Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah sedang menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait dengan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Kata dia, Kementerian Hukum akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dalam melakukan pekerjaan tersebut.

"KUHAP Surpres-nya sudah, sementara kami lagi menyusun Daftar Inventarisasi Masalah-nya dulu. Itu di Kementerian Hukum, kami akan melakukan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, kemudian Mensesneg, Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk meminta masukkan dalam rangka penyusunan," ujar Supratman usai konferensi pers capaian kinerja triwulan I di Kantornya, Jakarta, Selasa (15/4).

Politikus Partai Gerindra ini menyatakan RUU KUHAP tidak mengubah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari lembaga penegak hukum.

Ia menuturkan perubahan lebih banyak terjadi seputar pemberian perlindungan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana (tersangka).

Termasuk di dalamnya akan dibahas juga mengenai keadilan restoratif atau restorative justice- pendekatan penyelesaian yang berfokus pada pemulihan bukan pembalasan.

"Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan dan juga Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir enggak ada," kata Supratman.

"Kalau saya lihat ya, dari aturan yang, draf yang dari DPR terkait KUHAP itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan dalam hal ini adalah tersangka. Ini menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia yang lebih banyak," katanya.

Sebelumnya, DPR resmi menerima Surat Presiden (Surpres) terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi KUHAP.

Penerimaan Surpres bernomor R-19/pres/03/2025 itu diumumkan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-6 penutupan masa persidangan II tahun 2024-2025.

"Pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yaitu R-19/pres/03/2025 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana," ucap Puan.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan RUU KUHAP tersebut akan menggantikan Undang-undang yang sudah berjalan selama 44 tahun.

Tak hanya itu, kata dia, RUU KUHAP juga akan menyesuaikan KUHP baru yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026 mendatang.

"Kalau hukum materielnya baru, logikanya hukum formil, hukum acaranya juga harus baru menyesuaikan nilai-nilainya," ucap Habiburokhman.

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi penetapan tersangka Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Muhammad Arif Nuryanta serta tiga hakim dalam kasus suap putusan lepas korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng. Puan meminta adanya evaluasi untuk penegak hukum.

"Ya sebaiknya dievaluasi bagaimana kemudian integritas dari para penegak hukum untuk bisa ya dibenahi," kata Puan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

Sebelumnya, Ketua PN Jaksel ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, ada pula 3 hakim, serta panitera muda pada PN Jakarta Utara dan pengacara yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Kasus suap dan gratifikasi itu berkaitan dengan vonis onstslag atau putusan lepas pada kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng. Majelis hakim saat itu memberikan putusan lepas pada terdakwa korporasi.

Tiga hakim itu adalah hakim Agam Syarif Baharudin, hakim Ali Muhtaro, dan hakim Djuyamto. Ketiganya diduga menerima uang suap senilai Rp 22,5 miliar atas vonis lepas tersebut.

Tiga hakim itu bersekongkol dengan Muhammad Arif Nuryanta selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Marcella Santoso dan Ariyanto selaku pengacara; serta panitera muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang disahkan DPR RI. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sejumlah menteri.

Pengesahan RUU TNI ini menuai gelombang penolakan dari masyarakat. Hal ini juga menjadi sorotan berbagai pihak. Pakar Hukum Tata Negara Unair Dr. Radian Salman menyoroti sejumlah hal dalam proses penetapan UU ini.

Pertama terkait proses penetapan UU TNI yang terbilang cepat dan mengabaikan partisipasi yang bermakna.

"Salah satu poin penting dari keputusan MK adalah partisipasi yang bermakna atau meaningful participation dalam proses pembentukan Undang-Undang. Saya melihat proses dari revisi Undang-Undang TNI itu terbilang cepat, yang kita tahu serangkaian peristiwa seperti apa, termasuk koalisi masyarakat sipil yang mempersoalkan rapat tertutup DPR itu, jadi pada satu posisi ini bagi saya meaningful participation-nya nggak ada," ujar Radian saat dihubungi detikJatim, Kamis (20/3/2025).

Selanjutnya Radian juga menyebut bahwa semestinya ada penjelasan yang rasional mengapa RUU TNI harus diubah dan apa alasan perubahan itu.

