Washington DC -

Hakim federal Amerika Serikat (AS) memblokir langkah pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mencabut segera status hukum ratusan ribu imigran dari Venezuela, Kuba, Nikaragua dan Haiti.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim distrik AS, Indira Talwani, di Boston itu, seperti dilansir AFP, Selasa (15/4/2025), menjadi perintah terbaru yang menunda upaya pemerintahan Trump melakukan deportasi massal, khususnya yang menargetkan orang-orang Amerika Latin.

Pada Maret lalu, pemerintahan Trump mengatakan akan mencabut status hukum sekitar 532.000 warga Kuba, Haiti, Nikaragua dan Venezuela yang datang ke AS di bawah program "pembebasan bersyarat" yang awalnya diluncurkan oleh mantan Presiden Joe Biden pada Oktober 2022.

"Pengadilan mengabulkan penundaan darurat terhadap Penghentian Proses Pembebasan Bersyarat bagi warga Kuba, Haiti, Nikaragua dan Venezuela," kata Talwani dalam putusannya.

Program pembebasan bersyarat itu memungkinkan masuknya sebanyak 30.000 migran per bulan selama dua tahun terakhir ke AS dari empat negara, yang memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk.

Dalam putusannya, Talwani mengatakan pemerintahan Trump telah bertindak berdasarkan interpretasi hukum imigrasi yang keliru, dengan deportasi cepat yang berlaku bagi mereka yang bukan warga negara AS yang memasuki wilayah AS secara ilegal, tetapi tidak berlaku bagi mereka yang diizinkan berada di negara itu, seperti melalui program pembebasan bersyarat.

Simak juga Video: Trump Jual 'Kartu Emas' Rp 81 M ke Imigran Agar Bisa Jadi Warga AS

Berdasarkan langkah pencabutan oleh pemerintahan Trump, para imigran akan kehilangan perlindungan hukum mereka efektif mulai 24 April, hanya 30 hari setelah Departemen Keamanan Dalam negeri AS menerbitkan perintahnya via Federal Register.

Trump telah bersumpah untuk mendeportasi "jutaan" migran tidak berdokumen lengkap dalam masa jabatan keduanya, setelah menjalankan kampanye pemilu yang fokus pada imigrasi ilegal.

Dalam sejumlah langkah lainnya, Trump memberlakukan undang-undang masa perang yang langka untuk menerbangkan ratusan orang yang diduga anggota geng kriminal Venezuela ke El Salvador, yang memenjarakan para migran tersebut.

Simak juga Video: Trump Jual 'Kartu Emas' Rp 81 M ke Imigran Agar Bisa Jadi Warga AS

(nvc/ita)

Jakarta -

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyebut ada 4 WNI di Amerika Serikat (AS) yang ditangkap oleh otoritas AS di tengah semakin ketatnya penindakan terhadap imigran. Satu di antaranya telah dideportasi.

"Seorang WNI di San Fransicso sudah dideportasi," ujar Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha usai taklimat media di Jakarta, dilansir Antara, Kamis (6/3/2025).

Sementara, tiga WNI yang bermasalah lainnya terdiri dari dua WNI di Atlanta, Georgia, dan seorang WNI di New York. Ketiganya masih menjalani proses hukum di lokasi masing-masing.

Judha menambahkan, dua WNI di Atlanta tersebut akan menjalani sidang mereka pada 12 Maret mendatang.

Lebih lanjut, Judha menjelaskan bahwa apabila seorang WNI mendapat hukuman deportasi, namanya akan dimasukkan ke dalam daftar 'subject of interest' oleh imigrasi RI. Sehingga mereka akan diteliti lebih lanjut apabila hendak mengajukan paspor baru atau izin melintas ke luar RI.

Diketahui, sebagaimana data yang diterima perwakilan RI di AS per 24 November 2024, ada 4.276 WNI yang tercatat dalam daftar 'final order of removal' dinas imigrasi dan bea cukai AS (ICE). Sehingga mereka berpotensi dideportasi dari AS.

Judha menjelaskan bahwa WNI yang ada dalam daftar ICE tersebut diketahui tak memiliki dokumen lengkap untuk tinggal di AS. Namun, mereka tidak ditangkap maupun ditahan dan diharuskan melapor secara rutin ke kantor ICE.

Mengakui semakin kerasnya penindakan terhadap imigran di Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, Judha mengimbau supaya WNI di AS memahami hak-hak hukum mereka apabila mereka ditahan.

