Kementerian Luar Negeri Indonesia mencatat terdapat 20 warga negara Indonesia yang terdampak kebijakan ketat imigrasi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, menyampaikan jumlah warga RI yang terdampak saat konferensi pers di Gedung Pancasila, Kemlu, Jakarta, Kamis (24/4).

"Dari informasi terakhir yang kami terima per hari ini, tercatat ada 20 warga negara Indonesia yang terdampak dari kebijakan ini," kata Judha.

Dia lalu berujar, "Dari 20 [WNI] tersebut, lima sudah dideportasi. Dari 20 tersebut, enam adalah mahasiswa, setidaknya yang memiliki visa awalnya F1."

Judha memperoleh data tersebut setelah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perwakilan Indonesia di Amerika Serikat seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington, Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di San Fransisco, KJRI Los Angeles, KJRI Chicago, KJRI Houston, dan KJRI New York.

Sebelum info terbaru ini, jumlah WNI yang terdampak kebijakan ketat imigrasi Trump berjumlah 15 orang.

Lebih lanjut, Judha mengatakan saat ini pemerintah Indonesia melakukan akses kekonsuleran untuk memastikan para WNI mendapat perlakuan yang baik.

Selain itu, Kemlu juga melakukan pendampingan hukum dan terus berkoordinasi dengan komunitas masyarakat Indonesia di AS.

"Termasukk melakukan diseminasi melalui beberapa macam platform mengenai hak-hak para WNI kita. Jadi, diseminiasnya mengenai Know Your Rights," ungkap Judha.

Dia juga mengatakan saat WNI mengalami penahanan oleh otoritas imigrasi AS mereka tetap punya hak sesuai hukum yang berlaku di AS. Hak itu di antaranya, mereka berhak menghubungi perwakilan RI, berhak mendapat kekonsuleran RI, berhak didampingi pengacara, berhak tak memberi keterangan tanpa pendampingan pengacara.

Sejak kampanye pemilihan presiden, Trump sesumbar akan memperketat kebijakan imigrasi. Belum sepekan menjabat, dia juga sudah menangkap ratusan imigran dan siap mendeportasi.

Selain itu, Trump juga memperluas hukuman mati bagi kriminal dan imigran, mengusir imigran gelap, dan menangguhkan kedatangan para pencari suaka.

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutuskan mencabut negara Kuba dari daftar "negara pendukung terorisme" menyusul serangkaian kebijakan yang dikoordinasikan dengan Gereja Katolik dalam rangka kesepakatan pembebasan tahanan politik di Kuba, demikian Gedung Putih.

"Sejak awal kepemimpinan Presiden Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris, kebijakan AS terhadap Kuba berfokus pada pemberdayaan rakyat Kuba untuk menentukan masa depannya sendiri serta pemajuan HAM," ucap Juru Bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre, Selasa.

Dengan demikian, AS mengambil sejumlah langkah mendukung rakyat Kuba "melalui kesepahaman dengan Gereja Katolik di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus" untuk memperbaiki nasib rakyat Kuba, kata dia.

Dalam sebuah memorandum yang dirilis Gedung Putih, Biden menyatakan bahwa pemerintah Kuba tak terbukti memberi bantuan dalam bentuk apapun terhadap gerakan terorisme internasional dalam enam bulan terakhir.

Kuba juga telah memberi jaminan untuk tak lagi mendukung gerakan semacam itu di masa depan. Untuk itu, Presiden AS akan meneruskan informasi terkait perubahan status Kuba ini kepada Kongres AS.

Selain itu, Biden memutuskan memberi keringanan selama 6 bulan terhadap Kuba supaya tidak terdampak atas pemberlakuan sebagian dari sebuah UU terkait embargo AS terhadap Kuba yang disahkan pada 1995.

Ia juga membatalkan sebuah instruksi yang disahkan Donald Trump pada masa jabatan pertamanya sebagai Presiden AS pada 2017 untuk memperketat tekanan ekonomi terhadap pemerintah Kuba.

Meski demikian, Trump kemungkinan akan membatalkan pencabutan status terhadap Kuba ini begitu dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari mendatang.

Terlebih, Trump adalah Presiden AS yang kembali menyematkan status "negara pendukung terorisme" terhadap Kuba di masa jabatan pertamanya sebagai presiden pada 2021, setelah status itu sempat dicabut beberapa tahun sebelumnya.

Sementara itu, Jean-Pierre menyebut bahwa Gereja Katolik telah mengabari Gedung Putih soal rencana Kuba untuk mulai "membebaskan sejumlah besar tahanan politik dengan segera".

"Melalui langkah yang ditempuh untuk menguatkan dialog antara Pemerintah Kuba dan Gereja Katolik ini, Presiden Biden juga menghormati kebijaksanaan dan nasihat dari para pemimpin dunia, khususnya pemimpin Amerika Latin, yang mendorongnya mengambil tindakan ini," ucap jubir Gedung Putih.

Ia turut menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha Gereja Katolik untuk mendorong Kuba supaya secara konstruktif "memulihkan kebebasan terhadap rakyatnya dan menciptakan kondisi untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat Kuba".