"Lalu bagaimana dinamika proses dari penyikapan oleh DPR itu kan harus dibuka, jadi pada sisi lain kan ini nggak ada hal yang emergency untuk segera ditangani, jadi artinya apa, artinya ini harusnya lewat proses yang lebih meaningful participation, lebih lama diperdebatkan, lebih banyak publik dilibatkan," tutur Radian.

Lalu ia juga menyorot beberapa substansi UU TNI. Seperti mengenai jabatan yang bisa diduduki oleh TNI dalam jabatan-jabatan yang non-TNI. Menurutnya rawan terjadi konflik kepentingan di dalamnya.

"Yang semula berapa itu, 10 menjadi 14 atau berapa itu, yang harus dikhawatirkan itu bukan soal sekedar penambahan, yang agak luas itu adalah aksesnya, yang mungkin di media tidak terlalu banyak dimuat," bebernya.

"Apakah dia yang aktif (TNI) itu bisa tidak mencampuradukkan konflik kepentingannya sebagai anggota TNI. Kedua misalnya, ketika sangat dimungkinkan terbukanya menggunakan kekuatan-kekuatan tentara, untuk karena orang-orang itu ada di posisi, di jabatan atau kementerian tertentu," jelas Rahadian.

Kemudian dalam melaksanakan tugas pemerintahan jika terjadi tindak pidana juga perlu dikhawatirkan.

"Misalnya tindak bidana korupsi, itu lalu diadili lewat apa mekanismenya, karena dia anggota TNI aktif, yang dalam jabatan yang dimungkinkan oleh undang-undang TNI lagi, jadi ini akan jadi persoalan hukum," tambahnya.

Menurut Rahadian, perlu diberikan definisi yang lebih ketat untuk memperjelas peran-peran TNI sebagaimana UU yang baru disahkan itu.

"Di luar operasi militer, misalnya di situ dalam siper, ini potensinya misalnya bahwa kritik melalui media sosial, serangan-serangan siber yang dimaksudkan sebagai protes terhadap keadaan situasi negara, misalnya itu kan perlu dibatasi, apakah sampai ke situ, jadi pembatasannya harus sangat ketat," tegasnya.

Sementara terkait gelombang penolakan massa secara nasional, menurut Rahadian tidak akan mempengaruhi UU TNI. Jika ingin dilakukan revisi harus diajukan melalui MK.

"Kalau saya melihat bahwa prosesnya begitu cepat, menurut saya tidak mungkin (diubah atau dibatalkan). Jadi kita berharap, masyarakat sipil atau siapapun, bisa mengkoreksinya lewat Mahkamah Konstitusi," katanya.

Diketahui bahwa pengesahan RUU menjadi undang-undang telah digelar di ruang Paripurna gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

Rapat itu dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi Wakil Ketua DPR yang lain, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.

Kemudian juga ada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wamenkeu Thomas Djiwandono, hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hadir dalam rapat paripurna.

Video: Pagar DPR Jebol, Polisi Tembakkan Water Cannon ke Massa Demo

Video: Pagar DPR Jebol, Polisi Tembakkan Water Cannon ke Massa Demo

Paripurna DPR RI telah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI sebagai undang-undang. Puan mengatakan perubahan UU TNI tetap berlandaskan supremasi sipil.

"Saya kembali sampaikan bahwa berdasarkan hasil pembahasan substansi materi menyepakati dan menyetujui RUU TNI yang dibahas fokus hanya pada 3 substansi utama, yaitu yang pertama terkait dengan Pasal 7, yaitu tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang," kata Puan dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (20/3/2025).

Puan mengatakan adanya penambahan cakupan tugas pokok TNI yang semula 14 menjadi 16. Adapun penambahannya, yakni membantu upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.

"Penambahan dua tugas pokok dalam OMSP (operasi militer selain perang) tersebut meliputi membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri," kata Puan.

Ia menyebut prajurit aktif hanya bisa menjabat di 14 kementerian/lembaga. Adapun pada Undang-Undang TNI yang lama, prajurit aktif hanya menduduki 10 kementerian/lembaga.

