Bisnis.com, JAKARTA - PT PLN (Persero) melalui Subholdingnya PLN Indonesia Power (PLN IP) memberdayakan narapidana untuk memanfaatkan abu sisa pembakaran batu bara (fly ash and bottom ash/FABA) dari PLTU Adipala, Cilacap, Jawa Tengah.

Hal ini dilakukan lewat kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan Faba ini akan ditingkatkan nilai tambahnya untuk dijadikan material bahan bangunan hingga pupuk oleh komunitas Narapidana (Napi) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Cilacap.

Menurutnya, pemanfaatan Faba oleh Napi Lapas Nusakambangan ini sejalan dengan konsep Environmental, Social & Governance (ESG).

Di samping itu, kata dia, program ini juga dapat menjadi sumber daya yang potensial dalam pembangunan infrastruktur dan mendukung konsep ekonomi sirkular kerakyatan.

Darmawan menjelaskan, pihaknya tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di lingkungan lapas.

"Kami ingin memastikan bahwa pembangkit PLN tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat," kata Darmawan melalui keterangan resmi, Jumat (7/2/2025).

Dia menjelaskan, Faba adalah sisa pembakaran batu bara dari PLTU yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berkualitas. Ke depannya, hasil olahan Faba dari warga binaan Lapas diharapkan mampu menjadi produk-produk berkualitas.

"Lebih dari itu, kami ingin memastikan bahwa pelatihan ini memberikan manfaat nyata sehingga setelah selesai menjalani masa pembinaan, warga binaan Lapas dapat memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya," tegas Darmawan.

Sementara itu, Direktur Utama PLN IP Edwin Nugraha Putra menjelaskan bahwa PLTU Adipala yang memiliki daya terpasang sebesar 660 MW ini mengkonsumsi batu bara sebanyak 2 juta ton untuk memproduksi listrik sepanjang 2024. Dari aktivitas tersebut menghasilkan FABA sebanyak 78.282 ton.

"Faba yang dihasilka pembakaran PLTU Adipala ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai macam produk, di antaranya bahan baku material untuk pembangunan dan juga pupuk untuk mendukung sektor pertanian," papar Edwin.

Menurutnya, dengan adanya pemanfaatan Faba oleh Napi Lapas Nusakambangan maka akan mendorong ekonomi kerakyatan dan memberikan bekal yang bermanfaat jika Napi tersebut telah kembali ke masyarakat.

"Pemanfaatan Faba ini dapat menciptakan multiplier effect baik dari sisi lingkungan, pembangunan hingga perekonomian," ucapnya.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, sinergi yang dilakukan antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan PLN dan subholdingnya PLN IP ini akan menghasilkan banyak manfaat, bagi lingkungan maupun warga binaan Lapas Nusakambangan.

"Dengan memanfaatkan Faba menjadi barang bernilai, kami berharap dengan adanya kerjasama ini dapat membangun sisi kemandirian ekonomi bagi warga binaan," kata Agus.

Dia mengatakan, dengan program ini warga binaan akan memperoleh keterampilan pembuatan bahan bangunan dari Faba.

Untuk tahap awal, material pembangunan dari Faba akan dimanfaatkan untuk membangun sarana Balai Latihan Kerja (BLK) yang berguna bagi warga binaan.

"Warga binaan akan mendapatkan keterampilan pemanfaatan limbah dari fly ash and bottom ash ini untuk pembuatan bahan konstruksi berupa batako, kemudian paving blok, genteng dan sebagainya," ujar Agus.

JAKARTA, investor.id - Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha dan Rantai Nilai Global LPEM Universitas Indonesia Mohamad Dian Revindo mengingatkan implementasi kebijakan reformasi distribusi pupuk subsidi melalui rencana penyederhanaan regulasi setidaknya membutuhkan masa transisi minimal enam bulan agar berjalan optimal.

“Penyederhanaan distribusi sangat dibutuhkan, tetapi perlu diiringi reformasi menyeluruh seperti penguatan produksi pupuk nasional, perbaikan skema subsidi, dan literasi penggunaan pupuk oleh petani. Diperlukan masa transisi minimal enam bulan agar perubahan ini dapat berjalan efektif,” ujar Revindo dalam keterangnnya, Rabu (18/12/2024).

