril di gedung Kemenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan, berdasarkan aturan di Inggris, pemerintah Indonesia saat ini belum bisa berbuat banyak di perkara Reynhard. Reynhard disebut baru bisa mengajukan permohonan pengurangan penahanan setelah menjalani hukuman 30 tahun penjara, sementara dia sendiri telah divonis seumur hidup oleh pengadilan Inggris sejak 2020.

"Kita pun tidak bisa berbuat apa-apa oleh karena berdasarkan hukum Inggris, dia baru boleh mengajukan keringanan setelah 30 tahun dia menjalani hukuman. Jadi bahwa kita concern dan kita tahu persoalan itu dan kita pantau perkembangannya," jelas Yusril.

Menurut Yusril, pertimbangan tersebut membuat Reynhard tidak termasuk prioritas pemerintah Indonesia dalam memulangkan sejumlah narapidana WNI di luar negeri. Dia menyebutkan upaya memulangkan Reynhard ke Tanah Air masih jauh untuk dilakukan pemerintah.

"Tapi kalau untuk segera dilakukan exchange prisoner ataupun transfer prisoner itu kiranya masih jauh. Jadi tidak menjadi prioritas untuk dikerjakan oleh pemerintah sekarang," jelas Yusril.

Hambali Segera Diadili

Yusril juga menyinggung nasib terpidana kasus terorisme, Hambali, yang saat ini masih ditahan di penjara Guantanamo. Yusril mengatakan Hambali segera menjalani persidangan di pengadilan Amerika Serikat.

"Begitu juga dengan kasusnya Hambali yang kami mendengar kabar dalam waktu dekat ini akan diadili oleh pihak militer Amerika Serikat dan kita hanya memantau perkembangan itu," ujar Yusril.

Menurut Yusril, pemerintah Indonesia hanya akan mengawasi jalannya persidangan tersebut. Namun, sama seperti Reynhard, Hambali bukan termasuk prioritas narapidana yang akan dipulangkan pemerintah ke Tanah Air.

"Kita melalui Kementerian Luar Negeri akan memantau kasus itu dan memastikan bahwa segera proses hukum itu berjalan secara normal dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku karena bagaimanapun dia adalah wajah negara Indonesia. Jadi untuk bicara mengenai pemulangan saya kira masih terlalu jauh ya karena proses peradilannya pun baru akan dimulai oleh pihak Amerika Serikat," pungkas Yusril.

(ygs/fca)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa rencana memlangkan terpidana seumur hidup kasus predator seksual, Reynhard Sinaga, dari Inggris bukan prioritas pemerintah.

Yusril mengatakan, kasus Reynhard lebih condong pada masalah pribadi.

"Seperti yang saya katakan, bahwa masalah Reynhard itu tidak menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia. Kasus Reynhard itu lebih banyak merupakan kasus pribadi," kata Yusril di kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Yusril juga mengatakan, pemerintah belum bisa berbuat banyak terhadap perkara Reynhard.

Sebab, berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Inggris, Reynhard baru bisa mengajukan keringanan penahanan setelah menjalani hukuman selama 30 tahun penjara.

"Jadi, bahwa kita concern dan kita tahu persoalan itu dan kita pantau perkembangannya, tapi kalau untuk segera dilakukan exchange prisoner ataupun transfer prisoners, itu kiranya masih jauh," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia sedang mengupayakan pemulangan predator seksual, Reynhard Sinaga, dari Inggris.

Terpidana kasus pemerkosaan dengan hukuman seumur hidup di Inggris itu diupayakan pulang ke Tanah Air karena berbagai faktor, di antaranya permintaan orang tua.

Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Ahmad Usmarwi, menegaskan, pihaknya akan berusaha maksimal untuk membawa Reynhard kembali ke Indonesia.

"Kami akan sekuat tenaga untuk mengembalikan yang bersangkutan (Reynhard)," kata Usmarwi, dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

Usmarwi menjelaskan bahwa koordinasi antara pihaknya dengan pemerintah Inggris sedang berlangsung untuk merancang skema repatriasi Reynhard.

Bahkan, dalam waktu dekat akan ada negosiasi dengan Kedutaan Besar Inggris yang akan dilakukan untuk membahas rencana pemulangan tersebut.

