Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyebutkan bahwa Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) berperan sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan radikal terorisme di seluruh daerah Indonesia.

FKPT, menurut dia, merupakan tempat menampung informasi, mendeteksi masalah, dan melakukan pemetaan wilayah rawan radikalisme di daerah.

"Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 mengamanatkan kepada BNPT bahwa pencegahan terorisme hukumnya wajib maka kami bentuk FKPT sesuai UU," ucap Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan pada Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Ke-12, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Sebagai garda terdepan pencegahan radikal terorisme di daerah, ia pun menekankan pentingnya FKPT untuk berkoordinasi dan berkolaborasi secara proaktif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dengan lebih aktif dan bisa berbaur bersama Forkopimda, kata dia, upaya pencegahan terorisme di daerah bisa berjalan dengan lebih baik.

Dia pun mengingatkan meskipun selama tiga tahun terakhir tidak terjadi aksi terorisme (zero attack terrorism), namun radikalisasi masih terus berlanjut, bahkan sering mengincar Generasi Z melalui platform digital.

Berkaitan dengan hal tersebut, Eddy meminta FKPT harus bisa menjadi corong informasi sekaligus menyerap informasi terkait perkembangan radikal terorisme di daerah.

Sementara itu, Ketua FKPT Sulawesi Tenggara, Andi Intang Dulung mengajak seluruh pengurus dan anggota FKPT di Indonesia untuk siap menjaga Tanah Air, khususnya dalam menjaga daerah dari ancaman ideologi radikalisme.

"Harus selalu siap siaga, kita harus mampu mencegah agar tidak berkembang jadi tindakan radikal terorisme," ujar Andi dalam kesempatan yang sama.

Dia pun meyakini berbagai kerja FKPT di daerah, termasuk dalam terkait koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintahan daerah, pasti mendapatkan dukungan penuh di wilayahnya masing-masing.

Pasalnya, menurut dia, semua wilayah pemerintahan dari desa hingga provinsi ingin aman dan bebas ancaman radikal terorisme.

"Koordinasi penting, semua daerah pasti ingin aman," ucap dia menambahkan.

FKPT merupakan forum daerah yang dibentuk oleh BNPT dalam kerja sama pelibatan masyarakat untuk pencegahan radikalisme dan terorisme. FKPT hadir di seluruh provinsi dan beberapa kabupaten/kota dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal lintas sektor.

FKPT yang terbentuk sejak tahun 2012 merupakan mitra strategis BNPT di daerah yang menjembatani pelaksanaan pendekatan lunak (soft approach) melalui pelibatan tokoh agama, budaya, pendidikan, media, perempuan, hingga generasi muda dalam upaya menanggulangi penyebaran paham radikal terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen. Pol. Eddy Hartono menegaskan pentingnya peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Menurutnya, FKPT jadi garda terdepan dalam upaya pencegahan radikal terorisme di seluruh daerah di Indonesia.

"Undang-undang 5 tahun 2018 itu mengamanatkan kepada kita bahwa pencegahan itu hukumnya wajib. Maka kami bentuk FKPT sesuai undang-undang," jelas Eddy dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).

Sebagai garda terdepan pencegahan radikal terorisme di daerah, Kepala BNPT pun menekankan pentingnya FKPT untuk berkoordinasi dan berkolaborasi secara proaktif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Lebih aktif dan bisa berbaur dengan Forkopimda agar upaya pencegahan terorisme di daerah dapat berjalan dengan baik," ungkapnya.

Ia mengingatkan meskipun selama tiga tahun terakhir tidak terjadi aksi terorisme (zero attack terrorism) proses radikalisasi masih terus berlanjut bahkan sering mengincar generasi Z melalui media digital. Berkaitan dengan hal ini, FKPT harus bisa menjadi corong informasi sekaligus menyerap informasi terkait perkembangan radikal terorisme di daerah.

"FKPT harus menjadi tempat menampung informasi, mendeteksi masalah, dan melakukan pemetaan wilayah rawan radikalisme," ujarnya.

Sementara itu, Ketua FKPT Sulawesi Tenggara, Andi Intang Dulung mengajak seluruh pengurus dan anggota FKPT di Indonesia untuk siap menjaga Indonesia khususnya dalam menjaga daerah dari ancaman ideologi radikalisme.

"Harus selalu siap siaga, kita harus mampu mencegah agar tidak berkembang jadi tindakan Radikal terorisme.