Hak-hak tersebut di antaranya adalah hak mendapat akses kekonsuleran dan menghubungi perwakilan RI, hak mendapat pendampingan pengacara, dan hak tidak menyampaikan pernyataan apapun apabila tidak didampingi pengacara.

(azh/azh)

New York -

Pemerintahan Presiden Donald Trump bakal memperketat imigrasi. Wamenlu Arrmanatha Nasir pun meminta WNI yang tinggal di AS untuk selalu membawa identitas.

Pria yang akrab disapa Tata itu mengatakan kebijakan Trump ditujukan untuk seluruh warga negara asing di Amerika Serikat, bukan hanya WNI saja.

Untuk itu, warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Amerika Serikat diimbau untuk selalu membawa identitas diri saat bepergian ke luar rumah.

"Berbagai langkah antisipasi sudah dilakukan termasuk terus mengimbau para WNI di Amerika Serikat untuk selalu membawa kartu identitas," kata dia dalam konferensi pers capaian pelayanan dan pelindungan WNI tahun 2024 di Gedung Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).

Dia lalu berujar, "Jadi apabila ada razia, mereka bisa selalu menyampaikan status mereka apakah ilegal atau tidak."

Tata lalu menegaskan jika ada WNI yang diketahui terkena razia dengan status ilegal, perwakilan RI di AS akan meminta akses kekonsuleran sesegera mungkin untuk membantu mereka.

Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI Judha Nugraha mengatakan ada dua WNI yang ditahan otoritas Amerika Serikat. Satu ditahan di Atlanta, Georgia, yang satu ditahan di New York.

WNI berinisial TRN ditangkap pada 29 Januari di Atlanta dan warga RI berinisial BK ditangkap di New York pada 28 Februari. Mereka, lanjut Judha, sudah masuk dalam daftar deportasi sejak 2009.

"Kemudian yang bersangkutan mengajukan asylum (suaka), tapi ditolak," ujar dia.

Menurut Judha, Konsulat Jenderal RI di Houston telah melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan dan dipastikan sang WNI dalam kondisi sehat. Ia juga sudah mendapatkan akses kekonsuleran.

Di periode kedua menjadi presiden AS, Trump menerapkan kebijakan imigrasi secara ketat. Kurang dari sepekan setelah dilantik, Trump sudah menangkap ratusan imigran tak ilegal dan siap mendeportasi mereka.

-------

Artikel ini telah tayang di CNN Indonesia.

(wsw/wsw)

Jakarta (ANTARA) - Indonesian American Lawyers Association (IALA) telah menggelar webinar untuk memberikan pemahaman kepada diaspora Indonesia di AS mengenai kebijakan imigrasi baru di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

"Dengan adanya kebijakan imigrasi baru yang semakin ketat di bawah pemerintahan Trump, komunitas Indonesia di AS diharapkan memahami tantangan yang ada serta strategi yang dapat diambil untuk melindungi diri dan keluarga," sebut IALA dalam siaran pers yang diterima Selasa.

IALA menyerukan tetap tenang dan waspada terhadap wabah informasi yang belum terverifikasi dan masih berubah, terutama kebijakan Presiden atau Executive Orders (EO) yang masih menjalani proses judicial review.

“Kalaupun ada perubahan pada Konstitusi, hal tersebut harus melalui proses yang jelas karena AS adalah negara hukum," ujar Michael Indrajana, praktisi hukum di San Mateo, California.

Saat ini, ada EO kewarganegaraan yang ketentuannya diubah Trump, hingga digugat 22 negara bagian AS yaitu kewarganegaraan berdasarkan kelahiran (birthright citizenship).

Sementara itu, Ida Ayu Sabrina Putri yang berpraktik di Los Angeles mengimbau masyarakat Indonesia untuk menyaring dengan hati-hati serta tidak langsung percaya dan panik akibat konten clickbait di berbagai media sosial sehingga terjerumus dalam praktik penipuan yang menargetkan imigran.

IALA mengingatkan sejak diangkatnya Trump sebagai presiden, telah bermunculan oknum-oknum yang menjual jasa pengajuan suaka politik dengan memalsukan cerita atau alasan pengajuan.

“Sebenarnya banyak cara untuk orang Indonesia mendapatkan legalitas di AS melalui jalur pekerjaan, keluarga, dan hukum-hukum khusus lainnya," ujar Jason Y. Lie yang tinggal di Los Angeles.

