“Kerja sama yang kita sepakati bersama mudah-mudahan kita bisa implementasikan dengan kolaborasi, koordinasi, dan langkah-langkah yang simultan, tentunya bisa menggunakan anggaran sendiri-sendiri maupun anggaran bersama, dalam rangka melindungi warga

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) meneken nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dalam bidang penegakan hukum hingga rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika.

Menteri Imipas Agus Andrianto dan Kepala BNN Marthinus Hukom menandatangani tiga nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antarunit kerja di kementerian dan lembaga tersebut di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa.

“Kerja sama yang kita sepakati bersama mudah-mudahan kita bisa implementasikan dengan kolaborasi, koordinasi, dan langkah-langkah yang simultan, tentunya bisa menggunakan anggaran sendiri-sendiri maupun anggaran bersama, dalam rangka melindungi warga negara kita dari korban pecandu dan penyalahguna narkotika,” kata Agus.

Adapun nota kesepahaman yang ditandatangani, yakni Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi BNN dan Kementerian Imipas. Nota kesepahaman ini menjadi payung hukum dalam koordinasi dan pelaksanaan masing-masing tugas.

Kemudian, Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Rehabilitasi BNN dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika di Lingkungan Pemasyarakatan. Hal ini untuk membangun sistem penyelenggaraan rehabilitasi pemasyarakatan yang berkelanjutan berdasarkan Standar Nasional Rehabilitasi.

Selain itu, diteken pula Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemberantasan BNN dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Perjanjian kerja sama tersebut mencakup pelaksanaan operasi bersama di satuan kerja pemasyarakatan dan dukungan terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika.

Dalam sambutannya, Agus mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan narkoba merupakan pengejawantahan dari Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dia pun menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang sejatinya merupakan korban.

“Kalau terus-terusan dia (pecandu dan penyalahguna) tidak dilakukan rehabilitasi, nanti pasti dia akan terus menjadi pecandu dan penyalahguna. Karena bagi korban narkotika tidak ada kata sembuh, kata-katanya adalah pulih. Kalau dia salah memilih pergaulan, dia akan kumat lagi,” ujar Menteri Imipas.

Sementara itu, Marthinus berharap dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama tersebut, tercipta suatu pemahaman kolektif bahwa narkotika merupakan musuh bersama.

Kepala BNN juga berharap melalui kerja sama dengan Kementerian Imipas, kejahatan lintas negara terkait narkotika dapat dideteksi sejak dini agar tidak ada lagi warga negara Indonesia yang terjerumus dalam jaringan peredaran narkotika internasional.

“Kewajiban kita kan melindungi warga negara kita yang ada di luar negeri, yang bepergian ke luar negeri, termasuk mencegah mereka untuk melakukan kejahatan,” kata Marthinus.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dua narapidana terorisme (napiter) yang kini menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Lamongan mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengucapan ikrar setia kepada NKRI itu dilakukan dengan penuh kesadaran, Selasa (11/2/2025).

Dua napiter yang mengucapkan ikrar setia kepada NKRI itu adalah Sofyan Abdillah dan Parmin. Proses pengucapan ikrar ini berlangsung di Lapas Lamongan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Forkopimda Lamongan, Densus 88 Anti Teror serta aparat penegak hukum lainnya.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Kadiyono mengatakan acara yang berlangsung khidmat ini bertujuan untuk membina serta mengembalikan para napiter ke pangkuan NKRI. Selain itu, juga sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial dan pemulihan ideologi mereka.

"Program ini merupakan bagian dari strategi pemasyarakatan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum, tetapi juga pada rehabilitasi ideologi," kata Kadiyono kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).

Ikrar setia ini, kata Kadiyono, bukan sekadar seremonial tetapi wujud nyata perubahan mindset dan sikap napiter yang sebelumnya terpapar paham radikal. Pengucapan ikrar dilakukan penuh kesadaran.

Kedua napiter itu menyatakan sumpah setia kepada Pancasila dan UUD 1945, sekaligus menegaskan komitmen mereka meninggalkan ideologi radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

"Kami berkomitmen untuk membina mereka agar bisa kembali ke masyarakat dengan semangat kebangsaan yang utuh," ujar Kadiyono.