"Pasal kedua yang dibahas adalah Pasal 47 terkait dengan penempatan prajurit TNI pada K/L, sebagaimana diketahui bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan di berbagai K/L yang semula berjumlah 10 menjadi 14, berdasarkan permintaan pimpinan dan kementerian lembaga dan tetap tunduk pada peraturan administrasi yang berlaku di lingkungan K/L tersebut," ucap Puan.

"Di luar penempatan pada 14 K/L yang telah disebutkan TNI dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan," sambungnya.

Puan mengatakan ada penambahan masa dinas keprajuritan. Masa pensiun yang semula 58 tahun untuk perwira dan 53 tahun bagi Tamtama dan Bintara diubah berdasarkan kategori pangkat.

Puan menyatakan, DPR bersama pemerintah menegaskan perubahan UU TNI tetap berlandaskan nilai dan prinsip demokrasi serta tetap menjaga supremasi sipil.

"Pada pasal ini mengalami perubahan masa bakti prajurit, masa dinas yang semula diatur sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi Perwira, dan 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama mengalami penambahan sesuai dengan jenjang kepangkatan," ujar Puan.

"Karenanya, kami bersama pemerintah menegaskan perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan," imbuhnya.

Lihat juga Video: Tok! DPR Resmi Sahkan RUU TNI Jadi Undang-undang

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan bahwa perubahan UU No. 34/2004 tentang TNI tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi supremasi sipil serta Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal ini dia sampaikan langsung dalam Rapat Paripurna yang bergulir di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

“Kami bersama Pemerintah menegaskan bahwa perubahan undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi supremasi sipil, hak asasi manusia serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan,” tegasnya.

Dia memaparkan tiga substansi dalam RUU TNI tersebut. Ketiga substansi ini berada dalam Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53.Pertama, Pasal 7 mengenai tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang alias OMSP.

Kata Puan, semula dalam pasal itu ada 14 tugas pokok OMSP yang dilakukan TNI. Namun, setelah ada revisi tugasnya menjadi ada 16 buah.

“Penambahan dua tugas pokok dalam OMSP tersebut meliputi membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber dan membantu dalam melindungi, dan menyelematkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri,” jelas cucu Proklamator RI itu.

Kemudian, kata Puan, Pasal 47 mengenai penempatan prajurit TNI pada kementerian/lembaga (K/L). Sebelumnya prajurit aktif bisa menempati 10 K/L, tetapi setelah ada revisi menjadi 14 K/L dengan tetap tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku di lingkungan K/L tersebut.

“Dia luar penempatan pada 14 kementerian lembaga yang telah disebutkan, TNI dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan,” ujarnya.

Terakhir pasal yang menjadi substansi adalah Pasal 53 mengenai penambahan masa dinas keprajuritan atau batas masa pensiun. Puan berujar, ini didasarkan soal masalah keadilan.

“Pada pasal ini mengalami perubahan masa bakti prajurit masa dinas yang semula diatur sampai usia paling tinggi 58 tahu bagi perwira dan 53 tahun bagi Bintara dan tamtama mengalami penambahan sesuai dengan jenjang kepangkatan,” jelasnya.

Resmi Disahkan Jadi UU

Perlu diketahui, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi UU, pada Kamis (20/3/2025).

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna tersebut.

“Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia apakah dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan dan dijawab setuju oleh para anggota dewan.

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan ketegasan penegakan hukum terhadap oknum TNI yang diduga menembak tiga anggota polisi saat menggerebek sabung ayam di Way Kanan, Lampung, merupakan langkah krusial menjaga wibawa institusi dan kepercayaan publik.

"Penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku, terutama jika melibatkan oknum aparat adalah langkah krusial untuk menjaga wibawa institusi dan kepercayaan publik," kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Selain itu, kata dia, dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas ilegal seperti perjudian menekankan pentingnya koordinasi dan pengawasan internal yang ketat antara institusi penegak hukum.

"Insiden ini menggarisbawahi perlunya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi personel penegak hukum saat menjalankan tugas, termasuk penyediaan peralatan pelindung dan pelatihan taktis yang memadai," ujarnya.

Dia pun berharap ada evaluasi internal di institusi TNI guna mencegah keterlibatan anggotanya dalam aktivitas ilegal di masa mendatang.

"Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya integritas dan profesionalisme aparat negara dalam menjalankan tugasnya," ucapnya.

Dia juga meminta TNI dan Polri untuk bekerja sama dalam menginvestigasi kasus tersebut demi memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dia menekankan pentingnya investigasi menyeluruh untuk memastikan keadilan bagi para korban.

"Pelaku yang terlibat dalam tindakan kriminal harus mendapatkan sanksi yang setimpal,” tuturnya.

Di sisi lain, dia menyoroti beberapa aspek penting terkait keamanan dan prosedur operasional kepolisian, yang harus didukung oleh informasi intelijen yang akurat dan perencanaan yang matang guna meminimalisir risiko bagi petugas di lapangan.

Terakhir, dia menyampaikan bahwa DPR RI akan ikut mengusut tuntas kasus penembakan anggota kepolisian saat menggerebek lokasi sabung ayam itu melalui komisi terkait di parlemen.

"Atas nama DPR RI kami menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya tiga anggota polisi saat menjalan tugas. DPR melalui komisi terkait akan mengawal pengusutan kasus ini hingga tuntas," kata dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan dirinya bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto akan mengawal investigasi kasus yang menewaskan tiga anggota Polri, yang diduga melibatkan dua prajurit TNI, di Kabupaten Way Kanan, Lampung.

"Saya dengan Bapak Panglima juga tentunya sama, kami sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan," ujar Kapolri di Kota Serang, Banten, Selasa.

Peristiwa tersebut bermula dari upaya pembubaran kegiatan sabung ayam di wilayah Way Kanan, pada Senin (17/3). Saat hendak mundur setelah pembubaran, terjadi beberapa kali letusan senjata yang mengakibatkan gugurnya tiga anggota Polri, termasuk Kapolsek setempat.

Diketahui bahwa tiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Negara Batin Way Kanan Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus Apriyanto, dan Bripda M. Ghalib Surya Nanta.

Insiden penembakan itu diduga dilakukan oleh oknum TNI yang membekingi tempat sabung ayam tersebut. Kapendam II/Sriwijaya Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar memastikan pihaknya akan memberikan sanksi tegas jika terbukti ada oknum yang terlibat dalam penembakan polisi dalam penggerebekan tempat sabung ayam di Kecamatan, Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

PDIP menggagas Pancasila Summit setelah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bertemu Pangeran Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed. PDIP menyebut pihak UEA punya semangat sama dengan nilai-nilai Pancasila.

Megawati bertemu Pangeran Khaled dan delegasi UEA di Sea Palace, Sabtu (15/2/2025) malam. Megawati didampingi putrinya yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani dan Mohamad Rizki Pratama. Turut hadir Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PDIP Andi Widjajanto serta Dubes RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi.

"Kami juga merencanakan untuk digelar Pancasila Summit di sini. Pancasila Summit di UAE," ujar Zuhairi kepada wartawan di Abu Dhabi, Minggu (16/2/2025).

Megawati disebut setuju dengan gagasan Pancasila Summit di UEA. Zuhairi menyebut, selama kunjungan luar negeri Megawati di Roma, Italia dan Vatikan, isu Pancasila juga sering disuarakan.

"Dan Ibu juga setuju, Bu, nanti yang untuk BPIP ini bikin Pancasila Summit, karena dari acara kunjungan pertemuan dengan Pope, dengan Scholas (Global Scholas Occurrentes) itu Pope juga menjelaskan Pancasila, maka perlu ada Pancasila Summit untuk bagaimana dunia ini semakin lebih damai, semakin lebih adil, dan UAE juga punya perhatian terhadap toleransi dan perdamaian," ujar Zuhairi.

Zuhairi menyebut gagasan Pancasila Summit menjadi penting bagi dunia jika terlaksana. Dia menyebut Presiden Pertama Sukarno dalam masanya selalu mengenalkan Pancasila kepada dunia.

"Ini kalau, jadi kalau ini, hasil pertemuan ini langkah besar bagaimana Pancasila menggema kembali di forum-forum dunia sebagai Bung Karno dalam bidangnya di PBB, di Al-Azhar, di Tunisia, Bung Karno selalu mengenalkan Pancasila," kata Zuhairi.