Lie menyarankan WNI untuk mencari pengacara atau organisasi nirlaba yang kredibel yang bergerak di bidang keimigrasian untuk mendapatkan legalitas tinggal di negara AS.

Selain itu, komunitas Indonesia harus memastikan bahwa dokumen identitas, seperti paspor dan dokumen resmi lainnya, selalu dalam kondisi aktif masa berlaku agar terhindar dari kendala administratif.

Bagi mereka yang merasa berada dalam risiko deportasi, penting untuk menyiapkan rencana darurat terkait pengasuhan anak, pengelolaan aset dan tabungan, dan lain sebagainya.

Di penghujung acara, IALA menyatakan komitmennya untuk terus menjadi sandaran bagi masyarakat Indonesia di AS.

Webinar yang berlangsung selama tiga jam ini dihadiri para pengacara diaspora Indonesia di AS, staf KBRi Washington, perwakilan Konsulat Jenderal RI di AS, tokoh-tokoh berbagai komunitas Indonesia, perwakilan organisasi nirlaba dengan peserta mencapai 1000 orang.

IALA adalah sebuah organisasi profesi nirlaba yang diinisiasi oleh Lia Sundah Suntoso, Esq. pada 2020 yang berkomitmen membantu komunitas Indonesia di AS dalam menghadapi isu-isu terkait pengetahuan hukum, advokasi, dan layanan hukum.

IALA menjalin kerja sama dengan Pengadilan Federal di New York dalam menyelenggarakan program edukasi publik terkait berbagai isu.

Pewarta: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

WASHINGTON - Seorang hakim federal di Washington, DC, telah membatalkan kasus pidana yang diajukan terhadap Presiden terpilih Donald Trump pada tahun 2023 terkait dengan campur tangan dalam hasil pemilu 2020.

Menang Pemilu, 5 Alasan Jaksa AS Batalkan Tuntutan Hukum Trump

1. Konstitusi Melarang Penuntutan Presiden yang Menjabat

Kasus terhadap Trump berakhir setelah Jaksa Khusus AS Jack Smith meminta agar kasus tersebut dibatalkan atas dasar kebijakan Departemen Kehakiman AS yang melarang penuntutan presiden saat masih menjabat.

Kasus pidana federal terpisah yang terkait dengan kesalahan penanganan dokumen rahasia, yang juga diajukan oleh Smith, sebelumnya dibatalkan pada tanggal 15 Juli oleh Hakim Distrik AS Aileen Cannon di Florida. Ia mengutip alasan konstitusional. Dalam keputusannya, Hakim Cannon menyatakan bahwa penunjukan penasihat khusus Jack Smith melanggar Konstitusi.

Smith telah mengajukan banding ini ke Pengadilan Banding untuk Sirkuit ke-11, tetapi sekarang juga meminta agar kasus terhadap Trump dibatalkan. Banding terkait dengan para terdakwa lainnya akan terus berlanjut.

Dalam pengajuan enam halaman ke pengadilan pada hari Senin, pernyataan Smith berbunyi: "Sudah lama menjadi posisi Departemen Kehakiman bahwa Konstitusi Amerika Serikat melarang dakwaan federal dan penuntutan pidana berikutnya terhadap Presiden yang sedang menjabat."

2. Trump Terjerat Skandal Intervensi dalam Pemilu 2020

Pada tahun 2022, Smith ditugaskan oleh komite DPR AS untuk menyelidiki dugaan upaya Trump untuk membatalkan hasil pemilihan 2020 sebelum serangan berdarah di US Capitol oleh para pendukungnya pada tanggal 6 Januari 2021.

Tahun berikutnya, Smith mendakwa Trump dengan empat tuduhan kejahatan, termasuk konspirasi untuk menipu AS dan konspirasi untuk menghalangi proses resmi.

Hakim Federal Tanya Chutkan menjadwalkan persidangan di Washington, DC, pada bulan Maret, yang ditunda setelah Trump mengatakan bahwa ia berhak atas kekebalan sebagai mantan presiden.

Pada bulan Juli, Mahkamah Agung berpihak pada argumen Trump, memberikan presiden kekebalan yang luas dari tuntutan hukum, bahkan untuk kejahatan yang bersifat pribadi yang dapat dibuktikan kaitannya dengan pekerjaan tersebut.

Smith mengajukan kembali kasus tersebut pada bulan Agustus, dengan alasan bahwa kejahatan yang dituduhkan tidak ada hubungannya dengan tugas resmi mantan presiden tersebut.

