Kendatipun Kementerian HAM tidak masuk di dalam hal-hal teknis karena sudah ada badan yang mengatur soal Program MBG, namun informasi itu akan tetap menjadi prioritas untuk disampaikan sehingga implementasi program strategis itu benar-benar optimal d

Sorong (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia RI melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Papua Barat Daya untuk mendengar secara detail implementasi Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan sekaligus memastikan program itu berjalan optimal di provinsi ke-38 itu.

Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan, di Sorong, Rabu, menjelaskan kedatangannya ke Papua Barat Daya untuk memastikan Program MBG ini berjalan tanpa adanya keraguan di setiap daerah khususnya di wilayah ini.

Karena adanya informasi yang tersampaikan kepada Kementerian HAM mengenai program ini tentang keraguan dari beberapa titik daerah di Papua, sehingga pihaknya turun untuk menggali informasi dan memastikan keraguan itu tidak terjadi di Papua Barat Daya.

"Tetapi saya berterima kasih dan memberikan penghargaan ternyata di beberapa kabupaten dan kota di Papua Barat Daya sudah menjalankan Program MBG ini," jelasnya usai mengikuti rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong, Rabu.

Dalam pertemuan itu, katanya, sudah banyak hal disampaikan pemerintah daerah baik menyangkut implementasi Program MBG dan juga kendala yang ada, tentunya akan menjadi catatan penting untuk nantinya disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN)

"Seperti menyangkut perwakilan BGN di Papua Barat Daya guna mempermudah koordinasi, dan juga kendala soal pengadaan tanah pembangunan dapur sehat yang berhubungan dengan hak ulayat, akan menjadi perhatian kami untuk disampaikan kepada BGN," bebernya.

Kendatipun Kementerian HAM tidak masuk di dalam hal-hal teknis karena sudah ada badan yang mengatur soal Program MBG, namun informasi itu akan tetap menjadi prioritas untuk disampaikan sehingga implementasi program strategis itu benar-benar optimal di Papua Barat Daya.

"Yang menjadi konsentrasi utama kami adalah memastikan setiap daerah tidak merasa ragu terhadap Program MBG ini," ujarnya.

Dia memberikan apresiasi kepada Pemerintah Papua Barat Daya yang telah menjalankan program strategis itu. Itu artinya keraguan terhadap Program MBG di Papua Barat Daya benar-benar tidak ada sama sekali.

Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan implementasi Program MBG ini baru berjalan di Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Sekatan. Sementara tiga Kabupaten lain Kabupaten Maybrat, Raja Ampat dan Tambrauw masih dalam program menuju penerapan program itu.

"Kabupaten lain masih proses pembangunan dapur sehat," katanya.

Dia pun mengakui bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya pun tengah menunggu petunjuk teknis terkait dengan kewenangan dan kebijakan anggaran penerapan program strategis itu.

"Kita masih menunggu, namun yang pastinya di beberapa daerah di provinsi ini sudah jalankan program itu," ujarnya.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Intinya nanti kan bisa ada penilaian, bisa ada skor dari masing-masing SPPG, kalau sudah 5 ya berarti itulah standar yang diharapkan

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) mengusulkan sistem penilaian berupa rating atau peringkat untuk setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk penyempurnaan layanan.

"Rating tersebut bisa menggunakan skala 1-5 yang paling tinggi," kata Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan rentang nilai yang bisa diberikan oleh para penerima manfaat mulai dari penyesuaian menu makanan terhadap selera lokal, dapur yang bersih dan higienis, hingga inovasi pengelolaan limbah.

"Intinya nanti kan bisa ada penilaian, bisa ada skor dari masing-masing SPPG, kalau sudah 5 ya berarti itulah standar yang diharapkan," ujarnya.

Dalam keterangannya, Qodari mengapresiasi unit SPPG Pulogebang yang kini memproduksi 3.496 porsi untuk didistribusikan di 13 sekolah dan tujuh pos pelayanan terpadu (posyandu) yang ada di wilayah Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Dalam kunjungannya ke lokasi itu pada Jumat (10/1), M. Qodari melihat langsung ruang penyimpanan bahan baku, dapur, ruang pengemasan, ruang penyimpanan makanan sebelum didistribusikan hingga ruang untuk mencuci alat makan (ompreng).

Ia mengatakan sejumlah pekerja juga terlihat mengemas makanan yang sudah dimasak dan dimasukkan ke boks khusus.

Menurut M. Qodari, kehadirannya ke lokasi dapur SPPG sebagai tindak lanjut dari kunjungan Program MBG beberapa waktu lalu di SDN Pulogebang 06 dan 07, Cakung, Jakarta Timur.

Qodari terkesan dan mengapresiasi suasana dan kualitas dapur SPPG yang bersih, rapi, dan dilengkapi peralatan modern.

Untuk menjaga kebersihan, sebelum masuk ke dalam ruangan semua orang diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang meliputi penutup kepala dan masker.

”Alhamdulillah, kita lihat dapurnya bagus, bersih, alat-alatnya modern, SOP-nya kelihatan,” katanya.

Pada kesempatan itu Qodari juga mencicipi salah satu menu yaitu ikan dori yang dinilainya memiliki rasa Istimewa.

“Ikan dori ikannya bagus, ikannya segar, lembut, karena memang ikan dori itu cirinya adalah lembut, tapi dari segi rasa tidak kalah dengan restoran,” katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025