"Jadi ini semacam de javu, bagaimana Pancasila kembali hadir di panggung internasional, dan itulah sumbangsih Ibu Mega kepada dunia dalam bagaimana di balik hubungan Ibu Mega dengan keluarga besar Zayed Al Nahyan," imbuh politikus berlatar NU tersebut.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

"Aparat penegak hukum, harus segera menindaklanjuti hal tersebut, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelidiki,"

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta aparat penegak hukum untuk bergerak guna menindaklanjuti kasus dugaan penembakan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terjadi di Malaysia.

"Aparat penegak hukum, harus segera menindaklanjuti hal tersebut, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelidiki," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pemerintah melalui kementerian terkait juga harus melindungi PMI yang menjadi korban penembakan tersebut. Selanjutnya, pemerintah juga perlu mencegah hal serupa agar tidak kembali terjadi.

Dia pun tak menutup kemungkinan bahwa komisi terkait di DPR RI akan memanggil Menteri Luar Negeri untuk membicarakan permasalahan penembakan WNI tersebut.

Sebelumnya, insiden penembakan terhadap lima PMI non-prosedural oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terjadi pada Jumat (24/1) pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia.

Insiden penembakan tersebut mengakibatkan seorang pekerja migran meninggal dunia, satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga orang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) juga akan membantu proses pemulangan jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban insiden penembakan tersebut.

KP2MI juga mengecam keras penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam insiden penembakan itu.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Puan menegaskan PDIP akan patuh terhadap proses hukum yang melibatkan Hasto.

"Sebagai warga negara tentu saja mematuhi proses hukum yang sekarang sedang berlaku atau berjalan dalam proses hukumnya," kata Puan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Status tersangka kepada Hasto diumumkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto pada 24 Desember 2024. Hasto menjadi tersangka dalam kasus suap yang melibatkan buron Harun Masiku.

KPK menjerat Hasto dengan pasal suap. Dia diduga bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan penyuapan pada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Sekjen PDIP itu juga ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal perintangan penyidikan. Hasto diduga menghalangi KPK dalam menangkap Harun Masiku.

KPK dijadwalkan akan memeriksa Hasto sebagai tersangka pada Senin (13/1) mendatang. Hasto pun memastikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan tersebut.

"Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari jam 10.00 WIB dan sebagai warga negara yang taat hukum saya akan hadir panggilan tersebut untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya," kata Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).

Hari ini Hasto juga telah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap status tersangka yang menimpanya. Gugatan praperadilan teregister dengan nomor 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel.

Pemohon dalam gugatan ini adalah Hasto Kristiyanto. Sedangkan termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto buka suara usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan Harun Masiku. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina menyayangkan pernyataan Hasto yang masih menuding Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait penetapan tersangkanya.

"Hasto ini sangat keji melempar isu Pak Jokowi intervensi KPK. Hasto tidak perlu berbohong dan menfitnah, harusnya Hasto dan PDIP fokus menghadapi dan menghormati proses hukum yang terjadi serta tidak menyalahkan dan mengkambinghitamkan orang lain, apalagi Pak Jokowi yang tidak tahu menahu atas persoalan hukum yang menimpa Hasto," kata Silfester kepada wartawan, Kamis (26/12/2024).

Silfester menuturkan Jokowi sudah bukan lagi presiden dan tidak bisa intervensi. Dia menyebut KPK juga sudah membantah ada intervensi politik di balik penetapan Hasto dan Tim hukum PDIP, Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka.

"Selama menjabat saja selama 10 tahun Pak Jokowi tidak pernah bertemu dengan pimpinan KPK, bagaimana mungkin bisa mempengaruhi dan mengintervensi KPK. Apalagi sekarang ini Pak Jokowi sudah pensiun dan tidak punya kuasa apapun lagi. Kan KPK sendiri juga sudah membantah bahwa ada intervensi politik di balik penetapan Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah (Tim hukum PDIP)," tututnya.

Silfester mengatakan isu 3 periode juga dibantah Ketua DPP PDIP, Puan Maharani pada awal 2023. Dia menyampaikan saat itu Puan membantah ada permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan menjadi 3 periode.