3. Kasus Dokumen Rahasia

Dalam kasus yang diajukan di Florida pada tahun 2022, Smith juga mendakwa Trump dengan menimbun dokumen rahasia di perkebunannya di Mar-a-Lago di Florida dan menghalangi upaya FBI untuk memulihkannya.

Agen FBI berhasil memulihkan lebih dari 100 catatan rahasia, dan pengacara Trump akhirnya menyerahkan empat dokumen lagi yang ditemukan di kamar tidurnya.

Pada bulan Juli, Hakim Federal Aileen Cannon yang berkantor di Florida, yang dinominasikan untuk menjadi hakim oleh Trump pada tahun 2020, menolak tuduhan tersebut, dengan memutuskan bahwa penunjukan Smith sebagai jaksa belum disetujui oleh Kongres dan, oleh karena itu, tidak konstitusional.

4. Kasus Uang Tutup Mulut Stormy Daniels

Setelah dinyatakan bersalah oleh juri Manhattan pada bulan Mei atas semua 34 tuduhan yang ditujukan kepadanya terkait dengan pemalsuan catatan bisnis untuk menutupi pembayaran uang tutup mulut kepada bintang porno Stormy Daniels sebelum pemilihan presiden 2016, Trump akan menjadi presiden pertama yang memasuki Gedung Putih dengan catatan kriminal. Secara teori, Trump dapat dijatuhi hukuman penjara empat tahun tetapi, yang terpenting, ia belum dijatuhi hukuman.

Pada tanggal 19 November, Kantor Kejaksaan Distrik Manhattan memberi tahu Hakim Juan Merchan bahwa mereka akan menunda hukuman Trump, yang awalnya dijadwalkan pada tanggal 26 November.

Hakim Juan Merchan kemudian menunda hukuman Trump tanpa batas waktu pada tanggal 22 November dan mengizinkan presiden terpilih untuk mengajukan mosi yang meminta pembatalan kasus tersebut.

5. Kasus Georgia

Trump juga menghadapi tuntutan pidana atas upayanya untuk membatalkan hasil pemilu 2020 di negara bagian medan pertempuran Georgia.

Joe Biden menang tipis di negara bagian dan kursi kepresidenan, tetapi Trump dan sekutunya diduga menyebarkan informasi yang salah tentang kecurangan pemilih, menekan pejabat dan anggota parlemen Georgia untuk membalikkan hasil.

Tahun lalu, Jaksa Wilayah Fulton County Fani Willis menuduh Trump dan 18 terdakwa lainnya meluncurkan "usaha kriminal" untuk mempertahankan mantan presiden itu tetap berkuasa, mendasarkan tuntutan pada undang-undang pemerasan negara bagian yang dirancang untuk menangani mafia.

Tetapi persidangan berubah menjadi seperti sinetron setelah terungkapnya bahwa Willis memiliki hubungan romantis dengan jaksa khusus Nathan Wade, seorang pria yang disewanya. Pada bulan Januari, Michael Roman, salah satu terdakwa Trump, mengajukan mosi yang menuduhnya melakukan pelanggaran.

Pada bulan Maret, Hakim Pengadilan Tinggi Fulton County Scott McAfee memutuskan bahwa Willis dapat tetap tinggal jika Wade pergi. Wade segera mengajukan pengunduran dirinya, yang memungkinkan Willis ? yang ditegur oleh hakim karena kesalahannya yang "luar biasa" dalam pengambilan keputusan ? untuk terus menuntut kasus tersebut.

Awal bulan itu, McAfee telah membatalkan enam dari 41 dakwaan dalam dakwaan Georgia. Keenamnya berfokus pada apakah Trump dan terdakwa lainnya meminta pejabat terpilih untuk melanggar sumpah jabatan mereka dalam upaya mereka untuk membatalkan hasil pemilu.

Trump dan delapan terdakwa lainnya dalam kasus tersebut kemudian mengajukan mosi kepada Georgia pengadilan banding untuk mendiskualifikasi Willis atas dugaan pelanggaran yang dilakukannya. Argumen lisan dijadwalkan pada tanggal 5 Desember.

Tidak jelas apakah sidang akan dilanjutkan. Namun, meskipun Willis tetap menangani kasus tersebut, para ahli hukum mengatakan kecil kemungkinan dia akan dapat mengajukan kasus terhadap Trump saat dia menjabat.