Ketua FKPT Sulawesi Tenggara ini pun yakin kerja-kerja FKPT di daerah termasuk dalam hal ini terkait koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintahan daerah pasti mendapatkan dukungan penuh di wilayahnya masing-masing karena semua wilayah pemerintahan dari desa hingga provinsi ingin aman dan bebas ancaman radikal terorisme.

"Koordinasi penting, semua daerah pasti ingin aman," tutupnya.

'Lihat juga video: BNPT Resmikan Museum Penanggulangan Terorisme Sekaligus Rayakan HUT Ke-14'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia dalam upaya pencegahan radikalisme melalui penguatan moderasi beragama sejak dini.

“Penanaman karakter kebangsaan yang berbasis pada moderasi beragama harus dimulai sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun di bangku sekolah,” ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, Pemprov Jatim telah memulai langkah tersebut melalui pembentukan sekolah-sekolah taruna yang bekerja sama dengan TNI, Polri, dan yang terbaru dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Khofifah menekankan pentingnya peran siswa dalam menjadi agen penguatan nasionalisme dan toleransi di lingkungan masing-masing.

“Sering saya sampaikan kepada para siswa bahwa mereka diharapkan menjadi speaker atau penyampai pesan dalam memperkuat semangat kebangsaan,” katanya.

Ia menambahkan upaya menjaga semangat toleransi dan kewaspadaan terhadap potensi radikalisme harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah.

“Tidak hanya Pemprov Jatim, semua pihak harus terlibat memperkuat pencegahan sejak dini. Koordinasi dan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami paparan radikalisme harus dilakukan tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BNPT RI Komjen Pol Eddy Hartono mengapresiasi respons positif yang ditunjukkan Pemprov Jatim dalam mendukung langkah-langkah pencegahan radikalisme.

“BNPT siap bersinergi dengan Pemprov Jatim dalam menjalankan program-program deradikalisasi maupun pencegahan lainnya. Kami optimistis kerja sama ini akan memberikan dampak signifikan,” ujarnya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia dalam upaya pencegahan radikalisme melalui penguatan moderasi beragama sejak dini.

“Penanaman karakter kebangsaan yang berbasis pada moderasi beragama harus dimulai sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun di bangku sekolah,” ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, Pemprov Jatim telah memulai langkah tersebut melalui pembentukan sekolah-sekolah taruna yang bekerja sama dengan TNI, Polri, dan yang terbaru dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Khofifah menekankan pentingnya peran siswa dalam menjadi agen penguatan nasionalisme dan toleransi di lingkungan masing-masing.

“Sering saya sampaikan kepada para siswa bahwa mereka diharapkan menjadi speaker atau penyampai pesan dalam memperkuat semangat kebangsaan,” katanya.

Ia menambahkan upaya menjaga semangat toleransi dan kewaspadaan terhadap potensi radikalisme harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah.

“Tidak hanya Pemprov Jatim, semua pihak harus terlibat memperkuat pencegahan sejak dini. Koordinasi dan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami paparan radikalisme harus dilakukan tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BNPT RI Komjen Pol Eddy Hartono mengapresiasi respons positif yang ditunjukkan Pemprov Jatim dalam mendukung langkah-langkah pencegahan radikalisme.

“BNPT siap bersinergi dengan Pemprov Jatim dalam menjalankan program-program deradikalisasi maupun pencegahan lainnya. Kami optimistis kerja sama ini akan memberikan dampak signifikan,” ujarnya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wahid Foundation menyatakan keberadaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) berperan penting sebagai panduan strategis dalam membangun daya tahan dan daya tangkal masyarakat dari paham ekstremisme.

"Tujuan dari RAN PE ini sebenarnya pemerintah ingin membangun ketahanan masyarakat terhadap narasi ekstremisme kekerasan dengan mendorong keadilan sosial, penguatan peran komunitas serta perbaikan tata kelola pencegahan ekstremisme kekerasan yang inklusif," kata Plh. Direktur Eksekutif Wahid Foundation Siti Kholisoh dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Untuk diketahui, Indonesia sejak 2021 memiliki kebijakan penanggulangan terorisme yang dikenal dengan RAN PE.

Menurut Siti, RAN PE berbentuk serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme yang mengarah pada terorisme. Kegiatan tersebut melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil.

