JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat laporan adanya penegak-penegak hukum yang diancam. Hal itu tidak lepas dari maraknya pembongkaran kasus korupsi selama kepemimpinannya.

"Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu," kata Prabowo dalam sambutannya Kongres IV organisasi sayap Partai Gerindra, Tunas Indonesia Raya ( Tidar ) di Hotel Borobudur Jakarta, Sabtu (17/5/2025).

"Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar, saya tidak gentar. Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik," sambungnya.



Prabowo pun menyatakan tidak akan pandang bulu bagi yang melanggar hukum. Terutama tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

"Kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan periode kepemimpinannya sudah menyelamatkan uang ratusan triliun. "Dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam enam bulan pemerintahan yang saya pimpin kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat kita sudah selamatkan," ujarnya.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita serta prihatin atas sejumlah insiden kecelakaan maut yang terjadi beberapa waktu terakhir ini. Kecelakaan maut tersebut terjadi di Purworejo dan Padang Panjang, serta insiden tenggelamnya Kapal Feri di wilayah perairan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

?Pertama, tugas kita yang mendalam dan keprihatinan atas beberapa kejadian kecelakaan yang terjadi di Purworejo, kemudian terjadi di Padang Panjang, ada juga kapal feri yang tenggelam dan Bapak Presiden mengatensi betul kejadian-kejadian tersebut dan sudah memerintahkan kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait, terutama Menhub, Kapolri untuk penanganan-penanganan terhadap semua korban,? kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (10/5/2025).

Prasetyo mengatakan yang saat ini harus dipikirkan adalah mitigasi agar tidak ada lagi kejadian serupa di kemudian hari. Selain itu, Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo meminta jajaran terkait seperti Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi juga Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penanganan baik identifikasi serta pengecekan intensif.



Diketahui, kecelakaan maut menimpa Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) yang menewaskan 12 penumpang di Jalan Lintas Padang Panjang, Padang, Sumatera Barat, Selasa, 6 Mei 2025.

Selanjutnya, kecelakaan maut juga terjadi di jalan Purworejo-Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, pada Rabu, 7 Mei 2025 siang. Dilaporkan ada 11 orang meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka.

Jakarta -

Mensesneg sekaligus juru bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyampaikan dukacita Presiden Prabowo Subianto atas insiden kecelakaan maut di Purworejo dan Padang Panjang, serta insiden tenggelamnya kapal feri di wilayah perairan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). Prasetyo mengatakan sudah mendapat perintah dari Prabowo agar berkoordinasi dengan jajaran terkait dalam penanganan korban.

"Pertama, tugas kita yang mendalam dan keprihatinan atas beberapa kejadian kecelakaan yang terjadi di Purworejo, kemudian terjadi di Padang Panjang, ada juga kapal feri yang tenggelam dan Bapak Presiden mengatensi betul kejadian-kejadian tersebut dan sudah memerintahkan kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait, terutama Menhub, Kapolri untuk, satu, tentu penanganan-penanganan terhadap semua korban," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prasetyo menekankan pentingnya pengawasan mitigasi kendaraan agar tidak menyebabkan kecelakaan. Dia menyebut Prabowo telah memerintahkan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar seluruh jajaran melakukan proses identifikasi yang lebih intensif.

"Kedua, tentu ini harus dipikirkan mitigasinya. Jadi diharapkan kepada jajaran terkait untuk meningkatkan pengecekan kelayakan jalan terhadap moda-moda transportasi kita, terutama yang bertonase besar, supaya kita berharap kejadian-kejadian ini tidak sudah terulang," ujar Prasetyo.

"Proses-proses pengecekan kir, pajak, kelayakan jalan kepada seluruh pihak terkait Bapak Presiden kemarin memberikan petunjuk kepada Menteri Perhubungan dan Bapak Kapolri untuk semua jajaran melakukan proses-proses identifikasi dan pengecekan lebih intensif," sambungnya.

Diketahui, peristiwa kecelakaan maut terjadi di jalan Purworejo-Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, pada Rabu (7/5) siang.Dilaporkan ada 11 orang meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka.

Selain itu, kecelakaan maut juga terjadi di Jalan Lintas Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa (6/5/2025). Sebanyak 12 orang dilaporkan tewas.

(fca/idn)

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah mengatur waktu untuk bisa melakukan pertemuan kembali dengan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri . Hal ini dikatakan Prasetyo bermula dia dikonfirmasi ihwal pernyataan Megawati yang menyebut ada Presiden kangen dengan nasi goreng buatannya.