"Mudah-mudahan kita bisa mengembalikan," ujar dia.

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, merespons wacana predator seksual Reynhard Sinaga dipulangkan ke RI dari penjara Inggris. Agus menyebut hingga kini belum ada pembahasan terkait pemulangan Reynhard maupun pelaku bom Bali 2002, Hambali.

"Sampai sekarang kita belum pernah membahas, kita tidak pernah membahas sama sekali masalah transfer Sinaga, maupun Hambali, untuk kembali ke Tanah Air," ujar Agus di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Agus menyebut pihaknya juga bingung adanya wacana tersebut. Dia mengatakan di ranah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tak pernah ada pembahasan itu.

"Jadi sampai sekarang kita juga bingung dari mana sumbernya, monggo ditanyakan aja kepada sumbernya nggih," katanya.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya mengatakan pemulangan pelaku bom Bali 2002, Hambali, dan kasus predator seksual, Reynhard Sinaga, bukan prioritas. Dia mengatakan pemerintah memprioritaskan membantu para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dijatuhi hukuman mati.

"Yang prioritas yang kita hadapi itu adalah banyak juga orang Indonesia yang dipidana mati di Saudi Arabia, di Malaysia, dan itu memang sudah sangat lama kasusnya. Saya kira kita akan memprioritaskan ini," kata Yusril di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

Yusril mengatakan Reynhard baru bisa mengajukan keluar dari penjara setelah menjalani hukuman sekitar 40 tahun. Dia mengatakan hal itu membuat pemulangan Reynhard bukan prioritas.

"Jadi tidak menjadi suatu prioritas yang perlu kita selesaikan. Seperti halnya kasus-kasus yang lain yang mungkin perlu kita selesaikan ya," ujar Yusril.

Dia menyebutkan TKI yang dijatuhi hukuman mati di Arab Saudi dan Malaysia jumlahnya lebih dari 50 orang. Dia mengaku sudah berbicara dengan pemerintahan Arab Saudi dan Malaysia mengenai TKI yang dipidana mati.

"Banyak sekali, di Saudi Arabia ada, di Malaysia aja ada lebih 50 warga Indonesia yang dipidana mati dan itu sudah lama, dan itu kita prioritaskan kita bahas untuk kita bicarakan juga dengan pemerintah Malaysia," ujar Yusril.

"Dan beberapa waktu lalu duta besar Arab Saudi juga datang ke kantor, kami juga singgung masalah ini. Menjadi sangat penting karena memang mereka ini TKI bekerja di luar negeri, kemudian terlibat kejahatan dan dijatuhi hukuman mati dan itu perlu segera kita selesaikan," sambungnya.

Yusril juga menjelaskan belum ada pembicaraan resmi terkait Hambali. Dia mengatakan tidak mudah untuk memeriksa kasus Hambali.

"Hambali pun belum ada pembicaraan apapun dan saat ini lagi kami pelajari. Jadi kasusnya memang tidak mudah memeriksanya, entahlah ada perubahan policy dari pemerintah Amerika Serikat terhadap orang-orang yang ditahan," kata Yusril.

"Jadi kasus Reynhard dan Hambali itu sebenarnya tidak menjadi prioritas untuk kita segera selesaikan dibandingkan dengan orang TKI atau WNI yang menerima hukuman mati di Malaysia dan Saudi Arabia," ucapnya.

(dwr/idn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyatakan bahwa pemerintah belum pernah sama sekali membahas rencana pengembalian Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin alias Hambali dan Reynhard Sinaga ke Indonesia.

Hambali merupakan mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) yang kini ditahan di penjara militer Amerika Serikat (AS) di Teluk Guantanamo.

Sementara Reynhard merupakan predator seksual yang tengah ditahan di Penjara Her Majesty's Prison Wakefield, penjara dengan keamanan tinggi di Inggris.

“Sampai sekarang kita belum pernah membahas, kita tidak pernah membahas sama sekali masalah transfer Sinaga, maupun Hambali, untuk kembali ke Tanah Air,” kata Agus, saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Agus pun mengaku bingung dengan wacana pengembalian dua warga negara Indonesia yang kini tengah menjalani proses hukum di luar negeri tersebut.