Kegiatan itu tersebar dalam tiga pilar, yakni pilar pencegahan (kesiapsiagaan, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi); pilar penegakan hukum, pelindungan saksi dan korban, dan penguatan kerangka legislasi nasional serta pilar kemitraan dan kerja sama internasional.

"Organisasi masyarakat sipil, termasuk Wahid Foundation terlibat sebagai mitra dalam implementasi pilar ketiga," ujar Siti.

Ia menjelaskan selama pelaksanaan RAN PE fase pertama pada 2021-2024, Wahid Foundation telah melakukan berbagai kegiatan.

"Salah satu program prioritas kami adalah penguatan komunitas melalui Desa Damai dan penguatan pencegahan ekstremisme kekerasan di lingkungan sekolah melalui Sekolah Damai untuk membangun ketahanan sosial terhadap narasi ekstremisme," ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, Wahid Foundation juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menyusun panduan implementasi RAN PE di daerah.

"Kami mencoba menginisiasi untuk mendorong dan memaksimalkan peran daerah dengan mengefektifkan pelaksanaan RAN PE di daerah," kata Siti.

Mengenai RAN PE fase kedua pada 2025-2029, Siti mengatakan prioritasnya adalah memastikan pencegahan ekstremisme kekerasan dilakukan secara berkeadilan dan inklusif.

Adapun tujuan utamanya, menciptakan ekosistem yang kuat, adil, dan damai melalui pelibatan aktif masyarakat sipil, perempuan, dan pemuda serta terintegrasi dengan agenda pembangunan lainnya seperti dimensi gender, pendidikan maupun keadilan sosial.

"Salah satu yang terpenting adalah bagaimana mendorong adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas, termasuk pelaporan yang terbuka kepada publik mengenai capaian dan tantangan implementasi RAN PE. Kemudian inklusivitas, bagaimana pendekatan berbasis gender dan inklusivitas harus menjadi bagian integral dalam implementasi RAN PE," ujarnya.

Sebelumnya, BNPT menyatakan fokus memperkuat program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional dalam RAN PE fase kedua pada 2025-2029.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan penguatan dua program itu melalui RAN PE fase kedua selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

"RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden, salah satunya koordinasi sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme. Di sinilah rencananya peran RAN PE," kata Eddy.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyebutkan bahwa program dialog kebangsaan menjadi sarana krusial untuk memperkuat persatuan dan kebangsaan.

Sebab, kata dia, paham radikal terorisme masih menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan perdamaian di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Karena itu, masyarakat harus terus diberikan edukasi dan literasi terhadap bahaya paham kekerasan tersebut," kata Eddy dalam acara Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Bangsa di Pekanbaru, Riau, Rabu (26/3), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Maka dari itu, BNPT dan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus memperkuat kolaborasi untuk memperkuat ketahanan masyarakat dengan edukasi dan literasi bahaya radikal terorisme masyarakat Riau melalui kegiatan Dialog Kebangsaan.

Adapun Komisi XIII DPR RI menangani beberapa isu krusial seperti Hak Asasi Manusia (HAM), keimigrasian, pemasyarakatan, dan penanggulangan terorisme.

Eddy menuturkan bahwa sejatinya bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang terhadap ancaman terorisme di tiga era, mulai dari masa orde lama, orde baru, dan reformasi.

Pada masa orde lama, ia menjelaskan Indonesia diuji dengan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), sedangkan pada masa orde baru muncul kelompok residu dari DI/TII yang bermetamorfosis atau membentuk generasi baru dan pencegahannya lebih kepada pendekatan intelijen bernama Bakorstanasda (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional tingkat Daerah).

Setelah itu pada era reformasi tahun 1999 ke atas, menurutnya, mulai terjadi lagi pengeboman di berbagai daerah, seperti bom malam Natal, Bom Bali I, Bom Bali II, dan sebagainya.

"Saat itu pemerintah seperti kaget, sehingga muncul Desk Terorisme di bawah Menko Polkam. Hingga akhirnya dilakukan operasi penegakan hukum hingga saat ini,” tuturnya menjelaskan.

Ia menyampaikan bahwa BNPT juga mempunyai program Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme.

BNPT turut melaksanakan Astacita Presiden RI Prabowo Subianto dan prioritas RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Untuk itu, dirinya mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan dari potensi ancaman penyebaran paham radikal terorisme, di mana radikalisme itu tumbuh dari intoleransi.