Prasetyo pun tak menampiknya. ?Betul (yang disampaikan Megawati),? kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan bahwa rasa rindu Prabowo bertemu Megawati sudah dua setengah tahun lalu, yang akhirnya temu kangen itu sudah terjadi belum lama ini.



Saat disinggung kapan waktu bertemu untuk mencicipi nasi goreng buatan Megawati, Prasetyo mengatakan pertemuan tengah diatur. "Sedang diatur, tenang aja," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto bolak-balik bertanya soal nasi goreng. Prabowo minta dimasaki nasi goreng oleh Megawati.

Hal itu diungkapkan Megawati dalam acara Trisakti Tourism Award di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (8/5/2025). Semula, dia menceritakan ketertarikan pada kuliner.

"Saya jelek-jelek gini, kalau saya daftar sebagai chef pasti diterima. Betul lho. Itu enggak bohong lho. Biar gimana aja, masa aku sudah presiden kelima, sudah gitu ketua umum partai, terus suruh masakin, masak-masak, terus ngasih kamu, ya enggaklah. Masa masakin buat kalian," ucap Megawati.

Dia pun mengungkapkan Prabowo sering bertanya soal nasi goreng. Menurutnya, Prabowo bolak-balik minta dimasaki nasi goreng.

"Yang masih nanya terus tuh tahu nggak sopo? Rahasia ya. Siapa? Hayo, presiden bolak-balik nanya, 'Kapan aku dibikinin nasi goreng Mba ya'. Yo presiden sopo yo?" ujar dia.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang mengundang tawa dan kekaguman saat menyambut kedatangan pendiri Gates Foundation Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Prabowo menyebut bahwa pendekatan filantropis Bill Gates mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam, bahkan mungkin lebih daripada sebagian warga Indonesia sendiri.

"Suatu kehormatan kedatangan saudara Bill Gates, pendiri Gates Foundation, filantropi terbesar di dunia. Inilah pendekatan tokoh-tokoh seperti Bill Gates, mungkin lebih Pancasila dari pada kita," kata Prabowo disambut tawa para menteri Kabinet Merah Putih hingga pengusaha kelas kakap yang hadir.

Pernyataan itu muncul setelah Prabowo menjelaskan secara rinci kontribusi Gates Foundation terhadap Indonesia, terutama dalam bidang kesehatan, pertanian, teknologi, dan bantuan sosial lintas sektor.



"Jadi ini sesuatu yang menarik, tadi saya bicara dengan beliau. Beliau telah memberi hibah ke Indonesia sebanyak lebih USD 159 juta. Di kesehatan USD119 juta, pertanian USD5 juta, teknologi USD5 juta, bantuan sosial lainnya lintas sektor totalnya lebih dari USD28 juta," jelas Prabowo.

Prabowo pun mengungkapkan rencana menganugerahkan Bintang Kehormatan kepada Bill Gates yang juga pendiri Microsoft itu. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan kontribusinya yang luar biasa dalam bidang kemanusiaan, khususnya di sektor kesehatan Indonesia dan berbagai belahan dunia.

Dia juga mengungkapkan bahwa melalui dukungan Gates, Indonesia berhasil mengembangkan kapasitas produksi vaksin secara signifikan. Salah satu pencapaian penting adalah keberhasilan Bio Farma menjadi salah satu produsen vaksin terbesar di dunia, dengan produksi hingga 2 miliar dosis per tahun yang digunakan di 42 negara dan menjangkau lebih dari 902 juta jiwa.

Bill Gates juga mendorong pengembangan vaksin TBC dan malaria, dua penyakit yang masih menelan banyak korban di Indonesia. Menurut data, TBC menyebabkan hampir 100.000 kematian per tahun di Tanah Air.

Sehingga, dukungan Bill Gates terhadap uji coba vaksin TBC di Indonesia menjadi harapan besar dalam mengurangi angka kematian akibat penyakit tersebut secara signifikan.

"Saya akan menggelar rapat dewan tanda kehormatan karena saya ingin, atas nama bangsa Indonesia, memberi bintang tertinggi untuk salah satu warga negara asing atas jasa-jasanya membantu rakyat Indonesia dan dunia," lanjut Prabowo.

Lebih dari sekadar penghargaan negara, Prabowo menegaskan bahwa penganugerahan ini merupakan simbol penghormatan seluruh rakyat Indonesia terhadap sosok Bill Gates, seorang tokoh dunia yang mendedikasikan sumber daya dan kekayaannya untuk kemanusiaan.