Kadiyono berharap napiter yang telah berikrar benar-benar kembali ke masyarakat dengan pemahaman lebih moderat dan cinta damai. Dia juga berharap semakin banyak napiter yang sadar pentingnya persatuan dan kesetiaan kepada NKRI sehingga pencegahan paham radikal bisa terus ditingkatkan.

Sementara itu, dua napiter yang mengikuti proses ikrar setia mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan untuk kembali diterima sebagai bagian dari NKRI.

"Saya sadar bahwa ideologi yang saya anut dulu salah. Sekarang saya ingin menjalani hidup dengan damai dan berkontribusi positif bagi masyarakat," kata napiter tersebut.

Selain pengucapan ikrar setia NKRI, dua napiter tersebut juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta mencium bendera merah putih yang menandakan mereka telah setia kembali ke pangkuan NKRI, serta penandatanganan surat pernyataan setia kepada NKRI.

Video: Kepala BNPT Temui Mensos Bahas Rehabilitasi Eks Napiter

Video: Kepala BNPT Temui Mensos Bahas Rehabilitasi Eks Napiter

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan melakukan kunjungan ke Kota Cirebon, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Otto mendatangi Lapas Kelas I Cirebon.

Otto mengatakan, kunjungannya tersebut dalam rangka melakukan evaluasi. Ia mengungkapkan bahwa kondisi Lapas Kelas I Cirebon saat ini sudah over kapasitas.

"Kami datang ke sini untuk kunjungan. Karena kami ini sedang dalam rangka memberikan evaluasi-evaluasi mengenai beberapa hal tentang ketentuan-ketentuan hukum, termasuk rencana amnesty," kata Otto Hasibuan di Kota Cirebon, Jumat (7/2/2025).

"Kami juga ingin melihat kondisi-kondisi lapas. Bahwa ternyata jumlah di lapas itu sudah over capacity. Termasuk sudah lama sebenarnya," kata dia menambahkan.

Otto mengatakan, saat ini lapas-lapas di Indonesia mayoritas dihuni oleh warga binaan atau narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba.

"Memang terlihat bahwa jumlah lapas yang ada itu, penghuninya itu hampir 55 persen ke atas, itu rata-rata dihuni oleh kasus narkoba. Sehingga kita sekarang sedang berpikir, kalau ini dibiarkan terus ini akan masalah," kata dia.

Tidak Ingin Menambah Lapas

Meskipun Otto menyebutkan bahwa penghuni lapas sudah melebihi kapasitas, ia menegaskan bahwa penambahan lapas bukanlah solusi utama. Menurutnya, yang lebih penting adalah fokus pada upaya untuk menekan angka kejahatan di masyarakat, sehingga jumlah penghuni lapas bisa berkurang.

Otto melihat langkah ini sebagai hal yang sangat penting untuk diterapkan di Indonesia. Dengan mengurangi angka kejahatan, diharapkan jumlah penghuni lapas bisa terkendali, tanpa perlu memperbanyak jumlah lapas.

"Kita mempunyai paradigma tidak ingin sebenarnya menambah lapas atau rutan. Sebab kalau kita berpikir menambah lapas, berarti kita berpikir kejahatan terus terjadi dan lapasnya ditambahkan," ucap Otto.

"Kita berpikir bagaimana caranya agar kejahatan ini tidak banyak terjadi, sehingga lapas menjadi kosong. Itu konsep yang harus dibuat dalam bernegara sebenarnya," sambung dia.

Minta Pengguna Narkoba Direhabilitasi

Otto kemudian menyoroti masalah warga binaan atau narapidana yang terjerat kasus penggunaan narkoba. Ia berpendapat bahwa para pengguna narkoba seharusnya mendapatkan rehabilitasi, bukan langsung dijebloskan ke penjara.

"Untuk kasus narkoba, jadi banyak juga pengguna pertama, dia baru coba-coba, tapi akhirnya langsung masuk penjara, dihukum. Lama-lama keluar jadi bandar dia. Ini juga menjadi perhatian kita," kata Otto.

Otto menilai bahwa pengguna narkoba yang terjerat untuk pertama kali sebaiknya diberi kesempatan untuk direhabilitasi, bukan dihukum dengan penjara. Namun, ia menegaskan bahwa hal ini hanya berlaku bagi pengguna, bukan pengedar.