“Maka dari itu kami berpesan agar budaya toleransi beragama antar-suku bangsa itu harus terus dipelihara. Ini penting agar tidak terjadi intoleransi yang dapat berujung pada tindakan terorisme,” ujar Eddy.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bahwa penting bagi seluruh masyarakat untuk berdiskusi tentang persatuan pada bulan Ramadan kali ini agar masyarakat tidak lupa bagaimana Indonesia hadir sebagai sebuah bangsa.

“Sangat relevan untuk mengingat bagaimana Indonesia terbentuk sebagai sebuah bangsa dengan kontribusi besar dari bangsa Melayu, karena masyarakat Indonesia memiliki dua konsep penting, yakni persaudaraan dan kebangsaan,” ucap Willy.

Dalam memerangi terorisme dan memperkuat persaudaraan, dirinya berpendapat tidak cukup jika hanya dengan seminar atau pembelajaran kognitif, tetapi harus melalui dialog dan kerja bersama.

Dengan demikian, dia berharap dialog tersebut bida memberikan manfaat dalam memperkuat persatuan dan kebangsaan.

Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Bangsa tersebut dihadiri sebanyak 240 peserta yang terdiri atas unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, dan mahasiswa.

Dialog Kebangsaan merupakan wadah atau forum diskusi yang digagas BNPT dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan semangat kebangsaan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, yang biasanya melibatkan berbagai pihak untuk membahas isu-isu penting terkait bangsa dan negara.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membangun kerangka persatuan melalui Dialog Kebangsaan di Digital Learning Center Building, Universitas Sumatera Utara, Medan, Senin (24/3).

Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal TNI Sudaryanto mengatakan kegiatan tersebut sangat penting untuk menguatkan wawasan kebangsaan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini. Dialog atau diskusi kebangsaan seperti ini sangat bagus untuk menyatukan persepsi bagaimana kita ke depan akan menjadi bangsa yang hebat dan maju," ujar Sudaryanto dalam kesempatan itu, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ia berharap ke depannya Indonesia bisa menjadi bangsa yang hebat, maju, dan disegani bangsa-bangsa di dunia.

Sudaryano menegaskan bahwa kegiatan Dialog Kebangsaan akan terus berlanjut. Adapun hasil kegiatan Dialog Kebangsaan itu akan menjadi penyambung lidah kepada masyarakat tentang kerukunan hidup dalam berbangsa dan bernegara sehingga menjadi hal baik serta memberikan ketahanan kepada masyarakat dari paham radikal terorisme.

Kegiatan bertema "Dialog Kebangsaan Dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan Untuk Menjaga Keutuhan Bangsa"tersebut menghadirkan pembicara kunci Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso.

Saat menjadi pembicara, Sugiat menjelaskan kegiatan Dialog Kebangsaan merupakan bagian dalam membangun kerangka persatuan dan kesatuan di Sumut.

Ia menguraikan bahwa target kegiatan dialog kebangsaan itu, yakni untuk mengapresiasi kinerja BNPT di bawah komando Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono. Selama kepimpinan Eddy, BNPT dinilai mampu mempertahankan nol penyerangan teroris atau zero terrorist attack.

"Kita sudah lama tidak mendengar ada teror di bawah kepemimpinan Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono. Alhamdulillah kami Komisi XIII akan selalu mendukung seluruh program BNPT, baik anggaran maupun regulasi," kata Sugiat.

Komisi XIII DPR RI juga mengapresiasi laporan Kepala BNPT beberapa waktu lalu terkait kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) yang sudah menyatakan bubar dan berikrar setia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

JI merupakan kelompok teroris yang berada di level puncak dalam tingkatan radikalisasinya di Indonesia.

Menurut Sugiat, selama ini JI dikenal aktif dan masif melakukan radikalisasi dengan menolak ideologi Pancasila dan menilai demokrasi sebagai thaghut atau berhala.

Dia berpendapat capaian itu sangat baik, apalagi dalam beberapa periode terakhir, setiap momentum politik selalu dimanfaatkan berbagai kelompok teroris untuk melakukan propagandanya.

Hal tersebut seperti saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, ketika sentimen politik identitas begitu kuat dan sangat mengganggu ketenteraman masyarakat karena perbedaan agama, suku, golongan, dan perbedaan pilihan politik.

Sugiat juga bercerita saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Saat itu, pemimpin bangsa Joko Widodo dan Prabowo Subianto sepakat menghentikan perseteruan politik karena tidak mau rakyat terpecah.