"Dan kami sepakat bahwa kami akan menyerahkannya pada bulan September di New York, selama musim Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kita semua pasti setuju bahwa Anda benar-benar pantas menerima ini atas kontribusi Anda terhadap kemanusiaan," pungkasnya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto sempat berkelakar di depan Pendiri Microsoft sekaligus tokoh filantropi dunia, Bill Gates. Prabowo menyebut Bill Gates lebih Pancasila.

Hal itu diungkap Prabowo saat memberikan sambutan di sesi diskusi bersama Bill Gates dan sejumlah pengusaha ternama di Indonesia. Prabowo menyebut bahwa pendekatan filantropis Bill Gates mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Dari situ, Prabowo berkelakar bahwa Bill Gates lebih Pancasila.

"Suatu kehormatan kedatangan saudara Bill Gates, pendiri Gates Foundation, filantropi terbesar di dunia," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

"Dan Inilah apa pendekatan tokoh-tokoh seperti Bill Gates, mungkin lebih Pancasila dari pada kita," lanjut Prabowo yang disambut tawa menteri hingga pengusaha yang hadir.

Prabowo lalu melanjutkan bahwa Bill Gates sudah memberikan dana hibah lebih dari USD 159 juta ke Indonesia. Dana hibah itu banyak dialokasikan ke sektor kesehatan.

"Jadi ini sesuatu yang menarik, tadi saya bicara dengan beliau. Beliau telah memberi hibah ke Indonesia senilai lebih USD 159 juta. Di kesehatan (USD) 119 juta, pertanian (USD) 5 juta, teknologi (USD) 5 juta, bantuan sosial lainnya lintas sektor totalnya lebih dari (USD) 28 juta," ujarnya.

"Saya katakan kepada para pejabat bahwa Anda telah membantu kami secara langsung melalui donasi langsung. Lebih dari 159 juta dolar AS sejak 2009, sebagian besar untuk bidang kesehatan. Terutama hal-hal strategis seperti vaksin, vaksin polio, beliau bantuannya Rp 1,3 triliun, dan sekarang kita punya Biofarma, salah satu produsen Rp 2 miliar dosis vaksin tiap tahun dan ini dimanfaatkan oleh 42 negara di seluruh dunia. Dipakai oleh 902 juta orang," lanjut Prabowo.

Prabowo menambahkan Bill Gates saat ini tengah mengembangkan vaksin TBC (tuberkulosis) yang rencananya akan diuji coba di Indonesia. Hal ini krusial karena TBC masih menjadi penyakit mematikan di Tanah Air.

"Jadi hal-hal semacam ini, belum lagi vaksin lain, teknologi mRNA dan teknologi-teknologi pembuatan vaksin yang luar biasa. Terutama beliau sedang kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan menjadi salah satu tempat yang akan diuji coba. Dan kita mengetahui bahwa TBC memakan korban cukup besar," ujarnya.

Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

Lihat Video 'Prabowo: Bill Gates Sudah Hibahkan Rp 2,62 Triliun untuk RI':

(eva/azh)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna sekaligus mengevaluasi 6 bulan pertama pemerintahan berjalan. Prabowo meminta kabinetnya saling mengoreksi atas hal-hal yang selama ini dikerjakan.

"Baru saja kita melewati tonggak 6 bulan pertama, bisa dikatakan ini adalah semester pertama pemerintahan kita, dan sekarang tiba kita melihat rapor kita apakah merah atau memuaskan atau cukup memuaskan atau sangat memuaskan," kata Prabowo dalam sambutannya, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Prabowo mengatakan secara objektif bahwa 6 bulan masa pemerintahannya ini telah membawa hal-hal yang positif. Hal-hal yang menjadi dasar untuk memperkuat landasan dan membangkitkan bangsa.

"Kalau kita lihat secara objektif saya mau katakan, bahwa dalam 6 bulan kita memerintah, kita telah mencapai hal-hal yang cukup berarti, hal-hal yang bersifat fundamental, memperkuat landasan, kebangkitan kita sebagai bangsa," ujarnya.

Prabowo menyebut 28 kebijakan baru dihasilkan dalam 6 bulan pertama pemerintahannya berjalan. Ia menilai hal itu di luar prediksi karena waktu yang cukup singkat.

"Kita telah menghasilkan 28 kebijakan baru, kebijakan tersebut yang berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat kita. Hal-hal ini kita lakukan dalam waktu yang cukup singkat, yang tidak diperkirakan bahwa kita mampu mencapai itu dalam waktu yang singkat," ujarnya.

