JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus hukum yang melibatkan dua advokat ternama, Razman Nasution dan Hotman Paris Hutapea, semakin memanas setelah insiden kericuhan di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada 6 Februari 2025.

Persidangan yang awalnya membahas dugaan pencemaran nama baik berujung pada kegaduhan setelah Razman menolak keputusan hakim untuk menjalankan sidang secara tertutup.

Persidangan berlangsung tegang ketika Razman dan tim hukumnya melontarkan protes keras terhadap keputusan majelis hakim.

Razman bahkan menyebut banyak pihak dalam institusi hukum terlibat dalam praktik korupsi.

“Nah, ibaratnya itu ada satu tindakan. Misalnya, mungkin yang kami sampaikan maksudnya baik. Tapi caranya salah,” ujar Razman.

Dalam insiden ini, Razman dan rekannya, Firdaus Oiwobo, terlibat dalam aksi protes yang berlebihan.

Razman disebut sempat memukul meja hakim sambil meneriakkan kata “koruptor” kepada majelis hakim.

Firdaus bahkan naik ke atas meja dengan mengenakan toga. Sejumlah ibu-ibu yang merupakan pendukung Razman, termasuk istrinya, turut membuat kegaduhan.

Atas insiden ini, Mahkamah Agung memerintahkan PN Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian tersebut, yang menyebabkan Razman dan Firdaus dikenai Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan Pasal 217 tentang kegaduhan di ruang sidang.

Permintaan maaf Razman dan sikap Hotman

Menanggapi insiden tersebut, Razman menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua PN Jakarta Utara, Ibrahim Palino, Ketua Majelis Hakim Sofya Tambunan, serta seluruh jajaran pengadilan.

“Ini adalah bukti bahwa kami itu taat, taat azaz, taat hukum,” ungkap Razman saat menyerahkan surat permohonan maaf di PN Jakarta Utara pada 17 Februari 2025.

Permintaan maaf ini dilakukan atas perintah Dewan Etik yang menegurnya karena dianggap melakukan pelanggaran etik. Namun, Razman berharap agar laporan terhadapnya tidak dilanjutkan.

“Ya, kami berharap memang ini tidak perlu dilanjutkan,” ujarnya.

Sementara itu, Hotman Paris menegaskan, permintaan maaf Razman tidak akan mempengaruhi jalannya proses hukum.

“Bagaimana bisa permintaan maaf (ada efeknya), marwah pengadilan sudah begitu dihina begitu,” kata Hotman.

Ambisi saling membuktikan

Perseteruan antara Razman dan Hotman berakar dari kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mantan asisten pribadi Hotman, Iqlima Kim.

Pada tahun 2022, Razman menjadi pengacara Iqlima dalam laporannya terhadap Hotman.

Merasa difitnah, Hotman kemudian melaporkan Razman atas dugaan pencemaran nama baik.

Razman menegaskan, kasusnya dengan Hotman berbeda dengan permintaan maaf yang ia sampaikan kepada Mahkamah Agung.

“Saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah di kasus Hotman, dan kami akan buka-bukaan. Ingat, ini beda kasus, ya,” ujar Razman.

Sementara itu, Hotman Paris memberikan pesan khusus kepada Razman, menyoroti pentingnya kerja keras dibandingkan sekadar membuat kegaduhan.

“Pesan khusus (untuk) Pak Razman agar tobat kalau mau sukses seperti Hotman Paris, jangan nyinyir, jangan senggol orang, tapi berkaryalah,” ujarnya.

Kasus ini mencerminkan dinamika hukum di Indonesia, di mana perseteruan antara advokat tidak hanya terbatas pada ruang sidang, tetapi juga dipenuhi unsur ketegangan.

Razman mencoba menempuh jalur damai dengan meminta maaf, namun pihak Hotman Paris tetap menginginkan proses hukum terus berjalan.

Dengan adanya pasal-pasal yang menjerat Razman dan rekannya, keputusan akhir tetap berada di tangan aparat hukum yang berwenang.

(Reporter: Shela Octavia, Shinta Dwi Ayu, Intan Afrida Rafni | Editor: Novianti Setuningsih, Abdul Haris Maulana, Larissa Huda)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Hotman Paris Hutapea mengatakan, permintaan maaf dari Razman Arif Nasution ke Mahkamah Agung (MA) tidak akan mengubah proses hukum yang berjalan.

Hal ini disampaikan Hotman saat hendak memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri yang meminta keterangan sebagai saksi dalam laporan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), Senin (17/2/2025).

“Bagaimana bisa permintaan maaf (ada efeknya), marwah pengadilan sudah begitu dihina begitu,” ujar Hotman saat ditemui di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Hotman mengungkapkan, dalam persidangan pada 6 Februari 2025 lalu, Razman sempat memukul meja para hakim setelah hakim memutuskan untuk menjalankan sidang secara tertutup. Sebab, sidang akan membahas terkait dugaan perbuatan asusila yang diperkarakan.

“(Razman) Di meja hakim sambil mukul-mukul meja mengatakan kepada hakim 'koruptor, koruptor, koruptor',” kata Hotman.

Hotman mengatakan, lebih baik proses hukum dibiarkan berjalan.

Pengacara veteran ini menilai, apa yang dilakukan Razman dan kawan-kawannya merupakan kali pertama dalam sejarah persidangan di Indonesia.

“Yang jelas ini adalah kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia,” ujarnya.

Dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik itu, pengacara rekan Razman, Firdaus Oiwobo juga membuat ulah. Dia diketahui naik ke atas meja sambil menggunakan toga.

“Dan juga, adanya oknum pengacara junior yang mungkin masih jarang bersidang yaitu Firdaus yang naik ke meja di persidangan dengan pakai jubah pengacara,” kata Hotman.

