Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Donald Trump baru-baru ini mengungkapkan bahwa akan melabeli pelaku perusakan dealer Tesla sebagai terorisme domestik.

Hal ini dilakukan menyusul serangkaian protes dan tindakan vandalisme yang mengarah pada properti perusahaan tersebut.

Melansir dari Techcrunch, Rabu (12/3/2025) protes ini muncul sebagai respons terhadap apa yang dianggap sebagai pengambilalihan paksa oleh Musk dan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang baru dibentuk.

Beberapa aksi protes telah berujung pada grafiti di papan nama Tesla, pembakaran stasiun pengisian daya, hingga pelemparan bom molotov ke dealer Tesla.

Melihat hal ini, Trump menyampaikan bahwa dirinya bakal menghentikan adanya perusakan terhadap dealer Tesla dan akan menangkan pelaku yang melalukan hal tersebut.

“Kami akan menangkap siapa pun yang melakukan ini karena mereka merugikan perusahaan Amerika yang hebat,” kata Trump.

Menurut hukum federal, serangan terhadap properti perusahaan dapat dianggap sebagai terorisme domestik jika tujuannya untuk mengintimidasi warga sipil atau mempengaruhi perilaku pemerintah.

Seiring meningkatnya protes terhadap Tesla, kelompok protes tersebut kini dikenal dengan nama "#TeslaTakedown", yang menyebut diri mereka sebagai gerakan akar rumput terdesentralisasi.

Mereka menegaskan bahwa hak untuk melakukan protes damai adalah bagian dari demokrasi Amerika, meskipun mereka tetap menentang kekerasan dan perusakan properti.

“Kami adalah gerakan protes akar rumput tanpa kekerasan. Kami menentang kekerasan dan perusakan properti. Protes damai di properti publik bukanlah terorisme domestik. Mereka mencoba mengintimidasi kami. Kami tidak akan membiarkan mereka berhasil,” ujar kelompok tersebut.

Namun, risiko muncul terkait bagaimana Trump dan Musk mendefinisikan kekerasan, dan apakah protes damai dapat dikategorikan sebagai kekerasan di masa depan.

Dalam pernyataan sebelumnya, Trump juga mengancam akan mendeportasi mahasiswa internasional yang ikut dalam protes terhadap perang Israel di Gaza.

Hal ini menciptakan ketegangan mengenai potensi tindakan terhadap pengunjuk rasa damai yang menentang kebijakan pemerintah atau perusahaan besar seperti Tesla.

Sementara itu, Musk, yang dikenal dengan kontribusinya dalam kampanye Trump, telah mengawasi PHK besar-besaran di sektor pemerintah, termasuk penghapusan lembaga-lembaga seperti USAID, yang memicu ketidakpuasan dan ketakutan di kalangan publik.

Musk juga telah memperoleh keuntungan besar dari kontrak-kontrak pemerintah, termasuk lebih dari US$20 miliar yang diterima SpaceX dari NASA dan Departemen Pertahanan.

Adapun, protes ini terjadi di tengah penurunan harga saham Tesla, yang jatuh di bawah tingkat tinggi setelah Trump memenangkan pemilihan presiden pada November 2024. Selain itu, penjualan global Tesla juga mengalami penurunan, yang sebagian besar dianggap terkait dengan keterlibatan politik Musk.

Jakarta (ANTARA) - Indonesian American Lawyers Association (IALA) telah menggelar webinar untuk memberikan pemahaman kepada diaspora Indonesia di AS mengenai kebijakan imigrasi baru di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

"Dengan adanya kebijakan imigrasi baru yang semakin ketat di bawah pemerintahan Trump, komunitas Indonesia di AS diharapkan memahami tantangan yang ada serta strategi yang dapat diambil untuk melindungi diri dan keluarga," sebut IALA dalam siaran pers yang diterima Selasa.

IALA menyerukan tetap tenang dan waspada terhadap wabah informasi yang belum terverifikasi dan masih berubah, terutama kebijakan Presiden atau Executive Orders (EO) yang masih menjalani proses judicial review.

“Kalaupun ada perubahan pada Konstitusi, hal tersebut harus melalui proses yang jelas karena AS adalah negara hukum," ujar Michael Indrajana, praktisi hukum di San Mateo, California.