"Kita mengambil kesimpulan, kalau ada pengguna pertama ini, mungkin kita pikirkan bagaimana kalau boleh itu direhabilitasi saja. Tapi bukan pengedar yah, hanya pengguna," kata dia.

Lapas Kelas I Cirebon Over Kapasitas

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Cirebon, Nanang mengatakan bahwa kondisi lapas saat ini memang sudah over kapasitas. Saat ini, jumlah warga binaan yang ada di Lapas Kelas I Cirebon telah mencapai lebih dari 960 orang.

"Jumlah narapidana di kita itu ada 964," kata Nanang Syamsudin saat ditemui di Lapas Kelas I Cirebon, Kota Cirebon.

Menurut Nanang, jumlah warga binaan yang menghuni Lapas Kelas I Cirebon sebenarnya memang sudah sangat melebihi kapasitas.

"Kalau melihat kapasitas, memang ini sudah lebih. Sudah over kapasitas 100 persen," kata Nanang.

Tentu pada saat rehabilitasi sosial kami juga didampingi oleh Densus 88 dan juga oleh BNPT untuk supaya bisa memonitor, mengevaluasi mereka...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) siap mendukung upaya rehabilitasi sosial terhadap eks narapidana kasus terorisme, menanggapi wacana pemulangan tokoh militan Jamaah Islamiyah Encep Nurjaman alias Hambali dari penjara milik Amerika Serikat (AS) di Guantanamo, Kuba.

Berbicara usai pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono di Jakarta, Rabu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan Kemensos sudah melakukan kerja sama dengan BNPT untuk rehabilitasi dan integrasi sosial korban dan eks narapidana kasus terorisme selama ini.

"Kalau deradikalisasinya berada di BNPT, rehabilitasi sosialnya di kami. Tentu pada saat rehabilitasi sosial kami juga didampingi oleh Densus 88 dan juga oleh BNPT untuk supaya bisa memonitor, mengevaluasi mereka yang selama ini menjadi bagian dari rehabilitasi sosial," ujar Mensos Saifullah Yusuf menanggapi pertanyaan wartawan terkait potensi rehabilitasi jika memang Hambali dipulangkan ke Indonesia.

Upaya rehabilitasi sosial sudah dilakukan oleh Kemensos bersama BNPT dengan berkolaborasi bersama beberapa kementerian/lembaga lain, termasuk TNI/Polri dan Kementerian Agama.

Mensos menyebut sejauh ini sudah ada sekitar 400 orang yang sudah menjalani pemberdayaan dan rehabilitasi untuk kembali ke masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan terkait dengan kasus Hambali, pemerintah terus melakukan kajian baik dari sudut pandang hukum internasional maupun di dalam negeri, selain juga kajian pencegahan oleh BNPT sebelum ada realisasi wacana tersebut.

"Nanti kami tentunya akan melihat ya kajian, baik dari pandangan kajian hukum internasional, karena kalau tidak salah, Hambali ini kan diproses di Amerika dalam konteks kejahatan perang ya, bukan terorisme," jelas Eddy.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Pemerintah Indonesia masih mempelajari soal wacana memulangkan Hambali. Koordinasi dilakukan juga untuk menentukan sikap pemerintah terhadap mantan teroris yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa Bom Bali 2002 itu.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkoordinasi untuk memperkuat proses deradikalisasi guna mengurangi atau menghilangkan paham radikalisme.

Kepala BNPT, Komjen Eddy Hartono, menyatakan bahwa kolaborasi ini akan fokus pada pelaksanaan deradikalisasi di seluruh tempat, baik dari dalam lembaga pemasyarakatan maupun lingkungan masyarakat.

“Konteks yang diperkuat adalah tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Nah, dalam dua sasaran yang dilakukan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah terhadap korban-korban terorisme dan mantan-mantan narapidana terorisme,” kata Eddy seusai bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Eddy menyebut BNPT telah berkoordinasi dengan Polri, TNI, Kementerian Agama, dan Kemensos dalam rangka melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada para mantan napiter dan korban terorisme.

“Sehingga harapannya ke depan negara hadir dalam konteks melakukan upaya-upaya sesuai dengan cita-cita Bapak Prabowo, baik itu untuk memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan nilai HAM, serta memperkuat toleransi beragama sehingga ke depan Indonesia emas ini akan tercapai dengan baik,” ucap dia.

Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, menambahkan bahwa deradikalisasi ini akan ditujukan kepada para mantan narapidana kasus terorisme dan korban tindakan aksi terorisme.

“Ada hal-hal yang kita kerjakan bersama selama ini, terutama kaitannya dengan merehabilitasi dan mereintegrasi eks-napiter dan korban-korban aksi terorisme,” kata Gus Ipul.

Mensos menjelaskan, sejak tahun 2016 sampai saat ini sudah banyak eks narapidana maupun korban-korban aksi terorisme yang telah menjalani rehabilitasi oleh Kemensos.

Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan para narapidana kepada keluarga dan lingkungan asal.

Ia menyebutkan, rehabilitasi ini diperlukan supaya mereka bisa kembali hidup berdampingan dengan masyarakat.

“Ini menjadi momen penting bagi kami, Kementerian Sosial dan BNPT, agar ke depan kita bisa lebih memperkuat layanan dan memperkuat program dalam rangka untuk terus memperkuat mereka yang selama ini menjadi eks-napiter maupun korban kekerasan atau korban terorisme,” kata Gus Ipul.

Ratusan narapidana penjara California dikerahkan untuk membantu petugas pemadam memadamkan kebakaran hebat yang melanda Los Angeles, Amerika Serikat, sejak sepekan lalu.

Para narapidana ini diminta membantu petugas pemadam kebakaran lantaran kekurangan tenaga menyusul kebakaran lahan yang makin meluas

Mereka utamanya diminta menjinakkan api di dua kebakaran terbesar, yakni Palisades dan Eaton. Sekitar 15.300 hektar wilayah di kedua area ini telah hangus terbakar.

Dilansir dari Al Jazeera, meski membantu tim damkar, para narapidana memiliki peran yang berbeda dari mereka yang berada di garis depan.

Napi-napi ini membantu memadamkan api dengan menggunakan perkakas alih-alih selang atau air. Mereka juga diminta untuk membantu pekerjaan darurat.

Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitasi menyatakan napi yang membantu memadamkan kebakaran, akan dikurangi hukumannya dua hari untuk setiap hari mereka memberikan bantuan.

Selain itu, bantuan pemadaman ini juga akan membuka jalan bagi para napi untuk bekerja setelah bebas, termasuk membuka peluang untuk diselenggarakannya pelatihan lanjutan dan penghapusan catatan kriminal.

Kendati begitu, menurut aktivis reformasi penjara, narapidana seringkali tidak bisa mendapat pekerjaan karena catatan kriminal mereka tetap ada.

California telah mengandalkan narapidana sebagai petugas pemadam kebakaran sejak 1915. Narapidana umumnya digunakan untuk memerangi kebakaran setelah Perang Dunia II ketika jumlah petugas damkar sangat minim imbas kondisi saat itu.

Sebanyak 931 narapidana dilibatkan memadamkan kebakaran di Los Angeles. Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitasi California melibatkan narapidana untuk mencegah kebakaran meluas.

Dikutip CNN, dilihat Senin (13/1/2025), para napi ditugaskan sebagai staf pendukung. Para napi yang terlibat dibayar USD 5,80 dan USD 10,24 per hari oleh Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitasi California.

Bayaran yang diberikan tergantung keterampilan para napi. Selain itu, ada bayaran tambahan USD1 per jam dari Cal Fire jika dalam keadaan darurat. Para napi kebanyakan menerima dua hari tambahan libur dari hukuman mereka setiap kali bekerja.

"Kebakaran hutan merupakan tantangan yang terus-menerus dan berat bagi California, dan kamp kebakaran konservasi CDCR tetap berdedikasi untuk mendukung tanggapan negara bagian," kata Sekretaris Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitasi California, Jeff Macomber.

