Ahli hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Titi Anggraini, mengusulkan Pilpres-Pileg dan Pilkada tidak digelar di tahun yang sama. Titi mengusulkan ada jeda 2 tahun untuk pelaksanaan Pilpres-Pileg dan Pilkada.

"Pelaksanaan Pemilu serentak nasional memilih DPR, DPD dan presiden dimulai tahun 2029, dan pemilu serentak lokal memilih DPRD dan kepala daerah dimulai tahun 2031, jeda 2 tahun," kata Titi dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI, di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

"Baru kemudian 2032 seleksi serentak penyelenggara Pemilu dilakukan," sambung dia.

Titi mengatakan pelaksanaan Pilpres-Pileg dan Pilkada di tahun yang sama menjadi beban berat penyelenggara pemilu. Selain itu, menurutnya, keserentakan itu juga mengganggu fokus dan konsentrasi peserta pemilu.

"Pilkada di tahun yang sama dengan Pileg dan Pilpres, beban berat akibat himpitan tahapan Pemilu dan Pilkada. Mengganggu profesionalitas penyelenggara, fokus peserta, serta konsentrasi dan orientasi masyarakat atas proses Pemilu dan Pilkada," ujarnya.

Kemudian, Titi juga mengusulkan agar sistem Pemilu menjadi campuran. Di mana, kata dia, pemilih tetap dapat langsung calonnya, serta peran partai politik sebagai peserta Pemilu tetap terjaga.

"Sistem Pemilu yang bisa menjadi opsi adalah sejatinya sistem Pemilu campuran, supaya kita tidak lagi berdebat terkait proporsional terbuka, proporsional tertutup, padahal variasi sistem Pemilu dunia itu ada 400 lebih," ujarnya.

"Kenapa kemudian opsinya adalah sistem Pemilu campuran, karena dalam sistem Pemilu campuran ada dua karakter yang dimaknai oleh MK, bagaimana memberi porsi kedaulatan rakyat untuk memilih langsung calonnya dan juga menjaga peran partai politik sebagai peserta Pemilu untuk mempromosikan kader-kadernya," imbuh dia.

Selain itu, dia juga mengusulkan agar alokasi kursi sesuai dengan putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 yakni 50% untuk Pulau Jawa dan 50% untuk luar Pulau Jawa. Selanjutnya, keterwakilan perempuan juga diusulkan diberlakukan zipper system.

"Penguatan kuota minimal 30% pencalonan keterwakilan perempuan pemberlakuan zipper system, silang-seling antara caleg laki-laki dan perempuan dalam daftar calon partai," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bertemu Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di Gedung Kementerian ATR/BPN hari ini. Mereka membahas bagaimana mengatur penataan tanah berbasis HAM.

Nusron mengatakan pertemuan tersebut membicarakan penataan administrasi pertanahan agar lebih mengedepankan dimensi HAM. Kemudian, terkait penyelesaian konflik dan sengketa tanah yang harus mengedepankan dimensi tersebut.

"Bagaimana setiap sertifikasi tanah, pemberian hak-hak atas tanah, baik itu hak penguasaan lahan, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), maupun hak pakai serta hak milik itu tidak mengganggu dan tidak melanggar hak asasi manusia," ujar Nusron di Gedung Kementerian ATR/BPN, Rabu (15/1/2025).

Ia pun akan menyoroti soal pengawalan pendaftaran tanah hak komunal yang saat ini masih sedikit, bahkan di bawah target di Indonesia. Pasalnya, pendaftaran tanah hak komunal, hak adat, dan hak ulayat masih di bawah target yang sebesar 3 juta hektare.

Menurutnya, kurangnya pendaftaran hak tersebut dapat menghambat program-program pemerintah, termasuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ia mengatakan setiap ada pendaftaran tanah, selalu terhambat pengakuan dan pernyataan hak adat tersebut.

"Kita harus tuntaskan supaya kita makin jelas mana batas-batas hak adat mana batas-batas APL (areal penggunaan lain) murni dan mana batas-batas hutan supaya masing-masing didaftarkan," ucapnya.

Pihaknya akan mendata agar hakadat atau hak ulayat terpetakan dan tersertifikasi. Dengan begitu, status tanah sudah jelas ketika investor ingin mengajukan HGU dan HGB.

Sementara itu, Pigai mengatakan pertemuan tersebut menyelaraskan tentang penataan dan pengendalian pertanahan. Ia menyebutkan ketika ia di Komnas Ham, konflik tanah hampir mencapai 2 ribu kasus. Ia mengira akan ada peningkatan konflik tersebut di Kementerian HAM.

"Kita bicara tentang bagaimana digitalisasi sertifikasi. Saya senang sekali dengan Kementerian ATR/BPN. Sekalipun digitalisasi sertifikasi itu sulit, tapi sudah lebih dari 20%," katanya.

Menurut Pigai, digitalisasi sertifikasi memudahkan konektivitas dan pengendalian dalam pertanahan. Lalu, ia menyebutkan akan ada perhitungan tentang luas pertanian di Pulau Jawa yang semakin sempit akibat industrialisasi, realestat, dan infrastruktur.

Sudah delapan bulan, Ujang Irfan alias Boncel, otak dari aksi kabur para tahanan di ruang tahanan Pengadilan Negeri Cianjur, masih buron. Keberadaan Boncel juga masih belum terlacak hingga saat ini.

Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Prasetya Djati Nugraha, mengatakan berdasarkan informasi terakhir yang didapat, Ujang alias Boncel masih berada di pulau Jawa. Namun keberadaan pastinya masih belum diketahui.

"Informasi terakhir dia masih di (Pulau) Jawa, belum menyeberang ke pulau lain. Tapi sampai saat ini belum ada informasi terbaru dan masih terus dilacak," kata Prasetya, Rabu (20/11/2024).

Menurut dia, Kejari Cianjur terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memburu 1 tahanan kabur yang masih buron tersebut.

"sampai saat ini kami masih terus berkoordinasi dengan kejagung untuk pencarian 1 tahanan atas nama boncel yang kabur pada saat tahap persidangan," jelas Prasetya.

Dia mengatakan informasi 'perburuan' Boncel juga masih disebar di Adhyaksa Monitoring Center (AMC). "Sudah dimasukan dalam AMC. Jadi pencariannya dilakukan oleh seluruh kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi se-Indonesia. Semua memburu dia," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak tujuh tahanan kabur usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Cianjur, Senin (25/3/2024) lalu. Para tahanan tersebut diduga kabur dengan cara menjebol tralis kamar mandi sel tahanan PN Cianjur.

Enam tahanan kabur berhasil kembali ditangkap. Asep Gunawan alias Haji, berhasil diamankan di wilayah Kampung Benda, Desa Jamali, Kecamatan Mande, sedangkan Rifki Mahesa alias Asep ditangkap saat hendak menemui istrinya di kawasan Puncak, Cianjur, Jawa Barat.

Tahanan bernama Raihan dan M Akbar berhasil ditangkap di Bekasi, sedangkan Riko Permana dan Yeri Abdurahman ditangkap di perkebunan di kawasan Cikalongkulon.