Saat ini, ada EO kewarganegaraan yang ketentuannya diubah Trump, hingga digugat 22 negara bagian AS yaitu kewarganegaraan berdasarkan kelahiran (birthright citizenship).

Sementara itu, Ida Ayu Sabrina Putri yang berpraktik di Los Angeles mengimbau masyarakat Indonesia untuk menyaring dengan hati-hati serta tidak langsung percaya dan panik akibat konten clickbait di berbagai media sosial sehingga terjerumus dalam praktik penipuan yang menargetkan imigran.

IALA mengingatkan sejak diangkatnya Trump sebagai presiden, telah bermunculan oknum-oknum yang menjual jasa pengajuan suaka politik dengan memalsukan cerita atau alasan pengajuan.

“Sebenarnya banyak cara untuk orang Indonesia mendapatkan legalitas di AS melalui jalur pekerjaan, keluarga, dan hukum-hukum khusus lainnya," ujar Jason Y. Lie yang tinggal di Los Angeles.

Lie menyarankan WNI untuk mencari pengacara atau organisasi nirlaba yang kredibel yang bergerak di bidang keimigrasian untuk mendapatkan legalitas tinggal di negara AS.

Selain itu, komunitas Indonesia harus memastikan bahwa dokumen identitas, seperti paspor dan dokumen resmi lainnya, selalu dalam kondisi aktif masa berlaku agar terhindar dari kendala administratif.

Bagi mereka yang merasa berada dalam risiko deportasi, penting untuk menyiapkan rencana darurat terkait pengasuhan anak, pengelolaan aset dan tabungan, dan lain sebagainya.

Di penghujung acara, IALA menyatakan komitmennya untuk terus menjadi sandaran bagi masyarakat Indonesia di AS.

Webinar yang berlangsung selama tiga jam ini dihadiri para pengacara diaspora Indonesia di AS, staf KBRi Washington, perwakilan Konsulat Jenderal RI di AS, tokoh-tokoh berbagai komunitas Indonesia, perwakilan organisasi nirlaba dengan peserta mencapai 1000 orang.

IALA adalah sebuah organisasi profesi nirlaba yang diinisiasi oleh Lia Sundah Suntoso, Esq. pada 2020 yang berkomitmen membantu komunitas Indonesia di AS dalam menghadapi isu-isu terkait pengetahuan hukum, advokasi, dan layanan hukum.

IALA menjalin kerja sama dengan Pengadilan Federal di New York dalam menyelenggarakan program edukasi publik terkait berbagai isu.

Pewarta: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

VATICAN CITY, KOMPAS.com - Paus Fransiskus mengecam rencana Presiden terpilih Donald Trump yang dilaporkan akan secara drastis memperketat penegakan hukum imigrasi di seluruh wilayah Amerika Serikat (AS) pada hari-hari setelah pelantikannya. Trump akan dilantik pada Senin (20/1/2025) waktu setempat.

Dalam sebuah wawancara di televisi Italia pada hari Minggu kemarin, Paus mengatakan bahwa rencana Trump itu akan menjadi hal yang memalukan atau aib jika diteruskan. Paus jarang menggunakan diksi yang tajam seperti itu.

Kebijakan Trump tersebut, kata Paus, akan membebani para migran — orang-orang yang sudah berada dalam posisi rentan dan tidak memiliki apa-apa — karena harus "membayar" konsekuensi dari masalah yang mereka tidak ciptakan. Menurut Paus, pendekatan itu tidak hanya tidak adil, tetapi juga tidak efektif dalam menyelesaikan masalah imigrasi.

“Hal itu akan membuat para migran yang tak memiliki apa-apa akan dipaksa menanggung dampak dari masalah yang tidak mereka ciptakan,” kata Paus. "Itu tidak berhasil. Anda tidak menyelesaikan masalah dengan cara seperti itu."

Paus menyampaikan pernyataannya dalam tayangan video dari kediamannya di Vatikan untuk program 'Che Tempo Che Fa' di Channel 9 Italia."