Prabowo mengatakan dari 28 kebijakan itu, lebih dari 100 produk hukum diterbitkan. Menurutnya, hal yang wajar dalam roda pemerintahan.

"Walaupun 28 kebijakan baru, namun produk-produk untuk mencapai kebijakan, saya hitung mungkin lebih dari 100 bahkan mendekati 200," ujarnya.

"Jadi satu kebijakan mungkin membutuhkan beberapa produk, apakah itu keppres, apakah itu PP, apakah itu Perpres, apakah itu Inpres, apakah itu sekadar hanya surat edaran, tapi inilah bagaimana kita menjalankan roda pemerintah," ujarnya.

(eva/jbr)

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mendukung Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang ( RUU) Perampasan Aset . Menurut Kejagung, sikap itu menunjukkan bahwa presiden memahami kebutuhan penegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi.

"Kita sependapat dan mendukung sikap Bapak Presiden terkait itu," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar dikutip, Senin (5/5/2025).

Harli menilai Presiden Prabowo memahami kebutuhan para penegak hukum dalam upaya memberantas korupsi.



"Kami menilai Bapak Presiden sangat memahami kebutuhan regulasi bagi APH (aparat penegak hukum) dalam menjalankan tugasnya, utamanya dalam pemberantasan TPK (Tindak Pidana Korupsi)," ujarnya.

Lewat UU itu, lanjut dia, upaya pemulihan keuangan negara melalui perampasan aset koruptor bisa dilakukan dengan lebih cepat.

"UU perampasan aset penting dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara utamanya pengaturan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana atau NCB," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan mendukung penuh terkait Undang-Undang Perampasan Aset dalam rangka pemberantasan korupsi.

"Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung UU Perampasan Aset. Saya mendukung," kata Prabowo saat menyampaikan pidatonya di peringatan Hari Buruh Internasional Monas, Jakarta Pusat Kamis (1/5/2025).



Prabowo juga mendukung adanya UU Perampasan Aset. Menurutnya, para koruptor harus mengembalikan aset-aset yang sudah di korupsi. Ia menyerukan dan mengajak para buruh bersama-sama melanjutkan perlawanan terhadap para korupsi di Indonesia.

"Saya mendukung, enak aja udah nyolong nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja lah itu. Setuju? Bagaimana, kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?" katanya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan aset hasil korupsi harus dirampas. Hal itu dilakukan untuk mengembalikan uang rakyat.

"Aset hasil korupsi memang harus dirampas untuk mengembalikan kerugian negara dan mengembalikan uang rakyat, " kata Yusril dalam keterangannya dikutip, Sabtu (3/5/2025).

Menurutnya, RUU Perampasan Aset sejalan dengan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi. Ia meyakini perampasan aset bisa dilakukan hingga ke luar negeri.



"Perampasan itu tidak hanya dilakukan terhadap aset hasil korupsi di dalam negeri, tapi juga terhadap aset yang ada di luar negeri," jelas Yusril.

Dengan demikian Yusril menilai perampasan aset perlu landasan undang-undang yang kuat. Aturan itu menurutnya penting sebagai dasar hukum untuk merampas aset hasil korupsi para koruptor.

"Kapan aset yang diduga sebagai hasil korupsi itu dapat disita dan kapan harus dirampas untuk negara, semua perlu diatur undang-undang agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum serta penghormatan terhadap HAM," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya. Prabowo mengaku heran ada demonstrasi yang mendukung koruptor.

Hal itu disampaikannya saat menyampaikan pidatonya di perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta Pusat. Mulanya, ia menyatakan dukungannya terhadap RUU perampasan aset.



"Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak aja, sudah nyolong enggak mau kembalikan aset. Gua tarik ajalah itu," kata Prabowo, Kamis (1/5/2025).

Ia mengaku heran ada di Indonesia ada demo yang mendukung para koruptor. "Gua heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor," katanya.

Prabowo mengingatkan, kekayaan Indonesia sangat luar biasa. Namun, kekayaan tersebut sering dicuri para koruptor. "Kami sudah melihat, kekayaan Indonesia ini begitu besar, masalahnya maling-malingnya juga banyak," kata Prabowo.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengundang Duta Besar (Dubes) India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/4/2025).

Dalam kesempatan itu, Sandeep mengungkap Prabowo menyampaikan duka cita atas serangan terorisme yang terjadi. Di mana dalam serangan tersebut telah menewaskan puluhan warga sipil.