"Mereka (Jokowi dan Prabowo) rekonsiliasi dan hasilnya Pilpres 2024 lalu suasananya lebih damai dan tidak ada lagi saling caci atau baku hantam, terutama di media sosial," tuturnya.

Kendati demikian, meski persaingan tingkat elit sudah selesai, kata dia, semua pihak tidak boleh berleha-leha karena kegiatan sosialisasi persatuan ke masyarakat, kampus, dan ke bawah harus terus diperkuat. Dengan begitu, penting agar tidak ada lagi peluang perpecahan di masyarakat.

Selain kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, DPR RI juga gencar melakukan program sosialisasi empat pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Disebutkan bahwa apabila empat pilar ditegakkan, cara bernegara bangsa Indonesia akan kuat.

"Jangan kira Indonesia sampai kiamat akan tetap ada kalau tidak dijaga. Lihat saja Rusia, Yugoslavia, dan negara-negara Timur Tengah pecah karena tidak memiliki empat pilar tersebut," ucap Sugiat menambahkan.

Dialog Kebangsaan juga berkolaborasi dengan USU, Medan. Dalam kesempatan itu, Rektor USU Prof. Muryanto Amin berterima kasih atas kepercayaan BNPT dan Komisi XIII DPR RI menjadikan USU sebagai tempat kegiatan.

Hal tersebut membuktikan bahwa Sumut sebagai miniatur Indonesia bisa menjadi tempat kehidupan yang damai, aman, dan tenteram di tengah perbedaan yang ada.

"Kebangsaan itu harus dipupuk, dirawat, dibesarkan, dan kalau berbuah dibagikan tentu akan dinikmati seluruh masyarakat. Maka dialog kebangsaan perlu dilakukan terus-menerus dan tidak boleh berhenti di satu titik," ujar Muryanto.

Dialog Kebangsaan kali ini dihadiri hampir 300 peserta yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, mahasiswa.

Hadir pula dalam kegiatan, yakni pemuka agama Tuan Guru Batak Ahmad Sabban Rajagukguk, Direktur Pencegahan BNPT Irfan Idris, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut Firsal Ferial Mutyara.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membangun kerangka persatuan melalui Dialog Kebangsaan di Digital Learning Center Building, Universitas Sumatera Utara, Medan, Senin (24/3).

Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal TNI Sudaryanto mengatakan kegiatan tersebut sangat penting untuk menguatkan wawasan kebangsaan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini. Dialog atau diskusi kebangsaan seperti ini sangat bagus untuk menyatukan persepsi bagaimana kita ke depan akan menjadi bangsa yang hebat dan maju," ujar Sudaryanto dalam kesempatan itu, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ia berharap ke depannya Indonesia bisa menjadi bangsa yang hebat, maju, dan disegani bangsa-bangsa di dunia.

Sudaryano menegaskan bahwa kegiatan Dialog Kebangsaan akan terus berlanjut. Adapun hasil kegiatan Dialog Kebangsaan itu akan menjadi penyambung lidah kepada masyarakat tentang kerukunan hidup dalam berbangsa dan bernegara sehingga menjadi hal baik serta memberikan ketahanan kepada masyarakat dari paham radikal terorisme.

Kegiatan bertema "Dialog Kebangsaan Dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan Untuk Menjaga Keutuhan Bangsa"tersebut menghadirkan pembicara kunci Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso.

Saat menjadi pembicara, Sugiat menjelaskan kegiatan Dialog Kebangsaan merupakan bagian dalam membangun kerangka persatuan dan kesatuan di Sumut.

Ia menguraikan bahwa target kegiatan dialog kebangsaan itu, yakni untuk mengapresiasi kinerja BNPT di bawah komando Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono. Selama kepimpinan Eddy, BNPT dinilai mampu mempertahankan nol penyerangan teroris atau zero terrorist attack.

"Kita sudah lama tidak mendengar ada teror di bawah kepemimpinan Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono. Alhamdulillah kami Komisi XIII akan selalu mendukung seluruh program BNPT, baik anggaran maupun regulasi," kata Sugiat.

Komisi XIII DPR RI juga mengapresiasi laporan Kepala BNPT beberapa waktu lalu terkait kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) yang sudah menyatakan bubar dan berikrar setia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

JI merupakan kelompok teroris yang berada di level puncak dalam tingkatan radikalisasinya di Indonesia.

Menurut Sugiat, selama ini JI dikenal aktif dan masif melakukan radikalisasi dengan menolak ideologi Pancasila dan menilai demokrasi sebagai thaghut atau berhala.