Paus Fransiskus, pemimpin 1,4 miliar umat katolik sedunia, biasanya berhati-hati dalam mempertimbangkan isu-isu politik.

Paus telah menjadikan penyambutan terhadap migran sebagai tema utama dalam hampir 12 tahun masa kepemimpinannya. Dia sebelumnya telah mengkritik retorika anti-imigran Trump. Pada pemilu AS tahun 2016, dia mengatakan bahwa Trump "tidak mencerminkan nilai-nilai Kristen".

Sejumlah pejabat tim transisi Trump mengatakan pada Sabtu lalu bahwa Presiden-terpilih itu sedang menimbang ulang rencana untuk melakukan penggerebekan imigrasi di Chicago minggu depan, setelah rencana tersebut mendapat sorotan.

Pada Minggu pagi, Uskup Agung Chicago, Kardinal Blase Cupich, juga mengkritik rencana penggerebekan tersebut. “Hal itu akan menjadi penghinaan terhadap martabat semua orang dan komunitas,” kata Kardinal itu dalam sebuah pernyataan.

WASHINGTON - Seorang hakim federal di Washington, DC, telah membatalkan kasus pidana yang diajukan terhadap Presiden terpilih Donald Trump pada tahun 2023 terkait dengan campur tangan dalam hasil pemilu 2020.

Menang Pemilu, 5 Alasan Jaksa AS Batalkan Tuntutan Hukum Trump

1. Konstitusi Melarang Penuntutan Presiden yang Menjabat

Kasus terhadap Trump berakhir setelah Jaksa Khusus AS Jack Smith meminta agar kasus tersebut dibatalkan atas dasar kebijakan Departemen Kehakiman AS yang melarang penuntutan presiden saat masih menjabat.

Kasus pidana federal terpisah yang terkait dengan kesalahan penanganan dokumen rahasia, yang juga diajukan oleh Smith, sebelumnya dibatalkan pada tanggal 15 Juli oleh Hakim Distrik AS Aileen Cannon di Florida. Ia mengutip alasan konstitusional. Dalam keputusannya, Hakim Cannon menyatakan bahwa penunjukan penasihat khusus Jack Smith melanggar Konstitusi.

Smith telah mengajukan banding ini ke Pengadilan Banding untuk Sirkuit ke-11, tetapi sekarang juga meminta agar kasus terhadap Trump dibatalkan. Banding terkait dengan para terdakwa lainnya akan terus berlanjut.

Dalam pengajuan enam halaman ke pengadilan pada hari Senin, pernyataan Smith berbunyi: "Sudah lama menjadi posisi Departemen Kehakiman bahwa Konstitusi Amerika Serikat melarang dakwaan federal dan penuntutan pidana berikutnya terhadap Presiden yang sedang menjabat."

2. Trump Terjerat Skandal Intervensi dalam Pemilu 2020

Pada tahun 2022, Smith ditugaskan oleh komite DPR AS untuk menyelidiki dugaan upaya Trump untuk membatalkan hasil pemilihan 2020 sebelum serangan berdarah di US Capitol oleh para pendukungnya pada tanggal 6 Januari 2021.

Tahun berikutnya, Smith mendakwa Trump dengan empat tuduhan kejahatan, termasuk konspirasi untuk menipu AS dan konspirasi untuk menghalangi proses resmi.

Hakim Federal Tanya Chutkan menjadwalkan persidangan di Washington, DC, pada bulan Maret, yang ditunda setelah Trump mengatakan bahwa ia berhak atas kekebalan sebagai mantan presiden.

Pada bulan Juli, Mahkamah Agung berpihak pada argumen Trump, memberikan presiden kekebalan yang luas dari tuntutan hukum, bahkan untuk kejahatan yang bersifat pribadi yang dapat dibuktikan kaitannya dengan pekerjaan tersebut.

Smith mengajukan kembali kasus tersebut pada bulan Agustus, dengan alasan bahwa kejahatan yang dituduhkan tidak ada hubungannya dengan tugas resmi mantan presiden tersebut.

3. Kasus Dokumen Rahasia

Dalam kasus yang diajukan di Florida pada tahun 2022, Smith juga mendakwa Trump dengan menimbun dokumen rahasia di perkebunannya di Mar-a-Lago di Florida dan menghalangi upaya FBI untuk memulihkannya.