"Dan sebenarnya isu 3 Periode dan Perpanjangan masa jabatan Presiden sudah pernah dibantah oleh Mbak Puan yang mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak pernah meminta perpanjangan 3 periode, hal ini dikatakan Mbak Puan di Gedung High End, Jakpus 25 Januari 2023," jelasnya.

Menurut Silfester, Hasto pantas ditetapkan sebagai tersangka mengingat alat bukti yang dikumpulkan KPK sudah banyak. Dia menilai Hasto sedang mengkambing hitamkan Jokowi.

"Dan kalau melihat dari pernyataan KPK memang pantas Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka dan dicekal atas 2 perkara yakni perkara suap dan perintangan penyidikan (Obstruction Of Justice) apalagi alat buktinya sudah cukup banyak," ucapnya.

"Jadi pengkambinghitaman Hasto ke Pak Jokowi hanya sekedar pengalihan isu dan kebohongan seolah oleh Hasto di Zolimi padahal selain bukti bukti yang sudah cukup,juga sudah ada orang dekat Hasto yaitu Saiful Bahri yang sudah terbukti divonis dan masuk penjara bahkan saat ini sudah bebas keluar dari penjara," imbuhnya.

Sebelumnya, Hasto tampil ke muka publik lewat rekaman video pertama kalinya usai ditetapkan sebagai tersangka. Sembari menyinggung sosok yang ingin tiga periode, dia menyatakan siap menghadapi risiko.

Dari video yang disebarkannya ke wartawan, Kamis (26/12/2024), Hasto terlihat berbicara sembari memegang buku 'Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia' karya Cindy Adams.

Hasto mengulas sikap Bung Karno bahwa penjara adalah jalan pengorbanan untuk memperjuangkan cita-cita luhur. Sikap Bung Karno itu dipedomani oleh kader PDIP. Kader PDIP tidak gentar menghadapi sosok dari partainya yang ingin menjabat tiga periode dan pada akhirnya sosok itu dipecat dari partai.

"Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi," tutur Hasto.

Dia kemudian berbicara soal intimidasi oleh aparat penegak hukum. PDIP siap menghadapi intimidasi yang diibaratkannya sebagai tembok tebal kekuasaan itu.

"Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah," ujar Hasto.

PDIP siap menghadapi risiko terburuk, baik risiko formal maupun informal. Bagi Hasto, masuk bui tidak masalah.

"Karena sebagaimana dilakukan Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita," ujarnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh setiap tanggal 10 Desember menjadi momentum seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen dalam pemenuhan hak-hak dasar di Indonesia.

“Peringatan Hari HAM Sedunia harus menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen dalam melindungi dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara, tanpa terkecuali,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia menyebut peringatan Hari HAM Internasional harus menjadi pengingat bahwa semua individu memiliki hak asasi yang sama.

Oleh karena itu, semua pemangku kebijakan bertugas untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia.

Dia pun menegaskan bahwa HAM merupakan fondasi penting bagi pembangunan bangsa yang inklusif dan berkeadilan sebab HAM tidak hanya soal kebebasan sipil dan politik.

"Tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan hak keadilan dalam hukum. Semua ini harus bisa didapatkan setiap warga negara Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, Puan menilai masih banyak tantangan pemenuhan HAM di Indonesia, terutama dalam memastikan bahwa kelompok-kelompok termarjinalkan tidak terpinggirkan.

Untuk itu, kata dia, Pemerintah harus lebih proaktif dalam menjangkau masyarakat yang rentan seperti, perempuan kepala keluarga, anak-anak jalanan, penyandang disabilitas, hingga masyarakat adat, yang selama ini belum menjadi prioritas dalam setiap penyusunan kebijakan.

“Maka kami berharap pemerintah bisa memberi langkah konkret dalam memastikan masyarakat termarjinalkan mendapatkan hak-hak yang sama, terutama di sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hukum, dan sosial budaya,” tuturnya.

Ketua DPR RI dua periode itu menekankan bahwa negara wajib hadir untuk memenuhi hak semua lapisan masyarakat sebab setiap anak bangsa berhak bermimpi dan meraih cita-cita. Begitu pula masyarakat marjinal yang harus menjadi subjek pembangunan, tak hanya sekedar menjadi objek belas kasihan.

