Kom13

2 item, 1 hal

Yusril Sebut Prabowo Ingin Napi Narkotika yang Terima Amnesti Direhabilitasi dan Ikut Komcad

Yusril Ihza Mahendra ungkap rencana amnesti narapidana narkotika oleh Prabowo Subianto. Mereka akan direhabilitas hingga ikut pelatihan Komcad. Halaman all [507] url asal

#prabowo #yusril #komcad #komponen-cadangan #rehabilitasi-narkotika #amnesti-narapidana #data-44-000-narapidana

(Kompas.com) 21/01/25 15:00
v/56833/

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Komponen Cadangan (Komcad) untuk narapidana kasus penyalahgunaan narkotika yang masuk daftar penerima amnesti.

Yusril mengatakan, Presiden Prabowo ingin memberikan amnesti kepada narapidana kasus narkotika yang masih muda dan produktif, namun akan melalui tahapan rehabilitasi.

"Lebih baik kita rehabilitasi saja, tapi kan Pak Prabowo sudah punya program untuk masuk ke Komcad, dilatih militer, kemudian diterjunkan ke masyarakat dalam proyek-proyek raksasa yang sedang dikerjakan pemerintah seperti pembukaan lahan pertanian di Kalimantan dan Papua,” kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Yusril mengatakan, pemerintah khawatir bila amnesti langsung diberikan kepada narapidana tersebut, mereka akan meresahkan masyarakat.

Hal tersebut, kata dia, akan menjadi permasalahan baru di pemerintah.

"Tidak bisa segera di-amnesti juga. Kalau segera di-amnesti nanti orangnya keluar LP dan meresahkan masyarakat, nanti pemerintah juga yang disalahkan. Jadi, karena itu harus siap pendanaannya dan harus siap juga untuk menampung mereka dalam proses rehab," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas tengah menghimpun data-data narapidana yang akan mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo.

"Dan ini sedang dikerjakan dan memudahkan dalam waktu tidak terlalu lama amnesti itu dapat dilakukan," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, akan membuka data 44.000 narapidana yang akan mendapatkan amnesti.

Supratman mengatakan, data narapidana tersebut dibuka agar ada kontrol dari masyarakat.

"Intinya nanti kalau dari Kementerian Imipas datanya sudah ada, pasti kami akan buka ke publik. Supaya ada kontrol publik untuk melihat siapa yang akan diberi amnesti," kata Supratman di Graha Pengayoman, Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Supratman mengatakan, masih menunggu data 44.000 narapidana tersebut dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas).

Ia mengatakan, akan berkomunikasi dengan Menteri Imipas Agus Andrianto terkait data narapidana tersebut.

"Soal amnesti, kami masih menunggu dari Kementerian Imipas soal datanya. Mudah-mudahan minggu depan, hari ini saya berkomunikasi dengan Menteri Imipas," ujarnya.

Terakhir, Supratman mengatakan, tidak memiliki target dalam menyelesaikan data 44.000 narapidana tersebut, lantaran Kementerian Imipas yang bertugas melakukan asesmen.

Ia mengatakan, Kementerian Hukum akan meneliti data yang diberikan Kementerian Imipas dan menyerahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Setelah itu kemudian kami teliti, kemudian kami serahkan kepada Bapak Presiden, Presiden yang akan memutuskan berapa banyak dan siapa," ucap dia.

Jalan keluar mengatasi kepadatan lapas dan rutan

Perbincangan tentang lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan negara (rutan) yang penghuninya melebihi daya tampung (overcapacity) kembali ... [488] url asal

#kepadatan-lapas #rehabilitasi-narkotika #keadilan-restoratif

(Antara) 17/11/24 16:26
v/202/

Kejahatan penyalahgunaan narkoba ini memang serius, tetapi pemenjaraan terhadap pelakunya mesti ditinjau ulang

Jakarta (ANTARA) -

Perbincangan tentang lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan negara (rutan) yang penghuninya melebihi daya tampung (overcapacity) kembali menyeruak begitu terbentuk pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengakui masalah kepadatan (overcrowded) penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) bukan hal yang mudah diatasi.

Meski demikian, Yusril berjanji bahwa Pemerintah akan mencari jalan keluar atas permasalahan overcapacity lapas dan rutan yang telah menjadi masalah klasik di negara ini.

Secara keseluruhan saat ini di Indonesia terdapat 531 lapas dan rutan dengan kapasitas 140.424 orang. Per September 2024, jumlah narapidana dan tahanan secara keseluruhan sebanyak 273.390 orang.

Dari data di atas terlihat jumlah penghuni nyaris dua kali lipat daya tampung lapas dan rutan. Bukan saja tak layak, kepadatan penghuni lapas dan rutan ini tentu memunculkan persoalan lain yang tak kalah serius.

Apakah untuk mengatasi persoalan kepadatan penghuni lapas dan rutan ini cukup dengan membangun lapas dan rutan baru? Belum tentu.

Apabila jumlah orang yang dimasukkan lapas dan rutan sebagai hukuman atas pelanggaran hukum yang mereka lakukan tidak berkurang, lebih-lebih justru bertambah, maka persoalan overcapacity ini tidak akan pernah terselesaikan.

Tinjau ulang sistem peradilan umum

Institut for Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat cara kerja sistem peradilan umum di Indonesia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan persoalan kepadatan lapas dan rutan.

Pidana penjara masih menjadi opsi yang sering digunakan para jaksa dan hakim dalam pemberian hukuman ketimbang bentuk pidana lain. Akibatnya, pemasyarakatan yang menjadi muara akhir sistem peradilan pidana pada akhirnya harus menanggung beban berat.

Semestinya sistem peradilan dibuat lebih efisien. Dalam hal penahanan, misalnya. Penahanan yang tidak perlu harus dikurangi, seperti penahanan di rutan sebelum persidangan. Penahanan rumah atau penahanan kota bisa menjadi alternatif.

Selain itu, pidana bersyarat seperti diatur dalam Pasal 14a KUHP lama (KUHP baru, UU No.1/2023 berlaku mulai 2026, red) lebih serius dipertimbangkan untuk diterapkan.

Pidana bersyarat ini memungkinkan terpidana tidak menjalani hukumannya, kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, misalnya, karena terpidana melakukan tindak pidana lagi selama masa percobaan. Cara ini diperuntukkan bagi terpidana yang divonis hukuman kurungan paling lama 1 tahun.

Pidana bersyarat ini berbeda dengan hukuman masa percobaan, meski sama-sama tidak langsung menjalani hukuman kurungan. Terpidana yang divonis hukuman percobaan tetap harus menjalani hukumannya, tetapi tidak dimasukkan lapas, tetapi dalam pengawasan.

Terpidana hukuman percobaan akan dikirim ke lembaga pemasyarakatan apabila selama dalam masa percobaan itu melanggar ketentuan.

Sementara dalam KUHP baru terdapat sanksi baru yang nantinya diharapkan juga bisa diterapkan secara maksimal, yakni pidana kerja sosial. Pidana ini diperuntukkan bagi terdakwa kasus pidana dengan ancaman hukuman penjara kurang dari 5 tahun dengan putusan hakim berupa pidana penjara paling lama 6 bulan.

Penahanan secara selektif, penerapan hukuman bersyarat, dan juga hukuman percobaan bisa menjadi solusi untuk mengurangi arus masuk ke lapas dan rutan.

1 2 Tampilkan Semua