Eks Wakapolri ini pun meminta awak media menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang melontarkan wacana tersebut.

Sebab, hingga saat ini belum ada pembahasan pengembalian Hambali dan Reynhard ke Indonesia.

“Jadi, sampai sekarang kita juga bingung dari mana sumbernya, monggo ditanyakan saja kepada sumbernya, nggih,” kata Agus.

Pernyataan Agus berbeda dengan apa yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril bilang, pemerintah Indonesia mewacanakan bakal mengembalikan Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo.

Sebab, pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.

"Kita juga concern dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali, yang terlibat dalam kasus bom Bali pada tahun 2002," kata Yusril, usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum, di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Yusril menjelaskan bahwa terdakwa bom Bali itu pernah menjadi buron pada 2002.

Namun, Hambali ditangkap oleh pemerintah Pakistan.

Meski ditangkap oleh Pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintahan Amerika Serikat.

Di sisi lain, Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) juga tengah berupaya untuk memulangkan Reynhard Sinaga dari Inggris ke Tanah Air.

Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas, Ahmad Usmarwi, menyatakan bahwa upaya tersebut didorong oleh permohonan dari keluarga Reynhard agar anaknya bisa menjalani hukuman di Indonesia.

"Permintaan dari orangtua itulah yang memperkuat kita untuk melakukan repatriasi," kata Usmarwi dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

Sebagai informasi, Reynhard Sinaga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Manchester pada 2020.

Ia dinyatakan bersalah atas 159 pelanggaran seksual, termasuk pemerkosaan terhadap 136 pria Inggris, dalam kurun waktu 2015 hingga 2017.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyatakan bahwa pemerintah belum pernah sama sekali membahas rencana pengembalian Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin alias Hambali dan Reynhard Sinaga ke Indonesia.

Hambali merupakan mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) yang kini ditahan di penjara militer Amerika Serikat (AS) di Teluk Guantanamo.

Sementara Reynhard merupakan predator seksual yang tengah ditahan di Penjara Her Majesty's Prison Wakefield, penjara dengan keamanan tinggi di Inggris.

“Sampai sekarang kita belum pernah membahas, kita tidak pernah membahas sama sekali masalah transfer Sinaga, maupun Hambali, untuk kembali ke Tanah Air,” kata Agus, saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Agus pun mengaku bingung dengan wacana pengembalian dua warga negara Indonesia yang kini tengah menjalani proses hukum di luar negeri tersebut.

Eks Wakapolri ini pun meminta awak media menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang melontarkan wacana tersebut.

Sebab, hingga saat ini belum ada pembahasan pengembalian Hambali dan Reynhard ke Indonesia.

“Jadi, sampai sekarang kita juga bingung dari mana sumbernya, monggo ditanyakan saja kepada sumbernya, nggih,” kata Agus.

Pernyataan Agus berbeda dengan apa yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril bilang, pemerintah Indonesia mewacanakan bakal mengembalikan Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo.

Sebab, pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.

"Kita juga concern dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali, yang terlibat dalam kasus bom Bali pada tahun 2002," kata Yusril, usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum, di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Yusril menjelaskan bahwa terdakwa bom Bali itu pernah menjadi buron pada 2002.

Namun, Hambali ditangkap oleh pemerintah Pakistan.

Meski ditangkap oleh Pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintahan Amerika Serikat.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemulangan predator seksual Reynhard Sinaga dan tersangka terorisme, Hambali bukan prioritas pemerintah saat ini.

Yusril menegaskan, pemerintah bukan hanya mengurusi dua kasus tersebut. Menurutnya, masih banyak WNI lain yang terjerat kasus di luar negeri.

"Tanggung jawab negara terhadap WNI, betapa pun memalukannya, tetap harus diperhatikan. Kami juga paham bahwa ada banyak kasus lain yang menimpa WNI di luar negeri. Kasus Reynhard sendiri belum ada pembahasan lebih lanjut," kata Yusril, Selasa (11/2/2025).

Yusril menjelaskan, terhadap Hambali yang saat ini ditahan di Guantanamo, pemerintah telah meminta Amerika Serikat segera mengadili yang bersangkutan. Namun, belum ada kejelasan dari kasus tahanan yang telah ditahan lebih dari dua dekade itu.

