REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyentil Mendagri Muhammad Tito Karnavian tentang wacana revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Mardani mengingatkan pentingnya penegakan hukum terhadap ormas yang anggotanya melanggar hukum.

Mardani mengamati peraturan lama belum tentu menjadi pangkal masalah menjamurnya ormas. Namun, akar masalahnya bisa saja dikarenakan lemahnya penegakan hukum. "Kadang masalahnya bukan di peraturan. Tapi penegakan hukum dan solusi sosial ekonominya," kata Mardani kepada Republika, Senin (28/4/2025).

Mardani memantau, sebagian ormas sudah tergolong meresahkan masyarakat dan perusahaan. Hal ini terjadi karena contohnya mereka melakukan aksi premanisme dengan dalih ormas. "Beberapa daerah sudah kian berkembang ormas yang secara sosial ekonomi malah merepotkan masyarakat dan bisnis," ujar politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu (PKS) tersebut.

Mardani juga melihat pola ormas bertalian dengan urusan politik. Sebab, ada saja ormas tertentu yang menjadi simpatisan politikus. Apalagi ada pula politikus yang punya jabatan di ormas. "Bahkan kadang seperti bersimbiosis dengan kepentingan politik," ujar Mardani.

Oleh karena itu, Mardani tak menutup mata terhadap pentingnya revisi UU Ormas. Namun sembari proses revisi berjalan, Mardani mendorong solusi multisektor terhadap permasalahaan yang timbul akibat kehadiran ormas. "Revisi jalan tapi solusi multi dimensi bisa dijalankan sejak sekarang," ujar Mardani.

Sebelumnya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengungkap peluang merevisi UU Ormas. Mantan kapolri tersebut menyatakan tindakan kebablasan ormas yang terjadi selama ini membuat pemerintah membuka pilihan itu.

Tito menyebut UU Ormas sejatinya mengedepankan kebebasan sipil. Tapi seiring perkembangannya, Tito mengamati sejumlah ormas justru menyalahgunakan statusnya untuk menjalankan agenda kekuasaan dengan cara-cara koersif.

"Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat. Di antaranya masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito beberapa waktu lalu.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto meminta kepada Dirjen Pemasyarakatan (PAS) agar selektif memberikan remisi. Agus tujuannya bukan membatasi hak waega binaan atau narapidana.

"Beberapa saat yang lalu saya juga dikomplain sama Pak Dirjenpas (Direktur Jenderal Permasyarakatan), 'Kenapa kok dibatasi?', Saya bilang saya tidak membatasi hak warga binaan atau anak dalam binaan. Karena menurut saya kalau hak itu diberikan secara, karena remisi ini menurut saya juga rawan penyimpanan," tutur Menteri Agus dalam sambutan acara pemberian remisi khusus Hari Raya Nyepi dan Lebaran kepada para narapidana di Lapas II Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025).

Menurut dia, Lapas juga berhak untuk menolak memberikan remisi. Terutama bagi narapidana dengan kasus-kasus yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Oleh karena itu saya juga memohon kepada Pak Dirjen PAS untuk betul-betul selektif di dalam memberikan remisi. Memang hak, tapi kita juga punya hak untuk menolak. Karena terutama kepada kasus-kasus yang menimbulkan keresahan atau meresahkan masyarakat atau yang berdampak luas ke masyarakat," lanjut dia.

Pemberian remisi, kata Agus, memang penghargaan dari pemerintah kepada narapidana. Namun pemberiannya harus selektif dan mempertimbangkan keamanan masyarakat. Dia meminta agar Ditjenpas tak takut apabila ada yang komplain soal remisi.

"Pemberian remisi bukan hanya penghargaan bagi mereka yang berperilaku baik, tapi juga sebagai penghormatan terhadap hak-hak warga binaan sesuai ketentuan yang berlaku," tutur Agus.

Agus menuturkan Kementerian Imipas melalui Ditjenpas memiliki wewenang menolak remisi narapidana. Agus berulang kali menekankan, bila pertimbangannya keamanan masyarakat.

"Jadi nggak usah takut untuk kalau ada yang komplain, 'Kenapa saya tidak diberikan hak saya sesuai dengan ketentuan undang-undang'. 'Ya anda boleh mengajukan hak, kita juga punya hak menolak dengan berbagai pertimbangan mungkin berdampak luas kepada masyarakat'," jelasnya.

Agus juga menyinggung terkait petugas Lapas yang 'dikasih makan'. Dia kemudian juga menyoroti narapidana dengan kasus narkoba.

"Masalah kelakuan baik kadang-kadang kalau Kalapasnya atau semua petugas lapasnya dikasih makan di kantin, pasti nilainya baik kan. Yang pada akhirnya dampaknya juga membahayakan, terutama kepada pelaku-pelaku narkoba," pungkasnya.

Tonton juga Video: 8.906 Napi di Jakarta Dapat Remisi Idul Fitri, 158 Langsung Bebas

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya