REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto diusulkan supaya membebastugaskan Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri. Hal ini karena Polri yang kini justru disebut lebih banyak terlibat politik ketimbang menjalankan penegakan hukum.

Usulan tersebut disampaikan Pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti dalam diskusi Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bertajuk ' Urgensi Reformasi Polri' di Jakarta pada Jumat (7/3/2025) malam.

Ray menyentil Listyo Sigit yang lebih berbakat menjadi politisi ketimbang sebagai pimpinan penegak hukum. Sebab Ray mengamati Polri di tangan Listyo banyak terlibat dalam politik praktis.

"Saya lihat, Pak Listyo ini bakat politiknya jauh lebih kuat dibandingkan bakat aparat penegak hukumnya. Oleh karena itu, saya berharap Presiden segera membebaskan Pak Listyo dari tugasnya sebagai Kapolri agar bakat politiknya benar-benar tersalurkan," ujar Ray.

Ray meyakini Listyo Sigit Prabowo terampil dalam memainkan isu politik. Salah satunya Polri banyak terlibat mendukung program pemerintah dibanding memastikan kemananan dan ketertiban masyarakat.

Contohnya, Polri terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis dan memantau bursa saham yang bukan tugas dan fungsinya.

Sehingga Ray menyarankan Listyo menjadi pengurus partai politik yang saat ini tengah digagas Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Dia (Listyo) bersama Pak Jokowi mendirikan partai politik baru. Ketua umumnya adalah Pak Jokowi, Sekjen adalah Pak Listyo, cocok banget," ucap Ray.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana menilai bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan salah satu jalan untuk reformasi kepolisian

"Kami berpikir bahwa reformasi kepolisian itu adalah jalan yang memang harus ditempuh dan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mau tidak mau harus dilakukan apalagi setelah ada Kitab UU Hukum Pidana yang akan berlaku 2026 dan ini adalah salah satu jalan untuk perbaikan atau reformasi kepolisian," kata Arif dalam seminar bertajuk “Reposisi Polri dalam Sistem Peradilan Pidana” yang dipantau dari Jakarta, Kamis.

Menurutnya, revisi ini untuk memastikan kontrol kewenangan terhadap kepolisian dalam konteks penegakan hukum baik itu kewenangan penyelidikan maupun penyidikan.

"Termasuk upaya paksa yang itu merupakan kewenangan yang luar biasa bisa membatasi hak asasi manusia agar kewenangannya betul-betul demokratis, transparan, bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan atau digunakan secara sewenang-wenang di luar kepentingan penegakan hukum, ham dan keadilan," ujarnya.

Komisi III DPR telah meneken usulan revisi KUHAP untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Usulan tersebut merupakan upaya untuk membentuk aturan pelaksana dari Kitab KUHP Nasional yang akan berlaku pada 2 Januari 2026.

Rencananya, setelah masuk Prolegnas, KUHAP akan digarap pada tahun ini 2025 untuk mengejar tayang dari KUHP Nasional.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Sebuah petisi yang menyerukan reformasi polisi, ramai dibagikan di media sosial dengan tagar #ReformasPolri.

Petisi #ReformasPolri awalnya dibagikan akun media sosial X @ba***, Kamis (5/12/2024).

Namun, petisi #ReformasPolri belakangan ramai dibagikan ulang oleh banyak warganet di media sosial.

"Stop Impunitas aparat! #ReformasiPOLRI Sekarang!" seru pengunggah.

Hingga Selasa (6/1/2025) pukul 15.00 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani 7.885 orang.

Lantas, ada apa di balik petisi #ReformasPolri?

Petisi #ReformasiPolri

Inisiator petisi #ReformasiPolri menuliskan, seruan ini dilakukan agar Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi menyeluruh terhadap instansi Polri.

Pasalnya, belakangan terjadi rentetan kasus penembakan oleh polisi di luar hukum yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Petisi itu mencatat, terdapat tiga kasus penembakan oleh kepolisian yang perlu disoroti per Desember 2024.

Pertama, kasus penembakan terhadap pelajar SMK Negeri 4 Semarang, Gamma oleh Ajun Inspektur Dua Robig Zaenudin pada 24 Desember 2024.

Kasus ini pun sempat menuai kritik publik, karena polisi sempat berdalih penembakan itu dilatarbelakangi oleh aksi tawuran. Belakangan, diketahui bahwa tak ada tawuran saat kejadian.

Kedua, kasus anggota Brimob Polda Bangka Belitung yang menembak warga Bangka Barat bernama Beni pada 24 November 2024 karena diduga mencuri kelapa sawit. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan hukum nasional dan internasional.

Kasus ketiga melibatkan mantan Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar yang menembak mati Kasatreskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar.

AKP Ulil ditembak pada 22 November 2024 oleh kawan sekantornya karena menangkap salah satu pelaku tambang galian C ilegal.

Kejadian itu lalu menimbulkan pertanyaan terkait aturan penggunaan senjata oleh polisi.

"Terlalu naif untuk disebut oknum karena kejadian represif oleh aparat kepolisian seperti ini nampaknya terus berulang," kata inisiator petisi.

"Kejadian-kejadian ini pun mencerminkan kegagalan sistemik instansi Polri dalam prosedur penggunaan senjata api dan pola pikir aparat yang cenderung represif," lanjutnya.

Berikut link petisi #ReformasiPolri yang berjudul Saatnya REFORMASI POLRI Menyeluruh!:

• Link petisi #ReformasiPolri

Tanggapan Kompolnas

Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim menuturkan, pimpinan Polri tidak menoleransi anggota polisi yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, atau bertindak pidana.

Menurutnya, anggota Polri yang melanggar akan dikenai sanksi, salah satunya berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

"Apabila maksud petisi tersebut (ingin) menindak tegas polisi yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan, hal tersebut telah dilakukan Polri dan kami pastikan akan dilakukan dengan tidak pandang bulu," katanya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Yusuf tidak memungkiri pelanggaran yang dilakukan anggota Polri dapat terjadi kapan pun, seperti halnya pada institusi lain.

Kompolnas sebagai pengawas eksternal terhadap kinerja dan integritas Polri menekankan, institusi aparat tak hanya bekerja untuk menyatakan bersalah dan menindak tegas pelanggar hukum.

Polri juga harus menekankan upaya pencegahan pelanggaran dengan melakukan pembinaan integritas dan konsep diri sebagai polisi yang melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat, serta menegakan hukum berkeadilan.

"Lebih utama lagi optimalisasi berfungsinya pengawasan melekat oleh pimpinan dalam setiap tingkatan dan satuan-satuan fungsi kepada anggotanya," lanjut dia.

Terkait dengan reformasi Polri, Kompolnas mendorong dan memastikan dilakukan akselerasi reformasi kultur kepolisian.

Sebab, Yusuf menilai saat ini kultur kepolisian Indonesia masih kurang maksimal.

"Kultur melindungi, mengayomi, dan melayani serta menegakan hukum yang berkeadilan dan menghormati HAM (masih kurang mewujud)," imbuhnya.

KOMPAS.com - Sebuah petisi yang menyerukan reformasi polisi, ramai dibagikan di media sosial dengan tagar #ReformasPolri.

Petisi #ReformasPolri awalnya dibagikan akun media sosial X @ba***, Kamis (5/12/2024).

Namun, petisi #ReformasPolri belakangan ramai dibagikan ulang oleh banyak warganet di media sosial.

"Stop Impunitas aparat! #ReformasiPOLRI Sekarang!" seru pengunggah.

Hingga Selasa (6/1/2025) pukul 15.00 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani 7.885 orang.

Lantas, ada apa di balik petisi #ReformasPolri?

Petisi #ReformasiPolri

Inisiator petisi #ReformasiPolri menuliskan, seruan ini dilakukan agar Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi menyeluruh terhadap instansi Polri.

Pasalnya, belakangan terjadi rentetan kasus penembakan oleh polisi di luar hukum yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Petisi itu mencatat, terdapat tiga kasus penembakan oleh kepolisian yang perlu disoroti per Desember 2024.

Pertama, kasus penembakan terhadap pelajar SMK Negeri 4 Semarang, Gamma oleh Ajun Inspektur Dua Robig Zaenudin pada 24 Desember 2024.

Kasus ini pun sempat menuai kritik publik, karena polisi sempat berdalih penembakan itu dilatarbelakangi oleh aksi tawuran. Belakangan, diketahui bahwa tak ada tawuran saat kejadian.

Kedua, kasus anggota Brimob Polda Bangka Belitung yang menembak warga Bangka Barat bernama Beni pada 24 November 2024 karena diduga mencuri kelapa sawit. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan hukum nasional dan internasional.

Kasus ketiga melibatkan mantan Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar yang menembak mati Kasatreskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar.

AKP Ulil ditembak pada 22 November 2024 oleh kawan sekantornya karena menangkap salah satu pelaku tambang galian C ilegal.

Kejadian itu lalu menimbulkan pertanyaan terkait aturan penggunaan senjata oleh polisi.

Komisioner Kompolnas Gufron mengatakan banyak kemajuan yang dicapai Polri sejak proses dan pasca-reformasi, di mana aparat kepolisian dituntut 'melek' hak asasi manusia (HAM) hingga dibuatnya aturan resmi terkait; serta polisi yang tunduk pada peradilan umum.

"Proses dan agenda reformasi Polri perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas. Di satu sisi, harus diakui sejak 1997 banyak kemajuan yang sudah dicapai, termasuk dalam isu hak asasi manusia. Polri menjadi lebih humanis dan adanya Perkap HAM menjadi salah satu tolok ukur capaian positif dari proses Reformasi Polri," kata Gufron dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/12/2024).

Meski demikian, Gufron menilai Polri memang masih punya pekerjaan rumah (PR) yakni melanjutkan semangat reformasi. Gufron menuturkan kultur Polri perlu mengalami reformasi kultural.

"Kemudian masuknya materi HAM dalam pendidikan dan pelatihan anggota, serta tunduknya anggota Polri pada peradilan umum. Meski di sisi lain, tidak dapat dipungkiri masih terdapat pekerjaan rumah untuk terus melanjutkan Reformasi Kultural Polri," sambung Gufron.

Selanjutnya dia menilai sejumlah capaian Polri di era kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia mengapresiasi Polri yang dinilai memperkuat penanganan kejahatan menyangkut perempuan dan anak, serta kejahatan perdagangan orang dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak/Pidana Perdagangan Orang (PPA/PPO).

"Demikian juga di bawah kepemimpinan Kapolri Bapak Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ada sejumlah capaian positif yang patut diapresiasi, salah satunya penguatan Polri dalam penanganan isu perempuan dan anak. Misalnya dengan peningkatan PPA dan TPPO dari unit menjadi direktorat di Mabes Polri. Hal ini menjadi terobosan positif dan nyata di tengah meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum," ujar Gufron.

Gufron menyebut penguatan peran Polri dalam memberantas tindak pidana tak hanya menuai dukungan Kompolnas, tapi dari kalangan masyarakat yang memiliki fokus isu terkait. Dia berharap direktorat dan unit PPA/PPO dibentuk hingga di level polsek.

"Sebagai terobosan hal ini harus didukung, tidak hanya Kompolnas saja, tapi juga kelompok-kelompok lain di masyarakat yang memiliki perhatian dan mendukung upaya penguatan peran Polri. Diharapkan ke depan direktorat dan unit PPA dan TPPO tidak hanya dibentuk di semua polda dan polres, melainkan juga di semua polsek," tutur dia.

Lalu Gufron juga mengapresiasi pembentukan Kortas Tipikor. Dia berharap Kortas Tipikor dapat memperkuat sinergitas antarpenegak hukum yang menangani masalah korupsi di Indonesia.

"Capaian lain adalah di bidang penanganan korupsi, yaitu dengan dibentuknya Kortas Tipikor. Pembentukan ini Kortas tersebut juga perlu diapresiasi dan Kompolnas tentu saja sejak awal telah mendukung langkah terobosan tersebut guna memberantas kasus-kasus tindak pidana korupsi. Ke depannya diharapkan menguatnya sinergi antar lembaga penegak hukum dalam memberantas masalah korupsi di Indonesia," ungkap Gufron.

Di sisi lain Gufron juga mengomentari soal dua kasus menonjol belakangan yakni penembakan maut Kasat Reskrim oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan dan penembakan siswi SMK oleh anggota Reserse Narkoba Polrestabes Semarang. Dia berpendapat cara Jenderal Sigit dalam merespons kedua kasus ini positif.

"Terkait dengan isu kekerasan polisi yang mencuat belakangan ini, respon Kapolri tentunya juga positif. Kapolri memberikan respon yang jelas dan tegas, bahwa jika ada anggota yang melanggar, akan segera ditindak tegas, sehingga tidak ada impunitas di tubuh Polri," ucapnya.

"Sebagai contoh pada kasus Solok Selatan dan Semarang, upaya penanganan Polri sejauh ini sudah baik dan oknum polisi yang terbukti melakukan pelanggaran diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal sesuai fungsi dan tugasnya akan terus memonitor dan mengawasi hal ini," pungkas Gufron.

Saksikan juga video: Kompolnas Bakal Cek Lokasi Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan

[Gambas:Video 20detik]

Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Masri Ikoni menolak usulan terkait dikembalikannya Polri di bawah TNI/Kemendagri. Masri mengatakan hal itu merupakan upaya mundur dari cita-cita reformasi.

"Wacana menjadikan Polri berada di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri merupakan upaya mundur dalam melaksanakan cita-cita reformasi. Setiap lembaga dalam pemerintahan harus berdaulat karena memiliki tugas dan wewenang masing-masing, terutama institusi kepolisian," kata Masri dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (4/12/2024).

Masri menilai, jika wacana tersebut dipaksakan, akan berdampak pada hilangnya independensi dari lembaga kepolisian. Selain itu, ruang gerak lembaga kepolisian terbatas dan bisa menjadi alat politisasi oleh elite-elite politik karena kementerian merupakan bagian dari lembaga politik.

"Pasal 30 UUD 1945 jelas mengatur tentang pertahanan negara, yaitu di antaranya mencakup tugas dan wewenang lembaga TNI dan lembaga kepolisian. Artinya, dua lembaga tersebut seharusnya terpisah dan melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan amanat konstitusi," imbuh Masri.

Masri menegaskan TNI dan Polri merupakan satu kesatuan untuk menjamin keamanan dan pertahanan sesuai dengan amanat UUD 1945. Sedangkan pemisahan lembaga TNI dan lembaga kepolisian merupakan bentuk mewujudkan cita-cita reformasi.

"Selain itu, keberadaan Polri di bawah TNI atau Kemendagri tidak akan memengaruhi baik atau buruknya citra kepolisian karena hal itu tergantung pada internal lembaga tersebut, sehingga wacana ini sama sekali tidak ada urgensinya," tutur Masri.

"Selama ini, Polri sudah menunjukkan kinerja yang baik, dari berbagai aspek. Terutama aspek penegakan hukum, reformasi Polri di bawah Mendagri bukan sekadar tidak relevan, tapi juga tidak searah dengan konstitusi. Polri harus tetap di bawah langsung Presiden. Sebagai panglima tertinggi, agar independensi lembaga kepolisian tetap terjaga," sambung dia.

Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (Korpus Bemnus) Muksin Mahu mengatakan usulan soal Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan hal yang keliru. Menurut dia, hal itu sama dengan mencoreng amanat reformasi.

"Saya menilai jika institusi Polri di bawah Kemendagri merupakan gagasan yang keliru, dan dapat bertentangan dengan konstitusi yang selama ini sudah kita anut dalam kehidupan kita sehari-hari," ucap Muksin dalam keterangan tertulis, Senin (2/12/2024).

Dia menyebut bila Polri di bawah kendali seorang menteri, maka potensi intervensi politiknya akan lebih besar. Oleh sebab itu, jika usulan itu ditindaklanjuti, Muksin mengatakan perkembangan konstitusi bergerak mundur.

"Bahkan menurut saya jika kita menempatkan Polri di bawah Kemendagri justru akan berpotensi menciptakan intervensi politik yang lebih besar ke depan karena mengembalikan Polri di bawah naungan Kemendagri menandakan kemunduran konstitusi kita terhadap institusi kepolisian, dan hal itu juga bakal mencoreng amanat reformasi Polri selama ini," jelas dia.

"Yang sudah mengeluarkan aspirasi mengubah posisi Kepolisian di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri adalah gagasan yang sangat keliru karena lembaga kepolisian di bawah langsung oleh presiden dan itu juga merupakan perintah konstitusi," sambung Muksin.

Dia menuturkan, jika memang mau ada upaya evaluasi terhadap Polri terkait Pilkada Serentak 2024, langkahnya bukan menempatkan Korps Bhayangkara di bawah Kemendagri, melainkan dengan membuktikan sehingga oknum-oknum pelanggar prinsip netralitas dapat dikenai sanksi.

"Saya lebih menyarankan untuk dilakukannya evaluasi terhadap institusi tersebut bila terdapat persoalan ketidaknetralitas dan profesionalitas dalam menjalankan kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024, hal tersebut seharusnya menjadi fokus evaluasi bukan untuk mengembalikan Polri di bawah naungan Kemendagri," tutur Muskin.

Dia menuturkan bukti-bukti terkait dapat diperkarakan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Atau, tambah dia, ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bila ada oknum-oknum yang masih menduga ada keterlibatan kepolisian dalam pemenangan beberapa calon kepala daerah dalam kontestasi pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 kelmarin, hal tersebut perlu untuk di buktikan dalam sengketa Pilkada, baik melalui Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu maupun nanti di Mahkamah Konstitusi," terangnya.

Muksin menyarankan agar semua pihak bersama-sama menyerukan fokus perbaikan hukum terkait pemilu. Dan tetap menjaga independensi Polri.

"Saya lebih menyarankan mari kita sama-sama gaungkan perbaikan hukum pemilu dan Pemilukada agar terus dilakukan sehingga kualitas demokrasi kita terus meningkat. Bukan malah mengembalikan Polri di bawah Kemendagri, sebab menjaga independensi Polri adalah perintah langsung dari konstitusi," pungkas Muksin.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyampaikan usulan Polri agar di bawah Kemendagri. Deddy menyebutkan pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang Pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," kata Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai sebaiknya kepolisian berfokus pada tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, sebaiknya bukan menjadi ranah kepolisian.