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Presiden AS terpilih, Donald Trump, menunjuk Marco Rubio sebagai calon menteri luar negeri. Rubio adalah satu dari tiga tokoh yang dikenal keras terhadap Cina, bersama dengan Mike Waltz yang ditunjuk menjadi Penasihat Keamanan Nasional, dan Elise Stefanik yang diusulkan sebagai Duta Besar AS untuk PBB.

Pada tahun 2018, Rubio ikut membuat undang-undang yang melarang pejabat Cina masuk ke AS yang ketahuan melarang warga AS mengunjungi Tibet, wilayah yang diklaim oleh Cina. Rubio juga pernah mengusulkan sanksi terhadap Cina atas penindasan terhadap etnis Uighur dan tindakan keras di Hong Kong. Akibatnya, Cina memasukkan namanya ke daftar hitam.

Pendukung demokrasi

"Dia akan menjadi pendukung kuat bagi bangsa kita, sahabat sejati bagi sekutu kita, dan pejuang yang tidak kenal takut yang tidak akan pernah menyerah kepada musuh kita," tulis Trump tentang Rubio di media sosialnya, Truth Social.

Rubio, yang pernah mencalonkan diri sebagai presiden dari Partai Republik pada 2016, punya rekam jejak panjang dalam mendukung demokrasi dan hak asasi manusia di Asia Tenggara.

Pada 2022, Rubio menyebut bahwa "kediktatoran Hun Sen menghancurkan demokrasi di Kamboja dan membiarkan negara tersebut dieksploitasi oleh Cina." Ia juga pernah mengusulkan beberapa undang-undang untuk mendukung demokrasi di Kamboja, tetapi tidak ada yang berhasil disahkan di Kongres.

Selain itu, Rubio mendukung aturan yang menentang Partai Komunis Vietnam yang mengekang kebebasan berpendapat, dan mendorong AS untuk memberi sanksi lebih berat pada junta militer di Myanmar setelah kudeta pada 2021.

"Selama di Kongres, Rubio selalu menyuarakan hak asasi manusia di Asia dan Pasifik. Diharapkan ia akan terus melakukannya jika menjadi menteri luar negeri," ujar Phil Robertson dari Asia Human Rights and Labour Advocates.

Berbeda dengan gaya Trump?

Rubio juga memahami pentingnya membangun aliansi internasional, berbeda dengan gaya diplomasi Trump yang sering kali hanya mementingkan keuntungan langsung bagi AS.

Trump berencana mengenakan tarif hingga 60% pada barang impor dari Cina, dan 10-20% pada barang dari negara lain.

Rubio, di sisi lain, percaya bahwa AS perlu membantu Filipina melawan Cina di Laut Cina Selatan. Tahun lalu, ia menulis artikel yang menjelaskan pentingnya Filipina bagi AS dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Namun, tantangan terbesar adalah seberapa mandiri Rubio bisa bertindak di kabinet Trump.

"Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa Trump tidak menganggap hak asasi manusia sebagai prioritas dalam kebijakan luar negeri AS di Asia atau di mana pun di dunia. Trump lebih melihatnya sebagai alat tawar-menawar," kata Robertson.

Beberapa ahli juga meragukan apakah Rubio bisa menjalankan kebijakan luar negerinya sendiri. Kenneth Roth dari Human Rights Watch menyebut Rubio dan Waltz sebagai kritikus keras terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh Cina, tetapi mempertanyakan apakah mereka benar-benar bisa fokus pada hak asasi tanpa terpengaruh kepentingan pribadi.

Menurut editorial Washington Post pada 12 November: "Keberhasilan atau kegagalan pemerintahan Trump yang baru mungkin bergantung pada apakah suara seperti Rubio akan didengar."

Rekam jejak HAM Rubio

Pencalonan Rubio sedikit meredakan kekhawatiran Eropa tentang arah kebijakan Trump yang baru.

Pada Februari 2022, setelah Rusia menginvasi Ukraina, Rubio ikut mendukung undang-undang yang bertujuan memperkuat pertahanan Ukraina dan menjatuhkan sanksi pada Rusia. Ia juga membantu membuat aturan yang mencegah presiden AS keluar dari aliansi NATO tanpa persetujuan Senat.

"Uni Eropa ingin bekerja sama dengan pemerintahan Trump berikutnya untuk agenda transatlantik yang kuat," kata juru bicara Uni Eropa, Peter Stano.

"Kerja sama EU-AS sangat penting untuk menghadapi tantangan global. Jika kita gagal, model alternatif yang tidak menguntungkan akan menang," tambahnya.

Pemerintahan Biden sebelumnya dikritik karena kurang vokal dalam menyoroti pelanggaran hak asasi di negara-negara, seperti Vietnam dan Indonesia, yang justru menjadi mitra strategis AS. Dari 11 negara Asia Tenggara, hanya Timor Leste yang dianggap "bebas" menurut indeks kebebasan terbaru dari Freedom House, sementara Laos, Kamboja, Brunei, dan Vietnam dinilai "tidak bebas."

Senat AS akan menentukan apakah akan mengonfirmasi atau menolak nominasi kabinet Trump saat masa jabatannya dimulai Januari mendatang.

Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

Saksikan juga video: AS Tegas Tolak Pendudukan Jangka Panjang Israel di Gaza

[Gambas:Video 20detik]