Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi telah menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan 3 Perda itu dilakukan dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jambi.

"Ya, ada tiga Raperda yang telah disahkan menjadi Perda itu sudah dibahas oleh masing-masing fraksi dan telah disetujui," kata Ketua DPRD Jambi
M Hafiz Fattah, Selasa (14/1/2025).

Kesepakatan tiga Ranperda menjadi Perda ini dilakukan pada Senin (13/1) di sidang rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi. Tiga Raperda jadi Perda itu di sahkan dengan adanya penandatangan oleh Gubernur Jambi Al Haris dan pimpinan DPRD Jambi.

"Dengan adanya tiga Perda yang telah disetujui itu, maka kita minta untuk segera ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur," ujar Hafiz.

Hafiz merincikan, pertama adalah Perda bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Lalu kedua, Perda tentang pengelolaan air limbah domestik. Ketiga, Perda tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.

"Jadi ketiga Raperda ini merupakan inisiatif DPRD Jambi yang telah selesai dibahas pada masa keanggotaan DPRD Jambi Periode 2019-2024. Ini juga telah difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri," terang Hafiz.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi DPRD Provinsi Jambi yang telah menyetujui tiga rancangan produk hukum daerah tersebut.

"Saya berharap dengan adanya 3 Perda ini mudah-mudahan dapat memandu kita semua dalam bekerja," kata Al Haris.

Menurut Al Haris, aturan baru ini merupakan tolak ukur Pemprov Jambi dalam bekerja. Dia juga ingin perda yang disepakati bisa segera dilaksanakan agar bermanfaat.

"Saya berharap ini juga menjadi Pedoman bagi SKPD dalam bekerja untuk melakukan langkah-langkah ke depan agar lebih tertib dan efisien," tegas Al Haris.

KPK Tambah Tersangka Suap Ketok Palu RAPBD Jambi

KPK Tambah Tersangka Suap Ketok Palu RAPBD Jambi

Sebanyak 94 narapidana (napi) di Jambi akan mendapatkan remisi Hari Raya Natal 2024. Dua di antaranya akan langsung bebas.

Pemberian remisi itu menjadi bagian dari tradisi tahunan pemerintah, sebagai bentuk apresiasi terhadap narapidana yang menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa hukuman. Kepala Divisi Permasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi, Lili mengungkapkan pemberian remisi itu telah melalui proses evaluasi yang ketat.

"Remisi ini hak warga binaan yang berkelakuan baik selama di lapas, mengikuti pembinaan di lapas," kata Lili, Selasa (24/12/2024).

Lili juga mengatakan narapidana beragama Kristen di Provinsi Jambi berjumlah 120 orang. Sebanyak 94 di antaranya akan menerima potongan masa tahanan pada 25 Desember 2024.

"Dua orang narapidana RK II atau langsung bebas, (narapidana) Lapas Kuala Tungkal," ujarnya.

Remisi yang diberikan bervariasi, tergantung pada lamanya hukuman dan tingkat kedisiplinan narapidana. Mulai dari pengurangan masa tahanan 15 hari hingga 2 bulan

"Untuk remisi 15 hari berjumlah 19 orang, 1 bulan berjumlah 59 orang, 1 bulan 15 hari berjumlah 10 orang, dan remisi 2 bulan berjumlah 4 orang," rincinya.

Lili menambahkan narapidana yang mendapat remisi didominasi dari kasus pidana umum. Hanya ada 30 orang yang merupakan napi kasus pidana khusus.

"Pidana khusus, narapidana korupsi 4 orang, dan narkotika 26 orang," ungkapnya.

Untuk diketahui, jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni lembaga permasyarakatan di seluruh Jambi berjumlah 5.587 orang. Rinciannya, 4.419 berstatus narapidana, 62 orang narapidana anak, dan 1.168 tahanan.

15 Napi di Makassar Dapat Remisi Natal

15 Napi di Makassar Dapat Remisi Natal