"Pekerjaan petugas pemadam kebakaran dan staf kami yang dipenjara merupakan bagian penting dari upaya ini, dan komitmen mereka untuk melindungi jiwa dan harta benda selama keadaan darurat ini tidak dapat dilebih-lebihkan," sambungnya

Para napi yang menyelesaikan program ini dapat mengajukan permohonan penghapusan catatan. Mecomber mengatakan banyak mantan narapidana yang melanjutkan bekerja untuk Cal Fire, Dinas Kehutanan AS, dan kru khusus antarlembaga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa presiden diberikan sejumlah hak oleh Undang-Undang Dasar (UUD) untuk bersikap atas suatu perkara hukum yang sedang berjalan.

Salah satu hak tersebut adalah grasi atau pengurangan masa hukuman bagi seseorang yang tengah dihukum dalam kasus pidana.

Namun, ada persyaratan yang juga diatur di dalam Konstitusi agar presiden dapat memberikan grasi tersebut.

"Kalau grasi harus minta pertimbangan ke Mahkamah Agung," kata Supratman di Kantornya, Jumat (27/12/2024).

Supratman menyampaikan itu saat menanggapi pernyataan awak media tentang bagaimana para menteri di jajaran Kabinet Merah Putih menerjemahkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, beberapa waktu lalu.

Saat itu, Presiden Prabowo menyampaikan, kalau koruptor mengembalikan kekayaan negara yang telah mereka curi, maka mungkin kesalahan mereka akan diampuni.

Supratman pun menegaskan bahwa tidak ada pertentangan antara pernyataan Presiden Prabowo dengan para menteri di jajarannya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang membenturkan antara ketentuan di dalam sebuah peraturan perundang-undangan dengan Konstitusi yang berada di atasnya. Sebab, menurutnya, ada hierarki peraturan perundan-undangan.

"Kalau ada orang yang menyatakan, kalau presiden memberikan pengampunan dalam bentuk amnesti, bertentangan dengan UU, karena kan di UU Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa mengembalikan keuangan negara itu tidak menghapuskan tindak pidana. Benar, itu tidak salah," tegas Supratman.

"Tetapi jangan lupa bahwa presiden oleh Undang-Undang Dasar diberi hak untuk bisa memberi grasi dalam bentuk pengurangan masa hukuman. Tetapi tidak boleh presiden serta merta (memberikan grasi)," ucapnya.

Selain grasi, imbuh dia, presiden juga diberikan hak untuk memberikan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi di dalam UUD.

Namun sama seperti grasi, pemberian amnesti, abolisi dan rehabilitasi itu tidak bisa dilakukan serta merta oleh presiden. Misalnya, ketika presiden akan memberikan amnesti untuk menghapus kesalahan seseorang, maka presiden harus meminta pertimbangan ke DPR.

Demikian halnya ketika presiden hendak memberikan abolisi, yaitu tidak melanjutkan atau menghentikan sebuah perkara yang sedang berjalan. Menurutnya, pelaksanaan dari amnesti, rehabilitasi, grasi dan abolisi, tergantung dari kebijakan presiden.

"Mau tindak pidana apapun, kita ndak dibatasi oleh Undang-Undang Dasar. Presiden diberi hak untuk itu. Tetapi apakah presiden akan menjalankan, kita tunggu nanti presiden seperti apa kebijakannya," ujarnya.

"Tapi apa boleh? Boleh. Yang ingin saya tanggapi, jangan membenturkan seolah-olah kalau presiden mengambil langkah itu, dia dianggap turut serta, menggunakan Pasal 55 KUH Pidana. Itu yang sebenarnya konteksnya yang mau saya sampaikan," imbuh dia.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Indonesia memerlukan Undang-Undang (UU) tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi.

Supratman menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyarankan agar selektif memberikan amnesti untuk kasus-kasus tertentu setiap tahunnya.

"Momentumnya (memiliki UU tentang grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) pas untuk kita lakukan. Presiden memberikan saran agar mungkin setiap tahun dengan selektif akan memberikan amnesti untuk kasus-kasus tertentu," ujar Supratman dalam kegiatan refleksi akhir tahun 2024 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP), Selasa (17/12).

Ia menjelaskan dalam tahun-tahun mendatang Indonesia akan memiliki sejumlah agenda strategis di bidang peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ia meminta jajaran DJPP untuk mengantisipasi isu-isu aktual, termasuk mengenai grasi, amnesti, abolisi serta rehabilitasi.