"Negara wajib hadir untuk memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat miskin, serta lapangan kerja yang bermartabat untuk semua orang,” katanya.

Dia pun mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha, untuk bersama-sama mendukung pemenuhan HAM yang diupayakan negara demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Semua pihak harus mengambil peran dalam memastikan HAM ditegakkan di setiap aspek kehidupan. DPR akan terus mengawal kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat, dan saya berharap masyarakat juga ikut berperan aktif dalam menyuarakan isu ini,” ucapnya.

Senada dengan tema Hari HAM Sedunia 2024 "Our Rights, Our Future, Right Now", Puan mengatakan pemenuhan HAM bagi masyarakat harus bisa diberikan saat ini juga, termasuk bagi masyarakat yang terdampak perang seperti di Palestina hingga Ukraina.

“Hari HAM ini juga harus menjadi refleksi bagi masyarakat global bahwa pelanggaran HAM masih terus terjadi di berbagai belahan dunia. Kita menyaksikan kejahatan kemanusiaan yang merampas hak-hak individu terus digencarkan,“ terangnya.

Dia menambahkan hadirnya Kementerian Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu upaya yang dapat membawa kemajuan dalam penegakan HAM di Indonesia.

“Kita berharap hadirnya Kementerian HAM dapat meningkatkan perbaikan mekanisme pengaduan HAM, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat marginal. Kami di DPR pun memfasilitasi dengan pembentukan Komisi baru terkait bidang HAM ini,” paparnya.

Dia berharap peringatan Hari HAM Sedunia 2024 dapat menjadi pengingat terhadap pentingnya persatuan dan kesetaraan dalam masyarakat.

DPR pun memastikan siap berkolaborasi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk terus memperjuangkan HAM demi dunia yang lebih baik.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen kita dalam menciptakan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat bagi semua. Bersama, kita bisa memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dengan hak-haknya yang terpenuhi dan dihormati,” kata Puan.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah supaya lebih memperhatikan hak-hak kaum marginal atau kelompok terpinggirkan.

Hal ini ia sampaikan melalui pernyataan resmi memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-76, Selasa (10/12/2024).

Puan menyebut masih banyak tantangan yang dihadapi Indonesia terhadap pemenuhan HAM bagi masyarakat, terutama dalam memastikan bahwa kelompok-kelompok termarginalkan tidak tertinggal.

“Pemerintah harus lebih proaktif dalam menjangkau masyarakat yang rentan, seperti perempuan kepala keluarga, anak-anak jalanan, penyandang disabilitas, hingga masyarakat adat yang selama ini belum menjadi prioritas dalam setiap penyusunan kebijakan,” ungkap Puan, Selasa.

Puan menyebutkan, kelompok termarginalkan sering kali terpinggirkan dari kebijakan publik, padahal pemenuhan HAM seharusnya mencakup semua lapisan masyarakat.

“Maka kami berharap pemerintah bisa memberi langkah konkret dalam memastikan masyarakat termarjinalkan mendapatkan hak-hak yang sama, terutama di sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hukum, dan sosial budaya,” sebut politikus PDI-P itu.

Puan mengatakan, masyarakat marginal tidak boleh hanya menjadi obyek belas kasihan, tetapi harus menjadi subyek pembangunan.

Ia juga menegaskan bahwa HAM adalah fondasi penting bagi pembangunan bangsa yang inklusif dan berkeadilan.

“Setiap anak bangsa berhak untuk bermimpi dan meraih cita-citanya. Negara wajib hadir untuk memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat miskin, serta lapangan kerja yang bermartabat untuk semua orang,” kata Puan.

“HAM tidak hanya soal kebebasan sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan hak keadilan dalam hukum. Semua ini harus bisa didapatkan setiap warga negara Indonesia,” ujar dia.

Di samping itu, eks Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini mengapresiasi dibentuknya Kementerian HAM oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kita berharap hadirnya Kementerian HAM dapat meningkatkan perbaikan mekanisme pengaduan HAM, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat marginal,” kata Puan.