"Selain sebagai kasus terorisme, ini juga menjadi isu Hak Asasi Manusia. Pemerintah telah meminta agar Hambali diadili, tetapi sampai sekarang prosesnya belum berjalan. Pembahasan terkait pemulangannya pun belum ada," ujarnya.

"Tidak ada prioritas atas kasus ini, tetapi tetap menjadi perhatian pemerintah. Kami terus mengupayakan perlindungan bagi semua WNI, baik yang terlibat dalam kasus hukum berat maupun yang menghadapi ancaman hukuman mati," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut pemulangan Reynhard Sinaga dan Hambali, yang kini tersangkut kasus hukum di luar negeri, bukanlah prioritas pemerintah saat ini.

Untuk diketahui, Reynhard Sinaga adalah terpidana kasus kekerasan seksual yang kini menjalani masa hukumannya di Inggris. Sementara itu, Hambali atau bernama asli Encep Nurjaman adalah tersangka kasus terorisme atau Bom Bali I yang kini ditahan di Guantanamo, Amerika Serikat (AS).

Yusril menegaskan bahwa keduanya bukanlah prioritas utama pemerintah saat ini untuk dipulangkan ke Tanah Air.

Meski demikian, terang Yusril, pemerintah tetap mempertimbangkan kasus Reynhard dan Hambali. Dia menjelaskan bahwa saat ini perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada dua kasus tersebut.

"Tanggung jawab negara terhadap WNI, betapapun memalukannya, tetap harus diperhatikan. Kami juga paham bahwa ada banyak kasus lain yang menimpa WNI di luar negeri. Kasus ini menjadi ramai karena pemberitaan, tetapi pemerintah tidak hanya fokus pada kasus Reynhard dan Hambali, melainkan seluruh kasus WNI di luar negeri. Kasus Reynhard sendiri belum ada pembahasan lebih lanjut," jelasnya saat Rapat Kerja dengan DPR, dikutip dari siaran pers, Selasa (11/2/2025).

Khusus terkait dengan Hambali, Yusril menyebut dia telah ditahan di Guantanamo selama lebih dari dua dekade tanpa proses peradilan. Pemerintah RI sudah pernah meminta pemerintah AS agar mengadili Hambali.

Namun hingga saat ini, belum ada perkembangan signifikan terkait proses hukum Hambali. Yusril juga menyebut belum ada pembahasan soal pemulangan Hambali ke Indonesia.

"Tidak ada prioritas atas kasus ini, tetapi tetap menjadi perhatian pemerintah. Kami terus mengupayakan perlindungan bagi semua WNI, baik yang terlibat dalam kasus hukum berat maupun yang menghadapi ancaman hukuman mati," ucapnya.

Pada kesempatan terpisah, Yusril mengatakan bahwa terdapat sejumlah kasus yang lebih menjadi perhatian pemerintah. Misalnya, ada lebih dari 50 orang WNI di Arab Saudi dan yang dipidana mati. Puluhan orang WNI itu adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tersangkut kasus hukum di luar negeri.

"Menjadi sangat penting, karena memang mereka ini TKI, bekerja di luar negeri kemudian terlibat kejahatan dan dijatuhi hukuman mati, dan itu perlu segera kita selesaikan," kata mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/2/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menegaskan rencana pemulangan terpidana kejahatan seksual Reynhard Sinaga dari Inggris ke Indonesia bukan prioritas. Pun juga rencana untuk memulangkan tahanan kasus terorisme Hambali dari Penjara Guantanamo, Amerika Serikat (AS) ke Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Impimas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, masih banyak warga negara Indonesia lainnya yang dipenjara di luar negeri, yang lebih prioritas untuk dapat dikembalikan ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan Yusril, saat rapat kerja Kemenko Kumham Imipas bersama dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Bahwa rencana pemulangan Reynhard Sinaga narapidana kekerasan seksual di Inggris, serta Hambali tersangka terorisme yang ditahan di Guantanamo, bukanlah prioritas pemerintah saat ini,” kata Yusril melalui siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Yusril menjelaskan, sebagai otoritas di pemerintahan, masalah pemulangan Reynhard dari Inggris, dan Hambali dari tahanan AS memang tetap menjadi pembahasan di internal kementerian yang dipimpinnya. “Bahwa pemerintahan saat ini tetap mempertimbangkan kasus Reynhard dan Hambali. Namun secara keseluruhan, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada kedua kasus tersebut,” ujar Yusril.