Supratman yang merupakan mantan Ketua Badan Legislasi DPR RI ini juga meminta DJPP untuk mulai menyiapkan Undang-undang yang terkait dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Ia mengatakan pembentukan UU tersebut telah menjadi kesepakatan pemerintah dengan DPR RI.

"Sudah sepakat bersama DPR bahwa UU tentang Pemilu dan Pemilukada akan diinisiasi oleh DPR. Sedangkan UU tentang Partai Politik diinisiasi oleh pemerintah. Perlu dipersiapkan dari sekarang," ucap dia.

Lebih lanjut, Supratman mengingatkan jajaran DJPP untuk menguatkan fungsi harmonisasi peraturan perundang-undangan. Ia menyampaikan agar pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Asta Cita Presiden Prabowo.

"Perlu penguatan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan sehingga kita bisa mengatasi over regulasi di berbagai sektor. Kemudian mengurangi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, konflik norma hukum, atau konflik kewenangan pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," ucap Supratman.

Ia juga berharap kegiatan refleksi akhir tahun 2024 DJPP dapat memberikan banyak pelajaran dan manfaat guna mendukung kinerja Kementerian Hukum RI di bidang pembentukan regulasi menuju Indonesia Emas 2045.

"Melalui refleksi kita bisa mengevaluasi bersama terhadap apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung perbaikan legislasi dan regulasi Indonesia ke depan," tutur Supratman.

Sebelumnya, Presiden Prabowo akan memberikan amnesti kepada sekitar 44 ribu narapidana dengan mempertimbangkan hak asasi manusia (HAM) dan rekonsiliasi.

Amnesti akan diberikan kepada narapidana yang ditahan terkait politik, persoalan UU ITE, warga binaan pengidap penyakit berkepanjangan dan mengalami gangguan jiwa, serta mengidap HIV/AIDS yang perlu perawatan khusus, dan pengguna narkotika yang seharusnya dilakukan rehabilitasi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai Indonesia memerlukan Undang-Undang (UU) tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, hingga Rehabilitasi.

Dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum di Jakarta, Selasa, ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyarankan agar pemerintah secara selektif memberikan amnesti untuk berbagai kasus tertentu setiap tahunnya.

“Dengan demikian, momentum memiliki UU tentang grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi pas untuk dilakukan," ujar Supratman dalam kegiatan tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Di sisi lain, kata dia, dalam tahun-tahun mendatang, Indonesia akan memiliki berbagai strategis di bidang peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, ia meminta jajaran DJPP agar bida mengantisipasi isu-isu aktual, salah satunya tentang grasi, amnesti, abolisi, serta rehabilitasi.

Mantan Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut juga meminta DJPP untuk mulai menyiapkan UU yang terkait dengan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Dia mengatakan pembentukan UU itu telah menjadi kesepakatan pemerintah dengan DPR, yang akan diinisiasi DPR. Selain itu, akan terdapat pula UU tentang Partai Politik yang diinisiasi oleh pemerintah.

"Semua ini perlu dipersiapkan dari sekarang,” tuturnya.

Selain itu, Supratman juga mengingatkan jajaran DJPP untuk menguatkan fungsi harmonisasi peraturan perundang-undangan agar regulasi yang berlebihan (over-regulation) di berbagai sektor bisa diatasi serta peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, konflik norma hukum, atau konflik kewenangan pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bisa dikurangi.

Dia pun menekankan agar pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Astacita Presiden Prabowo.

Dirinya berharap kegiatan Refleksi Akhir tahun 2024 DJPP dapat memberikan banyak pelajaran dan manfaat guna mendukung kinerja Kementerian Hukum di bidang pembentukan regulasi menuju Indonesia Emas 2045.

“Melalui refleksi kita bisa mengevaluasi bersama terhadap apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh DJPP dalam mendukung perbaikan legislasi dan regulasi Indonesia ke depan,” tutur Supratman.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pengguna narkotika harus direhabilitasi bukan lagi dijatuhi hukuman pidana penjara.

“Ada perubahan dalam Undang-Undang Narkotika, di mana para korban pemakai tidak lagi dipidana, tapi harus direhabilitasi,” kata Yusril saat orasi ilmiah pada Wisuda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) sebagaimana diikuti secara daring dari Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, pengguna narkotika sejatinya dikategorikan sebagai korban sehingga perlu direhabilitasi dengan tetap dibina oleh negara. Menurut Yusril, cara ini diharapkan dapat mengurai permasalahan jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang membludak.