Dia berpendapat capaian itu sangat baik, apalagi dalam beberapa periode terakhir, setiap momentum politik selalu dimanfaatkan berbagai kelompok teroris untuk melakukan propagandanya.

Hal tersebut seperti saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, ketika sentimen politik identitas begitu kuat dan sangat mengganggu ketenteraman masyarakat karena perbedaan agama, suku, golongan, dan perbedaan pilihan politik.

Sugiat juga bercerita saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Saat itu, pemimpin bangsa Joko Widodo dan Prabowo Subianto sepakat menghentikan perseteruan politik karena tidak mau rakyat terpecah.

"Mereka (Jokowi dan Prabowo) rekonsiliasi dan hasilnya Pilpres 2024 lalu suasananya lebih damai dan tidak ada lagi saling caci atau baku hantam, terutama di media sosial," tuturnya.

Kendati demikian, meski persaingan tingkat elit sudah selesai, kata dia, semua pihak tidak boleh berleha-leha karena kegiatan sosialisasi persatuan ke masyarakat, kampus, dan ke bawah harus terus diperkuat. Dengan begitu, penting agar tidak ada lagi peluang perpecahan di masyarakat.

Selain kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, DPR RI juga gencar melakukan program sosialisasi empat pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Disebutkan bahwa apabila empat pilar ditegakkan, cara bernegara bangsa Indonesia akan kuat.

"Jangan kira Indonesia sampai kiamat akan tetap ada kalau tidak dijaga. Lihat saja Rusia, Yugoslavia, dan negara-negara Timur Tengah pecah karena tidak memiliki empat pilar tersebut," ucap Sugiat menambahkan.

Dialog Kebangsaan juga berkolaborasi dengan USU, Medan. Dalam kesempatan itu, Rektor USU Prof. Muryanto Amin berterima kasih atas kepercayaan BNPT dan Komisi XIII DPR RI menjadikan USU sebagai tempat kegiatan.

Hal tersebut membuktikan bahwa Sumut sebagai miniatur Indonesia bisa menjadi tempat kehidupan yang damai, aman, dan tenteram di tengah perbedaan yang ada.

"Kebangsaan itu harus dipupuk, dirawat, dibesarkan, dan kalau berbuah dibagikan tentu akan dinikmati seluruh masyarakat. Maka dialog kebangsaan perlu dilakukan terus-menerus dan tidak boleh berhenti di satu titik," ujar Muryanto.

Dialog Kebangsaan kali ini dihadiri hampir 300 peserta yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, mahasiswa.

Hadir pula dalam kegiatan, yakni pemuka agama Tuan Guru Batak Ahmad Sabban Rajagukguk, Direktur Pencegahan BNPT Irfan Idris, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut Firsal Ferial Mutyara.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) berkolaborasi untuk menciptakan desa bebas intoleransi dan radikalisme di seluruh Indonesia.

Dalam audiensi yang digelar di Jakarta, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam upaya pencegahan terorisme, yang membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga terkait.

"Kuncinya memang kolaborasi dan kebersamaan menunjukkan negara hadir dan kemudian satu bahasa dalam pencegahan terorisme," ujar Eddy dilansir dari Antara, Rabu (19/3/2025).

Program Desa Siapsiaga

Dalam audiensi tersebut, BNPT memperkenalkan konsep Desa Siapsiaga, yang akan menjadi bagian dari kesiapsiagaan nasional sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Desa Siapsiaga adalah desa atau kelurahan dengan penduduk yang memiliki tingkat kesadaran tinggi dalam mengantisipasi ancaman radikalisme dan terorisme, sesuai alat ukur yang disiapkan oleh BNPT.

Program ini bertujuan untuk:

• Memastikan setiap desa memiliki prosedur operasional standar pencegahan terorisme
• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya radikalisme
• Membangun sistem deteksi dini terhadap potensi ancaman terorisme

Dukungan Kemendes PDT

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan dukungan penuh terhadap program ini dan siap melibatkan berbagai elemen masyarakat di desa.

"Prinsipnya kami siap, ini sangat bagus nanti realisasinya bagaimana, bisa kita melibatkan 40 ribu orang, ada kepala desa, pendamping desa, ada camat. Intinya kami punya jangkauan untuk melakukan sosialisasi bagaimana bahaya terorisme," ujar Yandri.