Dalam sistem baru ini, lanjutnya, instruksi penyaluran pupuk subsidi akan langsung diberikan oleh Kementerian Pertanian kepada Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), yang kemudian menyalurkan pupuk ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Regulasi ini menghapus kebutuhan SK dari bupati atau gubernur, sehingga diharapkan mempercepat proses distribusi.

Revindo mengatakan, perubahan yang merupakan bagian dari reformasi menyeluruh untuk mencapai kedaulatan pangan harus dimulai dari hulu. “Penguatan pupuk harus dimulai dari hulu, yaitu penguatan produksi dalam negeri, dapat dilakukan dengan pengamanan pasokan bahan baku fosfat atau potash baik melalui kontrak jangka panjang atau akuisisi tambang di luar negeri,” ungkap Revindo.

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang stabil bagi produsen pupuk nasional. Selain itu, alokasi yang tepat sasaran dan mekanisme penebusan menjadi perhatian utama. Ia pun mengapresiasi langkah nyata yang sudah diambil oleh pemerintah di tahun ini, termasuk meningkatkan alokasi dan menyederhanakan skema penebusan pupuk subsidi oleh petani.

“Dalam hal skema dan alokasi pupuk subsidi, kenaikan alokasi menjadi 9,5 juta ton pada 2025 patut diapresiasi sebagai langkah awal untuk memperkuat produksi pangan dan mengurangi beban biaya petani. Meskipun (jumlah ini) belum akan mencukupi kebutuhan ideal petani padi, sebanyak enam kuintal per hektar (3 kuintal pupuk urea, 2 kuintal pupuk NPK dan 1 kuintal pupuk fosfor),” tegasnya.

Penebusan Pupuk Subsidi

Terkait skema penebusan pupuk subsidi, Revindo menyebutkan bahwa penyederhanaan proses distribusi yang dirancang pemerintah perlu diiringi beberapa perbaikan lain agar dampak dan implementasinya di lapangan lebih maksimal. Petani cukup menggunakan surat kuasa dengan fotokopi KTP tanpa harus mendapatkan tanda tangan kepala desa.

“Hal ini akan sangat berguna untuk petani penggarap, petani berusia tua atau petani yang berlokasi jauh dari kios” ujar Revindo.

Revindo menambahkan, aturan terkait ongkos angkut pupuk dari distributor ke kios hingga ke petani juga harus diperjelas. Hal ini untuk memastikan transparansi dan kepastian biaya yang tidak memberatkan petani maupun kios. Selain memperbaiki distribusi, pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi kepada petani terkait penggunaan pupuk yang tepat.

“Petani perlu memahami kaidah tepat jenis, jumlah atau dosis, waktu, dan mutu dalam penggunaan pupuk. Selain meningkatkan hasil panen, langkah ini juga penting untuk menjaga kualitas tanah dalam jangka panjang,” katanya.

Dalam perubahan sistem ini, Gapoktan akan memegang peran penting. Revindo menilai pendampingan dari segi kelembagaan, legalitas, dan pengelolaan usaha sangat diperlukan Gapoktan agar kebijakan baru pemerintah ini dapat diimplementasikan dengan lancar. Sosialisasi kebijakan hingga ke tingkat desa juga menjadi faktor kunci agar petani dan pengurus Gapoktan memahami perubahan yang terjadi.

Dengan implementasi yang bertahap dan dukungan reformasi komprehensif, kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki sistem distribusi pupuk subsidi, membantu petani, dan mendukung pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan di Indonesia. “Reformasi pupuk subsidi ini diharapkan bukan sekadar perubahan prosedur, tetapi sebuah reformasi menyeluruh yang mampu memberikan dampak jangka panjang bagi keberlanjutan sektor pertanian,” ujar Revindo.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Penyintas aksi terorisme Valeriana Silitubun menyampaikan rasa haru usai mendapatkan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Valeriana yang merupakan korban langsung bom di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada tahun 2021 itu menerima bantuan pemulihan berupa uang sebesar Rp50 juta di Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.

"Dana dukungan ini akan saya fokuskan untuk pemulihan dan kebutuhan sarung tangan yang saya gunakan dan juga salep yang sampai saat ini masih saya butuhkan.
Untuk sarung tangannya penggunaannya dalam waktu panjang bahkan bisa seumur hidup," ungkapnya.