?Saya diundang Pak Presiden untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung dan rasa prihatin, serta pandangannya atas serangan teroris di India,? kata Sandeep.

Sandeep juga turut menjelaskan kejadian sebenarnya dari kasus terorisme ini kepada Prabowo. Diakuinya, Prabowo terkejut dengan apa yang dia sampaikan.

?Dia sangat terkejut atas serangan mengerikan tersebut, betapa turis tak bersalah tewas secara kejam hanya karena agama mereka,? ujarnya.

Selain membahas soal aksi terorisme di Kashmir, Sandeep juga menyebut pertemuan ini membahas mengenai tindak lanjut dari kunjungan kerja Prabowo ke India pada Januari lalu. Dalam kunker tersebut, Prabowo bertemu sejumlah pengusaha di India untuk mengajak berinvestasi di Indonesia.

?Kami melakukan tindak lanjuti mengenai kunjungannya ke India, banyak area yang terpengaruh oleh kunjungannya. Ada minat yang lebih besar terhadap kerja sama India-Indonesia,? tuturnya. ?Kami membicarakan isu perdagangan, kami membicarakan Danantara, berbagai topik dibahas. Tadi pertemuan yang cukup detail,? jelas Sandeep.

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Danantara agar mengelola aset Gelora Bung Karno (GBK). Arahan itu disebut disampaikan Prabowo saat Townhall Meeting dengan jajaran Danantara beberapa waktu lalu.

"Terkait aset kawasan GBK yang akan dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden dari saat beliau memberikan pengarahan dalam acara townhall Danantara beberapa hari yang lalu," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan teknis pengalihan aset yang sebelumnya dikelola kementeriannya. Dia menyebutkan masih berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Danantara.

"Sehingga kami tentunya butuh waktu untuk mempersiapkan secara teknis pengalihan ini karena bagaimanapun aset GBK di bawah Kemensetneg bersifat pengelolaannya di bawah Badan Layanan Umum. Tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset-aset di BUMN," ujar dia.

"Jadi mohon bersabar, kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan tentu sampai hari ini belum karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis dengan pihak-pihak terkait dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan tentunya dengan Danantara," lanjutnya.

Sebelumnya, Prabowo sempat menghadiri townhall meeting bersama jajaran BPI Danantara pada Senin (28/4) lalu. Prabowo memberikan arahan secara tertutup.

Ihwal pengalihan aset GBK itu sempat disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani setelah pengarahan Prabowo. Rosan mengungkapkan pihaknya akan mengelola aset GBK.

"Akan dimasukkan aset lain dan itu adalah yang kita ada di sini, GBK. Yang ada di Mensetneg yang nilainya di value 8 tahun yang lalu itu nilainya US$ 25 miliar. Nah jadi GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam Danantara," kata Rosan kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/4).

(fca/zap)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bisa saja tak berkenan terkait mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Maka dari itu, dia mengatakan bahwa Presiden saat ini sedang mempelajari terkait kondisi mundurnya Hasan Nasbi itu. Dia pun menyebut bahwa pengunduran diri Hasan Nasbi itu merupakan rencana.

"Mohon maaf misalnya, bisa jadi kan tidak berkenan Pak Hasan Nasbi mundur, kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden," kata Prasetyo usai menghadiri acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pihaknya sudah melaporkan rencana pengunduran diri itu kepada Presiden. Untuk itu, dia mengatakan bahwa Presiden yang ingin mempelajari itu pun memiliki berbagai makna.

Walaupun begitu, menurut dia, sejauh ini belum ada tokoh lain yang akan menggantikan Hasan Nasbi. Dia mengatakan bahwa pemerintah pun akan mengumumkan jika nantinya ada keputusan Presiden terkait kondisi PCO.

"Belum, kan mau dipelajari, mau dipelajari itu kan maknanya macam-macam," katanya.

Sebelumnya, Hasan Nasbi telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) pada Selasa (29/4) dan menyatakan kesediaannya untuk membantu seluruh proses transisi jabatan itu.

Hasan Nasbi diketahui sudah tidak lagi beraktivitas di Kantor Komunikasi Presiden sejak Senin (21/4). Dia tidak menjelaskan alasannya mundur, tetapi dia mengaku keputusan yang diambilnya tersebut sudah matang

"Jadi sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain kesempatan," kata Hasan Nasbi dalam video dari akun instagram @totalpolitikcom pada Selasa (29/4).

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025