PALU, iNewsPalu.id – Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Manusia (Kemenkum) Sulawesi Tengah turut serta dalam Rapat Koordinasi yang membahas Penilaian dan Verifikasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum secara periodik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara virtual pada Jumat (9/1) pukul 10.00 WITA melalui Zoom, yang berlangsung di Aula Kebangsaan.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Kemenkum Sulawesi Tengah, termasuk Kepala Kantor Wilayah Rakhmat Renaldy, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, serta Kepala Bidang Hukum, Reba Paputungan. Dalam sambutannya, Rakhmat Renaldy menekankan pentingnya sinergi untuk mewujudkan program Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Menurutnya, pembangunan budaya hukum adalah kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka, serta mendorong partisipasi dalam penegakan hukum.

“Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang paham hukum dan berkontribusi pada penegakan hukum di tingkat desa,” ujar Rakhmat. Ia juga menambahkan bahwa kesuksesan program ini dapat menjadi contoh bagi desa lainnya di Indonesia.

BPHN dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa pembangunan budaya hukum dilakukan melalui berbagai program pendidikan dan penyuluhan hukum yang intensif. Mereka menyoroti pentingnya pembinaan berkelanjutan untuk memastikan desa dan kelurahan memenuhi empat dimensi indikator utama: akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, dan demokrasi.

Sopian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, menambahkan bahwa penilaian untuk tahun 2025 akan lebih terstruktur dan periodik, guna menghasilkan data yang lebih valid dan kredibel.

Rapat ini mempertegas komitmen untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam pembangunan budaya hukum di masyarakat, dengan harapan semakin banyak desa dan kelurahan yang memenuhi kualifikasi sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran hukum masyarakat Sulawesi Tengah.

Editor : Jemmy Hendrik

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melihat perkembangan positif Desa Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah yang telah ditetapkan sebagai Desa Siapsiaga. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan kesadaran warga akan bahaya ideologi radikalisme

Kepala BNPT, Komjen Pol. Eddy Hartono, S.I.K., M.H., mengatakan program Desa Siap Siaga juga sejalan dengan asta cita Presiden RI Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan olehnya saat Ngobrol Bareng Kepala BNPT Desa Siapsiaga di Desa Sukorejo, Kendal Provinsi Jawa Tengah, hari ini.

"Masyarakat semakin sadar akan bahaya penyebaran paham radikal dan terorisme di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia, serta memperkokoh penyelarasan kehidupan dan kerukunan beragama," kata Eddy dalam keterangan tertulis, Jumat (13/12/2024).

Dia menjelaskan Desa Siapsiaga merupakan program prioritas BNPT untuk meningkatkan kesiapsiagaan nasional dengan memperkuat daya tangkal masyarakat desa terhadap paham radikal dan terorisme.

Eddy menambahkan bahwa Desa Siapsiaga menjadi wadah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat mendeteksi dan memitigasi ancaman sejak dini.

"Desa Siapsiaga menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bahaya terorisme sehingga masyarakat sejak dini mengetahui adanya gangguan ataupun ancaman dan harapannya kami dapat dilakukan mitigasi sejak awal supaya paham pahamnya tidak berkembang luas," tuturnya.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Raja Faisal Manganju Sitorus yang turut hadir dalam kegiatan tersebut memberikan dukungannya terhadap program Desa Siapsiaga.

"Ini adalah bentuk kolaborasi kami dengan BNPT untuk memastikan negara hadir dalam menanggulangi paham-paham radikal hingga ke pelosok desa. Kami sangat mengapresiasi program ini dan berharap Desa Siapsiaga lainnya segera terbentuk dengan baik," ujar Raja Faisal.

Sementara itu, Kepala Desa Sukorejo Sri Maryani menegaskan pentingnya peran masyarakat membangun daya cegah dan daya tangkal terhadap radikalisme.

"Agar tidak ada perselisihan antar agama, kami memohon kepada masyarakat untuk meningkatkan daya tangkal dan daya cegah terhadap kemungkinan terpapar paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme," tutup Sri.

Tonton juga video: Andra Soni-Dimyati: Visi Kami Sesuai Asta Cita Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]