Tak hanya itu dana pemulihan tersebut juga akan ia gunakan untuk kebutuhan dua kali operasi yang dijadwalkan pada tahun 2025, setelah dirinya menjalani 11 kali operasi.

Valeriana mengalami luka bakar cukup serius sekitar 90 persen di seluruh tubuh setelah terkena ledakan bom saat usianya menginjak 21 tahun pada 28 Maret 2021.

"Setelah mengalami kejadian ini banyak sekali benturan hidup yang saya harus terima, mulai dari kondisi fisik yang berubah drastis dan psikis yang sangat terganggu dimana saya terus mengalami perubahan diri yang tidak saya inginkan, bahkan saya membuat penolakan terhadap diri saya," ujar Valeriana yang kini berprofesi sebagai perawat di RS Bhayangkara Makassar itu.

Namun seiring waktu ia memberikan sugesti pada diri sendiri agar tidak stres dan dapat menerima kondisi yang telah dialami. "Saya mengajari diri saya untuk menikmati, bahkan menjalani setiap proses yang saya lewati, bahkan sampai saat ini saya tidak malu dengan kondisi fisik saya," tuturnya.

BNPT berkolaborasi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) memberikan bantuan senilai Rp998,3 juta sepanjang tahun 2024 sebagai dukungan pemulihan bagi 61 orang penyintas terorisme.

Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono bersama Direktur Sumber Daya Manusia Pupuk Indonesia Tina Kemala Intan di Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana, Bogor, Jawa Barat, Senin.

"Dengan terselenggaranya sinergi antara BNPT dengan berbagai stakeholder, sebagaimana yang telah terselenggara dengan baik antara BNPT dan Pupuk Indonesia ini, negara terbukti hadir bagi korban tindak pidana terorisme," kata Eddy.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) memberikan bantuan senilai Rp998,3 juta sepanjang tahun 2024 sebagai dukungan pemulihan bagi 61 orang penyintas terorisme.

Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono bersama Direktur Sumber Daya Manusia Pupuk Indonesia Tina Kemala Intan di Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana, Bogor, Jawa Barat, Senin.

"Dengan terselenggaranya sinergi antara BNPT dengan berbagai stakeholder, sebagaimana yang telah terselenggara dengan baik antara BNPT dan Pupuk Indonesia ini, negara terbukti hadir bagi korban tindak pidana terorisme," kata Eddy dalam kesempatan tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Oleh karenanya, BNPT mengapresiasi Pupuk Indonesia beserta anak perusahaannya atas perhatian dan dedikasi yang telah diberikan terhadap pemulihan korban, sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Saat ini kami bersyukur dari Pupuk Indonesia memberikan bantuan psikososial maupun medis kepada korban terorisme," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Sumber Daya Manusia Pupuk Indonesia Tina Kemala Intan mengatakan pihaknya berkomitmen memberikan dukungan pemulihan korban tindak pidana terorisme sehingga berdampak positif bagi masyarakat.

"Kami sangat gembira dapat menyerahkan secara langsung simbolis penyerahan dukungan pemulihan korban tindak pidana terorisme, sebagai bagian komitmen kami bagi para penyintas dan untuk dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat," ujar Tina pada kesempatan sama.

Dia menambahkan bahwa upaya pemulihan bagi tindak pidana terorisme merupakan langkah positif dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang kuat dan inklusif.

Perwakilan penerima bantuan, Valeriana Sili Tubun, yang merupakan korban langsung bom Fereja Katedral Makasssar 2021, pun mengharapkan BNPT dapat terus melaksanakan kebijakan dan berbagai program nasional dalam penanggulangan terorisme, khususnya pemulihan korban tindak pidana terorisme.

"Harapan saya kepada BNPT beserta jajarannya semoga selalu menjalankan amanah dan tugas yang dipercayakan oleh negara, dalam hal ini melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme bagi seluruh korban yang berada di negara Indonesia," ujar Valeriana.

Sebelumnya, pada periode tahun 2022 dan 2023, Pupuk Indonesia telah menyalurkan bantuan senilai Rp926,43 juta kepada 49 penyintas terorisme untuk tujuan rehabilitasi medis dan psikososial.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024