Menurutnya, sebagai pemerintah maupun penyelenggara negara, wajib dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia. Termasuk, kata dia, terhadap Reynhard dan Hambali yang hingga kini masih menjadi warga negara Indonesia.

“Tanggung jawab negara terhadap WNI (warga negara Indonesia), betapapun memalukannya, tetap harus diperhatikan,” ujar Yusril.

Akan tetapi Yusril menjelaskan, banyak juga warga negara Indonesia yang bermasalah hukum di negara-negara lain, yang juga menjadi perhatian pemerintah untuk bisa dipulangkan. “Pemerintah tidak hanya fokus pada kasus Reynhard dan Hambali. Melainkan seluruh kasus WNI di luar negeri,” ujar Yusril.

Kasus Reynhard hingga kini meski menjadi perhatian publik, tetapi belum ada pembicaraan tentang keputusan untuk memulangkan. Adapun terkait dengan kasus Hambali yang ditahan oleh AS, hingga kini, kata Yusril, mendesak agar segera disidangkan untuk keadilan dan penegakan HAM.

Dan terkait Hambali, Yusril memastikanbelum ada keputusan apapun terkait rencana permohonan untuk pemulangan. “Tidak ada prioritas dalam kasus-kasus ini. Tetapi tetap menjadi perhatian pemerintah. Dan kami terus mengupayakan perlindungan bagi semua WNI, baik yang terlibat dalam kasus-kasus hukum berat, maupun yang menghadapi ancaman hukuman mati,” terang Yusril.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa rencana pemulangan Reynhard Sinaga hingga Hambali tak jadi prioritas pemerintah. Dia mengatakan ada kasus lain yang perlu ditangani, seperti penanganan 54 WNI yang akan dihukum mati.

Hal itu dikatakan Yusril dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (11/2/2025). Yusril menjawab pertanyaan anggota Komisi I DPR, Sarifah Ainun Jariyah.

"Terkait kasus RG. Saya harap nanti kasus RG ini. Saya sudah mendengar bahwa ini tidak menjadi prioritas dari pemerintah dan semoga itu benar. Reynhard Sinaga, jadi saya harap kasus ini tidak, saya harap kasus ini tidak usah menjadi prioritas pemerintah," kata Sarifah.

Yusril pun menjawab memang ada banyak kasus lain yang perlu ditangani, salah satunya WNI yang akan dipidana mati di Malaysia hingga Arab Saudi. Dia juga mengatakan telah membahas hal tersebut dengan Arab Saudi.

"Jadi lebih banyak kasus lain yang perlu ditangani seperti ada sekitar 54 WNI yang dipidana mati di Malaysia juga di Arab Saudi dan kami mulai membahas masalah ini dengan Arab Saudi," kata Yusril.

"Pembicaraan sudah dimulai dan juga terkait kementerian lain yang menangani pekerja migran juga Kemenlu yang concern terhadap perlindungan WNI," tambahnya.

Yusril menegaskan kasus keduanya tidak jadi prioritas karena masalahnya cukup rumit. Selain itu, dia mempertimbangkan pandangan masyarakat.

"Kita mempertimbangkan pandangan masyarakat terhadap kedua orang ini, kami sampai pada kesimpulan, kami pelajari, kami concern soal itu, karena menjadi tanggung jawab negara," tuturnya.

Sebelumnya, Yusril mengatakan pemulangan pelaku bom Bali 2002, Hambali, dan kasus predator seksual, Reynhard Sinaga, bukan prioritas. Dia mengatakan pemerintah memprioritaskan membantu para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dijatuhi hukuman mati.

Yusril mengatakan Reynhard baru bisa mengajukan keluar dari penjara setelah menjalani hukuman sekitar 40 tahun. Dia mengatakan hal itu membuat pemulangan Reynhard bukan prioritas.

"Jadi tidak menjadi suatu prioritas yang perlu kita selesaikan. Seperti halnya kasus-kasus yang lain yang mungkin perlu kita selesaikan ya," ujar Yusril.

(ial/maa)