Selain itu, ada juga perbuatan sejumlah ibu-ibu dan istri Razman yang dinilai Hotman Paris membuat gaduh persidangan.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) melaporkan pengacara Razman Arif Nasution dan timnya ke Bareskrim Polri pada 11 Februari 2025.

Razman dilaporkan karena dinilai telah menimbulkan keributan dalam persidangan pada Kamis, 6 Februari 2025.

"Jadi, atas nama lembaga, atas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 (Februari 2025) kemarin, menuai pro dan kontra. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut," ujar Penjabat Humas PN Jakut, Maryono, saat memberikan keterangan di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta.

Pihaknya melaporkan Razman Arif dan beberapa orang lainnya terkait kericuhan yang terjadi di dalam ruang persidangan.

Razman dilaporkan melanggar tiga pasal, yaitu Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kemudian, Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan Pasal 217 KUHP tentang tindak pidana membuat gaduh di dalam sidang pengadilan atau di tempat pegawai negeri menjalankan tugasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengacara Razman Arif Nasution bersama tim kuasa hukumnya terlihat menyambangi kantor Komnas HAM yang terletak di daerah Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Kedatangan Razman bertujuan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM terhadap anak Nikita Mirzani yang berinisial LM (17).

Peristiwa ini bermula ketika LM kabur dari rumah aman dan meminta bantuan Razman.

Razman pun akhirnya membantu LM yang saat itu menuju Polres Metro Jakarta Selatan.

Namun, upaya Razman membantu LM justru berujung pada perseteruan dengan Nikita Mirzani hingga keduanya terlibat cekcok.

Razman mengatakan bahwa niatnya membantu LM dilandasi keprihatinan terhadap masalah yang dialami anak tersebut.

Setelah perseteruan itu, LM akhirnya dipindahkan ke RS Polri untuk pemulihan kondisi psikologisnya.

Razman yang mendampingi LM saat itu mengaku mengetahui kondisi LM secara mendalam.

Namun, Razman merasa kecolongan ketika LM ternyata telah dijemput keluarganya, termasuk bude-nya, pada 17 Januari 2025 tanpa sepengetahuannya.

Razman menyebut ada hal janggal saat proses penjemputan LM oleh keluarganya.

“Kok tiba-tiba kemarin dapat informasi dari Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang mengatakan diserahkan kepada pengacaranya dan keluarganya, yaitu bude-nya,” ujar Razman saat ditemui di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Menurut Razman, selama LM berada di RS Polri, ia yang membujuk LM agar bersedia tinggal di sana.

“Bersama-sama ke Rumah Sakit Polri, saya mengantarnya ke ruangannya. Saya diminta tolong untuk meyakinkan LM agar mau menetap. Bahkan, saya memperbaiki kabel TV-nya, menunjukkan isi kulkasnya, dan memastikan kebutuhan pakaiannya akan dibiayai oleh saya dan keluarga,” tutur Razman.

“Maksudnya apa?” tambah Razman.

Berangkat dari situ, Razman memutuskan melaporkan dugaan pelanggaran HAM terhadap LM ke Komnas HAM.

“Saya sudah menyiapkan semua surat laporan. Salah satu poinnya adalah dugaan kekerasan, baik verbal maupun non-verbal. Komnas HAM juga memiliki wewenang untuk memeriksa hal ini,” ungkap Razman.

“Tidak terkecuali anak orang lain. Kalau anak tersebut merasa hak asasinya dilanggar dan butuh bantuan, saya akan bergerak untuk itu,” tambah Razman.

Razman mengatakan laporan tersebut telah diterima oleh pihak Komnas HAM dengan nomor registrasi 03/RAN-LAW FIRM/I/2025.

Adapun beberapa poin laporan yang menjadi fokus Razman sebagai berikut:

1. LM Mendapat Perlakuan Buruk Sejak Usia 13 Tahun

Melalui tim kuasa hukum Razman, Rahmat menyebut bahwa LM sering mengalami perlakuan buruk.

“Dalam UU HAM diatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan tumbuh kembang yang baik. Kami telah menjelaskan bagaimana kondisi LM sejak usia 13 tahun berdasarkan keterangan dari LM sendiri,” kata Rahmat.

Menurut Rahmat, LM mengaku sering mendapat perlakuan buruk dari Nikita Mirzani sejak usia 13 tahun.

2. Ditelantarkan di London

Rahmat menyebut, berdasarkan pengakuan LM, dia ditelantarkan di London dan tidak mendapatkan hak pendidikan.

“Dia tidak dibiayai dan dibiarkan telantar di London. Kondisi ini diceritakan oleh Pak Razman. Kami meminta Komnas HAM untuk segera turun tangan memeriksa ibu kandung LM,” kata Rahmat.

Rahmat juga menyoroti pendidikan LM yang terhenti akibat tidak adanya biaya.

“Pemerintah London mensyaratkan adanya penanggung jawab dan pembiayaan untuk pendidikan, sehingga ia harus dideportasi ke Indonesia,” jelas Rahmat.

Selain itu, keberadaan LM di rumah aman dianggap melanggar haknya untuk belajar.

“Sudah lima sampai enam bulan LM berada di rumah aman, yang sangat membatasi dirinya untuk mendapatkan pendidikan,” ungkap Rahmat.

3. Tidak Didampingi Penasihat Hukum

Rahmat juga menegaskan bahwa LM tidak pernah didampingi penasihat hukum selama pemeriksaan.

“Lolly selalu menyatakan ingin didampingi Pak Razman Nasution, baik sebagai pengasuh maupun penasihat hukumnya,” ujar Rahmat.

Berdasarkan ketiga poin tersebut, pihak Razman mendesak Komnas HAM untuk segera mengambil langkah atas dugaan pelanggaran HAM yang dialami LM.