“Barangkali warga binaan akan berkurang secara drastis, tapi bukan berarti mereka ini bebas karena mereka tidak dipidana masuk LP, tapi mereka harus direhabilitasi,” ujar dia menjelaskan.

Yusril menjelaskan, KUHP baru yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2026 lebih mengutamakan prinsip keadilan restoratif. Hal ini berarti, pemidanaan di Indonesia tidak lagi berorientasi kepada aspek penghukuman semata.

“Tetapi lebih kepada keadilan restoratif, rehabilitatif, dan lain-lain sebagainya, yang dalam anggapan saya lebih dekat kepada the living law; kepada hukum yang hidup dalam masyarakat kita, yaitu hukum adat dan hukum Islam,” sambung dia.

Dia bercerita, penyusunan KUHP baru membutuhkan diskusi panjang yang tidak terlepas dari perdebatan dan kontroversi. Namun begitu, Yusril meyakini bahwa KUHP baru mengakomodasi filosofi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

“Jenis penghukuman atau filsafat penghukuman kita itu sudah jauh berbeda dengan yang kita warisi dari zaman kolonial Belanda dahulu,” katanya pula.

Lebih lanjut, Menko Yusril mengimbau jajaran di Poltekip, sebagai lembaga pendidikan yang fokus pada ilmu pemasyarakatan, untuk berinovasi mengikuti perubahan dalam KUHP baru.

“Barangkali juga perlu ada jurusan baru di Poltekip, itu tentang bagaimana merehabilitasi korban narkotika ini. Jadi hal-hal ini mohon dipikirkan untuk kemajuan kita bersama di masa-masa yang akan datang,” ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebutkan pemerintah menginginkan perbaikan terhadap penanganan kasus narkoba. Sejalan dengan perubahan KUHP, Yusril menyebut pengguna narkoba merupakan korban narkotika.

"Jadi memang di kalangan pemerintah kita berkeinginan, untuk melakukan perbaikan terhadap orang-orang di kasus narkotika itu. Sejalan juga perubahan KUHP, di mana harus dibedakan antara mereka yang trafficking, mereka yang terlibat dalam illegal trafficking dan trading, dengan mereka yang menjadi pengguna," kata Yusril kepada wartawan di Poltekip, Cinere, Depok, Rabu (11/12/2024).

Yusril mengatakan saat ini pengedar maupun korban atau pengguna masih dipidana. Namun, sejalan dengan perubahan KUHP, pengguna narkoba dikategorikan sebagai korban narkoba.

"Pengguna ini sebenarnya dikategorikan sebagai korban dari narkotika. Kalau sekarang kan, baik pengedar maupun korban, pengguna ya, dua-duanya dihukum," jelasnya.

Dia menyebutkan korban narkotika nantinya akan direhabilitasi dan dilakukan pembinaan. Dengan begitu, lanjut Yusril, penghuni lapas akan berkurang drastis ke depannya.

"Nanti mungkin sudah tidak begitu lagi. Mereka yang jadi korban akan direhabilitasi dan dilakukan pembinaan. Dengan demikian sebenarnya warga binaan masyarakat akan mengalami penurunan cukup drastis ke depannya," tuturnya.

"Dan tenaga-tenaga yang dapat melakukan kegiatan rehabilitasi itu juga harus dididik. Dan itu belum ada sampai sekarang, kecuali mungkin di Kementerian sosial," tambahnya.

Lebih lanjut, Yusril menyebutkan keputusan hukuman untuk pengguna berada di pengadilan. Pengguna atau korban akan direhabilitasi selama 3 tahun dan tidak berada di lapas.

"Tapi nanti adanya keputusan pengadilan, katakan bahwa si A ini terbukti menjadi pengguna narkoba, lalu kemudian direhabilitasi tiga tahun. Jadi tidak dimasukin penjara lagi," tutupnya.

Simak juga Video 'Yusril Sebut Penyesuaian UU Tipikor dengan UNCAC Harus Dipercepat':

[Gambas:Video 20detik]