Ia berharap kolaborasi ini dapat segera direalisasikan untuk menciptakan desa-desa yang benar-benar bebas dari intoleransi dan radikalisme.

"Mudah-mudahan dari pertemuan ini bisa direalisasikan desa bebas radikalisme, sehingga desa toleransi semakin hari semakin banyak dan menorehkan prestasi yang luar biasa," tutupnya.

Anggota Komisi III DPR RI sekaligus dosen tetap Pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan) Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan kuliah 'Ideologi dan Isme-isme Modern', di Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan, di Jakarta. Dia menekankan peran ideologi Pancasila sebagai benteng dalam melawan ancaman radikalisme dan intoleransi yang dapat memecah belah bangsa.

Bamsoet menegaskan ideologi Pancasila adalah rasionalitas bangsa. Apabila ingin menelaah Pancasila dalam kaitannya dengan 'isme-isme' modern, maka harus kembali kepada sejarah pemikiran. Dalam filsafat 'ideologi' berarti sebuah sistem 'ide', yang identik dengan rasionalitas itu sendiri.

Bamsoet menjelaskan menurut filsuf Plato, terminologi 'idea' dan 'logos' memiliki makna yang mendalam. 'Idea' bukanlah gambaran pengertian yang ada dalam akal budi. Demikian juga 'Logos' bukanlah sebuah ilmu seperti layaknya ilmu fisika atau matematika, karena Ideologi mencakup keseluruhan dari apa yang disebut rasionalitas.

Sementara, Descartes memiliki konsep yang mengaitkan rasionalitas dengan kesadaran. 'Aku berpikir (rasionalitas) berarti aku menyadari', artinya berpikir itu berarti memiliki kesadaran akan realitas, akan dunia, akan hidupnya, akan eksistensi dirinya.

"Jika kita kaitkan dengan pandangan Plato maupun Descartes, bukan tidak mungkin pikiran itulah yang memberikan inspirasi kepada Soekarno dalam menggali Pancasila dari konsep-konsep kesadaran batin, jiwa dari bangsa Indonesia. Rasionalitas Soekarnian berarti kesadaran akan realitas hidup bangsa, kedalaman kulturnya, dan sadar akan eksistensi siapa diri bangsa ini," kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (14/3/2025).

"Sebab, Pancasila menjadi landasan filosofis yang mempersatukan keragaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa juga memiliki peran yang sangat fundamental dalam menjaga keutuhan, identitas, dan kemajuan negara," imbuhnya.

Ketua MPR RI ke-15 ini menjelaskan Indonesia adalah negara dengan keragaman yang sangat tinggi. Terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau.

Dengan perbedaan tersebut, menurutnya tanpa ideologi yang kuat maka bisa menimbulkan potensi perpecahan. Karena itu Pancasila dengan lima sila yang menekankan nilai universal memainkan peranan penting sebagai panduan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat merasa diakui dan dilindungi.

"Di era globalisasi, ancaman radikalisme dan intoleransi semakin menguat. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), terdapat peningkatan kasus radikalisme di kalangan muda Indonesia pada tahun 2023. Pancasila, dengan sila pertama 'Ketuhanan Yang Maha Esa' dan sila ketiga 'Persatuan Indonesia', menekankan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap semua suku, agama, dan golongan. Ini menjadi benteng utama dalam melawan paham-paham yang ingin memecah belah bangsa," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia memaparkan Pancasila juga menjadi fondasi pembangunan ekonomi dan sosial. Sila kelima Pancasila yang berbunyi 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia', kata dia, menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi yang inklusif.

Bamsoet mengatakan Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan seperti Program Kartu Prakerja dan Dana Desa, berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia turun menjadi 8,5% pada akhir 2024. Salah satu faktor pendorongnya adalah kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila," jelasnya.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan,Pancasila juga mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sebagai contoh, komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan mengembangkan energi terbarukan, sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila.

"Di tengah arus globalisasi dan revolusi industri 4.0, Pancasila menjadi panduan bagi Indonesia untuk tetap menjaga kedaulatan dan identitasnya. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan musyawarah mufakat menjadi pembeda dari individualisme dan kapitalisme yang sering kali dibawa oleh globalisasi," pungkas Bamsoet.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

PANGKALPINANG, Lintasbabel.iNews.id--Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW DMI) Bangka Belitung berkomitmen mendukung program pemerintah dalam menangkal dan menolak paham radikalisme dan anti Pancasila.