Agen FBI berhasil memulihkan lebih dari 100 catatan rahasia, dan pengacara Trump akhirnya menyerahkan empat dokumen lagi yang ditemukan di kamar tidurnya.

Pada bulan Juli, Hakim Federal Aileen Cannon yang berkantor di Florida, yang dinominasikan untuk menjadi hakim oleh Trump pada tahun 2020, menolak tuduhan tersebut, dengan memutuskan bahwa penunjukan Smith sebagai jaksa belum disetujui oleh Kongres dan, oleh karena itu, tidak konstitusional.

4. Kasus Uang Tutup Mulut Stormy Daniels

Setelah dinyatakan bersalah oleh juri Manhattan pada bulan Mei atas semua 34 tuduhan yang ditujukan kepadanya terkait dengan pemalsuan catatan bisnis untuk menutupi pembayaran uang tutup mulut kepada bintang porno Stormy Daniels sebelum pemilihan presiden 2016, Trump akan menjadi presiden pertama yang memasuki Gedung Putih dengan catatan kriminal. Secara teori, Trump dapat dijatuhi hukuman penjara empat tahun tetapi, yang terpenting, ia belum dijatuhi hukuman.

Pada tanggal 19 November, Kantor Kejaksaan Distrik Manhattan memberi tahu Hakim Juan Merchan bahwa mereka akan menunda hukuman Trump, yang awalnya dijadwalkan pada tanggal 26 November.

Hakim Juan Merchan kemudian menunda hukuman Trump tanpa batas waktu pada tanggal 22 November dan mengizinkan presiden terpilih untuk mengajukan mosi yang meminta pembatalan kasus tersebut.

5. Kasus Georgia

Trump juga menghadapi tuntutan pidana atas upayanya untuk membatalkan hasil pemilu 2020 di negara bagian medan pertempuran Georgia.

Joe Biden menang tipis di negara bagian dan kursi kepresidenan, tetapi Trump dan sekutunya diduga menyebarkan informasi yang salah tentang kecurangan pemilih, menekan pejabat dan anggota parlemen Georgia untuk membalikkan hasil.

Tahun lalu, Jaksa Wilayah Fulton County Fani Willis menuduh Trump dan 18 terdakwa lainnya meluncurkan "usaha kriminal" untuk mempertahankan mantan presiden itu tetap berkuasa, mendasarkan tuntutan pada undang-undang pemerasan negara bagian yang dirancang untuk menangani mafia.

Tetapi persidangan berubah menjadi seperti sinetron setelah terungkapnya bahwa Willis memiliki hubungan romantis dengan jaksa khusus Nathan Wade, seorang pria yang disewanya. Pada bulan Januari, Michael Roman, salah satu terdakwa Trump, mengajukan mosi yang menuduhnya melakukan pelanggaran.

Pada bulan Maret, Hakim Pengadilan Tinggi Fulton County Scott McAfee memutuskan bahwa Willis dapat tetap tinggal jika Wade pergi. Wade segera mengajukan pengunduran dirinya, yang memungkinkan Willis ? yang ditegur oleh hakim karena kesalahannya yang "luar biasa" dalam pengambilan keputusan ? untuk terus menuntut kasus tersebut.

Awal bulan itu, McAfee telah membatalkan enam dari 41 dakwaan dalam dakwaan Georgia. Keenamnya berfokus pada apakah Trump dan terdakwa lainnya meminta pejabat terpilih untuk melanggar sumpah jabatan mereka dalam upaya mereka untuk membatalkan hasil pemilu.

Trump dan delapan terdakwa lainnya dalam kasus tersebut kemudian mengajukan mosi kepada Georgia pengadilan banding untuk mendiskualifikasi Willis atas dugaan pelanggaran yang dilakukannya. Argumen lisan dijadwalkan pada tanggal 5 Desember.

Tidak jelas apakah sidang akan dilanjutkan. Namun, meskipun Willis tetap menangani kasus tersebut, para ahli hukum mengatakan kecil kemungkinan dia akan dapat mengajukan kasus terhadap Trump saat dia menjabat.