Ketua PW DMI Provinsi Kep. Bangka Belitung H. Muhammad Rasyid Ridho, S.Ag mengatakan, DMI Babel akan berperan aktif ikut menangkal dan menolak segala bentuk paham radikalisme dan paham anti Pancasila.

"Kami DMI Bangka Belitung rutin mensosialisasikan di setiap masjid terkait perlunya kita bersama-sama mendukung program pemerintah, serta menolak segala bentuk paham radikalisme dan anti pancasila yang dapat mengganggu Sitkamtibmas di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", ujarnya.

Selain itu, DMI Bangka Belitung turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Yakni, melakukan pembagian paket sembako kepada masyarakat di Masjid Kampung Zed, Masjid Nurul Al Ihsan dan Masjid Nurul Goni Dok Kartini Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang.

"Kita ingin masyarakat dapat terbantu kebutuhan pokoknya. dengan adanya  ini yang merupakan rejeki dari Allah SWT, diharapkan mampu meringankan beban antar sesama," ujar Rasyid Ridho.

Rasyid Ridho juga menyampaikan pentingnya memakmurkan masjid dan meningkatkan keimanan jemaah sekitarnya, sebagaimana motto DMI.

“Sebaiknya kita manfaatkan kemulian di Bulan Ramadan, para dermawan harus berbagi kepada yang kurang mampu agar semua merasakan indahnya beribadah di bulan yang penuh barokah ini,”tuturnya.

Editor : Agus Wahyu Suprihartanto

Buku ini sebagai narasi alternatif sehingga diharapkan menjadi sarana edukasi masyarakat, baik anak di bawah umur maupun dewasa.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan bahwa buku berjudul Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah merupakan sarana edukasi publik.

Komjen Pol. Eddy Hartono mengungkapkan bahwa buku tersebut berisi banyak narasi alternatif yang mampu mengedukasi masyarakat sehingga dapat memahami bahaya paham radikalisme.

"Buku ini sebagai narasi alternatif sehingga diharapkan menjadi sarana edukasi masyarakat, baik anak di bawah umur maupun dewasa, agar bisa memahami bahaya paham radikal terorisme," kata Eddy dalam acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.

Kepala BNPT mengutarakan bahwa di dalam buku itu terkandung banyak pesan perdamaian yang dapat meningkatkan daya literasi masyarakat.

Untuk itu, dia menilai karya tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

"Khususnya dalam pengembangan Komunikasi Strategis Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (Komstra PE) yang lebih efektif dan terukur," tuturnya.

Pimpinan komunitas Ruangobrol.id sekaligus penulis buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah Noor Huda Ismail mengatakan bahwa kehadiran buku dan film tersebut menjadi alat komunikasi strategis dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Hal itu, kata dia, dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam mendukung keberlanjutan RAN PE 2025—2029. Adapun dalam implementasi RAN PE, BNPT berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah maupun nonpemerintah.

"Saya sempat diminta untuk mendesain RAN PE BNPT, terutama terkait dengan peran strategis komunikasi dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Bentuk yang saya tawarkan, yakni transmediastorytelling seperti film dan buku," ungkap Huda dalam kesempatan yang sama.

Huda berharap buku tersebut dapat memberikan gambaran kepada pembaca tentang berbagai latar belakang warga negara Indonesia (WNI) yang terafiliasi konflik di Suriah.

Fenomena WNI terafiliasi konflik Suriah, terutama perempuan dan anak, menurut dia, telah menjadi tantangan global yang makin kompleks akibat kerontokan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan potensi kebangkitan organisasi itu.

Untuk kembali bangkit, dia menyebutkan ISIS menggunakan propaganda di dunia secara daring dan luring untuk merekrut sukarelawan dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk bergabung di zona konflik seperti Suriah dan Irak.

Pria yang juga merupakan pengamat terorisme tersebut menyampaikan bahwa saat ini ratusan WNI masih tertahan di kamp pengungsian di Suriah. Mereka kemungkinan kembali ke Tanah Air melalui repatriasi pemerintah Indonesia atau upaya mandiri.

Namun, dia berpendapat bahwa kepulangan tanpa pengawasan berisiko meningkatkan ancaman keamanan di dalam negeri.

"Selain itu, stigma yang melekat pada WNI terafiliasi konflik Suriah ini juga menjadi tantangan dalam proses reintegrasi sosial," katanya menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025